Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011 DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011 DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT."— Transcript presentasi:

1 STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011 DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL Rapimnas DJPB Hotel Hyatt Regency, Yogyakarta 4 November 2011

2 2

3 3 *) Termasuk LKBUN

4 Target Pemerintah atas LKPP 2011 Adalah WTP (unqualified opinion)WTP (unqualified opinion) 4

5 Memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam LK dengan mendasarkan pada:  Kesesuaian dengan SAP  Kecukupan pengungkapan  Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan  Efektivitas Sistem Pengendalian Intern 5

6 Proses/ Laporan Keuangan (existing) Proses/ Laporan Keuangan (upgrade) Reviu oleh APIP Pernyataan Telah Direviu Statement of Responsibility 6

7 1. Menerapkan SAP secara Benar Melakukan pencatatan, penghitungan, pelaporan setiap kejadian ekonomi/transaksi dengan benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Menyampaikan Laporan Keuangan dan data sesuai batas waktu yang ditetapkan Laporan Keuangan dan data disampaikan secara tepat waktu sehingga BPK dapat menguji kewajaran dan kelengkapannya  Penyampaian Laporan Keuangan secara tepat waktu setelah dilakukan reviu oleh APIP 3. Menindaklanjuti Rekomendasi BPK dan APIP Saran/rekomendasi BPK dan APIP atas Hasil/Temuan Pemeriksaan periode sebelumnya ditindaklanjuti oleh instansi dan potensi diperbaiki 7

8 4. Memastikan bahwa Tindak Lanjut atas Temuan BPK dan APIP adalah dengan mengatasi penyebab terjadinya temuan Temuan dalam pemeriksaan sebelumnya harus dipastikan tidak akan ditemukan lagi dalam pemeriksaan BPK yang sedang dilaksanakan. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pengelola Keuangan dan Akuntansi melalui :  Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) baik untuk level manajerial maupun level pelaksana teknis;  Peningkatan sosialisasi, diseminasi, dan bimbingan teknis akuntansi dan pelaporan keuangan;  Pengisian formasi pegawai pengelola keuangan dan akuntansi pemerintah. 8

9 6. Menyempurnakan aturan, sistem dan prosedur, dan pengelolaan yang terkait dengan :  Penganggaran;  Penerimaan negara;  Pengeluaran negara;  Aset dan Utang;  Sistem Akuntansi Pemerintah. 7. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit terkait baik di dalam lingkup Kementerian Keuangan maupun lintas K/L Peningkatan koordinasi dan sinergi dimulai dari unit terkecil (antar seksi, antar subdit) hingga lintas Direktorat, Eselon I, dan lintas K/L 9

10 8. Mengintensifkan Pelaksanaan Rekonsiliasi Rekonsiliasi secara intensif dilakukan secara terkoordinasi dengan unit terkait untuk memperoleh kesamaan data atau mendapatkan penjelasan atas suatu perbedaan 9. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Membangun sistem pengendalian intern di seluruh instansi/kegiatan dengan berbasis pada implementasi manajemen risiko 10.Meningkatkan peran APIP dalam review Laporan Keuangan Peran Aparat pengawas intern secara aktif dalam kegiatan Reviu dengan mengawasi jalannya proses pelaporan keuangan, dan memberikan masukan bagi para pelaksana kegiatan agar nantinya menghasilkan laporan keuangan yang handal. 10

11 11

12 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) 12

13 PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1) Berpedoman kepada SPIP Untuk menyampai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota WAJIB melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN 13

14 LINGKUP IMPLEMENTASI TUJUAN UNSUR  Efektivitas dan efisiensi operasi  Keandalan pelaporan keuangan  Ketaatan terhadap peraturan  Pengamanan aset  Efektivitas dan efisiensi operasi  Keandalan pelaporan keuangan  Ketaatan terhadap peraturan  Pengamanan aset  Tingkat entitas  Tingkat transaksi/ kegiatan  Tingkat entitas  Tingkat transaksi/ kegiatan  Lingkungan pengendalian  Penilaian risiko  Kegiatan pengendalian  Informasi & komunikasi  Pemantauan pengendalian intern  Lingkungan pengendalian  Penilaian risiko  Kegiatan pengendalian  Informasi & komunikasi  Pemantauan pengendalian intern 14

15 UNSUR SPIP UNSUR SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Informasi & Komunikasi Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian Identifikasi Risiko Analisis Risiko Sarana Komunikasi Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Ps. 4 Ps. 13 Ps. 18 Ps. 41 Ps

16  Pasal 59 PP 60 TAHUN 2008 : (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi: a.Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP b.Sosialisasi SPIP c.Pendidikan dan Pelatihan SPIP d.Pembimbingan dan konsultasi SPIP e.Peningkatan kompetensi auditor APIP Dilakukan oleh manajemen (Unit Kontrol Intern) Dilakukan oleh APIP 16

17 PENDEKATAN UKI AGAR 5 UNSUR SPIP BERFUNGSI EFEKTIF 1. Lingkungan Pengendalian  pengkondisian manajemen yang efektif dengan meletakkan dasar kebijakan, kompetensi, organisasi dan kepemimpinan 2. Penilaian Risiko  menerapkan manajemen risiko diseluruh lini, untuk mendeteksi identifikasi risiko dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi 17

18 3. Kegiatan Pengendalian  manajemen harus memperhatikan:  Pembinaan sumber daya manusia  Pengelolaan fisik atas aset dan sistem informasi  Pemisahan fungsi  Penetapan indikator kinerja  Otorisasi dan pencatatan akurat atas kejadian/transaksi  Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber daya 18

