Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Disampaikan pada: Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU tentang pelayanan Publik Hotel.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Disampaikan pada: Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU tentang pelayanan Publik Hotel."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Disampaikan pada: Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU tentang pelayanan Publik Hotel Kartika Chandra, Jakarta 13 Feb 2013

2 Undang-Undang Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik : DASAR HUKUM Menteri yang bertanggungjawab terhadap pendayagunaan aparatur negara wajib: Membuat peringkat kinerja penyelenggara secara berkala; Memberikan penghargaan kepada penyelenggara sesuai peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (4), huruf b dan c Penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan secara berkala Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan Pasal 38 Menteri yang bertanggungjawab terhadap pendayagunaan aparatur negara bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik Pasal 7 ayat (3), huruf c 2

3 Program Evaluasi, Penilaian, dan Pemberian Penghargaan NoUraianSebelumnyaMulai Tahun 2012Ket 1.TujuanPemberian Penghargaan saja. Pemeringkatan; Monev., untuk Perbaikan kualitas Pelayanan; Penghargaan. Amanah UU 25/ Obyek yang akan disusun peringkatnya: 1.Citra Pelayanan Prima (CPP) untuk Unit Pelayanan; 2.Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) untuk Kabupaten /Kota Terintegrasi antara Unit Pelayanan dengan tingkat Pembina; Untuk seluruh K/L dan Pemda 3.Kertas Kerja Penilaian Tidak adaAda, dan diupayakan standarisasi. 4.Feed-backTidak adaDalam Bentuk Laporan Hasil Penilaian kepada Instansi 5.Tim PenilaiLintas Instansi, Perguruan Tinggi, dan LSM Lintas Instansi, Perguruan Tinggi, LSM, dan Profesional: IQAF dan BPKP. Validasi Inspektr Priv. 3

4 Monitoring, Evaluasi, Pemeringkatan, Pemberian Penghargaan terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik Obyek yang akan dimonitor, dievaluasi, dan dinilai o Evaluasi kinerja Pelayanan Publik bagi Pembina dan Penanggung Jawab/Instansi (setara CBAN) o Evaluasi terhadap Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan (setara CPP). Obyek yang akan disusun peringkatnya: 1.Instansi (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah). 2.Peringkat berdasar kelompok sejenis: (Peringkat antar kementerian; antar LPNK; antar Pemerintah Provinsi; antar Pemerintah Kabupaten; dan antar Permerintah Kota) 1.Instansi (Pusat dan Daerah) sesuai kriteria (Citra Bakti Abdi Negara) 2.Unit Kerja Pelayanan yang dinilai sesuai kriteria (Citra Pelayanan Prima) Yang akan diberi Penghargaan: 4

5 o Penilaian dan Pemeringkatan untuk Unit Penyelenggara Pelayanan Publik tidak mungkin dilakukan oleh MenPAN dan RB; o Penilaian dan pemeringkatan Unit Kerja Penyelenggara Pelayanan seharusnya dilakukan oleh masing-masing “Pembina/Penanggung Jawab” dan peringkat terbaiknya dinilai di tingkat nasional oleh MenPAN dan RB; o Penilaian dan Pemeringkatan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dilakukan terhadap seluruh Instansi (Pusat dan Daerah) tanpa terkecuali; o Pemeringkatan instansi dikelompokkan untuk instansi sejenis berdasarkan hasil penilaian; o Penghargaan diberikan berdasarkan peringkat terbaik dan/atau berdasarkan capaian kinerja pelayanan sesuai hasil penilaian; 5 Pertimbangan untuk Penilaian dan Pemeringkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

6 Target Penilaian Tahun 2013  Penilaian dan Pemeringkatan terhadap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;  Obyek Penilaian: (secara terintegrasi) - Instansi Pembina / Penanggung Jawab; 72 K/L ditambah Kab.Kota - Unit Penyelenggara di bawahnya secara sampling (berdasarkan usulan dan ada yang ditentukan)  Hasil yang diharapkan: 1. Pemeringkatan Kementerian dalam Pelayanan Publik (perlu klasterisasi); 2. Pemeringkatan LPNK dalam pelayanan Publik (perlu klasterisasi); 3. Pemeringkatan Kab/Kota dalam Pelayanan Publik; 4. Pemberian Penghargaan kepada K/L, Pemkab/kota, dan Unit Penyelenggara. 6

7 Pelaksanaan Penilaian Tahun 2013 ● Surat Edaran MenPAN dan RB No 907/M.PAN-RBKepada K/L dan Provinsi tentang Program Penilaian Yanlik 2012 agar instansi dapat mempersiapkan diri; ● Instrumen Penilaian: - Instrumen penilaian terhadap Instansi Pembina / Penanggung Jawab: (PermenPAN dan RB Nomor 66/2012); -Instrumen Penilaian Unit Penyelenggara (PermenPAN dan RB No. 38/2012); ● Jadwal Pelaksanaan Penilaian: 1. Penilaian kinerja terhadap Kementerian/Lembaga Mei Penetapan pemeringkatan dan pemberian penghargaan Desember 2013

