Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh : AGUSETIA DUHA, ST, M.Ak Royal Safari Garden Zresort & Convention - Bogor, 9 Mei 2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh : AGUSETIA DUHA, ST, M.Ak Royal Safari Garden Zresort & Convention - Bogor, 9 Mei 2014."— Transcript presentasi:

1 Oleh : AGUSETIA DUHA, ST, M.Ak Royal Safari Garden Zresort & Convention - Bogor, 9 Mei 2014

2 1. PP No. 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 2. PERGUB BANTEN No. 47 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP 1. PP No. 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) 2. PERGUB BANTEN No. 47 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SPIP

3 SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

4 Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam Mendukung terwujudnya tata keperintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2) ) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam Mendukung terwujudnya tata keperintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan pemerintahan (UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 58 ayat (1) dan (2) )

5 SPI adalah suatu proses yang terintegrasi dan melibatkan semua tahapan manajemen dalam suatu organisasi, SPI diharapkan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) atas tercapainya tujuan organisasi Memiliki Hard Control (kebijakan dan prosedur, struktur organisasi, birokrasi) dan Soft Control (kompetensi, komitmen trust, nilai-nilai luhur dan kepemimpinan)

6 6

7 7 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN UNITAUNITA UNITBUNITB KEGIATAN1KEGIATAN1 KEGIATAN2KEGIATAN2 PENGAMANAN ASET EFEKTIF & EFISIEN KEGIATAN YANG KEANDALAN LAP KEU KETAATAN PERATURAN

8 SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Pengendalian Intern Informasi & Komunikasi Informasi & Komunikasi Kegiatan Pengendalian Kegiatan Pengendalian Penilaian Risiko Lingkungan Pengendalian Lingkungan Pengendalian Identifikasi Risiko Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik Ps. 4 Ps. 13 Ps. 18 Ps. 41 Ps. 43 Analisis Risiko

9 SPIP Lingkungan Pengendalian Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik

10 a. Lingkungan pengendalian Kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi efektifitas penerapan komponen SPIP lainnya. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

11 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d.pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g.perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait. Lingkungan Pengendalian Pasal 4

12 Antara lain, a. Menerapkan aturan perilaku; b. Memberi keteladanan; c. Menegakan tindakan disiplin; Penegakan Integritas dan Nilai Etika Pasal 5

13 Antara lain, a. Identifikasi dan penetapan kegiatan untuk penyelesaian tusi; b. Adanya standar kompetensi; c.Penyelenggaraan diklat; Komitmen pada Kompetensi Pasal 6

14 Antara lain, a. Pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan; b. Penerapan manajemen berbasis kinerja; c.Perlindungan atas aset dan informasi atas akses yang tidak sah; Kepemimpinan yang kondusif Pasal 7

15 SPIP Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko

16 Pemberian Layanan Publik Perubahan anggaran Tidak inovatif/ substandar Fraud Teknologi usang Biaya membengkak Keselamatan & keamanan kurang Program yang inkonsisten Risiko teknis, salah investasi Evaluasi tidak memadai Kegagalan Rekanan/ mitra Skill & Sb. Daya tidak cukup Standar kualitas tidak ada Proyek terlambat Rencana kontinjensi tidak ada Kerusakan lingkungan Sumber : NAO,

17 Penilaian risiko : Kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pimpinan Instansi Pemerintah terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

18 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. (2) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko. Bagian Ketiga Penilaian Risiko Pasal 13

19 1.Menggunakan berbagai metodologi yang sesuai untuk tujuan IP dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif 2.Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal 3.Menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko yang dihadapi instansi pemerintah Identifikasi Risiko Pasal 16

20 (1) Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan (2) Pimpinan IP menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima. Analisis Risiko Pasal 17

21 SPIP Kegiatan Pengendalian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

22 Kegiatan pengendalian : Tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan pimpinan IP dilaksanakan dan membantu memastikan tindakan yang perlu, telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dalam mencapai tujuan UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

23 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. (2) Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut: a. kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah; b. kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko; Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18

24 c. kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah; d. kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis; e. prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan f. kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan. Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18

25 (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18

26 h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Bagian Keempat Kegiatan Pengendalian Pasal 18

27 SPIP Informasi & Komunikasi Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi

28 Informasi dan komunikasi : Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

29 Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasi kan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Bagian Kelima Informasi dan Komunikasi Pasal 41

30 1.Buku pedoman kebijakan dan prosedur 2.Surat edaran 3.Memorandum 4.Papan pengumuman 5.Situs internet dan intranet 6.Rekaman video 7. 8.Arahan lisan 9.Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI Penjelasan Ps. 42 hrf a. Bentuk & Sarana Komunikasi

31 1.Manajemen sistem informasi 2.Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi. 3.Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi 4.Pemantauan mutu informasi 5.Kecukupan sumber daya. Penjelasan Psl. 42 hrf b. Pertimbangan Pengelolaan, Pengembangan, & Pembaharuan Sistem Informasi

32 1.Informasi eksternal dan internal disampaikan kepada pimpinan 2.Informasi diidentifikasi, diperoleh, dan didistribusikan dengan tepat. 3.Informasi untuk pimpinan di setiap unit kerja, telah dilaporkan 4.Pimpinan menerima informasi analitis 5.Informasi dirinci sesuai kebutuhan pimpinan. Sistem Informasi Pasal 41