19 4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan harus mengidentifikasi dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 5. Pemantauan Pengendalian Intern Pimpinan wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. 19

20  Dasar: Kemenkeu No. 152/KMK.09/2011 tentang Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan Periode, 5 tahun terdiri dari: Tahun 2011  Penunjukan UKI di setiap unit Eselon I terhadap kegiatan tertentu dari metodologi s.d. pemantauan Tahun 2012 – 2015  Penerapan seluruh unsur Pengedalian Intern pada seluruh program kegiatan di Unit Eselon I

21 Dirjen Dir PA Dir PKN Dir SMI Dir PPK- BLU Dir SPDir TPDir APK Sekretaris KANWIL KPPN Uji coba pembentukan dan pelaksanaan pengendalian UKI tahun 2011 di DJPb Keterangan: 21

22  Untuk Sementara tahun 2011:  Unit Kontrol Intern DJPb tingkat pusat berada di Subdit Organta – Sekretariat DJPb  Unit Kontrol Intern Kanwil di Bagian Umum  Unit Kontrol Intern KPPN di Subbag Umum  Pelaksanaan Pengendalian Intern tahun 2011 dilakukan dari penyusunan tabel s.d. pemantauan pada unsur kegiatan pengendalian di :  Dit SMI  Pd Kegiatan (SOP) Permohonan Penyelesaian Piutang Macet melalui restrukturisasi  Dit PA  Pd Kegiatan (SOP) Validasi/Pengesahan DIPA  Kanwil DJPb  Pd Kegiatan (SOP) Revisi DIPA  KPPN  Pd Kegiatan (SOP) Penerbitan SP2D 22

23 Diterapkan pada tingkat transaksi/kegiatan (transactional level), yaitu pemantauan atas kegiatan tertentu yang dipilih berdasarkan faktor risiko Penunjukan Unit & penataan tugas Penunjukan Unit & penataan tugas Pengembangan perangkat Pengembangan perangkat Pelatihan Pelaksanaan pemantauan Pelaksanaan pemantauan Memperhatikan: beban kerja Independensi Penentuan kegiatan Pemahaman proses bisnis Identifikasi apa yang bisa salah & pengendalian utama Pengembangan teknik & alat uji pemantauan Sosialisasi dan pelatihan terhadap personil: Pemilik pengendalian Pelaksana pengendalian Pelaksana pemantauan Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan LINGKUP 23

24  Tujuan Kementerian/Lembaga tercapai dengan efektif dan efisien;  Andalnya laporan keuangan;  Amannya aset negara;  Taatnya organisasi pada ketentuan yang berlaku. 24 Efektifitas SPIP di DJPb dan secara menyeluruh di Kementerian Keuangan akan menghasilkan LKKL, LKBUN, dan LKPP yang berkualitas.

25  Upaya peningkatan Kualitas LKPP Tahun 2011 perlu didukung oleh seluruh SDM dan unit organisasi secara terkoordinasi dan bersinergi dengan menerapkan strategi untuk mencapai opini WTP  Pelaksanaan rekonsiliasi perlu lebih diintensifkan  Penerapan Sistem Pengendalian Internal melalui Unit Kontrol Intern (UKI) akan menguatkan kapasitas organisasi dalam meningkatkan kualitas LKKL, LKBUN dan LKPP 25

26

27

28

29 Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya : a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara b) Keandalan Laporan Keuangan c) Pengamanan aset negara d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3) (1) SPIP terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 3 29

30 Memberikan Keyakinan yang memadai bagi Menteri selaku penanggungjawab penyusunan dan pelaporan keuangan di tingkat Kementrian/Lembaga bahwa pengelolaan APBN di tingkat Kementrian/Lembaga telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah 30

31  Lingkungan Pengendalian  Penilaian Risiko  Kegiatan Pengendalian  Informasi & Komunikasi  Pemantauan Pengendalian intern Dikembangkan oleh Unit Kontrol Intern (UKI) di setiap unit eselon I Kementerian Keuangan

32 ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TERKAIT KEMENTERIAN KEUANGAN KPPN/Dit PKN [178] MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA (BA 999) BUN Satker [1.066] MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG (BA 015) Satker BLU [2] Wilayah/Provinsi KONSOLIDASI (LK BA 015+LKKL) +LKBUN Utang & Hibah Investasi Pemerintah Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Transaksi Khusus Badan Lainnya Eselon 1 [12] KL [1] LRANeracaCaLK LKKL Kanwil DJPB [30] Dit APK-DJPB [1] Lap. Arus Kas LRANeracaCaLK LKBUN LKPP:LRANeracaLAKCaLK Presiden BPK DPR Belanja Subsidi Belanja Lain-Lain

33 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasi kan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi Pasal 41

34 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Bagian KeenamPemantauan Pasal 43

35 (1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. (2)Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan b. pembinaan penyelenggaraan SPIP. BAB III PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP Umum Pasal 47

36  Pasal 59 PP 60 TAHUN 2008 : (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP meliputi: a. Penyusunan Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP; b. Sosialisasi SPIP c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP d. Pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan e. Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPKP

37 . Pemisahan Fungsi a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian. b. Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset. Name

38 c.Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances. d.Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya. e.Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas. f.Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi.

39 Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Penting a. Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi yang mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas. b. Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya. c. Otorisasi yang secara spesifik d. Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah

40 Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu a. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. b.Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.

41  Pembatasan Akses Atas Sumber Daya a. Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang. b. Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara. c. Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses

42  Akuntabilitas Terhadap Sumber a. Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus. b. Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara. c. Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas. d. Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai. Name


Download ppt "STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LKPP TAHUN 2011 DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google