SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN

Presentasi berjudul: "SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN"— Transcript presentasi:

1 SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN
Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 5 7 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 4 8 Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 3 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) 9 2 10 Musrenbang Kecamatan (Februari) Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) Musrenbang Desa (Januari) 1 11 Penetapan Perda APBD (Desember) 13 12 Penyusunan DPA SKPD (Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

2 ? Perencanaan  harus bisa menjawab masalah
Penyebab masalah seringkali kompleks, Harus dilaksanakan banyak unsur Banyak SKPD Indikator sesuai TUPOKSI SKPD ? LEBIH EFEKTIF PENCAPAIAN LEBIH CEPAT TUJUAN

3 BEBERAPA PERMASALAHAN YG DIHADAPI dlm PERENCANAAN PEMB-DAERAH
Terbatasnya sumber pendanaan daerah Masih banyak warga/KK miskin Adanya program/kegiatan belum terintegrasi Kebutuhan masyarakat beraneka ragam

4 Beberapa catatan permasalahan dalam perencanaan pembangunan
Kualitas sasaran dan indikator kinerja belum berorientasi pada hasil (outcome). Keselarasan antara kegiatan dengan sasaran strategis organisasinya masih belum baik. Monev secara berkala atas target kinerja belum dilakukan secara berkala. Indikator kinerja utama yang belum sepenuhnya berorientasi pada outcome, dan belum memiliki sistem pengumpulan data kinerja secara baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimanfaatkan dalam penganggaran . Laporan kinerja dan monev internal belum dimanfaatkan secara optimal oleh pimpinan untuk menilai kinerja SKPD.

5 Ruang Lingkup Perencanaan
NASIONAL DAERAH (Prov & Kab/Kota) DESA Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja-KL) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)

6 RENCANA STRATEGIS & PERENCANAAN KINERJA
VISI MISI RENSTRA /RPJMD 5 Tahunan Indikator & Target kinerja benefit TUJUAN SASARAN Indikator & Target kinerja outcome SASARAN Rencana Kerja Tahunan RKPD, KUA/PPAS, APBD PROGRAM PROGRAM KEGIATAN 3 KEGIATAN 2 Indikator & Target kinerja Output KEGIATAN 1

7 Landasan ABK APBD PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
APBN Pasal 7 ayat (2) PP No.21/2004 Dalam penganggaran berbasis kinerja diperlukan INDIKATOR KINERJA, STANDAR BIAYA, DAN EVALUASI KINERJA dari setiap program dan jenis kegiatan” APBD UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 167 ayat (3): ” Belanja daerah mempertimbang kan beberapa instrumen pendukung. berupa: analisis standar belanja. standar harga. tolok ukur kinerja. dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pasal 39 ayat (2) PP No.58/2005 “ Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan CAPAIAN KINERJA, INDIKATOR KINERJA, ANALISIS STANDAR BELANJA, STANDAR SATUAN HARGA, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL. “

8 REALISASI,TARGET & PRYEKSI PEMBANGUNAN
1. Pertumbuhan EkonomI (%) : 5,74% 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 12 % 3. Pengangguran (%) : 5 % 4. IPM : 76,55 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,37 Th 2014 (Target) 2015 (Proyeksi) 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,88 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 12 % 3. Pengangguran (%) : 4,7 % 4. Indeks Pembangunan Manusia : 76,1 5. Angka Harapan Hidup (Tahun) : 71,5 1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,46% 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 13 ,49% 3. Pengangguran (%) : 5,01% 4. IPM : 75,7 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,35 T ahun 2013 (Realisasi) Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,34 % (Realisasi) 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 14,27 % 3. Pengangguran (%) : 5,3 % 4. IPM : 75,55 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,33 Tahun Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,27 % 2. Tingkat Kemiskinan (%) : 15,02 % jiwa 3. Pengangguran (%) : 5,8 % 4. IPM : 75,05 5. Angka Harapan Hidup (Thn) : 71,31 Tahun (Realisasi)

9 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL – DIY - BANTUL
SOSBUD & Agama Ekonomi IPTEK Politik HANKAM Hukum & Aparatur SARPRAS Wilayah & Tata Ruang SDA & LH SOSBUD Ekonomi IPTEK Hukum & Aparatur SARPRAS Wilayah & Tata Ruang LH & Mitigasi Bencana Emphatic Gov Pendidikan Kesehatan IPTEK TASKIN Pertanian IKM & Koprasi Perdagangan & Pasar Tradisional Pariwisata LH & Mitigasi Bencana Infrastruktur & TR

10 PDRB BANTUL 2013 harga konstan 2000
Tumbuh 5,46%

11

12 Pergeseran Kontribusi struktur ekonomi 2013
20,67% Primer Sekunder 31,49% 47,84% Tersier

13 Tahun 2013 Harapan Hidup 71,35 tahun IPM 75,70

14 Persentase KK Miskin Bantul
Tahun 2012 14,27 % Tahun 2013 13,49 %

15 2015 4 target Kunci 76,10 IPM Pertumbuhan Ekonomi 5,88 % Kemiskinan
12 % Pengangguran 4,7 %

16 Produk Andalan Setempat

17 SKPD Produksi Pemasaran Pemberdayaan Produktifitas SEJAHTERA
DESA TERTINGGAL Pemberdayaan WILAYAH BASIS KK MISKIN Produksi PUNYA POTENSI EKONOMI Produktifitas KOMITMEN INGIN SEJAHTERA Pemasaran SKPD terintegrasi SEJAHTERA

18

19 Iklim Investasi yang baik

20 Inovasi sarana & prasarana ekonomi agar menghasilkan produk dan jasa lokal yang lebih kompetitif

21 Penguatan industri berbasis UMKM

22 Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah produk

23 Pengembangan produk unggulan daerah melalui “PAS”

24 Pengembangan kemampuan kewirausahaan & membangun jaringan kerjasama

25 Pengembangan teknologi & diversifikasi budidaya pertanian dan peternakan

26 desa mandiri pangan

27 desa wisata sebagai alternative tourism

28 Menjadikan pesisir selatan menjadi “halaman depan” DIY