33 6.Informasi tersedia tepat waktu 7.Informasi digunakan untuk menentukan pelaksanaan rencana. 8.Informasi diikhtisarkan dan disajikan dengan tepat 9.Informasi digunakan untuk menentukan kesesuaian program dengan peraturan dan hukum 10.Informasi keuangan dan anggaran digunakan untuk keperluan laporan keuangan Informasi (lanjutan)

34 1.Pimpinan mengkomunikasikan pentingnya pengendalian intern 2.Tugas masing-masing pegawai dikomunikasikan 3.Informasi mengenai suatu kejadian yang tidak diharapkan harus juga memperhatikan penyebabnya 4.Kode etik dikomunikasikan kepada pegawai 5.Ada Saluran komunikasi tidak melalui atasan langsung pegawai Sarana komunikasi

35 6.Mekanisme aliran informasi kepada berbagai arah 7.Tersedia saluran komunikasi terpisah sebagai pengendalian "aman dari kegagalan" 8.Tidak ada pembalasan terhadap pemberi informasi 9.Terdapat mekanisme untuk merekomendasikan perbaikan dalam operasional. 10.Pimpinan berkomunikasi dengan APIP Komunikasi (lanjutan)

36 SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut

37 Pemantauan Pengendalian Intern : Proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM PERATURAN PEMERINTAH

38 (1) Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. (2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Bagian KeenamPemantauan Pasal 43

39 1.Kegiatan pengelolaan rutin 2.Supervisi 3.Pembandingan 4.Rekonsiliasi 5.dll Pemantauan Berkelanjutan Pasal 44

40 Penilaian sendiri Reviu Pengujian efektifitas SPI Evaluasi Terpisah Pasal 45

41 Manfaat, Keterbatasan, & Hambatan Dalam Penerapan SPIP

42 1. Memberikan jaminan bahwa operasi/kegiatan Instansi menjadi efektif,efisien dan ekonomis 2. mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi, 3. membantu pengamanan asset terkait terjadinya fraud, pemborosan, dan salah penggunaan yang tidak sesuai tujuan 4. memberikan keyakinan atas keandalan laporan keuangan 5. memberi keyakinan akan ketaatan terhadap peraturan perundangan 6. membantu manajemen merespon perubahan

43 43 SPIP PEMERINTAH Tertib Terkendali Efisien Efektif Tertib Terkendali Efisien Efektif Keyakinan Memadai Paket Undang-Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/ UU 1/ UU 15/2004 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah Akuntabel Transparan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara PUBLIK Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban UU 33/2004

44 44 PROVINSI GUBERNUR PROVINSI GUBERNUR PNS HANDAL, PROFESIONAL & BERMORAL PNS HANDAL, PROFESIONAL & BERMORAL 1. UU 8 / UU 43/ UU 32/2004 DISIPLIN PNS 1. KEWAJIBAN 2. LARANGAN 3. HUKUMAN DISIPLIN 1. KEWAJIBAN 2. LARANGAN 3. HUKUMAN DISIPLIN 1.PP 9/ PP 53/2010 MELAKSANAKAN TUGAS DISIPLIN, JUJUR, ADIL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL MELAKSANAKAN TUGAS DISIPLIN, JUJUR, ADIL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

45  Praktek kolusi sehingga Sistem Pengendalian Intern tidak efektif;  Pimpinan Instansi Pemerintah mengabaikan pentingnya Sistem Pengendalian Intern;  Human error; pengambilan keputusan yg tidak tepat mengakibatkan kegagalan pengendalian (kegagalan personal)

46  Persepsi pimpinan Instansi Pemerintah dan auditor atau evaluator terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern tidak mendukung terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai;  Budaya sungkan yang masih kental (ewuh pakewuh).  Kualifikasi SDM yang kurang memadai

47

48 1.Terdapat kesadaran dan kepedulian di seluruh tingkatan jajaran manajemen dan staff 2.Terdapat kesamaan persepsi atas tanggungjawab efektivitas SPIP 3.Terdapat SPIP yang sesuai dengan kebutuhan organisasi 4.Pengembangan secara berkesinambungan

49 Bagaimana Inspektorat Melaksanakan Pengendalian Intern ?

50 KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DILAKUKAN OLEH INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN BERTUJUAN : a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

51 KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, melalui : a. audit, b. reviu, c. evaluasi, d. pemantauan, e. Kegiatan pengawasan lain.

52 JENIS AUDIT (Pasal 50, PP 60/2008) : 1. Audit Kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. 2. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, misal melalukan Pemeriksaan Khusus atas pengaduan.

53 PEMERIKSAAN (Pasal 25, PP 53/20100 Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya adalah sedang dan berat, maka dapat dibentuk Tim Pemeriksa, terdiri dari terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.

54 Terima kasih


Download ppt "Oleh : AGUSETIA DUHA, ST, M.Ak Royal Safari Garden Zresort & Convention - Bogor, 9 Mei 2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google