8 Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab A. Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam Undang-Undang 25/2009 (untuk mengetahui %tase instansi yang menerapkan UU 25/2009 / target RPJMN) - Aspek dalam UU 25/2009; - Kebijakan umum dan yang mendukung implementasi aspek-aspek tersebut; - Pembinaan dan monev atas kebijakan yang telah ditetapkan. B.Penunjang Kinerja: -Kebijakan Korporatisasi Unit Pelayanan PPK (BLU); -Penerapan SPM; -Pengembangan dan pemanfaatan e-Goverment. -Penerapan SMM/ISO

9 Penilaian dilakukan untuk 3 unit : a. 1 (Satu) Unit Pelayanan Informasi (wajib) b. 2 (Dua) Unit Pelayanan Terbaik (pilihan) 9

10 PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L A. Tingkat Implementasi aspek-aspek dalam Undang-Undang 25/ Kebijakan (Umum) ttg Penyelenggaraan Pelayanan Publik (5%); 2 Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi: termasuk Tindak Lanjut hasil evaluasi (10%); 3. Pembinaan Teknis terhadap Unit Pelayanan (7,5%); 4. PTSP (pembentukan dan implementasinya) (0%); 5. Evaluasi Kinerja Pelaksana dalam Penyelenggara Pelayanan Publik (9%). 6. Kebijakan penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat (8%); 7. Larangan bagi pelaksana: kebijakan (4%) 10

11 PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L Lanjutan: 8.Sistem Informasi Pelayanan Publik: terbangunnya sistem Informasi Pelayanan Publik (6%) 9.Pelayanan Khusus: Kebijakan dan implementasinya (4%) 10.Pengelolaan Pengaduan: kebijakan, mekanisme pengolahan, unit pengelola (7,5%); 11.Peran serta Masyakat (6%); 12.Survey Indeks Kepuasan Masyarakat: kebijakan dan pelaksanaan survei (6%) 13.Pengelolaan Sarana, prasarana pelayanan (4%) 11

12 PermenPAN dan RB No. 66/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina / Penanggung Jawab untuk K/L B. Penunjang Kinerja Pembina/ Penanggung Jawab: 1.Kebijakan Korporatisasi Unit Pelayanan (2%) 2.Penerapan Standar Pelayanan Minimal (tertentu) dan HDI (0%); 3.Kebijakan Pembangunan ekonomi dan hasilnya: PDRB, PAD, Employment, penurunan angka kemiskinan (0%); 4.Pengembangan dan Pemanfaatan e-Government (10%); 5.Penerapan Sistem Management Mutu – dan SNI-ISO 9001 (11%) 12

13 PermenPAN dan RB No. 38/ Visi, misi, dan motto pelayanan (5%). 2. Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan (25%). 3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (10%) 4. Sumber Daya Manusia (17%). 5. Sarana dan Prasarana Pelayanan (8%). 6. Penanganan Pengaduan (10%) 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (10%) 8. Sistem Informasi Pelayanan Publik (7%) 9. Produktivitas dalam pencapaian target pelayanan (8%) 13 Komponen yang akan dinilai:

14 Hasil Penilaian: o Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan - Untuk Pemeringkatan sesuai kelompoknya; - Untuk Pemberian Penghargaan bagi yang memenuhi kriteria. o Kinerja Pembina / Penanggung Jawab: Untuk Pemberian Penghargaan bagi yang memenuhi kriteria. o Gabungan Kinerja Unit dan Pembina / Penanggung Jawab Untuk Pemeringkatan sesuai kelompoknya; 14

15 MATERI PENILAIAN dan PEMBOBOTAN NOKOMPONEN PENILAIAN Nilai Max BobotKet. I.Kinerja Pembina / Penanggung Jawab A.Kelompok Indikator Implementasi UU 25/2009; 770 B.Kelompok Indikator Kinerja Penunjang dan Hasil Kinerja 230 TOTAL I % II.Kinerja Unit Pelayanan 1.1.Pelayanan Informasi1.000(wajib) 2.2.Unit Pelayanan Pilihan I Unit Pelayanan Pilihan II1.000 RATA-RATA % NILAI K/L100% 15

16 Pemeringkatan Nilai Untuk Pemeringkatan: –Total Nilai Kinerja Pembina/Penanggung Jawab dengan bobot 60%; –Rata-rata Nilai Kinerja Unit Penyelenggara dengan bobot 40%. Gradasi Hasil Penilaian: No.Nilai HurufNilai AngkaInterpretasi 1.AA> 850 – 1.000Memuaskan 2.A> 750 – 850Sangat Baik 3.B> 650 – 750Baik 4.CC> 500 – 650Cukup 5.C> 300 – 500Kurang 6.D0 – 300Sangat kurang

17 Drs. M. Sitorus Asisten Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik 17


Download ppt "KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Disampaikan pada: Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan UU tentang pelayanan Publik Hotel."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google