Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Tahun Anggaran 2012 Ditjen Bina Gizi dan KIA Surabaya, 15-18 Juli 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Tahun Anggaran 2012 Ditjen Bina Gizi dan KIA Surabaya, 15-18 Juli 2012."— Transcript presentasi:

1 Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Tahun Anggaran 2012 Ditjen Bina Gizi dan KIA Surabaya, Juli 2012

2 Outline II. Hasil Evaluasi RPJMN III. RKP 2013 V. Penganggaran 2013 I. Pendahuluan IV. Program Strategis

3 PRIORITAS NASIONAL 3 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013 MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1)Daya Saing (2)Daya Tahan Ekonomi (resilience) (3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat (4)Stabilitas Sosial dan Politik

4 ISU STRATEGIS NASIONAL 4 Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of Doing Bussiness) Percepatan pembangunan infrastruktur : Domestic Connectivity Meningkatnya pembangunan industri di berbagai Koridor Ekonomi Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda PENINGKATAN DAYA SAING Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI Peningkatan pembangunan sumber daya manusia Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4 PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA Persiapan pemilu 2014 Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi Percepatan pembangunan Minimum Essential Force PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL “Pelaksanaan isu strategis bukan hanya pada Kementerian/Lembaga namun harus terpadu dengan Pemerintah Daerah”

5 PRIORITAS NASIONAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB) Stabilitas makro ekonomi Prioritas 5: Ketahanan Pangan Prioritas 6: Infrastruktur Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha Prioritas 8: Energi Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi Prioritas lainnya: Bidang Perekonomian PRO POOR DAN PRO JOB Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; Percepatan: Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Percepatan Pembangunan NTT Prioritas Lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat PRO ENVIRONMENT Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana PRO ENVIRONMENT Prioritas 9: Lingkungan hidup dan bencana MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB) PRO RAKYAT (PRO-POOR DAN PRO-JOB) PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Prioritas 2: Pendidikan; Prioritas 3: Kesehatan; Prioritas lainnya: Bidang Polhukam PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Prioritas 2: Pendidikan; Prioritas 3: Kesehatan; Prioritas lainnya: Bidang Polhukam KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

6 Pembangunan Kesehatan  Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs.  Fokus kebijakan pembangunan kesehatan terutama pada  penanggulangan masalah gizi,  penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak,  pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,  pengembangan sumber daya manusia kesehatan,  peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan,  pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, dan  peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

7 Kerangka Pikir Prioritas Pembangunan Kesehatan dalam Perencanaan Pembangunan DIDUKUNG OLEH: PEMBANGUNAN EKONOMI PEMBANGUNAN HUKUMDAN HAM PEMBANGUNAN SDA - LH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGEMBANGAN IPTEK DLL Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI, NRR) serta Jati Diri dan Karakter Bangsa 1.Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care 2.Perbaikan status gizi masyarakat 3.Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular,diikuti penyehatan lingkungan 4.Pengembangan sumber daya manusia kesehatan 5.Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan 6.Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan 7.Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 8.Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkat an Umur Harapan Hidup FOKUS PRIORITAS PRIORITAS BIDANG DAMPAK SASARAN 7

8 KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN SASARAN Indikator OUTCOME UPAYA INPUT GOAL Pembiayaan Jaminan Kesehatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan UHHAKIAKBGIZI Pemberdayaan Masyarakat & Promosi Kes. Pembinaan Upaya Kesehatan SDM/ Tenakes Sarana Kesehatan Sediaan farmasi & Alkes Litbang Kesehatan Biaya - Hukum - Data & Sist. Informasi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Manajemen Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan SDM Kesehatan SDM Kesehatan Pember- dayaan Masy. Pember- dayaan Masy. Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan Angka Kesakitan Angka Kematian FOKUS PRIORITAS Ketersediaan & Mutu Obat Ketersediaan & Mutu Obat Manajemen Kesehatan Manajemen Kesehatan Pengendalian Penyakit & Penyehatan Lingkungan Gizi dan KIA Gizi dan KIA 8

9 II.EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMN : KESEHATAN

10 10 Status Kesehatan (RPJMN ) Indikator Status Kesehatan Masyarakat Status Awal Pencapaian Target Target 2014 Umur harapan hidup (tahun) 66,270,972,0 Angka kematian ibu (per 100 ribu kelahiran hidup) *) 118 Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 3534 *) 24 Prevalensi kekurangan gizi (persen) 28,017,917,9<15,0 Prevalensi anak balita yang pendek (stunting) **) 36,835,6<32,0 Sumber data: Proyeksi BPS, 2010 dan Riskesdas, 2010 *) Data tahun 2007 (SDKI) **) Stunting (anak balita yang pendek) diukur dengan perbandingan antara tinggi badan berdasarkan umur. Status kesehatan masyarakat terus membaik.

