Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1. Kesiapan Pemerintah Pusat dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 2 Prasyarat Kondisi Saat Ini Potensi Permasalahan Mitigasi Peran Pemangku Kepentingan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1. Kesiapan Pemerintah Pusat dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 2 Prasyarat Kondisi Saat Ini Potensi Permasalahan Mitigasi Peran Pemangku Kepentingan."— Transcript presentasi:

1 1

2 Kesiapan Pemerintah Pusat dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 2 Prasyarat Kondisi Saat Ini Potensi Permasalahan Mitigasi Peran Pemangku Kepentingan 1.SDM belum paham akuntansi berbasis akrual 2.Sistem belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi entitas akuntansi 3.Kesulitan menyusun LK berbasis akrual karena peraturan belum sepenuhnya mendukung. 4.Opini LK berpotensi turun 1.SDM belum paham akuntansi berbasis akrual 2.Sistem belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi entitas akuntansi 3.Kesulitan menyusun LK berbasis akrual karena peraturan belum sepenuhnya mendukung. 4.Opini LK berpotensi turun 1.SDM 2.Sistem 3.Regulasi 1.SDM 2.Sistem 3.Regulasi 1.Program Integrasi Training 2.Penyempurnaan sistem akuntansi berbasis akrual 3.Menyusun peraturan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual 1.Program Integrasi Training 2.Penyempurnaan sistem akuntansi berbasis akrual 3.Menyusun peraturan tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual 1.Kemenkeu selaku Pembina LKPP 2.Aspek Politis: Menkeu, Mendagri, BPK  penentu komitmen; DPR, DPD, BAKN  penerima LKPP BPK  pemeriksa LKPP 3.Aspek Manajerial ( Menteri/ Pimpinan K/L & Es 1 sbg pengelola uang & barang K/L ) 4.Aspek Teknis ( Kemenkeu sbg Penyusun LKPP, Satker sbg penyusun LK K/L) 1.Kemenkeu selaku Pembina LKPP 2.Aspek Politis: Menkeu, Mendagri, BPK  penentu komitmen; DPR, DPD, BAKN  penerima LKPP BPK  pemeriksa LKPP 3.Aspek Manajerial ( Menteri/ Pimpinan K/L & Es 1 sbg pengelola uang & barang K/L ) 4.Aspek Teknis ( Kemenkeu sbg Penyusun LKPP, Satker sbg penyusun LK K/L) 1.Mindset SDM masih CTA 2.Sistem akuntansi belum sepenuhnya akrual 3.Regulasi belum lengkap 1.Mindset SDM masih CTA 2.Sistem akuntansi belum sepenuhnya akrual 3.Regulasi belum lengkap LKPP berkualitas: -Sesuai amanat UU Keuangan Negara -LK andal & akurat untuk ukuran kinerja & pertanggungjawaban Pemerintah LKPP berkualitas: -Sesuai amanat UU Keuangan Negara -LK andal & akurat untuk ukuran kinerja & pertanggungjawaban Pemerintah Opini BPK : WTP

3 PRASYARAT Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 1.SDM SDM yang memahami pengelolaan keuangan negara dan standar akuntansi pemerintahan khususnya akuntansi berbasis akrual. 2.Sistem Sistem yang mampu mengakomodasi kompleksitas transaksi dari entitas akuntansi, termasuk yang berbasis akrual. Kompleksitas transaksi antara lain luasnya unit entitas pemerintah dan banyaknya jenis transaksi. Terdapat sekitar satker dan 177 KPPN. 3.Regulasi Regulasi yang mendukung penyusunan LK yang berbasis akrual, a.l.: Standar Akuntansi Pemerintah Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Bagan Akun Standar Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat Pedoman penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual 3

4 KONDISI SAAT INI Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 1.Mindset SDM Pola pikir dari Pimpinan sampai dengan operator/petugas akuntansi masih Cash Toward Accrual (CTA). 2.Sistem akuntansi belum sepenuhnya akrual Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) & Sistem Akuntansi Instansi (SAI) saat ini masih berbasis CTA, belum menggunakan sistem yang berbasis full accrual. 3.Regulasi belum lengkap Beberapa regulasi sudah diterbitkan. Namun regulasi mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual belum ditetapkan. 4

5 POTENSI PERMASALAHAN Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 1.SDM: SDM yang tersedia pada K/L belum memahami secara baik mengenai akuntansi berbasis akrual. SDM K/L belum siap untuk mengoperasikan sistem akuntansi berbasis akrual. SDM teknis non akuntansi namun berkaitan langsung dengan transaksi K/L belum mendapatkan pelatihan. 2.Sistem: Sistem yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas transaksi entitas akuntansi, khususnya yang berbasis akrual. Penggantian dari sistem yang ada menjadi sistem yang berbasis akrual membutuhkan waktu, usaha dan biaya. 3.Kesulitan dalam menyusun LK berbasis akrual karena peraturan yang ada belum sepenuhnya mendukung (Peraturan mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan Akuntansi Berbasis Akrual belum ditetapkan). 4.Perubahan Basis Akuntansi dari CTA ke akrual berpotensi terjadi penurunan opini Laporan Keuangan 5

