Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

“RAKOR PENYUSUNAN FORMASI TAHUN 2013 DAN PENETAPAN PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM” 1.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "“RAKOR PENYUSUNAN FORMASI TAHUN 2013 DAN PENETAPAN PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM” 1."— Transcript presentasi:

1

2 “RAKOR PENYUSUNAN FORMASI TAHUN 2013 DAN PENETAPAN PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM” 1

3 “STRATEGI DAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI INDONESIA” 2

4 Penguatan dan Percepatan RB melalui Grand Design dan Road Map 3

5 4 Kondisi yang Diinginkan (Ideal)

6 “APA SAJA AREA PERUBAHAN DALAM RB ?” 5

7 6 Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Organisasi Tatalaksana Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan Sumber daya Manusia aparatur Sumber daya Manusia aparatur Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan publik Mind set dan culture Set Aparatur Mind set dan culture Set Aparatur AREAHASIL YANG DIHARAPKAN

8 Meningkatnya kualitas pelayanan publik 7 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

9 1. Penataan Struktur Birokrasi; 2. Penataan Jumlah, distribusi dan Kualitas PNS; 3. Sistem Seleksi dan Promosi secara Terbuka; 4. Profesionalisasi PNS; 5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah (E- Government); 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha; 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri; 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri; 9. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja Pegawai Negeri. 9 (SEMBILAN) PROGRAM PERCEPATAN :

10 1. Jumlah PNS per 31 Desember 2011 lebih kurang orang 2. Prosentase jumlah PNS terhadap jumlah penduduk adalah : = 1 : 1,07 % 3. PNS yang menduduki jabatan terdiri dari : Jabatan Struktural (eselon I s.d V) : 924 Jabatan Fungsional Umum (staf) : Jabatan Fungsional Tertentu (keahlian) Terdiri dari :Tenaga Guru : Tenaga Kesehatan : Tenaga Fungsional Lainnya : 788

11 5. Komposisi menurut usia 50 Tahun keatas kondisi 1/6/20112 NoKelompok UsiaJumlah Prosentase (%) 1< % 247 – % 351 – % 4> % Jumlah

12 Peng hitung- an Kebu- tuhan PNS Penun- daan Semen- tara Peneri- maan CPNS Penata an PNS (Per Ka BKN No. 37 Th 2011) 1 3 2

13 Jenis Jabatan Kebutuhan BezetingK/L Jumlah Kebutuhan Jabatan struktural dan fungsional Jumlah Kebutuhan Guru (507) Jumlah Kebutuhan T. Kesehatan di RS dan Puskesmas (1.134) Jumlah kebutuhan Tenaga Teknis yang memberi pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat lapangan (692) JUMLAH (748) 12

14 I. Berdasarkan data tersebut, maka dengan pendekatan rasio belanja pegawai dengan belanja publik yang idealnya dibawah 50%, maka kebijakan moratorium dapat diberlakukan bagi instansi daerah.

15 II Selain kebijakan moratorium, pemerintah dapat juga menetapkan kebijakan pensiun dini dan pemberian uang tunggu ( PP No. 32 Tahun 1979). Namun demikian kebijakan ini belum dapat diterapkan sebelum dilakukan reformasi birokrasi, melalui tahapan: a. analisis jabatan b. evaluasi jabatan c. penyusunan standar kompetensi jabatan d. penataan sistem rekrutmen pegawai e. assessmen individu berdasarkan kompetensi f. penerapan sistem penilaian kinerja individu g. pembangunan/pengembangan data base pegawai h. pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

16 III Penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian terkait dengan kewenangan pemerintah pusat IV Melakukan analisis kebutuhan pegawai secara komprehensif V Penataan Pegawai Negeri Sipil

17 16

18  Analisis Jabatan adalah Proses pengumpulan data jabatan untuk dianalisis, disusun, dan disajikan menjadi informasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu.  Tujuannya untuk menyediakan informasi jabatan sebagai fondasi/dasar bagi program manajemen kepegawaian, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan. 17

19

20 Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi / pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menentukan jumlah dan jenis pekerjaan suatu unit organisasi / pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu

21

22 E valuasi Jabatan adalah suatu proses yang sistematis untuk menilai setiap jabatan yang ada dalam struktur organisasi dalam rangka menetapkan nilai jabatan atas dasar sejumlah kriteria yang disebut faktor jabatan. 21

23 22 ANALISIS JABATAN KEP NO: 61/M.PAN/2004 jo KEP : 33 Tahun 2011 PENGHITUNGAN BEBAN KERJA KEP-No : 75/M.PAN/7/2004  URAIAN JABATAN (JOB DESCRIPTION)  BEBAN KERJA PER JABATAN  PETA JABATAN  BOBOT JABATAN KEGIATANHASIL PENGGUNAAN 1.PENATAAN KELEMBAGAAN 2.PENATAAN SDM APARATUR 3.PENYUSUNAN & PENYEMPURNA AN PROSEDUR KERJA (SOP) EVALUASI JABATAN KEP-No : 34 TAHUN 2011 MANFAAT ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA

