Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun Kepercayaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun Kepercayaan."— Transcript presentasi:

1 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun Kepercayaan Publik PROGRAM PERCEPATAN AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH 2012

2 SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPI adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2) 5 Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

3

4 Latar Belakang Dibutuhkannya SPI Memenuhi ketentuan UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 12 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pemerintah”. Berdasarkan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK pasal 1 menyatakan bahwa “BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. 3

5 Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. SPI ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. DASAR HUKUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 4

6 6 PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (1) Berpedoman kepada SPIP Untuk menyampai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, Menteri/ Pimpinan Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota WAJIB melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan TANGGUNG JAWAB OPERASIONAL KEGIATAN PEMERINTAH ADA PADA MANAJEMEN

7 7 Untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya : a) Efektivitas dan Efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara b) Keandalan Laporan Keuangan c) Pengamanan aset negara d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 2 ayat (3)

8 8 PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEGIATAN PENGENDALIAN PENILAIAN RISIKO LINGKUNGAN PENGENDALIAN UNITAUNITA UNITBUNITB KEGIATAN1KEGIATAN1 KEGIATAN2KEGIATAN2 PENGAMANAN ASET EFEKTIF & EFISIEN KEGIATAN YANG KEANDALA N LAP KEU KETAATAN PERATURAN

9 9

10 Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern.

11 SPIP Lingkungan Pengendalian Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan Kepemimpinan yang Kondusif Komitmen terhadap Kompetensi Penegakan Integritas dan Etika Peran APIP yang Efektif Hubungan Kerja yang Baik

12 1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika a. Menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yg berisi ttg standar perilaku etis b. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat c. Pekerjaan dilaksanakan dengan tingkat etika yg tinggi d. Menegakkan tindakan disiplin e. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan intervensi atau pengabaian atas pengendalian intern 2. Komitmen Terhadap Kompetensi a. Pimpinan mengidentifikasi dan menetapkan tupoksi masing-masing posisi b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tupoksi c. Menyelenggarakan Latbim untuk meningkatkan kompetensi d. Pimpinan mempunyai kemampuan manajerial dan pengetahuan yang luas

13 3. Kepemimpinan Yang Kondusif a. Mempertimbangkan resiko dlm pengambilan keputusan b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja c. Mendukung fungsi tertentu dlm penerapan SPIP d. Perlindungan atas aset dan informasi e. Interaksi yg intensif dengan pimpinan yg lebih rendah f. Sikap positif dan responsif thd pelaporan keuangan, penganggaran, program dan kegiatan g. Tidak ada mutasi pegawai berlebihan pada fungsi-fungsi kunci. 4. Struktur Organisasi a. Disesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan b. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab c. Kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern instansi d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi dengan perubahan lingkungan strategis e. Menetapkan jumlah pegawai yg sesuai terutama untuk pimpinan

14 5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung jawab Yang Tepat a. Diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya b. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami wewenang dan tanggung jawab yang diberikan. c. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP 6. Kebijakan Yang Sehat tentang Pembinaan SDM a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.

15 7. Peran APIP yang Efektif a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelolapenyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah 8. Hubungan Kerja Yang Baik Diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi pemerintah terkait

16 Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.

17 SPIP Penilaian Risiko Identifikasi Risiko Analisis Risiko

18 PENILAIAN RISIKO 1. Identifikasi Risiko a. Menggunakan metodologi identifikasi risiko yang sesuai tujuan Instansi Pemerintah dan tingkatan kegiatan b. Mengidentifikasi dari faktor eksternal dan internal dengan menggunakan mekanisme yang memadai. c. Melaksanakan penilaian atas adanya faktor lain yang dapat meningkatkan risiko d. Mengidentifikasi secara keseluruhan dan pada setiap tingkatan 2. Analisis Risiko a. Menentukan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan b. Mengidentifikasi Risiko dari faktor eksternal dan internal c. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang diakibatkan oleh perubahan- perubahan dalam pemerintahan, ekonomi, industri, peraturan, operasional atau kondisi lain yang dapat mempengaruhi tercapainya maksud dan tujuan Instansi Pemerintah secara keseluruhan. d. Memberikan perhatian khusus terhadap risiko yang menuntut perhatian pimpinan pusat.