11 Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi terus meningkat ditandai Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi terus meningkat ditandai antara lain dengan: Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 82,2% (2010) Cakupan kunjungan ibu hamil: K1: 95,26% dan K4: 85,56% (2010) Cakupan imunisasi dasar lengkap: menjadi 53,8% (2010) Pemberian Vit A dan Fe : 69,8% dan 92,2% (2010) Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi terus meningkat ditandai Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi terus meningkat ditandai antara lain dengan: Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 82,2% (2010) Cakupan kunjungan ibu hamil: K1: 95,26% dan K4: 85,56% (2010) Cakupan imunisasi dasar lengkap: menjadi 53,8% (2010) Pemberian Vit A dan Fe : 69,8% dan 92,2% (2010) Input Utama Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Preventif & Promotif Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk seluruh Puskesmas Pemenuhan Tenaga Kesehatan Strategis (Dr, Drg, Perawat dan Bidan) terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Perbaikan Akses dan Kualitas Pelayanan Imunisasi, termasuk penyediaan vaksin Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas UKBM melalui Posyandu, Poskesdes Penyediaan suplemen gizi Kuratif dan Rehabilitatif Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Jaminan Pertolongan Persalinan (Jampersal) Peningkatan Puskesmas mampu PONED dan Rumah Sakit mampu PONEK Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan Input Utama Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Preventif & Promotif Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk seluruh Puskesmas Pemenuhan Tenaga Kesehatan Strategis (Dr, Drg, Perawat dan Bidan) terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) Perbaikan Akses dan Kualitas Pelayanan Imunisasi, termasuk penyediaan vaksin Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penguatan Kapasitas UKBM melalui Posyandu, Poskesdes Penyediaan suplemen gizi Kuratif dan Rehabilitatif Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Jaminan Pertolongan Persalinan (Jampersal) Peningkatan Puskesmas mampu PONED dan Rumah Sakit mampu PONEK Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan UKBM: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; PONED: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar, PONEK: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif Sumber : Riskesdas 2007, Riskesdas 2010 Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia bulan tahun 2007 dan 2010 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih ( ) Sumber : Susenas ( ), *Riskesdas (2010) Status Capaian Pembangunan Kesehatan

12 Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Sumber: Riskesdas, 2010 Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Status capaian : on track Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Malut Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota

13 Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Cakupan Pelayanan Antenatal (K4) Cakupan pelayanan antenatal (kunjungan kehamilan ke empat (K4)) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Status capaian : on track Capaian tertinggi : Sulut Capaian terendah : Papua Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan…

14 Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap *) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Ket: *) Data capaian untuk bayi usia bulan Imunisasi Dasar Lengkap Sumber: Riskesdas, 2010 Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Papua Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota

15 Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu Sumber: Profil Kesehatan, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu Sumber: Riskesdas, 2010 Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DIY Capaian terendah : Gorontalo Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota

16 Angka penemuan kasus Malaria per penduduk (Annual Parasite Index/API) Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Malaria (Annual Parasite Index/API) Sumber: Riskesdas, 2010 Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Status capaian : on track Capaian tertinggi : Papua Barat Capaian terendah : DKI Jakarta Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota

17 Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Sumber: Kemkes, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Akses Sanitasi Layak Sumber: Susenas, 2010 Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan… Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target) Capaian tertinggi : DKI Jakarta Capaian terendah : Papua Tantangan Utama : –Masih terjadi disparitas antarprovinsi –Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota

18 Indonesia : RS Jumlah Rumah Sakit Per Provinsi, 2010 Rasio Tempat Tidur RS Per Penduduk Per Provinsi, 2010 Sumber: Profil Kesehatan, 2010 II.b. Status Ketersediaan Fasilitas Layanan Kesehatan Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Status : Rasio TT RS per Penduduk telah tercapai, namun masih banyak Provinsi yang berada di bawah rasio rata-rata nasional. 18 Rasio Nasional 68,8 : orang Standar Rasio : 1: orang atau 67: orang

19 Jumlah Puskesmas Per Provinsi, 2010 Indonesia : Puskesmas Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Rasio TinggiRasio SedangRasio Rendah Peta Rasio Puskesmas per penduduk Lanjutan Status Ketersediaan Fasilitas Kesehatan…

