Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS MUHTAR MAHMUD Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan manajemen.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS MUHTAR MAHMUD Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan manajemen."— Transcript presentasi:

1 PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS MUHTAR MAHMUD Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan manajemen

2 TUJUAN PELATIHAN PENDAHULUAN PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI JENIS KONTRAK DAN BUKTI PERJANJIAN JAMINAN PENGADAAN & SERTIFIKAT GARANSI 2

3 PESERTA DIHARAPKAN MAMPU MEMAHAMI PROSES PERSIAPAN YANG HARUS DILAKUKAN MELIPUTI: •Memahami tahapan persiapan dalam Pengadaan Barang /Jasa. •Memahami evaluasi penyusunan spesifikasi •Memahami evaluasi penyusunan HPS •Melaksanakan evaluasi HPS dan revisi HPS dengan latihan kelompok •Memahami pemilihan jenis kontrak. •Memahami Ketentuan Jaminan Pengadaan & Sertifikat Garansi 3

4 TAHAPAN PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA Rencana Umum Pengadaan (identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, Pengorganisasian PBJ,dan KAK) Rencana Umum Pengadaan (identifikasi Kebutuhan, Anggaran, Cara Pengadaan, Pemaketan, Pengorganisasian PBJ,dan KAK) 1.Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J: •Pengkajian ulang paket •Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan 1.Perencanaan Pemilihan Penyedia B/J: •Pengkajian ulang paket •Pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan 2.Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari: •Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak 2.Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan, yang terdiri dari: •Spesifikasi Teknis, Penetapan HPS, dan Rancangan Kontrak 3.Pemilihan sistem Pengadaan B/J : •Penetapan metode Pemilihan •Penetapan metode Penyampaian Dokumen •Penetapan Metode Evaluasi Penawaran •Penetapan Jenis Kontrak •Tanda Bukti Perjanjian 3.Pemilihan sistem Pengadaan B/J : •Penetapan metode Pemilihan •Penetapan metode Penyampaian Dokumen •Penetapan Metode Evaluasi Penawaran •Penetapan Jenis Kontrak •Tanda Bukti Perjanjian 4.Pemilihan metode penilaian kualifikasi pengadaan 5.Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan 6.Penyusunan Dokumen Pengadaan PA/ KPA PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan PPK ULP/ Pejabat Pengadaan 4

5 3  Merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah,  Peranannya sangat strategis dan menentukan  Harus bisa memberikan informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat pengadaan,  Menjadi acuan kegiatan pengadaan. Pengkajian Ulang RUP Definisi Umum RUP 5

6 6 Diumumkan di Website K/L/D/I, Papan Pengumuman Resmi dan Portal Pengadaan Nasional Setelah RKA disetujui DPR / Setelah APBD disetujui Pemerintah Daerah dan DPRD Dapat mengumumkan Pengadaan yang kontraknya dilaksanakan TA berikutnya. Isi Pengumuman paling kurang: •Nama dan Alamat Pengguna Anggaran •Paket Pekerjaan •Lokasi pekerjaan •Perkiraan biaya Output RUP oleh PA/KPA Barang/Jasa Pemerintah yang dibutuhkan oleh K/L/D/I mencakup jenis, spesifikasi, jumlah/volume barang/jasa yang dibutuhkan Menyusun dan Menetapkan Rencana Anggaran dalam DIPA/DPA : biaya paket, honorarium, biaya pengumuman, biaya penggandaan, dan biaya lainnya Kebijakan umum tentang Pemaketan, Cara Pengadaan, dan Pengorganisasian PBJ Menyusun Kerangka Acuan Kerja, paling sedikit memuat: Uraian kegiatan, waktu pelaksanaan, spek. Teknis dan perkiraan biaya

7 7 Usaha Mikro/ Kecil/Koperasi kecil Untuk Usaha Non-Kecil Barang/PK/JL ≤ 2,5 Milyar TIDAK TIDAK YA Menuntut Kompetensi Teknis dan/atau kesatuan sistem dan/atau kualitas

8 Ketentuan Umum Pemaketan dalam RUP 8 Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri Menetapkan sebanyak- banyaknya paket yang bisa dilaksanakan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis. Nilai paket pekerjaan sampai dengan Rp ,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, dengan syarat kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dapat dipenuhi

9 9 Menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar dibeberapa daerah/lokasi yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah/lokasi masing-masing Menyatukan/menggabungkan beberapa paket pengadaan yang bila dipisah seharusnya bisa dilaksanakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; Memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket untuk menghindari pelelangan Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif

10 10 Kerangka Acuan Kerja merupakan dokumen yang memuat uraian tentang acuan-acuan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa •Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan •Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran •Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan •Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan •Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan •Waktu pelaksanaan yang diperlukan serinci mungkin dengan memperhatikan batas-batas tahun anggaran •Spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan •Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan Kerangka acuan kerja memuat: 4W – 1H

11 Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan (RUP) 11 Langkah-langkah Pengkajian: PPK dapat mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan tim teknis untuk melakukan pengkajian ulang (pembahasan) terhadap rencana umum pengadaan 1 Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi: •P engkajian ulang kebijakan umum pengadaan •Pengkajian ulang rencana penganggara n biaya pengadaan •Pengkajian ulang KAK Hal-hal yang dikaji ulang dan dibahas meliputi: •P engkajian ulang kebijakan umum pengadaan •Pengkajian ulang rencana penganggara n biaya pengadaan •Pengkajian ulang KAK 2 Penyusunan Berita Acara hasil rapat koordinasi tentang pengkajian ulang rencana umum pengadaan 3 PPK mengajukan usulan perubahan rencana umum pengadaan kepada PA/KPA berdasarkan berita acara pengkajian ulang rencana umum pengadaan 4 PA/KPA menetapkan Rencana Umum Pengadaan yang sudah dikaji ulang sesuai dengan kewenangan nya 5

12 Pengkajian Ulang RUP Ketentuan Umum 12 Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan : •Materi yang dikaji terbatas pada kebijakan umum tentang pemaketan pekerjaan •Tujuannya meneliti dan memastikan apakah pemaketan yang ditetapkan telah mendorong persaingan sehat, efisien, meningkatkan peran usaha kecil dan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri •Hasil survei pasar dapat digunakan sebagai dasar pengkajian •Berdasarkan hasil pengkajian ulang, PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk menggabungkan atau memecah paket •Penggabungan paket dapat dilakukan sejauh tidak menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta •Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk menghindari pelelangan/seleksi

13 Pengkajian Ulang RUP Ketentuan Umum 13 Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan : •Materi yang dikaji : •Rencana biaya paket pekerjaan. •Rencana biaya pendukung pelaksanaan pengadaan •Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan untuk memastikan : •Kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan •Perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan atau biaya paket pekerjaan. •Tersedia biaya pendukung pelaksanaan pekerjaan •Apabila kurang dianggarkan dan atau terdapat kesalahan administrasi dalam dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan mengusulkan revisi dokumen anggaran

14 Pengkajian Ulang RUP Ketentuan Umum 14 Ketentuan Dalam Pengkajian Ulang Kerangka Acuan Kerja : •Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas •Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus •Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan penyedia barang/jasa) •Spesifikasi teknis barang/jasa •Total perkiraan biaya pekerjaan •Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan •Pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan •Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan •Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar-gambar brosur barang •Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil inti •Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Perkecualian untuk pekerjaan yang bersifat rahasia, tidak perlu analisis tersebut

15 Pengkajian Ulang RUP Ketentuan Umum 15 Ketentuan Dalam Penetapan Rencana Umum Pengadaan Setelah Dikaji Ulang : •Apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan maka perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk ditetapkan kembali •Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA untuk diputuskan •Putusan PA/KPA bersifat final

16 Pengkajian Ulang RUP Keluaran (Output) 16 Berita Acara rapat koordinasi antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan dalam rangka mengkaji ulang rencana umum pengadaan Usulan PPK kepada PA/KPA tentang perubahan terhadap rencana umum pengadaan Ketetapan PA/KPA terhadap usulan perubahan rencana umum pengadaan KELUARAN PENGKAJIAN ULANG RENCANA UMUM PENGADAAN YANG DILAKUKAN PPK DAN/ATAU ULP/PEJABAT PENGADAAN

17 17 5 PA/KPA menetapkan: Rencana Umum Pengadaan PA/KPA menetapkan: Rencana Umum Pengadaan PPK menyusun dan menetapkan: Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa PPK menyusun dan menetapkan: Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ULP/Pejabat Pengadaan menerima dan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa: •Dokumen Ketetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan •Kerangka Acuan Kerja •Harga Perkiraan Sendiri •Rancangan Kontrak ULP/Pejabat Pengadaan menerima dan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa: •Dokumen Ketetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan •Kerangka Acuan Kerja •Harga Perkiraan Sendiri •Rancangan Kontrak

18 Latihan 1 Pendahuluan dan Pengkajian Ulang RUP? 18 •Cara Pengadaan •Pemaketan

19 SPESIFIKASI BARANG/JASA Ketentuan Tentang Spesifikasi Barang/Jasa 19 •Spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna/penerima akhir; •Tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang; •Memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri; •Memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI)

