Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013 Disampaikan pada: Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 28 Februari.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013 Disampaikan pada: Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 28 Februari."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013 Disampaikan pada: Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 28 Februari 2013 Oleh: Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

2 OVERVIEW ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN

3 ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN 2010 – ,27 22,50 30,92 26,96 33,24 30,44 89,04% 87,19% 91,58% 34,58 Total APBN1.056,51 T1.229,58 T1.418,49 T1.683,00 T % APBN Kemenkes thdp Total APBN 2,39 %2,51 %2,34 %2,05 %

4 ALOKASI APBN KESEHATAN PUSAT DAN DAERAH

5 TREN PAGU DAK KESEHATAN (DALAM MILYAR) 5 Tahun DAK Kesehatan , , , , , , , , ,55 DAK Nasional 2.269, , , , , , , , , , ,14 Persentase16,5316,0715,4520,819,781816,1913,3911,8911,519,78

6 ALOKASI PAGU DAK KESEHATAN (milliar Rp) 6

7 TREN PAGU DAK KESEHATAN (TRILIUN) 7

8 ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN

9 RPJMN 4 ( ) RPJMN 1 ( ) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. RPJMN 2 ( ) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian RPJMN 3 ( ) Memantapkan pem- bangunan secara menyeluruh dengan menekankan pem- bangunan keung- gulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek Mewujudkan masya- rakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. TAHAPAN PEMBANGUNAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJPN) POSISI SAAT INI

10 SASARAN PEMBANGUNAN PRIORITAS KESEHATAN DALAM RPJMN Ket :1) Hasil SP tahun 2010, BPS 2) SDKI tahun 2007, BPS (Hasil SP 2010 dan SDKI 2012 perhitungan belum selesai) 3) SDKI tahun 2007, BPS (Berdasarkan hasil sementara SDKI 2012 : 32/1.000 dan SP 2010: 26/1.000) 4) Riskesdas 2010, Kemenkes 5) SP tahun 2010, BPS (Hasil sementara SDKI 2012 : 2,6 ) Sasaran Status Awal (2008) Pencapaian Target Target 2014 Status Meningkatnya umur harapan hidup (tahun) 70,770,9 1) 72,0 Perlu kerja keras Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup ) 118 tak akan tercapai Menurunnya angka kematian bayi per kelahiran hidup 34323)323) 24 Perlu kerja keras Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (persen) 18,417,9 4) <15,0on track Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,62,4 5) 2,1tak akan tercapai

11 REVIEW RPJMN 2010 – 2014 BIDANG KESEHATAN TERKAIT MDG RPJMN MID TERM REVIEW Tercapai/ on track/on trend Perlu Kerja Keras Sangat Sulit Tercapai 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator = Perlu Kerja Keras = Sangat Sulit tercapai On track/tercapai

12 MIDTERM REVIEW RPJMN BIDANG KESEHATAN NOINDIKATOR STATUS AWAL (2009) CAPAIAN TARGET 2014 STATUS Umur harapan hidup (tahun)70,770,971,1 72,0 2 Angka kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 228n.a Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan persalinanoleh tenaga kesehatan 84,3 84,886,3888, Angka kematian bayi per kelahiran hidup ) 24 5 Total Fertility Rate (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi ) 2,62,4 4) n.A2,6 3) 2,1 6 Persentase jangkauan akses sumber air bersih 47,744,1942,76n.A68 7 Prevalensi kasus HIV (Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS) 66,2 1) 57,5 2) n.a 79,5 3) 90 8 Menurunnya kasus malaria (Annual Parasite Index- API) 1,851,961,751,691 9 Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan n.a 59,163,164,58 80,10 Ket : 1) SDKI, 2007; 2) Riskesdas, 2010; 3) SDKI, 2012; 4) Sensus Penduduk,

13 ISU STRATEGIS 1.Peningkatan Akses kesehatan & gizi yg berkualitas bagi Ibu dan Anak 2.Peningkatan Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan 3.Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata 4.Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan 5.Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, Vaksin, Alkes & makanan, serta daya saing produk dalam negeri 6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas KELUARAN Cakupan pelayanan kesehatan Prevalensi penyakit Persentase pelayanan kesehatan Jumlah lulusan tenaga kesehatan Angka kesakitan INPUT Kegiatan Promotif, kuratif Sarana dan prasarana Tenaga Dana Obat, vaksin Pelatihan Monev/Bimte k Pedoman Sosialisasi Fasilitasi KERANGKA PERENCANAAN & PENGANGGARAN KEMENKES 2013 ARAH KEBIJAKAN Renja KL Disandingkan dgn Kegiatan Daerah dlm MusrenbangNas Dikawal dalam RKA- KL & DIPA RPJMN RENSTRA TEMA PEMBANG UNAN MP3EI MP3KI Cluster IV UP4B Analisis Situasi

14 1.Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas yang ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat; 2.Belum optimalnya upaya pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; 3.Masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di DTPK dan DBK; 4.Masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal; 5.Masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri.

15 1.Peningkatan akses yankes dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak 2.Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan 3.Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan nakes yang merata 4.Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan 5.Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri 6.Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan 7.Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier 8.Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, IPTEK kesehatan dan Tata Manajemen Birokrasi yg bersih akurat dan Efektif

16 SASARAN STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013 SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN 2013 Akses pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan anak diperluas, Penyakit menular dan tidak menular terus dikendalikan.

