Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010 RAKORBANGPUS 2009 JAKARTA 22 APRIL 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010 RAKORBANGPUS 2009 JAKARTA 22 APRIL 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010 RAKORBANGPUS 2009 JAKARTA 22 APRIL 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

2 2 TOPIK BAHASAN Rambu-rambu Penganggaran Program- Kegiatan 2010 Rambu-rambu Penganggaran Program- Kegiatan 2010 Proses Penyelesaian Dokumen Penganggaran Proses Penyelesaian Dokumen Penganggaran Rencana Penerapan PBB dan MTEF 2010 Rencana Penerapan PBB dan MTEF 2010 Lampiran Pagu dan Realisasi Belanja Rp Murni K/L

3 3 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN Hanya mempertimbangkan penyelesaian kegiatan-kegiatan yang harus dituntaskan oleh Pemerintah, dan memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; Hanya mempertimbangkan penyelesaian kegiatan-kegiatan yang harus dituntaskan oleh Pemerintah, dan memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; Base line budget ini dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan keleluasaan bagi Pemerintah baru untuk melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan platform Presiden terpilih. Base line budget ini dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak dan keleluasaan bagi Pemerintah baru untuk melaksanakan program dan kegiatannya sesuai dengan platform Presiden terpilih. Pagu APBN 2010 sebagai baseline budget

4 4 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN Program dan kegiatan pokok yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Bidang dan atau Prioritas K/L (akan disesuaikan dengan platform presiden terpilih); Program dan kegiatan pokok yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas Pembangunan Bidang dan atau Prioritas K/L (akan disesuaikan dengan platform presiden terpilih); Kebutuhan Belanja Mengikat; Kebutuhan Belanja Mengikat; Kebutuhan Dana Pendamping; Kebutuhan Dana Pendamping; Kebutuhan anggaran multi years project; Kebutuhan anggaran multi years project; Kegiatan yang diamanatkan UU; Kegiatan yang diamanatkan UU; Distribusi alokasi antar daerah sesuai kebutuhan dan sinergi dengan program-program di daerah. Distribusi alokasi antar daerah sesuai kebutuhan dan sinergi dengan program-program di daerah. PROGRAM DAN KEBUTUHAN PRIORITAS :

5 5 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN Penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya; Penyelenggaraan rapat, seminar, pertemuan, lokakarya; Pemasangan telpon baru, kecuali untuk satker baru atau satker yang belum memiliki saluran telpon; Pemasangan telpon baru, kecuali untuk satker baru atau satker yang belum memiliki saluran telpon; Pembangunan gedung baru yang tidak menunjang tupoksi (mess, wisma, rumah jabatan, dsb.); Pembangunan gedung baru yang tidak menunjang tupoksi (mess, wisma, rumah jabatan, dsb.); Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional (ambulance, kendaraan tahanan, kendaraan penyuluh) dan penggantian kendaraan yang rusak berat; Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali kendaraan fungsional (ambulance, kendaraan tahanan, kendaraan penyuluh) dan penggantian kendaraan yang rusak berat; Pengeluaran lain-lain yang sejenis. Pengeluaran lain-lain yang sejenis. KEGIATAN YANG DIBATASI

6 6 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN Memilih kegiatan dengan merujuk pada pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah; Memilih kegiatan dengan merujuk pada pembagian urusan dan kewenangan pusat dan daerah; Mensinkronisasi antara kegiatan pada Renja K/L dengan kegiatan di daerah yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Dana Otsus. Mensinkronisasi antara kegiatan pada Renja K/L dengan kegiatan di daerah yang dibiayai dari Dana Perimbangan dan Dana Otsus. SINKRONISASI KEGIATAN PUSAT DAN DAERAH

