Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YOGYAKARTA, 03 JUNI 2005 Republik Indonesia Kementerian Perencanaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YOGYAKARTA, 03 JUNI 2005 Republik Indonesia Kementerian Perencanaan."— Transcript presentasi:

1

2 PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YOGYAKARTA, 03 JUNI 2005 Republik Indonesia Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS

3 SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

4 Tujuan SPPN a.mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; c.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; d.mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan – menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5 Ruang Lingkup Perencanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DAERAH 1 tahunRencana Kerja Kementerian / Lembaga 1 tahunRencana Kerja Pemerintah 5 tahunRencana Strategis Kementerian / Lembaga 5 tahunRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20 tahunRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional NASIONAL

6 Isi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Mengacu pada RPJP Nasional dan memuat:  Visi;  Misi;  Arah Pembangunan Daerah; Penjabaran Tujuan Nasional kedalam:  Visi;  Misi;  Arah Pembangunan Nasional; DAERAHNASIONAL

7 Isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Isi: Strategi Pemb. Daerah Kebijakan Umum Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran Isi: Strategi Pemb. Nasional Kebijakan Umum Kerangka Ekonomi Makro Program kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran RPJM DAERAH Penjabaran visi, misi, program Kepala Daerah; Berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional RPJM NASIONAL Penjabaran visi, misi, program Presiden; Berpedoman pada RPJP Nasional

8 Isi Rencana Kerja Pemerintah/Daerah (RKP/D) Isi: Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Kerangka Ekonomi MakroDaerah Arah Kebijakan Keuangan Daerah Program SKPD, lintas SKPD, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran Isi: Prioritas Pembangunan Nasional Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Arah Kebijakan Fiskal Program Kementerian, lintas kementerian, kewilayahan, dan lintas kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:  Kerangka Regulasi  Kerangka Anggaran RKP Daerah Penjabaran RPJM Daerah; Mengacu pada RKP RKP Penjabaran RPJM Nasional

9 Alur Perencanaan dan Penganggaran RPJM Daera h RPJP Daerah RKP RPJM Nasiona l RPJP Nasion al RKP Daera h Renstra KL Renja - KL Renstra SKPD Renja - SKPD RAPB N RAPB D RKA- KL RKA - SKPD APBN Rincian APBN APBD Rincian APBD Diacu Pedoma n Dijaba r kan Pedoman Diperhatikan Dijaba rkan Pedoman Diacu Diserasikan melalui Musrenbang UU SPPN Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah UU KN

10 PROSES PERENCANAAN 1. Proses Politik : Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (publik choice theory of planning)  Khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM 2.Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga / unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan  Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga perencana 3.Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stake holders)  Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang 4.Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan

11 Tahapan Perencanaan Penyusunan Rencana  Rancangan Rencana Pembangunan Nasional / Daerah  Rancangan Rencana Kerja Dep / Lembaga SKPD  Musyawarah Perencanaan Pembangunan  Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Penetapan Rencana  RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn Perda  RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah  RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden / Kepala Daerah Pengendalian Pelaksanaan Rencana Evaluasi Kinerja

12 Penyusunan dan Penetapan RKP/D Rancangan Awal RKP/D Penetapan RKP/D Sebagai pedoman penyusunan Rancangan APBN Rancangan Akhir RKP/D Prioritas Pembangunan Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da Program Kement/Lembaga / SKPD Prioritas Pembangunan Nasional / Daerah Kebijakan Umum Kerangka ekonomi makro/da  Pagu Indikatif Kement/Lemb / SKPD Menyusun Renja - KL / SKPD Program Kement/Lembaga / SKPD d) Program Kement/Lembaga / SKPD SEB MenPPN + MenKeu MUSRENBANGPUS/DA Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP MUSRENBANG Prov Sbg Wakil Pemerintah Pusat Harmonisasi Dekon dan TP (4) Bappenas/da menyelenggarakan MUSRENBANGNAS Sinkronisasi Program KL/SKPD Harmonisasi Dekon dan TP

