Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

2 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS LANDASAN HUKUM 1 KETERKAITAN RKP DENGAN DOKUMEN LAINNYA 5 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN KERANGKA PENDANAAN RKP RENJA KL TAHUN

3 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS  UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (pasal 12 ayat 1);  Penyusunan Rancangan APBN berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.  UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (pasal 6 ayat 2);  Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.  PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (pasal 2 ayat 1);  Penyusunan RAPBN berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran.  PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (pasal 26 ayat 4);  Renja-KL digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga.  PP Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  Program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang akan didekonsentrasikan dan ditugas pembantuankan harus sesuai dengan Renja K/L dan RKP  PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Pasal 8 ayat 5)  Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Renja K/L dengan berpedoman pada surat yang ditandatangani Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan.

4 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS  Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.  Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan: –Berpedoman kepada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL); –Mengacu kepada rancangan awal RKP dan Pagu Indikatif; –Memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

5 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 5 Unsur – unsur pokok tema ini adalah: 1)Daya Saing 2)Daya Tahan Ekonomi (Resilience ) 3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat 4)Stabilitas Sosial dan Politik MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

6 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 6 Catatan: Pagu KL untuk tahun 2013 adalah pagu indikatif, sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 merupakan pagu APBN Baseline RKA KL 2013 Inisiatif Baru Pemenuhan RPJMN dan Direktif Presiden Ruang Gerak Fiskal

7 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS  Direktif Presiden dalam berbagai kesempatan (Sidkab, Raker, Rakortas)  Prioritas-prioritas Pembangunan Nasional, Bidang dan Daerah yang tercantum dalam Buku I, II dan III Rancangan Awal RKP 2013;  Renja K/L disusun dengan pendekatan berbasis kinerja, KPJM, dan penganggaran terpadu  Inisiatif Baru terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2013;  Peningkatan efisiensi dengan membatasi/mengurangi komponen pendukung pencapaian output yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat;  Pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah, terkait program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah; serta  Pencatatan klasifikasi belanja negara menurut fungsi oleh K/L (anggaran pendidikan).

8 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS  Pagu Indikatif yang telah ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Ka. Bappenas bersama Menteri Keuangan merupakan batas atas yang tidak dapat dilampaui. Pagu ini sudah termasuk alokasi yang disetujui untuk Inisiatif Baru (New Initiatives).  Perubahan pagu antar program dan antar kegiatan dalam Pagu Indikatif masih dimungkinkan, sepanjang sesuai dengan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional.  Penambahan dan pengurangan Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga.  Penambahan dan pengurangan keluaran Kegiatan Prioritas dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional atau Kementerian/Lembaga dan alokasi pagu anggaran yang tersedia.  Kebutuhan belanja pegawai dan operasional harus dipenuhi dan menjadi prioritas utama.

9 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS  Pergeseran alokasi dari Rupiah Murni menjadi PHLN atau sebaliknya tidak dapat dilakukan. Usulan perubahan ini dapat dilakukan pada Matriks Pembahasan dalam dokumen kesepakatan.  Memberikan prioritas utama untuk kebutuhan dana pendamping PHLN yang akan diserap dan kegiatan yang disetujui sebagai multiyears.  Pengalokasian anggaran pada program dan kegiatan harus mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan dan penyerapan anggaran.

10 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RKA K/L RKP RPJMN RENSTRA RENJA K/L Muatan/cakupan:  Visi Misi Presiden & Wapres  Prioritas  Fokus Prioritas  Arah Kebijakan  Program/Kegiatan  Tujuan Program/Kegiatan (Outcome/Output)  Indikator  Target  Alokasi Baseline Program 5 tahun Muatan/cakupan:  Visi dan Misi  Tujuan  Sasaran Strategis K/L  Arah dan Kebijakan Strategi  Program/Kegiatan  Tujuan Program/Kegiatan (Outcome/Output)  Indikator  Target  Alokasi Baseline Program 5 tahun  Unit Organisasi Mauatan/Cakupan:  Visi dan Misi  Tujuan  Sasaran Strategis K/L  Program/Kegiatan  Tujuan Program dan Kegiatan (Outcome/Output)  Indikator  Target  Alokasi Tahun Rencana & Forward Estimate (Prakiraan Maju)  Unit Organisasi Buku I : Prioritas Pembangunan, Serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan - Arahan RPJM Tema dan Prioritas Tahun 2012 Buku II : Prioritas Pembangunan Bidang - Pengarusutamaan dan lintas bidang - Prioritas Pembangunan Bidang-bidang Buku III : Pembangunan Berdimensi Kewilayahan - Arah Pengembangan Wilayah - Strategi Pengembangan Wilayah-wilayah Form 1: Pencapaian sasaran strategis pada K/L - Visi, Misi dan Rincian Sasaran Strategis K/L - Alokasi Pagu Fungsi dan Alokasi Pagu Prioritas Nasional - Strategi Pencapaian Sasaran Strategis - Rincian Rencana Pendapatan Form 2: Pencapaian Hasil (Outcome) - Unit, Misi Unit Organisasi dan, Sasaran Strategis - Program, Hasil (Outcome) dan Indikator Kinerja Utama Program - Alokasi Pagu Fungsi dan Alokasi Pagu Prioritas Nasional - Biaya Program - Strategi Pencapaian Hasil (outcome) - Rincian Rencana Pendapatan Form 3: Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) - Unit, Misi Unit Organisasi dan Sasaran Strategis - Program, Hasil dan Indikator Kinerja Utama Program - Rincian Biaya Program - Operasionalisasi Kegiatan - Rincian Rencana Pendapatan