7 7 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN Permintaan tambahan pagu anggaran (dari Pagu Indikatif ke Pagu Sementara dan/atau Pagu Sementara ke Pagu Definitif) agar disampaikan KL kepada Meneg PPN dan Menteri Keuangan, untuk kemudian secara bersama (kolektif) disampaikan Pemerintah cq Menteri Keuangan kepada DPR; Permintaan tambahan pagu anggaran (dari Pagu Indikatif ke Pagu Sementara dan/atau Pagu Sementara ke Pagu Definitif) agar disampaikan KL kepada Meneg PPN dan Menteri Keuangan, untuk kemudian secara bersama (kolektif) disampaikan Pemerintah cq Menteri Keuangan kepada DPR; PENGUSULAN TAMBAHAN PAGU ANGGARAN

8 8 A. RAMBU-RAMBU PENGANGGARAN PROGRAM-KEGIATAN Jika KL diminta mempresentasikan rencana kegiatan & anggarannya (RKA) dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Pemerintah, maka RKA yang disampaikan adalah yang sudah dibahas dengan Komisi DPR terkait. Jika KL diminta mempresentasikan rencana kegiatan & anggarannya (RKA) dalam Rapat Kerja Panitia Anggaran dengan Pemerintah, maka RKA yang disampaikan adalah yang sudah dibahas dengan Komisi DPR terkait. PRESENTASI RKA KEPADA PANITIA ANGGARAN

9 9 B. PROSES PENYELESAIAN DOKUMEN PENGANGGARAN (SAPSK-DIPA)

10 10 Penelaahan DIPA Alur Penyelesaian SAPSK K/L Lampiran I - V RKA-KL : -Disetujui DPR -Data Dukung Lengkap K/L Perpres Rincian ABPP Penelaahan RKAKL DJA 1 2 SAPSK 3C DJPBN 3A Konsep DIPA B 5 hari kerja

11 11 Penelaahan DIPA Alur Penyelesaian SAPSK BA BUN Usulan Pendanaan K/L Penelaah an Usulan DJA 1 3 SAPSK DJPBN 4A Konsep DIPA Izin Prinsip MENKEU 2 Penelaah an RKAKL 4B 5 hari kerja

12 12 Penjelasan Pada umumnya kelambatan penerbitan SAPSK saat ini disebabkan antara lain: Ketidaksiapan K/L dalam melengkapi dokumen pendukung yang dibutuhkan, Keterlambatan persetujuan dari Komisi terkait di DPR atas rincian penggunaan dana dalam RKAKL, Kurangpatuhnya K/L dalam penyusunan RKAKL terhadap ketentuan penerapan Standar Biaya Sebagai konsekuensi atas kondisi di atas, SAPSK tetap dapat diterbitkan namun alokasi pendanaannya diblokir.

13 13 C. RENCANA PENERAPAN PBB DAN MTEF 2010 Penerapan Performance Based Budgeting dan Medium Term Expenditure Framework akan diawali dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan Penerapan Performance Based Budgeting dan Medium Term Expenditure Framework akan diawali dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan  Restrukturisasi tersebut dilakukan dalam tahun 2010,  Hasil restrukturisasi diberlakukan tahun 2011 untuk seluruh KL

14 14 No. Uraian Kegiatan Dok Sumber Ket 1. Penetapan Visi dan Misi K/L Renstra K/L dan Tupoksi K/L 2. Perumusan Sasaran Strategis K/L (Outcomes K/L) Renstra K/L 3. Restrukturisasi Program Tupoksi Eselon I 4. Perumusan Outcome Program Visi & Misi Eselon I 5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program IKU Kegiatan unggulan atau pendekatan lain 6. Perumusan Kegiatan per Eselon II/Satker Tupoksi Eselon II/Satker 7. Penetapan Output Kegiatan Output utama sesuai core business unit 8. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan Pendekatan kuantitas, kualitas dan harga; Pendekatan kuantitas, kualitas dan harga; Indikator Keluaran Suboutput. Indikator Keluaran Suboutput. Restrukturisasi Program-Kegiatan Tahapan:

15 15 a. Acuan Perumusan Sasaran Strategis; b. Acuan Perumusan Program; c. Acuan Perumusan Outcome Program; d. Acuan Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Program; e. Acuan Perumusan Kegiatan; f. Acuan Perumusan Output Kegiatan; g. Acuan Perumusan Indikator Kinerja Kegiatan. Beberapa Acuan dalam Perumusan Program s/d Indikator Kinerja 2.

