Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan."— Transcript presentasi:

1 IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2014

2 A. Kebijakan Pemerintah PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS

3 KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 TAHUN 2007)N S P K Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1.a. Perencanaan kebutuhan PTK PAUD dan Dikdas (PAUD formal/TK, SD dan SMP) sesuai kewenangannya. 1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana pengadaan PTK (PNS) PAUD formal dan Dikdas. 2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan PTK yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. b. Pengangkatan dan penempatan PTK PNS untuk PAUD dan Dikdas (PAUD formal/TK, SD dan SMP) sesuai kewenangannya sesuai kewenangannya. 1. Pengangkatan dan penempatan pendidik PNS untuk PAUD dan Dikdas memenuhi : a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum D-IV atau S1 program studi yang sesuai dengan mapel yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. c. Memiliki sertifikat pendidik yang di dapat dari PT yang terakreditasi. NSPK Dikdas di Kab/Kota terkait Penataan & Pemerataan Guru

4 2. Pemindahan PTK PNS di kabupaten/kota 1.PTK yang diangkat oleh pemerintah atau pemda pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemda dapat dipindahtugaskan antarkabupaten/kota, antarkecamatan maupun antarsatuan pendidikan karena alasan kebutuhan satuan pendidikan. 2. Pemindahan PTK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat. Lanjutan...

5 KEWENANGAN KAB/KOTA (SESUAI PP NO. 38 Thn 2007)N S P K Pendidik dan Tenaga Kependidikan: 1.a. Perencanaan kebutuhan PTK untuk pendidikan bertaraf internasional sesuai kewenangannya (SMP) 1. Pejabat pembina kepegawaian menyusun rencana pengadaan PTK (PNS) Dikdas (SMP) bertaraf internasional sesuai peraturan perundang- undangan. 2. Pemerintah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan PTK yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu. b. Pengangkatan dan penempatan PTK PNS untuk satuan pendidikan bertaraf internasional (SMP). 1. Pengangkatan dan penempatan pendidik PNS Dikdas bertaraf internasional memenuhi : a. Kualifikasi akademik guru dengan pendidikan minimum D-IV atau S1 program studi yang sesuai dengan mapel yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. b. Kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional. c. Memiliki sertifikat pendidik yang di dapat dari PT yang terakreditasi. NSPK Dikdas di Provinsi terkait Penataan & Pemerataan Guru

6 2. Pemindahan PTK PNS antarkabupaten/kota 1.PTK yang diangkat oleh pemerintah atau pemda pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemda dapat dipindahtugaskan antar provinsi dan antar kabupaten/kota karena alasan kebutuhan satuan pendidikan. 2. Pemindahan PTK pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan setempat. Lanjutan...

7

8

9

10

11 B. Tugas Pemerintah Provinsi

12

13 C. Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota

14

15 D. Tugas Satuan Pendidikan

16 E. Perencanaan Kebutuhan Guru

17

18

19 Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Guru

20

21

22

23

24 Pemenuhan Beban Kerja Guru Guru yang diprioritaskan didasarkan pada kriteria : 1.guru bersertifikat pendidik, 2.masa kerja tertinggi sebagai guru, 3.pangkat dan golongan tertinggi, 4.guru yang mengampu mapel sesuai dengan latar belakang pendidikannya, 5.perolehan angka kredit tertinggi, 6.tugas tambahan, dan 7.prestasi kerja berdasarkan penilaian Kinerja Guru

25 Lanjutan… 1.Dalam jangka panjang, jumlah jam tatap muka di satuan pendidikan dapat ditingkatkan dengan cara: a.Menata jumlah peserta didik per rombongan belajar b.Meningkatkan daya tamping sekolah

26 Lanjutan… 2. Menata guru yang belum mengajar untuk mengajar pada sekolah lain:  Wajib mengajar paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dapat dipenuhi dengan mengajar di sekolah lain sesuai dengan mapel yang diampu.  Pemenuhan beban kerja paling sedikit 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dengan mengajar di sekolah lain dapat dilaksanakan dengan ketentuan guru yang bersangkutan mengajar paling sedikit 6 jam tatap muka dalam 1 minggu pada sekolah satminkalnya.  Kasek yang tidak memungkinkan untuk mengajar di satminkalnya, karena tidak ada mapel yang sesuai dengan sertifikat pendidiknya, dapat memenuhi kewajiban tatap muka di sekolah lain sesuai dengan bidangnya atau sertifikat yang dimilikinya.

27 Lanjutan… 2. Ekuivalensi kegiatan:  Ekuivalensi jam tatap muka dapat menjadi solusi pemenuhan beban kerja tatap muka bagi guru yang bertugas pada satuan pendidikan layanan khusus, berkeahlian khusus, dibutuhkan atas dasar pertimbangan kepentingan nasional, dan satuan pendidikan di suatu kabupaten/kota karena alasan akses dan waktu tidak dapat mengajar pada sekolah lain.