19 SPIP Kegiatan Pengendalian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pengendalian Fisik atas Aset Penetapan & Reviu Indikator & Ukuran Kinerja Pemisahan Fungsi Otorisasi Transaksi dan Kejadian Penting Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Pembatasan Akses atas Sumber Daya Akuntabilitas terhadap Sumber Daya Reviu atas Kinerja Instansi Pemerinta h Dokumentasi atas Sistem Pengendalian Intern

20 1. Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan a.Reviu pada Tingkat Puncak – Pimpinan Instansi Pemerintah memantau pencapaian kinerja Instansi Pemerintah dibandingkan rencana sebagai tolok ukur kinerja. b.Reviu Manajemen pada Tingkat Kegiatan – Pimpinan Instansi pemerintah mereviu kinerja dibandingkan tolok ukur kinerja. 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Komentar/Catatan a.Pemahaman bersama atas visi, misi, tujuan, nilai, dan strategi Instansi Pemerintah. b.Strategi pembinaan sumber daya manusia yang utuh c.Strategi perencanaan sumber daya manusia yang spesifik dan eksplisit d.Persyaratan jabatan dan menetapkan kinerja yang diharapkan e.Pimpinan Instansi Pemerintah membangun kerja sama tim, mendorong penerapan visi Instansi, dan mendorong umpan balik pegawai

21 f. Sistem manajemen kinerja Instansi Pemerintah mendapat prioritas tertinggi dari pimpinan Instansi pemerintah. g. Prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi tepat yang direkrut dan dipertahankan. h.Pegawai diberikan orientasi, pelatihan dan kelengkapan kerja i. Sistem kompensasi dan penghargaan untuk mendorong pegawai melakukan tugas dengan kemampuan maksimal. j.Program kesejahteraan dan fasilitas untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen pegawai k. Pengawasan atasan secara berkesinambungan l.Pegawai diberikan evaluasi kinerja dan umpan balik yang bermakna, jujur, dan konstruktif untuk membantu pegawai memahami hubungan antara kinerjanya dan pencapaian tujuan Instansi Pemerintah m. Kaderisasi untuk memastikan tersedianya pegawai dengan kompetensi yang diperlukan.

22 3. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi a. Pengendalian umum b. Pengendalian aplikasi 4. Pengendalian Fisik Atas Aset a. Penetapkan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur b. Penetapan, pengimplementasikan, dan pengkomunikasikan rencana pemulihan setelah bencana (disaster recovery plan) 5. Penetapan Dan Reviu Indikator Dan Ukuran Kinerja a. Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat Instansi Pemerintah, kegiatan, dan pegawai. b. Instansi Pemerintah mereviu dan memvalidasi periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

23 c.Faktor penilaian pengukuran kinerja dievaluasi untuk meyakinkan bahwa faktor tersebut seimbang dan terkait dengan misi, sasaran, dan tujuan serta mengatur insentif yang pantas untuk mencapai tujuan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. d. Data capaian kinerja dibandingkan secara terus-menerus dengan sasaran yang ditetapkan dan selisihnya dianalisis lebih lanjut. 6. Pemisahan Fungsi a.Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek utama transaksi atau kejadian. b.Tanggung jawab dan tugas atas transaksi atau kejadian dipisahkan di antara pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset.

24 c. Tugas dilimpahkan secara sistematik ke sejumlah orang untuk memberikan keyakinan adanya checks and balances. d. Jika memungkinkan, tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai, surat berharga, dan aset berisiko tinggi lainnya. e. Saldo bank direkonsiliasi oleh pegawai yang tidak memiliki tanggung jawab atas penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan kas. f. Pimpinan Instansi Pemerintah mengurangi kesempatan terjadinya kolusi karena adanya kesadaran bahwa kolusi mengakibatkan ketidakefektifan pemisahan fungsi. 7. Otorisasi Transaksi Dan Kejadian Penting a.Memberikan keyakinan bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid diproses dan dientri, sesuai dengan keputusan dan arahan pimpinan Instansi Pemerintah Dokumentasi yang mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas. b.Adanya pengendalian untuk memastikan Bahwa hanya transaksi dan kejadian signifikan yang dientri adalah yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai sesuai lingkup otoritasnya.

25 c. Otorisasi yang secara spesifik d. Otorisasi yang ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pimpinan Instansi Pemerintah 8. Pencatatan Yang Akurat dan Tepat Waktu a. Transaksi dan kejadian diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi pimpinan Instansi Pemerintah dalam mengendalikan kegiatan dan dalam pengambilan keputusan. b. Klasifikasi dan pencatatan yang tepat dilaksanakan untuk seluruh siklus transaksi atau kejadian yang mencakup otorisasi, pelaksanaan, pemrosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatatan ikhtisar.

