Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara : Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Banda Aceh, Juli 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara : Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Banda Aceh, Juli 2011."— Transcript presentasi:

1 Oleh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara : Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Banda Aceh, Juli 2011 REVITALISASI MUSRENBANGDA “LESSON LEARN” PROVINSI SUMATERA SELATAN

2 OUTLINE POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI HUBUNGAN PERENCANAAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI KAPASITAS LEMBAGA PERENCANA PROVINSI DAN KAB/KOTA STANDAR MINIMAL KEPALA BAPPEDA (?) PERENCANAAN KEWILAYAHAN VS SEKTORAL

3 PENETAPAN ARAH DAN KEBIJAKAN ROAD SHOW KE KAB/KOTA RATEK SKPD PROVINSI FORUM SKPDMUSRENBANG POLA PELAKSANAAN MUSRENBANG PROVINSI

4 ARAH KEBIJAKAN ROAD SHOW KE KABUPATEN/KOTA RAPAT TEKNIS SKPDFORUM SKPDRANCANGAN AWAL RKPD MUSRENBANG RANCANGAN AKHIR RKPD JANUARI - PEBRUARI JANUARI - MARET PEBRUARI - MARET MARET APRIL MEI - JUNI AGENDA PENYUSUNAN RKPD ANALISIS : BAGAIMANA PENGGUNAAN DANA DEKONSENTRASI (PP 19 TAHUN 2010 : PERKUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI

5 ARAH KEBIJAKAN RAKER BAPPEDA KAB/KOTA SE SUMSEL EVALUASI TAHUN BERJALAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUN N+1 (SESUAI RPJMD) ARAHAN PUSAT PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN KOTA SKPD PROV. KABUPATEN KOTA SKPD PROV.

6 ROAD SHOW KE KABUPATEN/KOTA PEMBINAAN DAN SOSIALISASI ARAH KEBIJAKAN PROVOKASI BAPPEDA PROVINSI - KOORDINASI - INTEGRASI - SINKRONISASI - SIMPLIFIKASI - KOORDINASI - INTEGRASI - SINKRONISASI - SIMPLIFIKASI KABUPATEN / KOTA RATEK PROVINSI

7 RAPAT TEKNIS SESUAI DENGAN RKPFOKUS PADA RPJMD ADA BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI SKPD DENGAN BAPPEDA KAB/KOTA DAN PROVINSI BAPPEDA PROVINSI SEBAGAI PEMBICARA USULAN SKPD PROVINSI RANCANGAN AWAL 1 RKPD

8 FORUM SKPD SESUAI DENGAN TEMA, FOKUS & AGENDA PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA, SKPD PROV, BAPPEDA USULAN KABUPATEN/KOTA RANCANGAN AWAL 2 RKPD

9 MUSRENBANG SOSIAL - BUDAYA EKONOMI SARANA - PRASARANA PEMERINTAHAN USULAN DEFINITIF RANCANGAN AKHIR RKPD

10 HUBUNGAN PERENCANAAN KAB/KOTA DENGAN PROVINSI PUSATPROVINSI KABUPATEN/ KOTA INTEGRASI PERSENTASE PROGRAM DAN KEGIATAN KAB/KOTA YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL DAN DAERAH SINERGI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIDUKUNG SHARING ANGGARAN KAB/KOTA DENGAN PROV FOKUS PADA TARGET RPJMD PROV  ACUAN KAB/KOTA

11 KAPASITAS LEMBAGA PERENCANA PROVINSI DAN KAB/KOTA BAGIAN PERENCANAAN SKPD ESELON MIN. III PP 41 th 2007 MASALAH : BAGIAN PERENCANAAN SKPD (ESS. IV) USULAN DINAS PENDIDIKAN PROV. SUMSEL TELAH MENYESUAIKAN (KABID PROGRAM DAN PERENCANAAN ) MASALAH : JABATAN FUNGSIONAL KURANG DIMINATI (persyaratan berat, remunerasi belum pasti) MASALAH : JABATAN FUNGSIONAL KURANG DIMINATI (persyaratan berat, remunerasi belum pasti) REALISASI JABATAN FUNGSIONAL

