Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PENGADAAN BARANG / JASAPENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSIDENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI & USAHA KECILDALAM NEGERI & USAHA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PENGADAAN BARANG / JASAPENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSIDENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI & USAHA KECILDALAM NEGERI & USAHA."— Transcript presentasi:

1 PENGADAAN BARANG / JASAPENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSIDENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI & USAHA KECILDALAM NEGERI & USAHA KECILDAN DENGAN DANA PINJAMAN /DENGAN DANA PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERIHIBAH LUAR NEGERI LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2 TUJUAN PELATIHAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI PENDAYAGUNAAN USAHA KECIL PENGADAAN BARANG / JASA DENGAN DANA PINJAMAN / HIBAH LUAR NEGERI 2

3 SETELAH MODUL INI SELESAI DIAJARKAN DIHARAPKAN PESERTA MAMPU:  Memahami syarat dan kewajiban pengadaan dengan pendayagunaan produksi DN dan keikutsertaan usaha kecil  Memahami penggunaan tingkat komponen dalam negeri pengadaan barang / jasa dan preferensi harga  Memahami kegiatan dan kriteria pengadaan barang / jasa dengan dana pinjaman / hibah LN  Memahami naskah perjajian kerjasama & kredit ekspor  Memahami pelelangan internasional & keikutsertaan perusahaan asing 3

4 Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, K/L/D/I wajib : a)Memaksimalkan Penggunaan Barang / Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan Nasional dalam Pengadaan Barang / Jasa b)Memaksimalkan Penggunaan Penyedia Barang / Jasa Nasional c)Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil. 4

5 Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang / Jasa 5 a.Ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta b.Dalam proses evaluasi Pengadaan Barang / Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang / Jasa impor yang dijual di dalam negeri c.Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang / Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang / Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar d.Dalam mempersiapkan Pengadaan Barang / Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

6 6 Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal : Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri Spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan dan atau Produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan Penyedia Barang / Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang / Jasa yang di impor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

7 Menunjukkan besarnya tingkat penggunaan barang / jasa Perhitungan TKDN merujuk pada ketentuan Menteri Perindustrian 7 Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan indikator tingkat penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan indikator tingkat penggunaan produk dalam negeri dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa Mengacu pada daftar inventaris oleh Kementrian Perindustrian Wajib digunakan bila TKDN + BMP mencapai 40 % Hanya berlaku jika terdapat minimal 3 calon penyedia produk dalam negeri Hanya berlaku pada barang yang memenuhi spesifikasi teknis

8 Pengadaan yang dibiayai rupiah murni dengan nilai diatas 5 Milyar 8 Preferensi Harga merupakan perhitungan ulang nilai penawaran dengan mempertimbang kan TKDN Preferensi Harga merupakan perhitungan ulang nilai penawaran dengan mempertimbang kan TKDN Berlaku pada TKDN > 25% Pengadaan yang dibiayai Pinjaman Luar Negeri melalui Pelelangan Internasional Max 15 % untuk barang produksi dalam negeri Tidak mengubah harga penawaran, tetapi HEA dapat merubah urutan Max 7.5% untuk pekerjaan konstruksi

9 HEA= Harga Evaluasi Akhir KP= Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang / Jasa) HP = Harga Penawaran ( Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang & telah dievaluasi ) Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang HEA= Harga Evaluasi Akhir KP= Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang / Jasa) HP = Harga Penawaran ( Harga Penawaran yang memenuhi persyaratan lelang & telah dievaluasi ) Pada HEA yang sama, pemilik TKDN terbesar menjadi pemenang 9

10  Peserta dibagi contoh pengadaan dengan penggunaan produksi DN  Dalam contoh tersebut, TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi barang / Jasa Produksi Dalam Negeri diterbitkan Kementerian Perindustrian  Diskusikan dengan peserta di sebelahnya : Mencari dalam tabel Kementerian PerindustrianTuliskan jawaban pada tabel yg disediakan 10

11 11 Bernilai sampai dengan Rp 2.5 M Peruntukan bagi Usaha Kecil Kompetensi teknisnya masih dapat dipenuhi usaha kecil PA/KPA membuat rencana pengadaan sebanyak mungkin paket pekerjaan untuk usaha kecil PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi usaha kecil Upaya perluasan kesempatan bagi Usaha Kecil

12 Perencanaan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan / potensi nasional. Kriteria evaluasi mencantumkan peran serta Penyedia Nasional dan Preferensi Harga Dalam kontrak dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri Memaksimalkan Produksi dalam negeri dalam hal : Studi Kelayakan dan rancang bangun proyek Penyiapan Dokumen Pengadaan / KAK Penyusunan HPS Perencanaan memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan / potensi nasional. Kriteria evaluasi mencantumkan peran serta Penyedia Nasional dan Preferensi Harga Dalam kontrak dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri Memaksimalkan Produksi dalam negeri dalam hal : Studi Kelayakan dan rancang bangun proyek Penyiapan Dokumen Pengadaan / KAK Penyusunan HPS Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri 12 Ketentuan Umum

