Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

LKPP Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "LKPP Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah."— Transcript presentasi:

1 LKPP Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 LKPP I.Latar Belakang II.Metodologi III.Tujuan IV.Pemberlakuan Daftar Isi :

3 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa  Petunjuk Presiden terkait percepatan penyerapan APBN/APBD;  Evaluasi pelaksanaan Perpres No. 54 Tahun I. Latar Belakang

4 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa  Informasi dari berbagai pelaksanaan pengadaan yang krusial selama ;  Data sejak Agustus 2010 – Juli 2011 dari diskusi, advokasi PBJ, pertanyaan via surat resmi dan , konsultasi langsung, serta temuan di lapangan;  Terkumpul 514 pertanyaan dari K/L/D/I dan penyedia barang/jasa, diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) isu yang paling menonjol. II. Metodologi

5 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa  Mempercepat pelaksanaan APBN dan APBD;  Menghilangkan dan memperjelas multitafsir;  Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan. III. Tujuan

6 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa  Mempercepat pelaksanaan anggaran 1. Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (procurement plan) dan penyusunan rencana penarikan (disbursment plan); 2. Mewajibkan proses pengadaan sebelum Dokumen Anggaran disyahkan:  Menyediakan biaya pendukung  Tidak mengangkat Pengelola Pengadaan setiap tahun (PPK, ULP, Bendahara, PPHP, dan lain-lain); 3. Menaikkan nilai Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dari Rp.100 juta menjadi Rp.200 juta;

7 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa  Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan) 4. Menaikan threshold nilai pengadaan dengan lelang Sederhana/Pemilihan Langsung dari Rp.200 juta menjadi Rp.5 Milyar; 5. Pengecualian persyaratan sertifikat bagi PPK yang dijabat oleh Eselon I & II dan PA/KPA yang bertindak sebagai PPK dalam hal tidak terdapat pejabat yang memenuhi persyaratan; 6. Penugasan menjawab sanggahan banding Pimpinan K/L/I dan Kepala Daerah kepada Pejabat dibawahnya;

8 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa  Mempercepat pelaksanaan anggaran (Lanjutan) 7. Memperjelas persyaratan untuk Konsultan Internasional dengan menyesuaikan terhadap praktek bisnis di dunia internasional; 8. Penambahan metode Pelelangan Terbatas untuk Pengadaan Barang.

9 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa  Menghilangkan dan memperjelas multitafsir 1. Sanggahan hanya untuk peserta yang memasukan penawaran; 2. Keberadaan ULP di daerah hanya 1 (satu) di Provinsi/Kabupaten/Kota; 3. Penanggung jawab proses pemilihan penyedia adalah Kelompok Kerja ULP; 4. Penyetaraan teknis dapat dilakukan untuk pelelangan metode dua tahap.

10 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa  Memperjelas arah Reformasi Kebijakan Pengadaan 1. Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala (dengan persetujuan Menteri PPN); 2. Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing; 3. Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.

11 LKPP LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa IV. Pemberlakuan  Mulai berlaku sejak tanggal diundangkan (1 Agustus 2012).  Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun  Perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

12 LKPP Terima Kasih LKPP- Pengadaan Kredibel Sejahterakan Bangsa


Download ppt "LKPP Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google