13 MEKANISME PERENCANAAN TAHUNAN

14 13 KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (1) MingguKegiatanDasar Hukum 23 februari Menyusun Rancangan Awal RKP yang dilengkapi dengan:  Exercise pagu indikatif dana perimbangan Pusat dan Daerah  Exercise pagu indikatif bagi Kementerian/Lembaga (KL) Pasal 20 ayat (1) UU SPPN 24 FEBRUARI Rancangan Awal RKP dibahas dalam Sidang Kabinet 28 FEBRUARI SEB antara MenPPN dan Menkeu tentang  Prioritas pembangunan nasional  Pagu Indikatif PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (1) maret KL menyusun Rencana Kerja dengan mengacu pada Rancangan Awal RKP dan menyampaikannya ke Bappenas Bappeda menyusun Rancangan Awal RKPD Khusus untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, penyusunan rencana kerjanya dikoordinasikan oleh Gubernur PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 20 Ayat (2) UU SPPN Pasal 32 Ayat (4) UU SPPN

15 14 KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (2) MingguKegiatanDasar Hukum Maret Penelaahan Renja-KL dalam hal: Konsistensinya dengan Rancangan Awal RKP; Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan PP No 21/2004 tentang RKA-KL Pasal 9 Ayat (3) Maret Bappenas menyusun Draft II Rancangan RKP 21 Maret Musrenbang Pusat untuk menyerasikan kegiatan dekon dan tugas pembantuan dengan Rancangan RKPD PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 6 Ayat (1) dan (2) Maret Musrenbang Propinsi untuk menyelaraskan kembali rencana kegiatan dekon dan tugas pembantuan - Idem AprilMenyusun Draft III Rancangan RKP- Idem April Musrenbang Nasional untuk mensinergikan kegiatan pembangunan antar KL, dan antara Pusat dan Daerah dalam hal kegiatan Dekon dan Tugas Pembantuan - Idem -

16 15 KEGIATAN PENYUSUNAN RKP (3) MingguKegiatanDasar Hukum 14 – 20 APRIL Menyusun Rancangan Akhir RKP UU SPPN Pasal 24 Ayat (1) 21 APRIL Sidang Kabinet membahas RKP dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal serta Kerangka Ekonomi Makro untuk menghasilkan kebijakan pemerintah tentang RAPBN UU No 17 Tahun 2003 Pasal 8 PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (1) Menetapkan Rancangan Akhir RKP menjadi RKP dengan Peraturan Presiden UU SPPN Pasal 24 Ayat (1) Pembahasan Kebijakan Umum dan Prioritas Anggaran di DPR dengan bahan RKP yang sudah ditetapkan PP No 20/2004 tentang RKP Pasal 7 Ayat (2)

17 Penyelenggaraan MUSRENBANG Tahun 2005 Forum SKPD Provinsi Musrenbang Kab/Kota Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/Kelurahan JANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEI PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH Penyusunan Renja SKPD Provinsi Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota Penyusunan RKPD Provinsi B U L A N Pasca Musrenbang Kab/Kota RKPD Penyusunan RKP Musrenbang Pusat Musrenbang Nasional RKP Musrenbang Provinsi RKPD Sumber: SEB MPPN/Kepala Bappenas dan Mendagri tentang Juknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2005 Pasca Musren Provinsi Forum SKPD Kabupaten/Kota Renja SKPD Renja SKPD Renja K/L

18 17

19 18

20 19 PENUTUP Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Presiden RI pada tanggal 18 Mei 2005 telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Pada tanggal 19 Mei 2005, RKP Tahun 2006 tersebut disampaikan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas kepada DPR-RI dalam forum Raker dengan Panitia Anggaran DPR-RI. RKP Tahun 2006 hasil pembahasan dengan DPR akan menjadi pedoman bagi penyusunan RAPBN tahun Mengenai Arah pembangunan ekonomi pada era Otonomi Daerah dititik beratkan pada pendayagunaan sumber daya daerah yang efisien dan berdaya saing dengan berbasis pada kemandirian lokal sebagai motor penggerak ekonomi daerah.


Download ppt "PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM KERANGKA SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YOGYAKARTA, 03 JUNI 2005 Republik Indonesia Kementerian Perencanaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google