20 SPESIFIKASI BARANG/JASA Pihak yang menyusun Spesifikasi Barang/Jasa 20 Rencana Umum Pengadaan Kaji Ulang Rencana Pelaksanaan Pengadaan Dokumen Pengadaan Persyaratan Teknis Pejabat Pembuat Komitmen ULP/Pejabat Pengadaan Pengguna Anggaran Perubahan terhadap Spesifikasi harus dengan persetujuan PPK

21 PENYUSUNAN SPESIFIKASI BARANG/JASA Tujuan Penyusunan Spesifikasi Barang/Jasa 21 •Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh pengguna barang jasa/ •Spesifikasi ini digunakan oleh: –Penyedia barang/ Jasa dalam menyampaikan penawaran –ULP dalam menyusun dokumen pengadaan dan mengevaluasi penawaran

22 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Ketentuan tentang HPS 22 HPS disusun dan ditetapkan oleh PPK, kecuali untuk kontes/sayembara ULP/pejabat pengadaan mengumumkan nilai total HPS Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia, sedangkan rinciannya bersifat rahasia HPS disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian Negara Riwayat HPS harus didokumentasikan Ketentuan Umum HPS

23 SPESIFIKASI BARANG/JASA Pihak yang menyusun Spesifikasi Barang/Jasa 23 Sah jika:ditandatangani oleh: PPejabat Pembuat Komitmen (sebagai yg menetapkan). Dokumen HPS SAH Diumumkan Nilai Total HPS Pejabat Pembuat Komitmen ULP/Pejabat Pengadaan Usulan Dokumen HPS Disusun dan Ditetapkan

24 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Penggunaan HPS 24 •Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya •Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah •Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS •Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termasuk rinciannya •Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah •Dasar untuk menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS Pejabat Pembuat Komitmen Menetapkan HPS Rp Harga optimal/ wajar TIDAK “MARK-UP” Memperhitungkan semua komponen biaya Perhitungkan keuntungan penyedia + overhead Penyedia Barang/ Jasa ULP/Pejabat Pengadaan Mengumumkan Nilai Total HPS HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.

25 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Data / Informasi untuk membuat HPS 25 Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi: a.Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/ dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa b.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS); c.Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan; d.Daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal; e.biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya; f.inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;

26 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Data / Informasi untuk membuat HPS 26 HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri HPS telah memperhitungkan PPn dan ( overhead + Profit yang wajar ) HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain- lain dan PPh penyedia barang/jasa HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri HPS telah memperhitungkan PPn dan ( overhead + Profit yang wajar ) HPS TIDAK BOLEH memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain- lain dan PPh penyedia barang/jasa g.hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain; h.perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s estimate); i.norma indeks; dan/atau j.informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan

27 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Prosedur Penyusunan HPS 27 Pekerjaan Pengadaan Barang atau Jasa Lainnya Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum (DIPA/DPA, KAK dan RAB) Menghitung/meneta pkan harga satuan Menghitung jumlah biaya untuk` setiap mata pembayaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran. Menghitung PPN Menentukan Besarnya HPS Catatan: Jika HPS lebih besar dari Pagu Dana, maka dapat dilakukan 1.Perubahan spesifikasi teknis 2.Revisi PO/LK.

28 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Prosedur Penyusunan HPS 28 Pekerjaan Konstruksi Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum Hitung analisa harga untuk setiap mata pembayaran (pay-item) Menghitung / menetapkan harga satuan Menjumlahkan jumlah biaya untuk setiap mata pembayaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh mata pembayaran Menghitung PPN Menentukan Besarnya HPS

29 HARGA PERHITUNGAN SENDIRI Prosedur Penyusunan HPS 29 Pekerjaan Jasa Konsultasi Mengecek besarnya pagu dana dari DIPA/PO Mempelajari Dokumen Perencanaan Umum a.l: KAK dan RAB Menghitung Komponen Biaya (Biaya Langsung Personil/Remuneration ) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost). Menghitung jumlah biaya untuk setiap item pengeluaran Menjumlahkan semua biaya untuk seluruh item pembayaran Menghitung PPN Menentukan Besarnya HPS Catatan: Biaya langsung non-personil tidak melebihi 40% dari biaya total, KECUALI untuk pekerjaan yang bersifat khusus