28 A. Proses Penataan MEKANISME PELAKSANAAN

29 1. Satuan Pendidikan: a)melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program/kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah. b)melakukan perencanaan kebutuhan guru, dengan mengacu pada pola perhitungan kebutuhan guru pada petunjuk teknis. c)menginventarisasi dan mengidentifikasi jumlah dan jenis guru PNS pada tahun berjalan, dibandingkan dengan jumlah kebutuhan guru hasil analisis untuk diketahui apakah satuan pendidikan mengalami kekurangan atau kelebihan guru.

30 Lanjutan… d)melakukan analisis optimalisasi untuk menyusun rencana solusi penyelesaian pemenuhan kekurangan atau kelebihan guru. e)melaporkan hasil analisis kebutuhan dan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani oleh kepala satuan pendidikan.

31 2. UPTD Pendidikan Kecamatan: a)menerima dan melakukan rekapitulasi data guru berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS dari seluruh tingkat satuan pendidikan TK dan SD di kecamatan; b)melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS melalui koordinasi seluruh kepala TK dan SD di kecamatan; c)menyampaikan hasil rekonsiliasi kebutuhan guru PNS pada UPTD pendidikan kecamatan yang bersangkutan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.

32 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: a)menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan TK dan SD dari seluruh UPTD pendidikan kecamatan di kabupaten/kota; b)menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan SMP, SMA, dan SMK dari seluruh kepala satuan pendidikan di kabupaten/kota; c)melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama UPTD pendidikan kecamatan dan kepala sekolah SMP, SMA, dan SMK di kabupaten/kota.

33 Lanjutan… d)sesuai dengan kewenangannya wajib membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya. e)menyampaikan hasil perencanaan sebagai bahan informasi kepada pemerintah provinsi. f)sesuai dengan kewenangannya, memfasilitasi/memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru; g)membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada pemerintah provinsi dengan tembusan kepada Kemdikbud

34 4. Dinas Pendidikan Provinsi: a)melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru dari seluruh tingkat satuan PLB atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan dinas pendidikan provinsi; b)melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PLB dan guru pada satuan pendidikan yang berada di bawah binaan dinas pendidikan provinsi bersama kepala sekolah PLB dan kepala satuan pendidikan yang berada di bawah binaan dinas pendidikan provinsi.

35 Lanjutan… c)melakukan pemindahan guru PNS yang bertugas pada satuan PLB atau satuan pendidikan yang berada di bawah binaan dinas pendidikan provinsi dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan guru dalam satu kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; d)menyampaikan hasil capaian pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PLB dan guru pada satuan pendidikan yang berada di bawah binaan dinas pendidikan provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);

36 Lanjutan… e)menerima hasil capaian pelaksanaan penataan guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dari pemerintah kabupaten/kota, termasuk data kekurangan dan/atau kelebihan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan jenis pendidikan. f)melakukan rekonsiliasi kebutuhan guru PNS bersama dinas pendidikan kabupaten/kota dan kepala satuan PLB dan kepala satuan pendidikan yang berada di bawah binaan dinas pendidikan provinsi

37 Lanjutan… g)mengusulkan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di pemerintah provinsi kepada Kemdikbud sesuai dengan kewenangannya dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan; h)memfasilitasi pemindahan guru PNS pada jenjang pendidikan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK dari sekolah yang kelebihan guru pada suatu kabupaten/kota ke sekolah yang kekurangan guru pada kabupaten kota lainnya dengan mengacu pada ketentuan mengenai kewenangan pemerintah provinsi;

38 Lanjutan… i)melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan jenis pendidikan di pemerintah provinsi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan diteruskan ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan;

39 Kriteria Guru Yang Perlu Dipindahtugaskan: a.Guru yang bertugas di satuan pendidikan yang kelebihan guru pada kabupaten/kota; b.Guru mata pelajaran yang berlebih di satuan pendidikan pada kabupaten/kota; c.Guru yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan di kabupaten/kota lain karena mempunyai keterampilan atau keahlian khusus; d.Guru yang sudah mempunyai sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu;

40 Lanjutan… e.Diutamakan yang masa kerjanya paling sedikit; f.Atas permintaan guru sendiri; g.Guru yang bertempat tinggal di lokasi terdekat dengan satuan pendidikan di provinsi atau kabupaten/kota yang kekurangan guru; h.Guru yang berdomisili di perbatasan dekat satuan pendidikan di kabupaten/kota yang kekurangan guru.


Download ppt "IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI PENATAAN & PEMERATAAN GURU PNS Direktorat Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google