Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SOSIALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA RISBIN IPTEKDOK BADAN LITBANG KESEHATAN TA 2011 30 Juli 2010.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SOSIALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA RISBIN IPTEKDOK BADAN LITBANG KESEHATAN TA 2011 30 Juli 2010."— Transcript presentasi:

1 SOSIALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA RISBIN IPTEKDOK BADAN LITBANG KESEHATAN TA Juli 2010

2 Pengadaan Barang dan Jasa 1.Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa 2.Pembentukan Panitia/Pejabat PBJ yang bersertifikat (sd. 50 jt cukup 1 orang Pejabat ; sd. 500jt cukup Panitia 3 orang; diatas 500jt Panitia min.5 orang) 3.Pengumuman pelelangan 4.Penyusunan HPS 5.Pembuatan dokumen pelelangan (persyaratan peserta, spek teknis, jadwal pelaksanaan, sistem evaluasi, dll) 6.Kontrak dan SPK (klausul jelas dan terukur) 7.Penerimaan Barang/Jasa oleh Panitia Penerima BJ 8.Pengadaan B/J melalui LPSE (Permenkes RI No. 462/Menkes/Per/IV/2010 tgl. 7 April 2010) 1.Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa 2.Pembentukan Panitia/Pejabat PBJ yang bersertifikat (sd. 50 jt cukup 1 orang Pejabat ; sd. 500jt cukup Panitia 3 orang; diatas 500jt Panitia min.5 orang) 3.Pengumuman pelelangan 4.Penyusunan HPS 5.Pembuatan dokumen pelelangan (persyaratan peserta, spek teknis, jadwal pelaksanaan, sistem evaluasi, dll) 6.Kontrak dan SPK (klausul jelas dan terukur) 7.Penerimaan Barang/Jasa oleh Panitia Penerima BJ 8.Pengadaan B/J melalui LPSE (Permenkes RI No. 462/Menkes/Per/IV/2010 tgl. 7 April 2010)

3 Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa Ketentuan pemaketan pengadaan barang/jasa :  memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil termasuk koperasi kecil,  larangan memecah paket pengadaan barang/jasa untuk menghindari pelelangan  larangan menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya terdesentralisasi atau dilakukan usaha kecil, serta  larangan menentukan kriteria dan persyaratan bagi penyedia barang/jasa yang diskriminatif  Pemaketan bisa berdasarkan jenis belanja barang/jasa; lokasi pengiriman barang, atau waktu pelaksanaan (bukan utk menghindari lelang tp utk efisiensi) Ketentuan pemaketan pengadaan barang/jasa :  memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan usaha kecil termasuk koperasi kecil,  larangan memecah paket pengadaan barang/jasa untuk menghindari pelelangan  larangan menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang menurut sifat pekerjaan dan efisiensinya seharusnya terdesentralisasi atau dilakukan usaha kecil, serta  larangan menentukan kriteria dan persyaratan bagi penyedia barang/jasa yang diskriminatif  Pemaketan bisa berdasarkan jenis belanja barang/jasa; lokasi pengiriman barang, atau waktu pelaksanaan (bukan utk menghindari lelang tp utk efisiensi)

4 9/2/20144 Pembentukan Panitia/Pejabat Pengadaan Tidak boleh diangkat menjadi panitia/pejabat pengadaan, orang yang berpotensi terjadinya conflict of interest yaitu : pengguna barang/jasa, bendaharawan, keluarga sendiri dan aparat pemeriksa, serta tidak bersertifikat keahlian pengadaan Anggota panitia/pejabat pengadaan :  pegawai negeri  Dapat diangkat dari unit kerja/instansi/departemen/lembaga lain Masa kerja panitia/pejabat pengadaan :  Dimulai persiapan sampai dengan dokumen kontrak siap ditandatangani (secara formal) bahkan sampai dengan pelaksanaan audit oleh unit pemeriksa internal/eksternal (informal) Anggota panitia/pejabat pengadaan :  pegawai negeri  Dapat diangkat dari unit kerja/instansi/departemen/lembaga lain Masa kerja panitia/pejabat pengadaan :  Dimulai persiapan sampai dengan dokumen kontrak siap ditandatangani (secara formal) bahkan sampai dengan pelaksanaan audit oleh unit pemeriksa internal/eksternal (informal)

