Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Berdasarkan Permendagri No.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Berdasarkan Permendagri No."— Transcript presentasi:

1 Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 dan Perpres No. 54 Tahun 2010 Disampaikan Oleh Fadli Arif Fadli Arif Kasubdit Pelayanan Sanggah Wilayah Barat, LKPP Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Hotel Kapuas Palace Pontianak, 21 November 2011

2 1.Yang dimaksud Hibah dalam Perpres 54 Tahun 2010 adalah Hibah sebagai sumber pendanaan dari APBN/APBD. (Pasal 2 ayat 2). Baik Hibah Dalam Negeri maupun Hibah Luar Negeri (Pasal 2 ayat 3 dan 4). 2.Perpres 54 Tahun 2010 tidak mengatur proses pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan atau diberikan sebagai bantuan sosial. 3.Pengadaan Barang/jasa yang akan dihibahkan atau diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial mengacu kepada Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pendahuluan

3 1.Pasal 1 angka 14 : Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 2.Pasal 3 angka (1) : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa. 3.Pasal 15: Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hibah berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011

4 1.Pasal 1 angka 15 : Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 2.Pasal 3 ayat (2): Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang. 3.Pasal 33: Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Bansos berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011

5 Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa dalam rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemberi Hibah&Bantuan Sosial Penerima Hibah&Bantuan Sosial DPA -SKPD Proses Pengadaan B/J sesuai Perpres 54/2010 Barang/ jasa

6 Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa dalam rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Proses Pengadaan B/J sesuai Perpres 54/2010 SwakelolaMasyarakat Organisasi Masyarakat Penyedia Barang/ jasa Pemerintah/ Pemda/BUMD Masyarakat Organisasi Masyarakat

7 Bagaimana jika Hibah berupa uang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMD untuk pengadaan barang/jasa Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Bagi Penerima Hibah

8 1)Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi: a.Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD. b.Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. 2)Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Ruang Lingkup Perpres 54 Tahun 2010 (Pasal 2)

9 Bagaimana jika Hibah berupa uang digunakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMD untuk pengadaan barang/jasa ?  Jika dana/uang tersebut dimasukan kedalam APBN/APBD, maka tetap harus mengacu kepada Perpres 54 Tahun 2010 (Pasal 2 ayat 2)  Jika TIDAK, maka prosesnya tidak diatur dalam Perpres 54 Tahun Pelaksanaan pengadaan Barang/jasa Bagi Penerima Hibah

10 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa Bagi Penerima Hibah berupa Uang yang dimasukan dalam APBN/APBD Pemberi Hibah&Bantuan Sosial Penerima Hibah&Bantuan Sosial DPA -SKPD Proses Pengadaan B/J sesuai Perpres 54/2010 Barang/ jasa

11 Pemberian Hibah/Bantuan Sosial berupa Uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, LSM DPA -SKPD Penerima Hibah/bantuan sosial (Individu, Keluarga, Masyarakat, LSM) Tidak ada kegiatan Pengadaan barang/jasa

12 1.Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah dan Bantuan Sosial berpedoman Perpres 54 Tahun Pengadaan barang dan jasa oleh Penerima hibah dalam bentuk uang, apabila dicantumkan dalam DIPA/DPA penerima, maka berpedoman Perpres 54 Tahun Pengadaan barang dan jasa oleh Penerima Hibah (seperti; Individu, Keluarga, Masyarakat, LSM) yang menerima dalam bentuk uang, proses pengadaannya tidak diatur. Kesimpulan

13 Terima Kasih atas Perhatian Saudara Saran dan pertanyaan silahkan disampaikan melalui


Download ppt "Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2011 Berdasarkan Permendagri No."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google