30 Latihan 1 Spesifikasi dan HPS…..? 30

31 31 Langkah Pemilihan Jenis Kontrak LANGKAH- LANGKAH PEMILIHAN JENIS KONTRAK Mengidentifika sikan barang/jasa yang akan diadakan Mengenali masing- masing jenis kontrak Memilih dan menetapkan salah satu jenis kontrak

32 32 Penetapan Jenis Kontrak lump sum harga satuan gabungan lump sum dan harga satuan terima jadi (turnkey) Persentase pembebanan tahun anggaran tahun tunggal kontrak pengadaan tunggal; kontrak pengadaan bersama. tahun jamak kontrak payung jenis pekerjaan pekerjaan tunggal pekerjaan terintegrasi sumber pendanaan cara pembayaran

33 33 Bukti Perjanjian Bukti Pembelian (s/d 10 juta) Kuitansi (s/d 50 juta) Surat Perintah Kerja (SPK) Surat Perjanjian Bukti Perjanjian • Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 200 juta • Pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp. 50 juta • Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya s.d Rp 200 juta •Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 juta •Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta •Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 50 juta •Pengadaan Barang/Pek. Konstruksi/Jasa Lainnya di atas Rp 200 juta

34 Latihan 2 Jenis Kontrak 34

35 Jaminan Pengadaan dan Sertifikat Garansi 35 Jaminan Penawaran Jaminan Pelaksanaan Jaminan Uang Muka Jaminan Pemeliharaan Jaminan Sanggahan Banding Jaminan Atas Pengadaan Barang/Jasa

36 36 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Surat Jaminan •Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa; •Penerbit surat jaminan = Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi

37 37 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Surat Jaminan •Digunakan untuk menyertai surat penawaran •Nilainya 1%-3% dari HPS •Masa berlaku s.d. penandatanganan kontrak •Untuk paket pekerjaan diatas Rp. 200jt (untuk Pelelangan) •Fungsi menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang jasa •Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi •Digunakan untuk menyertai surat penawaran •Nilainya 1%-3% dari HPS •Masa berlaku s.d. penandatanganan kontrak •Untuk paket pekerjaan diatas Rp. 200jt (untuk Pelelangan) •Fungsi menjamin data penawaran dan kesungguhan penyedia barang jasa •Jaminan Penawaran tidak diperlukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi

38 38 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pelaksanaan •Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani •Nilainya 5% dari Kontrak atau 5%xHPS jika kontrak dibawah 80% HPS •Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi •Untuk kontrak diatas 200 juta. kecuali untuk Jasa lainnya --- aset penyedia dikuasi Pengguna •Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan •Surat Jaminan Pelaksanaan harus diberikan setelah SPPBJ dan sebelum kontrak ditandatangani •Nilainya 5% dari Kontrak atau 5%xHPS jika kontrak dibawah 80% HPS •Masa berlaku s.d. tanggal serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi •Untuk kontrak diatas 200 juta. kecuali untuk Jasa lainnya --- aset penyedia dikuasi Pengguna •Untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan

39 39 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Pengembalian Jaminan Pelaksanaan  penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau  penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.  penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau  penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

40 40 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Uang Muka •JUM harus diberikan dalam meminta uang muka •Nilainya setinggi-tingginya dari Kontrak untuk usaha kecil 30% atau 20% non kecil dan jasa konsultansi •Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran •Diberikan bila dicantumkan di kontrak •JUM harus diberikan dalam meminta uang muka •Nilainya setinggi-tingginya dari Kontrak untuk usaha kecil 30% atau 20% non kecil dan jasa konsultansi •Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran •Diberikan bila dicantumkan di kontrak

41 41 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Pemeliharaan •Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk: a.Pekerjaan Konstruksi; b.Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. •Diberikan dalam meminta pembayaran 100%, karena ada pekerjaan pemeliharaan •Nilainya 5% dari kontrak •Jaminan pemeliharaan atau retensi •Masa berlaku s.d. 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai •Jaminan Pemeliharaan dibutuhkan untuk: a.Pekerjaan Konstruksi; b.Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. •Diberikan dalam meminta pembayaran 100%, karena ada pekerjaan pemeliharaan •Nilainya 5% dari kontrak •Jaminan pemeliharaan atau retensi •Masa berlaku s.d. 14 hari setelah masa pemeliharaan selesai

42 42 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Sanggah Banding •Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1/100 (satu perseratus) dari nilai total HPS

43 43 JAMINAN PENGADAAN DAN SERTIFIKAT GARANSI Jaminan Sanggah Banding Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi. Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.


Download ppt "PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DAN PERHITUNGAN HPS MUHTAR MAHMUD Staf Ahli Rektor UNS Solo Bidang Keuangan dan manajemen."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google