12 STRUKTUR ORGANISASI PROVINSI STRUKTUR ORGANISASI KAB/KOTA = ATAU ≠ = ATAU ≠

13

14 STANDAR MINIMAL KEPALA BAPPEDA

15 PERENCANAAN WILAYAH VS SEKTORAL PERENCANAAN TOP DOWN : - RPJMN - DRAFT RKP - RPJMD PROV PRIORITAS KAB/KOTA (SEKTORAL) PRIORITAS KAB/KOTA (SPASIAL/ RUANG) ISU STRATEGIS YANG BERKEMBANG ANALISIS KONDISI RIEL KAB/KOTA ALOKASI ANGGARAN APBD PROVINSI SESUAI LOKASI

16 POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENURUNAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN Kuadran 1: Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengurangan jumlah kemiskinan cepat: Musi Rawas, Musi Banyuasin, dan Empat Lawang  Menjaga momentum pembangunan. 2.Kuadran 2: Pertumbuhan ekonomi rendah, tapi pengurangan kemiskinan cepat: Lahat, OKI, Muara Enim, Ogan Ilir dan Banyuasin  Mempercepat pembangunan ekonomi. 3.Kuadran 3: Pertumbuhan ekonomi rendah dan pengurangan kemiskinan lambat: Pagar Alam, OKU, Lubuk Linggau dan OKU Selatan  Meningkatkan kinerja pembangunan 4.Kuadran 4: Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi pengurangan kemiskinan lambat: Palembang, Kota Prabumulih  Memperbaiki pelayanan Publik bagi penduduk miskin 16

17 POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN IPM KABUPATEN/KOTA TAHUN Kuadran 1: Pertumbuhan ekonomi tinggi dan peningkatan IPM tinggi: Prabumulih  Menjaga momentum pembangunan. 2.Kuadran 2: Pertumbuhan ekonomi rendah, tapi peningkatan IPM tinggi: OKU Timur, Ogan Ilir, Lahat, Pagar Alam  Mempercepat pembangunan ekonomi. 3.Kuadran 3: Pertumbuhan ekonomi rendah dan peningkatan IPM rendah: OKU Selatan, OKU, Banyuasin, OKI dan Muara Enim  Meningkatkan kinerja pembangunan. 4.Kuadran 4: Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi peningkatan IPM rendah: Musi Banyuasin, Musi Rawas, Empat Lawang, Palembang  Memperbaiki pelayanan publik. 17 Kota Palembang

18 POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN APBD DAN PENINGKATAN IPM KABUPATEN/KOTA TAHUN Kuadran 1: Peningkatan APBD tinggi dan peningkatan IPM tinggi: OKU Timur, Ogan Ilir, Pagar Alam  Menjaga momentum dan menjaga kualitas belanja pembangunan. 2.Kuadran 2: Peningkatan APBD rendah, tapi peningkatan IPM tinggi: Lahat, Prabumulih dan Lubuk Linggau  Mengoptimalkan APBD dalam mempercepat pembangunan manusia. 3.Kuadran 3: Peningkatan APBD rendah dan peningkatan IPM rendah: Palembang, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim, dan OKI  Meningkatkan kinerja pengelolaan APBD bagi pembangunan manusia. 4.Kuadran 4: Peningkatan APBD tinggi, tapi peningkatan IPM rendah: OKU, Banyuasin, OKU Selatan  Memperbaiki kualitas belanja untuk pelayanan publik dan pembangunan manusia. 18

19 ANALISIS AWAL: peningkatan APBD yang pesat belum tentu diiringi dengan penurunan kemiskinan lebih cepat pula  fokus belanja APBD perlu lebih menyentuh sektor-sektor di mana penduduk miskin terkonsentrasi POLA HUBUNGAN PERTUMBUHAN APBD DAN PENURUNAN KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA TAHUN

20 20


Download ppt "Oleh : KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA SELATAN Disampaikan Pada Acara : Rakernas II Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia Banda Aceh, Juli 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google