6 MITIGASI Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 1.Melaksanakan Program Integrasi Training Rapat tingkat tinggi pemangku kepentingan Rakor kesiapan implementasi basis akrual Training for Master Trainer (TFMT). Target untuk tahun 2014 adalah 768 peserta, realisasi sampai dengan bulan agustus adalah 625 peserta. Sosialisasi/Workshop aplikasi sistem akuntansi berbasis akrual. Target untuk tahun 2014 adalah peserta, realisasi sampai dengan bulan agustus adalah peserta Penyuluhan dan penyebaran informasi akuntansi berbasis akrual. Target untuk tahun 2014 adalah peserta, realisasi sampai dengan bulan agustus adalah peserta SDM bidang akuntansi agar sedapat mungkin tidak dimutasikan dalam masa transisi penerapan basis akrual. 2.Pengembangan Sistem: Mengembangkan SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), dan di masa transisi menggunakan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual). Pelatihan penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual dilaksanakan dan dibiayai oleh Kemenkeu bersama K/L. 3.Menyusun dan menetapkan peraturan terkait Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dengan akuntansi berbasis akrual yang sampai dengan saat ini belum ditetapkan. 4.Konsistensi pelaksanaan mitigasi nomor 1, 2, dan 3 di atas mengantarkan LK mendapatkan opini WTP. 6

7 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 1.Kementerian Keuangan selaku Pembina LKPP a.Menetapkan regulasi untuk mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual, a.l.: PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat PMK No. 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat PMK No. 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar PMK No. 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat b.Mengembangkan aplikasi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual (SAIBA- Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual & SAKTI – Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). c.Melakukan Ujicoba Penyusunan LKPP Menggunakan aplikasi Sistem Perbendaharaan & Anggaran Negara (SPAN ). 7

8 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 1.Kementerian Keuangan selaku Pembina LKPP (lanj.) d.Melakukan forum komunikasi dengan cara melakukan rapat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan terkait seperti Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, BPK dan KSAP. Hal Serupa dilakukan di internal Kementerian Keuangan (eselon I, II, dan III). e.Sosialisasi/workshop akuntansi berbasis akrual dan SAIBA bagi seluruh K/L. Hingga Agustus 2014, telah dilaksanakan pelatihan kepada orang (42% dari target tahun 2014). f.Menjadikan akuntansi berbasis akrual sebagai mata pendidikan dan pelatihan pokok pada Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Pemerintah (PPAKP). g.Kementerian Keuangan, bekerjasama dengan Pemerintah Australia dan World Bank, telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam upaya meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia mengenai konsep akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual di sektor pemerintahan serta strategi implementasinya. 8

9 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 2.Aspek Politik : Menteri Keuangan, Mendagri, BPK, KSAP berperan sebagai penentu komitmen implementasi akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Indonesia. DPR, DPD, dan BAKN berperan sebagai wakil rakyat dalam menerima laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah dan berperan dalam menentukan kebijakan nasional. BPK berperan sebagai Pemeriksa laporan keuangan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan pemerintah. 3.Aspek Manajerial: Menteri/Pimpinan Lembaga seluruh Eselon I sebagai Penanggung jawab Pengelolaan uang dan barang pada K/L. 4.Aspek Teknis: Kementerian Keuangan bertanggung jawab sebagai Penyusun laporan keuangan BA- 015, BA-BUN, LK BUN dan LKPP. Satker K/L bertanggung jawab sebagai Penyusun Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL). Publik nasional dan internasional mengetahui perkembangan reformasi akuntansi dan treasury di Indonesia. 9

10 Beberapa Hal yang Dilakukan oleh Kementerian Keuangan Selaku K/L Pengguna BA Kementerian Keuangan telah membentuk Tim Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual Lingkup Kemenkeu yang beranggotakan semua unit Eselon I dan Inspektorat Jenderal. Tujuan: Membangun sinergi dalam mengidentifikasikan dan mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi keuangan serta memitigasi risiko yang dihadapi. 2.Kementerian Keuangan telah melakukan serangkaian workshop Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual dalam rangka meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia, baik para operator/petugas akuntansi maupun jajaran manajer di internal Kementerian Keuangan. (Tahun 2014 telah diikuti 70 peserta dari 11 unit eselon 1) 3.Menyelenggarakan pelatihan Aplikasi SAIBA/ Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (Tahun 2014 telah diikuti 57 peserta dari 11 unit eselon 1). 4.Melakukan sosialisasi Akuntansi berbasis akrual dan Aplikasi SAIBA ke unit-unit Eselon I serta melakukan brainstorming terkait akuntansi berbasis akrual. (Tahun 2014 telah diikuti 70 peserta dari 11 unit eselon 1) 5.Melakukan uji coba Aplikasi SAIBA untuk memahami dan mengantisipasi risiko yang dihadapi dalam penyusunan Laporan Keuangan K/L. 6.Mengirim peserta untuk mengikuti diklat PPAKP/ Program Percepatan Akuntabilitas dan Keuangan Pemerintah (Tahun 2014 menargetkan orang dari 11 unit eselon 1). 10

11 11


Download ppt "1. Kesiapan Pemerintah Pusat dalam Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 2 Prasyarat Kondisi Saat Ini Potensi Permasalahan Mitigasi Peran Pemangku Kepentingan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google