20 Persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Sumber: Kemkes, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011 Ket. *) Capaian s.d Triwulan III TA 2011 *) Jumlah Puskesmas Mampu PONED Per Provinsi, 2010 Indonesia : Puskesmas Sumber: Profil Kesehatan, 2010 Lanjutan Status Ketersediaan Fasilitas Kesehatan… Standar : minimal terdapat 4 Puskesmas PONED utk Kab/Kota Ideal : 500 kab/kota x 4 = Puskesmas PONED Jumlah Puskesmas PONED masih dibawah kebutuhan ideal

21 Peta Ketersediaan SDM Kesehatan di Puskesmas Dokter Umum Sumber: Badan PPSDM Kemenkes, Data s.d Desember % blm terisi 5-20% blm terisi 20-30% blm terisi >30 % blm terisi Perawat Bidan Status Ketersediaan Tenaga Kesehatan

22 Jenis TenagaJumlah (orang) Tenaga kesehatan Status PTT aktif di DTPK Dokter spesialis dan spesialis gigi86 Dokter Umum3.020 Dokter gigi904 Bidan Tenaga Kesehatan Telah Direkrut dan Ditempatkan di DTPK Dokter PTT699 Dokter gigi PTT189 Bidan PTT142 Tenaga kesehatan penugasan khusus293 Sumber : Kemkes, 2010 Ketersediaan Tenaga Kesehatan PTT dan Penugasan Khusus di DTPK, 2010 KETERSEDIAAN SDM KESEHATAN DI DTPK Ketersediaan tenaga kesehatan terus ditingkatkan melalui penempatan tenaga kesehatan, program pegawai tidak tetap (PTT), dan penugasan khusus terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK). 22

23 III. RKP 2013 (PERPRES NO.54 TAHUN 2012)

24 TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013 Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1)Daya Saing (2)Daya Tahan Ekonomi (resilience) (3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat (4)Stabilitas Sosial dan Politik MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

25 Penguatan RKP Evaluasi Gap Pencapaian Sasaran/Target RPJMN , Prioritas Nasional, dan Arahan Presiden 2.Penetapan Isu Strategis, Input dan Keluaran yang terukur 3.Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah (Contoh:RAD MDGs dan RAD PG) 4.Sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah dalam Musrenbangnas  Mengakomodasi isu strategis daerah  Mengakomodasi hasil Raker K/L dengan Daerah  Identifikasi lokus untuk kegitan prioritas nasional  Penyiapan Profil Provinsi  Sinkronisasi Renja K/L dan UPPD 5.Penajaman Kualitas belanja K/L  Proporsi Belanja Modal, belanja Barang, Belanja Sosial, Belanja Pegawai 6.Pengalihan Dekon dan TP ke DAK sesuai kewenangan (PP 38/2007) 7.Penajaman Proses Trilateral Meeting

26 ISU STRATEGIS 1.Akses kesehatan dan gizi 2.Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 3.Pendayagunaan tenaga kesehatan 4.Jaminan pembiayaan kesehatan 5.Obat dan makanan 6.Pelayanan KB. KELUARAN Cakupan pelayanan kesehatan Prevalensi penyakit Persentase pelayanan kesehatan Jumlah lulusan tenaga kesehatan Angka kesakitan INPUT Kegiatan Promotif, kuratif Sarana dan prasarana Tenaga Dana Obat, vaksin Pelatihan Monev/Bimt ek Pedoman Sosialisasi Fasilitasi PUSATDAERAH Dekon TP Jamkesma s Jampersal BOK APBD DAK DAU Renja-KL UKPPD SINKRONISASI 1.Profil Provinsi 2.Profil Kesehatan 3.Riset Fasilitas Kesehatan 4.Profil Dekon-TP 5.Profil Anggaran Kesehatan 6.RAD MDGs 7.RAD PG 8.RPJMD dan RKPD MUSRENBANGNAS Mekanisme Koordinasi Penyusunan RKP 2013

27 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN

28 1.Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak, 2.Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan, 3.Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, 4.Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan, 5.Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri, dan 6.Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN (RKP 2013)

29 a)masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas (ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat); b)belum optimalnya upaya pengendalian penyakit (ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan); c)masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan; 29 TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

30 d)masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; e)masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan f)masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi, terutama pemakaian kontrasepsi jangka panjang, dan masih tingginya disparitas pelayanan KB antar-wilayah dan sosial ekonomi. 30 LANJUTAN PENDAHULUAN...