16 16 Menghitung Forward Estimate diterapkan per Program Forward Estimate Parameter Index : 2010, 2011, 2012 Kebijakan lama : realisasi, trend analysis, penyesuaian; Kebijakan baru : penilaian. Tahapan Penerapan KPJM Proses Penganggaran Kebijakan Pemerintah yg Ada Memprioritaskan kembali Total = Lama + Baru Berlanjut; Dihentikan; Ditinjau. Berlanjut; Ditinjau; Kebijakan Baru. Merumuskan Parameter Menetapkan Baseline Review Ditetapkan Evaluasi & Penilaian menetapkan Yg dihitung

17 17 Langkah Awal Penerapan KPJM 2010 Langkah Awal Penerapan KPJM 2010 Hal-hal yang harus diperhatikan : 1. Berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan pada TA 2010, K/L melakukan review thd kebijakan (Program/Kegiatan/Sub-sub) untuk menetapkan mana yang benar-benar masih terus dilaksanakan untuk 3 tahun ke depan yaitu : TA 2011, 2012 dan 2013; 2. Hasil review selanjutnya dihitung kebutuhan anggarannya dengan memperhatikan target volume output yang akan dicapai tiap-tiap tahun untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dengan mengacu pada harga tahun ini; 3. Hasil perhitungan thd kebutuhan anggaran yang diperoleh dijadikan angka dasar atau baseline. 4. Selanjutnya penetapan angka Prakiraan Maju dilakukan melalui penyesuaian terhadap angka baseline sesuai dengan perubahan Parameter untuk masing-masing tahun. 4.

18 18 Langkah Awal Penerapan KPJM 2010 Langkah Awal Penerapan KPJM 2010 Pagu Definitif 2010 Review Program, Kegiatan dan Sub/grup/tahapan (ON) Prakiraan Maju Program Kegiatan Sub/grup /tahapan running Cost; pelayanan dasar; multi years; Tunggakan; Penyelesaian keg. Costing Process Hasil costing; Penyesuaian parameter; Baseline (Existing policy)

19 19 Langkah Tindak Lanjut Restrukturisasi Program, Kegiatan dan MTEF Sedang disiapkan Buku Pedoman/ Panduan bagi KL dalam melakukan restrukturisasi program, perumusan kegiatan dan indikator kinerja, serta penyusunan MTEF. Sedang disiapkan Buku Pedoman/ Panduan bagi KL dalam melakukan restrukturisasi program, perumusan kegiatan dan indikator kinerja, serta penyusunan MTEF. KL diharapkan agar proaktif/antisipatif mempersiapkan Restrukturisasi Program dan Kegiatan tersebut. KL diharapkan agar proaktif/antisipatif mempersiapkan Restrukturisasi Program dan Kegiatan tersebut.

20 TERIMA KASIH

21 Lamp.1 Total Pagu & Realisasi KL Tahun Pagu APBN/APBN-P cenderung naik lebih cepat dibandingkan realisasi, bahkan setelah kebijakan pemotongan anggaran sekalipun… Pemotongan pagu tidak mengikat Triliun Rp

22 Lamp.2 Realisasi Belanja Mengikat & Tdk Mengikat KL Rp Murni (% terhadap APBN, APBN-P) Rata-rata % realisasi APBN-P: 85,5% Rata-rata % realisasi APBN: 90,9% Realisasi belum pernah mencapai 100%...

23 Lamp.3 Pagu APBN Rp Murni, 10 KL Terbesar (triliun Rp)

24 Lamp.4 Realisasi dari 10 KL dengan Pagu APBN Rp Murni Terbesar, (% terhadap Pagu APBN Rp Murni)

25 Lamp.5 Pagu APBN & Pagu Indikatif 2010, Rp Murni Triliun Rp Pagu Indikatif (Rp Murni) 2010 sebagai pagu baseline…


Download ppt "KEBIJAKAN PENGANGGARAN 2010 RAKORBANGPUS 2009 JAKARTA 22 APRIL 2009 DEPARTEMEN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google