11 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS NORENJA K/L 2013RENJA K/L Penentuan Pusat, Daerah, Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB) sampai dengan lokasi output Penentuan Pusat, Daerah, Dekonsentrasi,Tugas Pembantuan (TP), Urusan Bersama (UB) sampai dengan level indikator 2Pengidentifikasian kegiatan yang mendukung PPP & ARG sampai dengan level indikator Pengidentifikasian kegiatan yang mendukung PPP sampai dengan level indikator 3Penyempurnaan Keterkaitan antara Output dan IKK (menentukan output utama dan pendukung) -

12 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN INDIKATOR OUTPUT UTAMA OUTPUT PENDUKUNG INDIKATOR OUTPUT UTAMA OUTPUT PENDUKUNG INDIKATOR OUTPUT UTAMA OUTPUT PENDUKUNG LAMA BARU Setiap kegiatan mempunyai lebih dari satu indikator dan output. Namun tidak ada hubungan antara masing- masing indikator dan output Setiap kegiatan memiliki lebih dari satu indikator, dimana setiap indikator menghasilkan output utama dan pendukung (dapat lebih dari satu output)

13 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENJELASAN UMUM RENCANA KERJA K/L FORM 1 FORM 1 URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN FORM 2 FORM 2 INISIATIF BARU (PROGRAM, OUTCOME, KEGIATAN, OUTPUT, DAN TARGET) INISIATIF BARU (PROGRAM, OUTCOME, KEGIATAN, OUTPUT, DAN TARGET) FORM 3 FORM 3

14 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RENJA KL Gambaran Umum Rencana Kerja pada KL RKA KL Rencana Pencapaian Sasaran Strategis KL TA 200x+1 1.Kementerian/LembagaA.Kementerian/Lembaga 2.VisiB.Visi 3.MisiC.Misi 4.Sasaran StrategisD.Sasaran Strategis 5.Kegiatan Prioritas (Nasional, Bidang, K/L) E.Fungsi F.Prioritas Nasional G.Rincian Sasaran Strategis H.Alokasi Anggaran Fungsi I.Alokasi Anggaran Prioritas Nasional J.Strategi Pencapaian Sasaran Strategis K.Rincian Rencana Pendapatan

15 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RENJA KL Uraian Program Kegiatan dan Pendanaan RKA KL Rencana Pencapaian Outcome Unit Organisasi TA 20XX+1 1.Nama Kementerian/LembagaA.Kementerian Negara/Lembaga 2.Nama Unit OrganisasiB. Unit Organisasi 3.Misi Unit OrganisasiC. Misi Unit Organisasi 4.Sasaran Strategis (F.1 Renja KL)D. Sasaran Strategis 5.Nama Program E.Program 6.Pendanaan F.Hasil (Outcome) 7.Hasil (Outcome) dan Indikator G. Indikator Kinerja Utama Program 8.Uraian Kegiatan H.Rincian Program 9.Sumber Pendanaan I.Alokasi Anggaran Fungsi 10Rincian Pendanaan PHLN atau PDN Tahun 2012 J. Alokasi Anggaran Prioritas Nasional (F.1 Renja KL) K.Biaya Program L.Strategi Pencapaian Hasil (Outcome) M.Rincian Rencana Pendapatan

16 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RENJA K/L Usulan Inisiatif Baru  Program/Kegiatan  Outcome/Output  Target  Alokasi RKA-K/L Rincian Biaya Pencapaian Hasil (Outcome) Unit Organisasi TA 20XX+1  Kelompok Biaya  Jenis Belanja  Sumber Dana

17 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Integrasi data terkait pemanfaatan semua data Renja dalam RKAKL Aplikasi tetap menggunakan sistem masing- masing Integrasi data terkait pemanfaatan semua data Renja dalam RKAKL Aplikasi tetap menggunakan sistem masing- masing Integrasi data terkait tabel referensi program dan kegiatan Aplikasi menggunakan sistem masing- masing Integrasi data terkait tabel referensi program dan kegiatan Aplikasi menggunakan sistem masing- masing TA 2011 TA 2012 Integrasi data terkait penyempurnaan struktur dan kualitas data Renja dan RKAKL Aplikasi tetap menggunakan sistem masing- masing Integrasi data terkait penyempurnaan struktur dan kualitas data Renja dan RKAKL Aplikasi tetap menggunakan sistem masing- masing TA 2013

18 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RKA-KL Program Outcome IKK Output Kegiatan IKU Sasaran Keg RENJA-KL ProgramOutcome IKK Output Kegiatan IKU Sasaran Keg Dalam RKAKL akan disempurnakan : 1.Keterkaitan Outcome – IKU 2.Penambahan Sasaran Kegiatan 3.Keterkaitan Output - IKK sesuai dengan logic model restrukturisasi program/kegiatan dan sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan

19 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Server Bappenas Server DJA, Kemenkeu Data RKP dan Renja K/L Data RKAKL dan DIPA Pertukaran Data VPN Bappenas dan Kemenkeu telah melakukan integrasi data sehingga dapat saling mengakses data yang di simpan di server masing-masing menggunakan VPN  Proses update data bisa dilakukan per periode (misalnya sebulan sekali) Financial transaction – non financial transaction non financial transaction

20 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 20 1.Pembahasan Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif Tahun 2013 :  Koordinasi K/L (Trilateral Meetings) (30 Maret – 10 April ) 2.Penyampaian Renja K/L yang telah mengakomodir hasil Musrenbangprop dan hasil Trilateral Meeting (10 April 2012). 3.Rangkaian Musrenbangnas (16 – 30 April) 4.Penetapan Perpres RKP 2013 (11 Mei) 5.Disampaikan untuk dibahas di DPR (15 Mei)

21

22 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

23 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

24 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

25 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

26 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS

27 KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS


Download ppt "KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google