26 9. Pembatasan Akses Atas Sumber Daya a.Risiko penggunaan secara tidak sah atau kehilangan dikendalikan dengan membatasi akses ke sumber daya dan pencatatannya hanya kepada pegawai yang berwenang. b.Penetapan pembatasan akses untuk penyimpanan secara periodik direviu dan dipelihara. c.Pimpinan Instansi Pemerintah mempertimbangkan faktor-faktor seperti nilai aset, kemudahan dipindahkan tingkat akses 10. Akuntabilitas Terhadap Sumber a.Pertanggungjawaban atas penyimpanan, penggunaan, dan pencatatan sumber daya ditugaskan pegawai khusus. b.Penetapan pertanggungjawaban akses untuk penyimpanan sumber daya secara periodik direviu dan dipelihara. c.Pembandingan berkala antara sumber daya dengan pencatatan akuntabilitas. d.Pimpinan Instansi Pemerintah menginformasikan dan mengkomunikasikan tanggung jawab atas akuntabilitas sumber daya dan catatan kepada pegawai.

27 11. Dokumentasi Atas Sistem Pengendalian Intern a. Adanya dokumentasi tertulis mengenai SPI serta seluruh catatan transaksi dan kejadian penting. b. Dokumentasi tersedia setiap saat pemeriksan c. Dokumentasi mencakup identifikasi, penerapan, dan evaluasi atas tujuan dan fungsi Instansi Pemerintah d. Dokumentasi yang mencakup mencakup dokumentasi mengenai sistem informasi otomatis, pengumpulan dan penanganan data, serta pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. e. Dokumentasi atas transaksi dan kejadian penting yang lengkap dan akurat sehingga memudahkan penelusuran transaksi dan kejadian penting sejak otorisasi, inisiasi, pemrosesan, hingga penyelesaian. f. Terdapat dokumentasi baik dalam bentuk catatan maupun elektronis. g. Seluruh dokumentasi dikelola dan dipelihara secara baik

28 Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik

29 SPIP Informasi & Komunikasi Sarana Komunikasi Manajemen Sistem Informasi

30 INFORMASI & KOMUNIKASI 1.Sarana dan Komunikasi a.Buku pedoman kebijakan dan prosedur, b.Surat edaran, c.Memorandum, d.Papan pengumuman, e.Situs internet dan intranet, f.Rekaman video, g.E-mail, h.Arahan lisan, dan i.Tindakan pimpinan yang mendukung implementasi SPI 2.Manajemen Sistem Informasi a.Pimpinan Instansi perlu mempertimbangkan manajemen sistem informasi, b.Mekanisme identifikasi kebutuhan informasi, c.Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, d.Pemantauan mutu informasi, dan e.Kecukupan SDM dan keuangan untuk pengembangan teknologi informasi.

31 Adalah proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

32 SPIP Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Pengendalian Intern Pemantauan Berkelanjutan Evaluasi Terpisah Tindak Lanjut

33 1. Pemantauan Berkelanjutan a. Memiliki strategi untuk menyakinkan b. Mendapatkan informasi yang fungsinya pengendalian secara efektif c. Komunikasi dengan pihak eksternal d. Struktur organisasi dan supervisi yang memadai e. Membandingkan data yang tercatat dalam sistem informasi dan keuangan dengan aset fisik. f. Menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan pengendalian internal g. Meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern h. Tingkat kepatuhan terhadap kode etik atau peraturan bagi pegawai

34 2. Evaluasi Terpisah a. Metodologi evaluasi pengendalian intern harus logis dan memadai b. Memiliki sumber daya, kemampuan, dan independensi memadai c. Kelemahan yang ditemukan segera diselesaikan 3. Tindak Lanjut a. Memiliki mekanisme untuk meyakinkan ditindaklanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan segera b. Pimpinan Instansi Pemerintah tanggap terhadap temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya guna memperkuat pengendalian intern c. Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat

35 SPIP PEMERINTAH Tertib Terkendali Efisien Efektif Tertib Terkendali Efisien Efektif Keyakinan Memadai Paket Undang- Undang Keuangan Negara: 1. UU 17/2003 2. UU 1/2004 3. UU 15/2004 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Pusat Daerah Akuntabel Transparan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara PUBLIK Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan Proses Terintegrasi Pertanggungjawaban UU 33/2004 Kegiatanyang Efektif&Efisien Keandalan Pelaporan Keuangan Pengamanan AsetNegara Ketaatanterhadap Peraturan

36 PENGENDALIAN INTERN PENGAWASAN MELEKAT vs SPIP NOURAIANWASKATSPIP 1DefinisiAlatProses 2SifatStatisDinamis 3Framework8 Unsur Sisdalmen5 Unsur 4Tanggungjawab Pelaksanaan Atasan LangsungSeluruh pegawai dalam organisasi 5KeberadaanBerdiri SendiriTerintegrasi 6Penekanan  Pengawasan Atasan Langsung  Pengawasan Fungsional Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko

37 Pengawasan Intern Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik. PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 1 angka 3

38 38 PP NOMOR 60 TAHUN 2008 Pasal 47 ayat (1) Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing. a.pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara b.Pembinaan penyelenggaraan SPIP (PP 60/2008, Ps. 47 ayat (2)) Dilakukan oleh : APIP (PP 60/2008, Ps. 48 ayat (1))

39 a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Propinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota (PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1)) a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Propinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota (PP 60/2008, Ps. 49 ayat (1)) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b.kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c.kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. (PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2)) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a.kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b.kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c.kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden. (PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2)) 5 Siapakah APIP?

40 a.Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b.Sosialisasi SPIP c.Pendidikan & pelatihan SPIP d.Pembimbingan & konsultansi SPIP e.Peningkatan kompetensi auditor APIP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1)) a.Penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP b.Sosialisasi SPIP c.Pendidikan & pelatihan SPIP d.Pembimbingan & konsultansi SPIP e.Peningkatan kompetensi auditor APIP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1)) 5 PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP Dilakukan oleh : BPKP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1)) Dilakukan oleh : BPKP (PP 60/2008, Ps. 59 ayat (1))

41 41 Kegiatan yang Bersifat Lintas Sektoral : Merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya melibatkan dua atau lebih kementerian negara/lembaga atau pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah kementerian negara/lembaga, provinsi, atau kabupaten/kota karena keterbatasan kewenangan. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 49 ayat (2) huruf a) Pengawasan Intern dilakukan melalui : a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya. (PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2)) Audit terdiri atas : a. Audit Kinerja; dan b. Audit dengan Tujuan Tertentu. (PP 60/2008, Ps. 50 ayat (1))

42 PRESIDEN MENTERI/PIM. LEMBAGA GUB BUP/W.KOTA Melalui: 1.Kegiatan yg Efektif & Efisien 2.Keandalan Lap Keu 3.Pengamanan Aset 4.Ketaatan Peraturan FRAMEWORK PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH PASCA PP SPIP 12 3

43 Peran dan Fungsi Pengawasan Intern PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner 1.Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata 2.Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan. 3.Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif. PP 60/2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yaitu melakukan pengawasan intern yang mengarah pada counseling partner 1.Bukan hanya mencari daftar kesalahan tetapi menjadi penyedia daftar solusi nyata 2.Bukan lagi pengawasan kantor per kantor tetapi menjadi pengawasan yang bersifat luas dalam program/kegiatan/tujuan. 3.Bukan lagi pemberian rekomendasi parsial dan normatif tetapi usulan konsep policy recomendation yang menyeluruh dan implementatif.

44

45 45 Bukti transaksi Jurnal Buku Besar Laporan Keuangan Pencatatan Pengikhtisaran Pelaporan AKUNTANSI Review = Tidak Menguji Bukti Audit = menguji sampai bukti transakti

46 Audit adalah : Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a) Audit adalah : Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf a) 5 DEFINISI AUDIT VS REVIU Reviu adalah : Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b) Reviu adalah : Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. (Penjelasan PP 60/2008, Ps. 48 ayat (2) huruf b)

47 5 PERBEDAAN AUDIT DAN REVIU ASPEKAUDITREVIU KeyakinanMemadaiTerbatas Sistem Pengendalian Intern Dasar Menilai Resiko Audit Telaah + Rekomendasi OutputOpiniRekomendasi + Dasar Pernyaatan Manajemen PenggunaExternal StakeholderInternal Manajemen

48 1.Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. 2.Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 3.Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 4.BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. 1.Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan. 2.Inspektorat Provinsi melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sebelum disampaikan gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 3.Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disampaikan bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 4.BPKP melakukan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden. 5 Siapakah yang melakukan Reviu? (PP 60/2008, Ps. 57 ayat (1) s.d. ayat (4))

49 Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan standar reviu atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu atas laporan keuangan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 5 Standar Reviu atas Laporan Keuangan (PP 60/2008, Ps. 57 ayat (5)) PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga PMK No. 41/PMK.09/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

50 50 Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan SAI dan LK telah disajikan sesuai dengan SAP, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK yang berkualitas PENGERTIAN REVIU LK K/L (menurut PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga) Serangkaian kegiatan pemrosesan data untuk menghasilkan LKKL, mulai dari pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data transaksi Pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Neraca, LRA, CaLK) Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan Akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai SAP Tidak mencakup pengujian atas : SPI, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, respon permintaan keterangan Penyelenggaraan Akuntansi Penyajian LKKL Keyakinan Terbatas