24 23  JOB DESCRIPTION  PETA JABATAN  BEBAN KERJA PER JABATAN  `BOBOT JABATAN HASIL ANJAB, BEBAN KERJA EVALUASI JABATAN 1.PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI 2.REKRUITMEN DAN PENEMPATAN PEGAWAI 3.PENEMPATAN & PENATAAN PEGAWAI 4.PENYUSUNAN POLA KARIER 5.PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA 6.PERENCANAAN KEBUTUHAN DIKLAT 7.PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN KINERJA PENGGUNAAN HASIL PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENATAAN PEGAWAI 1.JUMLAH, KUALITAS, DISTRIBUSI & KOMPOSISI PEGAWAI SESUAI BEBAN KERJA 2.PENEMPATAN PEGAWAI YANG TEPAT 3. PENGEMBANGAN KARIER SESUAI KOMPETENSI 4.SISTEM REMUNERASI YANG ADIL DAN LAYAK 5.KINERJA SDM APARATUR LEBIH OPTIMAL 1.ANALISIS BEBUTUHAN PEGAWAI & BEZETING 2.STANDAR KOMPETENSI DAN SYARAT JABATAN 3.INDIKATOR KINERJA PEGAWAI 4.NILAI DAN PERINGKAT JABATAN

25 24  JOB DESCRIPTION  PETA JABATAN  BEBAN KERJA PER JABATAN HASIL ANJAB & BEBAN KERJA 1.PENGGABUNGAN 2.PENGEMBANGAN 3.PENGAYAAN, TUGAS & FUNGSI PENGGUNAAN PEMBOBOTAN LEMBAGA / ORGANISASI HASIL  ORGANISASI YANG RASIONAL  ORGANISASI YANG TEPAT SESUAI VISI, MISI DAN BEBAN KERJA RIIL (RIGHT ZISING) PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENATAAN KELEMBAGAAN

26 25  JOB DESCRIPTION  PETA JABATAN  BEBAN KERJA PER JABATAN HASIL ANJAB & BEBAN KERJA 1.PENYUSUNAN PROSEDUR KERJA 2.ANALISIS PROSEDUR KERJA YANG ADA 3.SIMPLIFIKASI PROSEDUR KERJA YANG ADA PENGGUNAAN ALUR/PROSES KERJA HASIL PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN PROSEDUR KERJA (SOP) 1.SOP(STANDAR PROSEDUR KERJA) 2.KEPASTIAN WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN/PE LAYANAN. 3.SIAPA MELAKUKAN APA

27 26  JOB DESCRIPTION  PETA JABATAN  BEBAN KERJA PER JABATAN  `BOBOT JABATAN HASIL ANJAB, BEBAN KERJA EVALUASI JABATAN 1.PENYUSUNAN FORMASI PEGAWAI 2.PENEMPATAN & PENATAAN PEGAWAI 3.PENYUSUNAN POLA KARIER 4.PENERAPAN MANAJEMEN KINERJA 5.PERENCANAAN KEBUTUHAN DIKLAT 6.PENYUSUNAN SISTEM REMUNERASI SESUAI BOBOT JABATAN DAN KINERJA PENGGUNAAN HASIL PENGGUNAAN ANALISIS JABATAN DAN BEBAN KERJA UNTUK PENATAAN PEGAWAI 1.JUMLAH, KUALITAS, DISTRIBUSI & KOMPOSISI PEGAWAI SESUAI BEBAN KERJA 2.PENEMPATAN PEGAWAI YANG TEPAT 3. PENGEMBANGAN KARIER SESUAI KOMPETENSI 4.SISTEM REMUNERASI YANG ADIL DAN LAYAK 5.KINERJA SDM APARATUR LEBIH OPTIMAL 1.ANALISIS BEBUTUHAN PEGAWAI & BEZETING 2.STANDAR KOMPETENSI DAN SYARAT JABATAN 3.INDIKATOR KINERJA PEGAWAI 4.NILAI DAN PERINGKAT JABATAN

28 27

29 28 Obyek Jabatan Proses Nilai

30 29 Tujuan Evaluasi Jabatan Tujuan Evaluasi Jabatan Memperoleh dasar (basis) yang dianggap adil untuk membuat “ peringkat jabatan/pekerjaan ” yang ada.

31  Klasifikasi Jabatan  Nilai bobot jabatan  Pola karier  Kompensasi  Desain jabatan  Dll 30 KEGUNAAN EVALUASI JABATAN

32 31 Tingkat/Kelas jabatan Nilai jabatan s/d Keatas s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d s/d 240 TINGKATAN JABATAN

33

34 33 MATERI PAPARAN AKAN DIUPLOAD KE WEBSITE BKD AGAR MENGUNJUNGI KE :


Download ppt "“RAKOR PENYUSUNAN FORMASI TAHUN 2013 DAN PENETAPAN PENAMAAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM” 1."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google