Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas Keterkaitan Sistem AKIP dengan Berbagai Peraturan Perundang-undangan Terkait.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas Keterkaitan Sistem AKIP dengan Berbagai Peraturan Perundang-undangan Terkait."— Transcript presentasi:

1 1 Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas Keterkaitan Sistem AKIP dengan Berbagai Peraturan Perundang-undangan Terkait

2 2 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik

3 3 Good Governance

4 4 Penguatan Akuntabilitas Membangun dan menerapkan suatu perencanaan dengan mendasarkan pada tugas, peran serta keinginan para stakeholder; Menyediakan anggaran berdasarkan pada tingkat kinerja yang diinginkan; Mengukur dan melaporkan capaian kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan; Evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan yang berkesinambungan.

5 5 Peraturan Perundang-undangan Terkait Penguatan Akuntabilitas Membangun dan menerapkan suatu perencanaan dengan mendasarkan pada tugas, peran serta keinginan para stakeholder; Menyediakan anggaran berdasarkan pada tingkat kinerja yang diinginkan; Mengukur dan melaporkan capaian kinerja sesuai dengan apa yang direncanakan; Evaluasi berkelanjutan untuk perbaikan yang berkesinambungan. UU 25/2004, UU 32/2004 UU 17/2003, PP 20/2004, PP 21/2004, PP 58/2004 UU 1/2004, PP 8/2006, PP 39/2006, RPP EPPD

6 6 Budget Statements Approving outcame and output, and related budget Strategic Planning Determining vision, mission, and setting medium term goals and performance indicators Annual Report Measuring Performances, and Performance and Financial Reporting Annual Performance Planning Setting annual outcome and output, and performance indicators Budget Request Setting outcame and output, And related budget Budget Approval Approving outcame and output, and related budget PENGINTEGRASIAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DENGAN SISTEM PENGANGGARAN CONTOH PENERAPAN DI AUSTRALIA

7 7 Aspek – Aspek Perubahan yang diamanatkan UU No.17/2003 Penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah. Memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN/APBD yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan belanja rutin dan belanja pembangunan, agar lebih transparan dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. Memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektifitas dalam pemanfaatan sumber daya.

8 8 Anggaran Berbasis Kinerja Penyusunan anggaran berbasis kinerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan. Dalam rangka penerapan anggaran berbasis kinerja, kementerian negara/lembaga melaksanakan pengukuran kinerja Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja kegiatan satuan kerja setiap tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan RKA-KL tahun berikutnya. Evaluasi kinerja program sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam 5 tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

9 9 Peraturan Perundangan Terkait dengan Sistem AKIP Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah No. 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

10 10 Peraturan Perundangan Terkait dengan Sistem AKIP Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Instruksi Presiden No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Peraturan Presiden No. 9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No 8/2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No 39/2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tim Studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11 11

12 12 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Kerangka Peraturan Perundangan Saat Ini

13 13 PERFORMANCE REPORTS STRATEGIC PLAN Multi-Year Planning Annual Performance Plans Annual Budget Request Performance Agreement Annual Operating Plan Annual Budget Appropriation ACTUAL PERFORMANCE FINANCIAL REPORTS UU 25/2004 UU 17/ 2003 Inpres 5/ 2004 UU 1/ 2004 Inpres 7/ 1999 SAKIP Sistem AKIP dalam Perencanaan Strategis Sektor Publik PP 8/2006 PP 39/2006

14 14 RENCANA STRATEGIS RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PENETAPAN KINERJA RENCANA AKSI PENGUKURAN KINERJA LAPORAN KEUANGAN RENCANA KINERJA TAHUNAN LAPORAN KINERJA RPJM RENCANA KERJA RPJP EVALUASI AKUN TABLTS KINERJA RENCANA AKSI (OPRNAL PLAN) SISTEM PERENC. P. NAS SISTEM AKIP SISTEM PENGANGGARAN PAGU ANGGRN DPR/D (Persetujuan Anggaran) BPK (Audit) KERANGKA PENG. JANGKA MENNGH (MTEF) KERANGKA EKONOMI MAKRO UU 1/ 2004 UU 17/ 2003 Inpres 5/ 2004 Inpres 7/ 1999 UU 25/ P - KL - D - SKPD - KL - D - SKPD l UU 32/ P - D - KL - SKPD - N - D - N - D UU 15/2004 PP 39 & 40 /2006 PP 8//2006 UMPANBALIKUMPANBALIK

15 15 INDIKATOR KINERJA UTAMA Berdasarkan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 Tanggal 31 Mei 2007: “ Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.”

16 16 TUJUAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

17 17 Perencanaan strategis Perencanaan Kinerja Tahunan Penganggaran Kinerja Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja IndikatorKinerja

18 18 IND KIN Kegiatan AKegiatan B IND KIN PROGRAM 2 INSTANSI PEMERINTAH PROGRAM 3 PROGRAM 1 Indikator Kinerja Utama LKj Laporan Akuntabilitas Kinerja

19 19 Peran Kementerian Negara PAN Membangun infrastruktur bagi penerapan manajemen pemerintahan berbasis kinerja; Membangun dan mengembangkan indikator kinerja bagi seluruh instansi pemerintah pada berbagai tingkatan organisasi; Memantau dan mengevaluasi capaian kinerja instansi pemerintah serta membandingkan dengan sumber daya yang dimilikinya; Menyusun laporan kinerja pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;

20 20 Evaluasi atas Implementasi Sebagaian LAKIP yang disampaikan instansi pemerintah pusat telah memenuhi unsur-unsur penilaian kinerja organisasi dengan menunjukkan adanya unsur-unsur hasil (outcome) Sebagian lagi masih berada pada tahap pemenuhan kewajiban formal semata Penetapan rencana atau target kinerja sudah dilakukan pada awal periode anggaran walaupun masih terdapat instansi pemerintah yang baru melakukannya pada saat LAKIP disusun atau bersamaan dengan pengukuran kinerja LAKIP saat ini sudah dapat berfungsi untuk mengukur keberhasilan dan atau kegagalan dalam menjalankan misi organisasi dengan sudah adanya indikasi outcome LAKIP juga sudah dapat dipergunakan sebagai upaya memacu usaha peningkatan kinerja dan pelayanan publik dengan telah diterapkannya pedoman kepemerintahan yang baik pada beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota Sebagaian LAKIP sudah dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki cara pengambilan keputusan

21 21 Beberapa Masalah dalam Implementasi SAKIP Penerapan kesepakatan kinerja atau kontrak kinerja belum melembaga ( institusionalize) Kesulitan penyelarasan kinerja individu dan kinerja organisan Kontradiksi keinginan pengaturan dan pemberian kebebasan kepada manajemen Sasaran strategis pada unit kerja pendukung belum seluruhnya menunjang pencapaian sasaran strategis departemen/LPND dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Data kinerja belum dapat dikumpulkan dengan menggunakan suatu sistem pengumpulan informasi yang baik. Indikator yang digunakan sebagai ukuran pencapaian sasaran masih belum tepat. Target kinerja pada umumnya belum disusun sehingga besar nya capaian kinerja instansi masih belum bisa diukur.


Download ppt "1 Peran Kementerian Negara PAN dalam Penguatan Akuntabilitas Keterkaitan Sistem AKIP dengan Berbagai Peraturan Perundang-undangan Terkait."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google