5 Tugas Panitia/Pejabat Pengadaan  Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan  Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  Menyiapkan dokumen pengadaan  Mengumumkan pengadaan barang/jasa  Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa  Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk  Mengusulkan calon pemenang  Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan  Menandatangani pakta integritas  Memberikan penjelasan lelang (Aanwijzing)  Melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa, apabila ada data atau hal-hal yang dirasakan kurang jelas atau meragukan  Melakukan negosiasi untuk pengadaan B/JP/JL dengan metoda pemilihan langsung dan penunjukkan langsung, maupun pengadaan jasa konsultansi  Mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun.  Menyusun jadual dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan  Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)  Menyiapkan dokumen pengadaan  Mengumumkan pengadaan barang/jasa  Melakukan penilaian kualifikasi penyedia barang/jasa  Melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk  Mengusulkan calon pemenang  Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan  Menandatangani pakta integritas  Memberikan penjelasan lelang (Aanwijzing)  Melakukan klarifikasi kepada penyedia barang/jasa, apabila ada data atau hal-hal yang dirasakan kurang jelas atau meragukan  Melakukan negosiasi untuk pengadaan B/JP/JL dengan metoda pemilihan langsung dan penunjukkan langsung, maupun pengadaan jasa konsultansi  Mencari informasi dalam rangka meyakini atau memastikan suatu badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam instansi pemerintah manapun.

6 MEDIA DAN JANGKAUAN PENGUMUMAN

7 9/2/2014 METODA PENGADAAN BARANG/JASA PEMBORONGAN/JASA LAINNYA Pelelangan Umum 1.Diumumkan secara luas. 2.Untuk menciptakan persaingan sehat. 3.Semua pengadaan prinsipnya harus dilelang 1.Diumumkan secara luas. 2.Untuk menciptakan persaingan sehat. 3.Semua pengadaan prinsipnya harus dilelang Pelelangan Terbatas 1.Lelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2.Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. 1.Lelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2.Diumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan. Pemilihan Langsung 1.Lelang sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran. 2.Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat. 3.Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing 1.Lelang sulit dilaksanakan/Tidak akan mencapai sasaran. 2.Membandingkan penawaran dari beberapa penyedia yg memenuhi syarat. 3.Dilakukan negosiasi teknis dan harga secara bersaing Penunjukan Langsung 1.Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa. 2.Dilakukan negosiasi teknis dan harga. 1.Tunjuk langsung ke 1 penyedia barang/jasa. 2.Dilakukan negosiasi teknis dan harga. Kriteria Pelelangan Terbatas : Pekerjaan dengan nilai < 100 juta rupiah 1. Keadaan Tertentu : 1.Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2.Pekerjaan Kompleks 1.Penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatas. 2.Pekerjaan Kompleks Kriteria Pemilihan Langsung : Kriteria Penujukan Langsung: a.Darurat yang tidak bisa ditunda. b.Pekerjaan rahasia seijin Presiden. c.Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah. a.Darurat yang tidak bisa ditunda. b.Pekerjaan rahasia seijin Presiden. c.Pekerjaan dengan nilai < 50 juta rupiah. 2.Keadaan Khusus :. a.Tarif resmi pemerintah. b.Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten). c.Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu. d.Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil. a.Tarif resmi pemerintah. b.Pekerjaan spesifik (penyedia tunggal, pabrikan, dan pemegang hak paten). c.Pekerjaan kompleks yg penyedia yg mampu mengerjakan hanya satu. d.Merupakan hasil produksi usaha kecil yg mempunyai pasar dan harga yg stabil.