51 Definisi Standar Reviu Menjalankan reviu LK K/L Mengevaluasi pelaksanaan reviu LK K/L prasyarat yg diperlukan Standar Reviu Standar Reviu PMK-41 Pasal 1 Juknis tata cara pelaksanaan PMK-41 Pasal 3 (2) 51 Aparat Pengawasan Intern Aparat Pengawasan Intern

52 Tujuan Standar Reviu memberikan prinsip- prinsip dasar yang diperlukan dalam praktik reviu menyediakan kerangka untuk menjalankan dan meningkatkan nilai tambah reviu menetapkan dasar-dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan reviu mendorong peningkatan kualitas LK K/L Kenapa perlu Standar Reviu? PMK-41 Pasal 2 52

53 Definisi Reviu 53 Reviu LK K/L Reviu LK K/L penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L auditor aparat pengawasan intern yg kompeten membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan LK K/L yang berkualitas memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi dan LK K/L telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

54 pelaksanaan reviu Tujuan Reviu Membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP LK berkualitas LK berkualitas Pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi secara berjenjang Kelemahan dan/atau kesalahan 54

55 Pengujian: sistem pengendalian intern catatan akuntansi & dokumen sumber respon atas permintaan keterangan AUDIT Ruang Lingkup Reviu Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK K/L Penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yg diperlukan REVIU Titik berat pada unit akuntansi dan/atau akun yang berpotensi tinggi terhadap permasalahan Pendekatan berjenjang Aktivitas: penelusuran ke catatan & dokumen sumber permintaan keterangan analitik 55

56 Sasaran Reviu Menteri/ Pimpinan Lembaga memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan akuntansi telah sesuai dengan SAI dan LK K/L disajikan sesuai dengan SAP dapat menghasilkan LK K/L yang berkualitas 56

57 Waktu Pelaksanaan Reviu R E V I U LK berkualitas LK berkualitas LK berkualitas LK berkualitas LK berkualitas LK berkualitas Pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L Pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK K/L Tidak menunggu LK selesai disusun Cukup waktu dalam membantu menghasilkan LK yg berkualitas Tidak menunggu LK selesai disusun Cukup waktu dalam membantu menghasilkan LK yg berkualitas 57

58 Keyakinan Terbatas Akurasi Informasi Kehandalan Informasi Keabsahan Informasi Pengakuan Transaksi Sesuai SAP Pengukuran Transaksi sesuai SAP Pelaporan Transaksi sesuai SAP Keyakinan Terbatas harso@2010 58

59 Pendampingan selama pemeriksaan BPK Tahapan Reviu perencanaan pelaksanaan pelaporan penentuan obyek, proses dan akun yang akan direviu pemilihan langkah- langkah reviu penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK K/L pada unit reviu penyusunan KKR penyusunan : Catatan Hasil Reviu Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Hasil Reviu 59 membantu efektivitas pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK

60 Aktivitas Pendampingan Menjelaskan kepada BPK mengenai hasil reviu atas LK K/L agar dapat digunakan oleh BPK; Mendukung kelancaran pelaksanaan pemeriksaan BPK; Mengantisipasi permasalahan/kendala yang dihadapi oleh unit akuntansi pada saat pelaksanaan pemeriksaan LK K/L oleh BPK; Membantu penyamaan persepsi unit akuntansi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK; Mendampingi unit akuntansi dalam pertemuan akhir dengan BPK untuk membahas hasil pemeriksaan atas LK K/L; dan Mendorong unit akuntansi untuk segera memperbaiki LK K/L berdasarkan hasil pemeriksaan BPK harso@2010 60 LAPORAN MANAJERIAL

61 Peran APIP Itjen Kemenkeu 61 Rekomendasi Panja Perumus Kesimpulan DPR terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN T.A. 2009 : Agar Pemerintah mengoptimalkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan reviu atas LKPP dan LK K/L Itjen Kemenkeu telah melakukan : 1.Reviu terhadap LK BA 015 dan LK BA BUN, serta LK BUN 2.Penyusunan dan penyiapan Standar Reviu LK K/L 3.Pendampingan selama pemeriksaan BPK 4.Tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK 5.Pembinaan dan pemberian konsultasi dan motivasi untuk mendorong peningkatan kinerja serta komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.

62 With You, We Build Public Trust sekian erima Kasih... INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN


Download ppt "SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DAN PERANAN APIP DALAM REVIU LAPORAN KEUANGAN WITH YOU, WE BUILD PUBLIC TRUST Bersama Anda Membangun Kepercayaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google