31 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

32 FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak: a.Meningkatnya cakupan balita yang ditimbang beratbadannya (D/S) di posyandu menjadi 80% b.Meningkatnya cakupan bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap menjadi 88% c.Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil ke empat (K-4) menjadi 93 % d.Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih menjadi 89% e.Meningkatnya puskesmas yang mampu pelayanan obstetri neonatal emergency dasar (PONED) menjadi 90% f.Meningkatnya rumah sakit yang mampu pelayanan obstetri neonatal emergency komprehensif (PONEK) menjadi 95% g.Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan (BOK) menjadi puskesmas Sasaran 32

33 FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan; a.Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV menjadi 600 ribu orang b.Meningkatnya persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular menjadi 90% c.Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) menjadi 16 ribu desa 3.Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata a.Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan didaerah bermasalah kesehatan (DBK) menjadi tenaga kesehatan b.Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan menjadi orang Sasaran 33

34 FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS Peningkatnya cakupan pembiayaan kesehatan, yang ditandai dengan: a.Meningkatnya persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas menjadi 90 persen; b.Meningkatnya jumlah tambahan TT Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jamkesmas sebanyak unit TT; c.Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin menjadi puskesmas; d.Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jaminan persalinan (jampersal) menjadi fasilitas pelayanan kesehatan 5.Peningkatan jaminan keamanan, khasiat/manfaat mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri a.Meningkatnya persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat menjadi 90% b.Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan menjadi 37% c.Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjadi 18% Sasaran 34

35 FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata. Meningkatnya contraceptive prevalence rate (CPR) menjadi sebesar 63,8%: dan menurunnya unmeet need menjadi sebesar 5,6% dengan sasaran: a.Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta, peserta KB baru dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 13,2% dan peserta KB baru pria sebesar 4,6% b.Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 28,2 juta menjadi sebanyak 29 juta dan peserta KB aktif dengan MKJP dari sebesar 25,9% menjadi sebesar 26,7% c.Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB secara bertahap bagi klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB (4.700 klinik KB) d.Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur serta keluarga tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIE melalui berbagai media e.Menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (IMP) serta kelembagaan KB didaerah dalam rangka meningkatkan kesertaaan dan kemandirian ber-KB Sasaran 35

36 HIGHLIGHT KEGIATAN 36 NOKEGIATAN PRIORITASSASARANINDIKATORTARGET 2013 INSTANSI PELAKSANA UPAYA PREVENTIF DAN PROMOTIF 1.Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 9.323Kemenkes 2.Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jampersal 2.663Kemenkes 3.Pembinaan Administrasi Kepegawaian Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK 5.320Kemenkes 4.Pembinaan Gizi MasyarakatMeningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S)80Kemenkes 5.Pengendalian Penyakit Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans epidemiologi, deteksi dini, KIE, dan penanganan kasus) 90Kemenkes 6.Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (dihitung dari sarana) 37BPOM 7.Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB jalur pemerintah Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui klinik KB ( klinik KB pemerintah) 1.Jumlah peserta KB baru (PB) dan Jumlah Peserta KB aktif (PA) 7,5 juta dan 29,0 juta BKKBN 2.Jumlah peserta KB baru dari keluarga miskin (KPS dan KS-I) yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi 3,97 juta akseptor 3.Jumlah peserta KB baru/PB bagi seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus (Aceh, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut), dan untuk pelayanan Baksos dan lain-lain yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi 4,99 juta akseptor 4.Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB 4700

37 LANJUTAN... NOKEGIATAN PRIORITASSASARANINDIKATORTARGET 2013 INSTANSI PELAKSANA UPAYA KESEHATAN KURATIF DAN REHABILITATIF 1.Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas 90Kemenkes 2.Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin 9323Kemenkes 3.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan Kemenkes 4.Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar Persentase ketersediaan obat dan vaksin 95Kemenkes 5.Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat 1.Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class) 3Kemenkes 2.Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 95 6.Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat 1.Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk 91Kemenkes 2.Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 90 37

38 IV. PROGRAM STRATEGIS 38

39 PROGRAM STRATEGIS DALAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN MENDUKUNG PENCAPAIAN MDGs 39 1.JAMKESMAS 2.JAMPERSAL 3.BOK 4.PKH PRESTASI 5.PNPM GENERASI PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN & MENDUKUNG PENCAPAIAN MDGs

40 PROGRAM STRATEGIS BIDANG KESEHATAN  Jamkesmas: meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas  Jampersal : menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB BOK : melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. 40

41 V. PENGANGGARAN 2013

42 Alokasi Anggaran Tahun 2013 Rencana alokasi anggaran tahun 2013 menggunakan baseline RPJMN/ KPJM RKP Tahun 2012 Perubahan melalui mekanisme inisiatif baru Katagori inisiatif baru : Program/outcome/kegiatan/output baru Penambahan volume target Percepatan pencapaian target

43 Alokasi Kemkes

44 PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS BID. KESEHATAN PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS

45


Download ppt "Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Tahun Anggaran 2012 Ditjen Bina Gizi dan KIA Surabaya, 15-18 Juli 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google