8 HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) 1.Setiap pengadaan harus dibuat HPS 2.HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan, disusun oleh panitia/pejabat pengadaan, disahkan pengguna barang/jasa (PPK) 3.Nilai total HPS tidak bersifat rahasia (diumumkan pada saat acara penjelasan dokumen pengadaan) sebagai upaya transparansi dan menjadi bahan pertimbangan penyedia dalam memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh 4.Rincian HPS rahasia, sebagai alat negosiasi dan untuk mencegah keseragaman dalam metoda pelaksanaan pekerjaan 5.HPS sudah memperhitungkan PPN, overhead & profit, tetapi tidak boleh memperhitungkan PPh, biaya lain-lain, biaya tidak terduga. 1.Setiap pengadaan harus dibuat HPS 2.HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan, disusun oleh panitia/pejabat pengadaan, disahkan pengguna barang/jasa (PPK) 3.Nilai total HPS tidak bersifat rahasia (diumumkan pada saat acara penjelasan dokumen pengadaan) sebagai upaya transparansi dan menjadi bahan pertimbangan penyedia dalam memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh 4.Rincian HPS rahasia, sebagai alat negosiasi dan untuk mencegah keseragaman dalam metoda pelaksanaan pekerjaan 5.HPS sudah memperhitungkan PPN, overhead & profit, tetapi tidak boleh memperhitungkan PPh, biaya lain-lain, biaya tidak terduga.

9 ALUR PELELANGAN UMUM-PASCA KUALIFIKASI PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PENDAFTARAN DCP: > 3 PENGAMBILAN DOK. LELANG PENJELASAN DOK. LELANG PENYUSUNAN BAP / ADDM 1 = PL 2=PEMILIHN LANGSUNG TIDAK UTK KEDUA KALI PENGUMUMAN KEDUA PEMASUKAN & PENAWARAN > 3 PESERTA PEMBUKAAN PENAWARAN > 3 PESERTA EVALUASI: ADM, TEKNIS, HARGA & KUALIFIKASI

10 TIDAK= GUGUR PELELANGAN GAGAL EV. KUA- LIFIKASI USULAN CALON PEMENANG 1< 3 EV: ADM, TEKNIS, HARGA & KUALIFIKASI EV. ADM: MEMENUHI SYARAT EV. TEKNIS: MEMENUHI SYARAT 1 <3 PERSETUJUAN PENGGUNA SRT PENETAPAN PENYEDIA B/J (SPPBJ) KOREKSI ARITMATIK TIDAK SETUJU SEMUA DIATAS PAGU TIDAK TIDAK BERSEDIA Lanjutan TIDAK= GUGUR

11 PELELANGAN GAGAL SANGGAHAN? TIDAK BERSEDIA SRT PENETAPAN PENYEDIA B/J (SPPBJ) PENGUMUMAN PEMENANG SRT PENUNJUKAN PENYEDIA B/J (SP- PBJ) TINDAK LANJUT SANGGAHAN SANGGAHAN BANDING KONTRAK SPMK ADD KONTRAK? Lanjutan

12 NoUraian Kegiatan Hari Kerja Ke- Keterangan Pengumuman lelang 1 hari surat kabar dan min 7 hari utk di internet 2Pendaftaran dan pengambilan dokumen 1 hari setelah pengumuman s/d 1 hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen 3Penjelasan (Aanwijzing) paling cepat 4 hr sejak tanggal pengumuman 4Pemasukan penawaran batas akhir pemasukan, min 2 hari setelah penjelasan 5Pembukaan dokumen penawaran hari terakhir pemasukkan dok. Penawaran 6Evaluasi dokumen penawaran maks 7 hari setelah pembukaan penawaran 7Penilaiaan dan pembuktian kualifikasi tidak diatur 8Usulan calon pemenang Paling lambat 7 hari setelah pembukaan penawaran harga 9Penetapan pemenang tidak diatur 10Pengumuman pemenang maks 2 hr setelah surat penetapan 11Masa sanggah maks 5 hr sejak pengumuman 12Penunjukan pemenang (SPPBJ) paling lambat 6 hr sejak pengumuman 13Penandatanganan kontrak paling lambat 14 hr sejak SPPBJ Pelelangan Umum Pascakualifikasi (di atas 100 juta)