13  PPK wajib memahami : a.Naskah Perjanjian Pinjaman / Hibah Luar Negeri ( NPPLN / NPHLN ) b.Ketentuan Pengadaan setelah NPPLN / NPHLN disepakati  Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor / Kredit Swasta Asing : 1.Dilakukan melalui Pelelangan / Seleksi Internasional, dan harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN 2.Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma Internasional. 3.Evaluasi Penawaran dengan metode perhitungan biaya efektif  PPK wajib memahami : a.Naskah Perjanjian Pinjaman / Hibah Luar Negeri ( NPPLN / NPHLN ) b.Ketentuan Pengadaan setelah NPPLN / NPHLN disepakati  Pengadaan yang dibiayai Lembaga Penjamin Kredit Ekspor / Kredit Swasta Asing : 1.Dilakukan melalui Pelelangan / Seleksi Internasional, dan harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam DRPPHLN 2.Dokumen Penawaran sesuai ketentuan dan norma Internasional. 3.Evaluasi Penawaran dengan metode perhitungan biaya efektif Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri 13 Ketentuan Umum

14 14 Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri Ketentuan Pelelangan Internasional Memberi kesempatan seluas-luasnya kepada penyedia nasional Proses pemilihan dilangsungkan di dalam negeri Dokumen pengadaan berbahasa indonesia dan berbahasa Inggris Dokumen berbahasa Indonesia menjadi acuan jika terdapat perbedaan tafsir

15  Adanya kerja sama antara Penyedia Barang / Jasa asing dengan industri dalam negeri  Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan  Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.  Adanya kerja sama antara Penyedia Barang / Jasa asing dengan industri dalam negeri  Adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan  Ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia. Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri 15 Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan Internasional

16 16 Pengadaan Barang / Jasa dengan Dana Pinjaman / Hibah Luar Negeri Keikutsertaan Perusahaan Asing Bernilai di atas 100 Milyar untuk pekerjaan konstruksi Bernilai di atas 100 Milyar untuk pekerjaan konstruksi Perusahaan asing harus bekerja sama dengan perusahaan nasional Bernilai di atas 20 Milyar untuk pengadaan barang / jasa lainnya Bernilai di atas 10 Milyar untuk jasa konsultansi

17 TES ? …….. 17

18 18 ( APABILA DIPERLUKAN ) ( APABILA DIPERLUKAN )

19 19 BarangPeserta Lelang TKDN (%) BMP (%) TKDN + BMP (%) Produksi DN A350 Produksi DN B Produksi DN C Produksi DN D10 20 ImporE000 F000 CONTOH : TKDN + BMP ≥ 40% KEMENTERIANPERINDUSTRIAN Barang impor tak bisa ikut lelang

20 20 CONTOH : TKDN + BMP < 40% KEMENTERIANPERINDUSTRIAN Barang Impor masih bisa ikut lelang BarangPeserta Lelang TKDN (%) BMP (%) TKDN+ BMP (%) Produksi DN A350 Produksi DN B30535 Produksi DN C Produksi DN D10 20 ImporE000 F000

21 TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI ( TKDN ) BARANG 21 Mesin Proses Tenaga Kerja Overhead Lain-lain Bahan Baku/Komp Barang Jadi Proses Produksi Hasil Produksi D NL N AsingLokal DALAM NEGERI LUAR NEGERI PASAR Biaya Brg Jadi – Biaya Komp. LN TKDN = X 100% Biaya Brg Jadi TKDN > 25 %Dapat Preferensi Harga

22 22 TINGKATAN KOMPONEN DALAM NEGERI ( TKDN ) JASA PROYEK Perusahaan Jasa  Management Proyek  Tenaga Kerja  Alat Kerja/Fas Kerja  Konstruksi/Fabrikasi  Jasa Lainnya  Management Proyek  Tenaga Kerja  Alat Kerja/Fas Kerja  Konstruksi/Fabrikasi  Jasa Lainnya  Biaya Pemasaran  Biaya Adm  Keuntungan  Pajak PROYEK SELESAI PROYEK SELESAI TKDN > 25 %Dapat Preferensi Harga Biaya Total Jasa – Biaya Jasa LN TKDN = X 100 % Biaya Total Jasa TKDN Gabungan = TKDN Barang + TKDN Jasa

23 23 KEMENTERIANPERINDUSTRIAN Nilai Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi melalui kemitraan. Nilai sertifikasi OHSAS / ISO Nilai Pemberdayaan Lingkungan Nilai Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual Nilai Pemberdayaan Usaha Kecil termasuk Koperasi melalui kemitraan. Nilai sertifikasi OHSAS / ISO Nilai Pemberdayaan Lingkungan Nilai Penyediaan Fasilitas Pelayanan Purna Jual 30% dari 15% = 4,5 % 20% dari 15% = 3,0 % 30% dari 15% = 4,5 % 20% dari 15% = 3,0 % 30% dari 15% = 4,5 % 20% dari 15% = 3,0 % 30% dari 15% = 4,5 % 20% dari 15% = 3,0 %

24 Terima Kasih LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Download ppt "PENGADAAN BARANG / JASAPENGADAAN BARANG / JASA DENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSIDENGAN PENDAYAGUNAAN PRODUKSI DALAM NEGERI & USAHA KECILDALAM NEGERI & USAHA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google