13 1.Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya selama 3 (tiga hari kerja di papan pengumuman dan internet; 2.Pengambilan dokumen prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 3.Pemasukan dokumen prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 4.Evaluasi dokumen prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 5.Penetapan hasil prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 6.Pemberitahuan hasil prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 7.Masa sanggah hasil prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 8.Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung (tidak di atur alokasi waktu); 9.Penjelasan (tidak di atur alokasi waktu); 10.Pemasukan penawaran (tidak di atur alokasi waktu); 11.Pembukaan penawaran (tidak di atur alokasi waktu); 12.Evaluasi penawaran (tidak di atur alokasi waktu); 13.Penetapan pemenang (tidak di atur alokasi waktu); 14.Pemberitahuan penetapan pemenang (tidak di atur alokasi waktu); 1.Penayangan pengumuman prakualifikasi sekurang-kurangnya selama 3 (tiga hari kerja di papan pengumuman dan internet; 2.Pengambilan dokumen prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 3.Pemasukan dokumen prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 4.Evaluasi dokumen prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 5.Penetapan hasil prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 6.Pemberitahuan hasil prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 7.Masa sanggah hasil prakualifikasi (tidak di atur alokasi waktu); 8.Undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung (tidak di atur alokasi waktu); 9.Penjelasan (tidak di atur alokasi waktu); 10.Pemasukan penawaran (tidak di atur alokasi waktu); 11.Pembukaan penawaran (tidak di atur alokasi waktu); 12.Evaluasi penawaran (tidak di atur alokasi waktu); 13.Penetapan pemenang (tidak di atur alokasi waktu); 14.Pemberitahuan penetapan pemenang (tidak di atur alokasi waktu); Pemilihan Langsung (s.d 100 juta)

14 15.Masa sanggah (tidak di atur alokasi waktu); 16.Penunjukan pemenang (tidak di atur alokasi waktu); 17.Penandatanganan kontrak (tidak di atur alokasi waktu) PENUNJUKAN LANGSUNG (s.d 50 juta) 1.Dipilih satu penyedia barang yang sudah dilakukan kualifikasi 2.Penyedia barang yang ditunjuk harus berminat dan ber-iktikad baik, mempunyai ijin usaha yang sesuai, berdomisili jelas, taat pajak, tidak sedang dalam kasus hukum, tidak didaftarhitamkan, dan tidak terlibat KKN. 3.Dbuatkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) secara rinci 4.Penawaran Harga yang disampaikan calon penyedia barang dievaluasi dan dilakukan negosiasi teknis harga 5.Dibuatkan SPK secara rinci dan jelas, termasuk cara pembayaran, lokasi pengiriman barang dan jangka waktu pelaksanaannya 15.Masa sanggah (tidak di atur alokasi waktu); 16.Penunjukan pemenang (tidak di atur alokasi waktu); 17.Penandatanganan kontrak (tidak di atur alokasi waktu) PENUNJUKAN LANGSUNG (s.d 50 juta) 1.Dipilih satu penyedia barang yang sudah dilakukan kualifikasi 2.Penyedia barang yang ditunjuk harus berminat dan ber-iktikad baik, mempunyai ijin usaha yang sesuai, berdomisili jelas, taat pajak, tidak sedang dalam kasus hukum, tidak didaftarhitamkan, dan tidak terlibat KKN. 3.Dbuatkan Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH) secara rinci 4.Penawaran Harga yang disampaikan calon penyedia barang dievaluasi dan dilakukan negosiasi teknis harga 5.Dibuatkan SPK secara rinci dan jelas, termasuk cara pembayaran, lokasi pengiriman barang dan jangka waktu pelaksanaannya Lanjutan… Pemilihan Langsung

15 DOKUMEN PELELANGAN : Dokumen Pelelangan (RKS) Dokumen Kualifikasi (Lampiran II Keppres 80/2003) Yang perlu diiperhatikan dalam menyusun dokumen pelelangan :  Persyaratan yang bersifat administratif tidak boleh ditambahkan kecuali yang tertuang dalam Keppres 80/2003 (Psl 14 ayat [6])  Persyaratan teknis dibuat seminimal mungkin (Psl. 14 ayat [7]) untuk memaksimalkan persaingan usaha  Spesifikasi teknis barang atau bahan yang dipersyaratkan tidak mengarah pada merk atau produk tertentu, kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;  Hal-hal yang menggugurkan pada evaluasi administrasi, teknis, dan harga dijelaskan secara rinci  Apabila menggunakan evaluasi dengan sistem nilai (merit point) maka dijelaskan unsur-unsur yang dinilai, pembobotan, kriteria, dan rumusan Dokumen Pelelangan (RKS) Dokumen Kualifikasi (Lampiran II Keppres 80/2003) Yang perlu diiperhatikan dalam menyusun dokumen pelelangan :  Persyaratan yang bersifat administratif tidak boleh ditambahkan kecuali yang tertuang dalam Keppres 80/2003 (Psl 14 ayat [6])  Persyaratan teknis dibuat seminimal mungkin (Psl. 14 ayat [7]) untuk memaksimalkan persaingan usaha  Spesifikasi teknis barang atau bahan yang dipersyaratkan tidak mengarah pada merk atau produk tertentu, kecuali untuk suku cadang/komponen produk tertentu;  Hal-hal yang menggugurkan pada evaluasi administrasi, teknis, dan harga dijelaskan secara rinci  Apabila menggunakan evaluasi dengan sistem nilai (merit point) maka dijelaskan unsur-unsur yang dinilai, pembobotan, kriteria, dan rumusan

16 Penerimaan Barang 1.Barang diterima oleh Panitia Penerima Barang setempat (dibuatkan SK Panitia Penerima Barang/Jasa, tidak dipersyaratkan bersertifikat keahlian pengadaan) 2.Jumlah, jenis, spek dan tanggal penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan kontrak/SPK 3.Apabila ada perbedaaan spesifikasi barang dengan kontrak/SPK, barang tidak boleh diterima 4.Apabila ada keterlambatan pengiriman/penyelesaian pekerjaan, mekanisme denda 1/1000 perhari dari nilai kontrak diberlakukan. 5.Dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang 6.Penyedia barang dibayar setelah pekerjaan selesai 100% 1.Barang diterima oleh Panitia Penerima Barang setempat (dibuatkan SK Panitia Penerima Barang/Jasa, tidak dipersyaratkan bersertifikat keahlian pengadaan) 2.Jumlah, jenis, spek dan tanggal penyelesaian pekerjaan disesuaikan dengan kontrak/SPK 3.Apabila ada perbedaaan spesifikasi barang dengan kontrak/SPK, barang tidak boleh diterima 4.Apabila ada keterlambatan pengiriman/penyelesaian pekerjaan, mekanisme denda 1/1000 perhari dari nilai kontrak diberlakukan. 5.Dibuatkan Berita Acara Penerimaan Barang 6.Penyedia barang dibayar setelah pekerjaan selesai 100%

17 LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) Permenkes RI no. 462/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 7 April 2010 ttg PBJ secara elektronik di lingkungan Kemenkes Pelelangan umum (nilai ≥ 100 jt rp)  PPK, Panitia PBJ, dan Penyedia B/J berinteraksi dan berproses dalam pengadaan BJ melalui internet (web based) Tahapan LPSE : PPK dan Panitia PBJ mendapatkan user ID dan password dari admin agency yang telah di SK kan oleh Menkes. Peserta (Penyedia BJ) mendaftar ke LPSE Kemenkes untuk diverifikasi dan mendapatkan user ID dan password. Proses pengadaaan dilakukan melalui website : dimana pengumuman pelelangan dilakukan juga di media massa. Untuk pengadaan di daerah, tetap dianjurkan melalui LPSE setempat. Permenkes RI no. 462/Menkes/Per/IV/2010 tanggal 7 April 2010 ttg PBJ secara elektronik di lingkungan Kemenkes Pelelangan umum (nilai ≥ 100 jt rp)  PPK, Panitia PBJ, dan Penyedia B/J berinteraksi dan berproses dalam pengadaan BJ melalui internet (web based) Tahapan LPSE : PPK dan Panitia PBJ mendapatkan user ID dan password dari admin agency yang telah di SK kan oleh Menkes. Peserta (Penyedia BJ) mendaftar ke LPSE Kemenkes untuk diverifikasi dan mendapatkan user ID dan password. Proses pengadaaan dilakukan melalui website : dimana pengumuman pelelangan dilakukan juga di media massa. Untuk pengadaan di daerah, tetap dianjurkan melalui LPSE setempat.

18 TERIMA KASIH


Download ppt "SOSIALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA RISBIN IPTEKDOK BADAN LITBANG KESEHATAN TA 2011 30 Juli 2010."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google