17

18

19 ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (1) 1.Meneruskan pemberian gaji dan pensiun ke‐13 serta penyesuaian gaji pokok dan pensiun pokok pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota TNI/Polri sebesar rata‐rata 7 persen mengacu pada inflasi, serta penyesuaian gaji hakim; 2.Menuntaskan Program Reformasi Birokrasi pada Kementerian Negara/Lembaga, sekaligus melakukan evaluasi kebijakan anggaran Remunerasi K/L dalam rangka Reformasi Birokrasi terkait implementasinya terutama dalam hal pelayanan publik yang masih diperlukan penyempurnaan; 3.Menjaga agar pelaksanaan operasional pemerintahan lebih efisien melalui flat policy pada belanja barang operasional perkantoran; 4.Mengarahkan peningkatan anggaran infrastruktur dalam rangka mendukung domestic connectivity, ketahanan energi dan ketahanan pangan, serta destinasi pariwisata; 5.Meningkatkan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (climate change) melalui dukungan anggaran untuk konservasi lingkungan dan pengembangan energi terbarukan;

20 ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (2) 6.Menguatkan program perlindungan sosial dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan termasuk penguatan program pro rakyat (klaster 4) dan sinergi antarklaster dalam rangka mendukung Mastelan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI); 7.Mendukung anggaran untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan peningkatan efisiensi pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial; 8.Mendukung Program MP3EI untuk pembangunan infrastruktur pada 6 (enam) koridor ekonomi; 9.Kebijakan subsidi yang efisien dengan penerima subsidi yang tepat sasaran, melalui pengendalian besaran subsidi energi dan subsidi non‐energi; 10.Menyediakan tambahan anggaran untuk antisipasi subsidi tepat sasaran; 11.Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal; 12.Mengantisipasi persiapan tahapan pelaksanaan Pemilu 2014 untuk menciptakan Pemilu yang sehat, terencana dan demokratis serta menjaga stabilitas nasional;

21 ARAH KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT T.A 2013 (3) 13.Menyempurnakan pelaksanaan Performance Based Budgeting (PBB) dan Medium Term Expenditure Framework (MTEF) dalam rangka penguatan kualitas belanja (quality of spending); 14.Menyediakan alokasi anggaran untuk dana awal kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 15.Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan shelter di daerah rawan bencana, pemetaan bencana, dan pembangunan perumahan warga baru di perbatasan Timor‐Timur; 16.Mengalokasikan anggaran untuk persiapan sebagai tuan rumah penyelenggaraan APEC Meeting 2013; 17. Mendukung kegiatan penelitian terkait dengan low cost green car, bibit padi unggul, dan penelitian untuk mengatasi penyakit dan kesehatan; serta 18.Meningkatkan efisiensi alokasi subsidi BBM yang tepat sasaran melalui pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, peningkatan program konversi BBM, program pembangunan/pengembangan gas kota, dan pemakaian BBN.

22 KEBIJAKAN BELANJA KEMENTERIAN T.A (1) 1.Peningkatan efisiensi belanja K/L melalui melalui penerapan flat policy untuk belanja operasional dan penajaman komposisi belanja prioritas; 2.Peningkatan efektivitas alokasi anggaran alutsista TNI dalam rangka mendorong pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara; 3.Peningkatan sinergi pusat‐daerah terkait dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasi, termasuk DAK, dana dekonsentrasi, dan tugas pembantuan; 4.Pelaksanaan kebeihakan (affirmative action), terutama terkait dengan pembangunan daerah tertinggal/terluar, serta pengembangan industri kecil dan industri kreatif, serta mendukung pembangunan pasar‐pasar percontohan tradisional, termasuk pasar desa. 5.Mendukung pelaksanaan direktif Presiden 6.Kementerian/lembaga agar melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 10% sampai 15% dari total alokasi belanja perjalanan dinas pada Pagu Anggaran RAPBN 2013

23 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG KESEHATAN TAHUN

24 Arah Kebijakan DAK Bidang Kesehatan Tahun Meningkatkan akses dan kualitas yankes, fokus pada penurunan AKI, bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan. 2. Peningkatan yankes penduduk miskin dan penduduk di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK). 3. Mendukung penyediaan jaminan persalinan dan jaminan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. 4. Meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk kelas III Rumah Sakit. 5. Mendukung penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan dan vaksin yang berkhasiat, aman, bermutu dan bermanfaat  persiapan pelaksanaan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan

25 Pelayanan Kesehatan Dasar Pembangunan Puskesmas Pembantu/Puskesmas di DTPK/Puskesmas Perawatan mampu PONED/instalasi pengolahan limbah puskesmas/pembangunan poskesdes/ posbindu Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas perawatan di DTPK Rehabilitasi Puskesmas/rumah dinas dokter/dokter gigi /paramedis Penyediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan atau pengadaan UKBM Kit Pelayanan Kesehatan Rujukan Pengadaan sarana dan prasarana RS Siap PONEK Penyediaan Fasilitas Tempat Tidur Kelas III RS Pembangunan IPL RS; Pemenuhan peralatan UTD RS/BDRS. Pengadaan sarana dan prasarana ICU dan IGD Pelayanan Kefarmasian Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pembangunan baru/ Rehabilitasi Instalasi Farmasi Kab./Kota Pembangunan baru Instalasi Farmasi gugus kepulauan/satelite 25 LINGKUP KEGIATAN DAK KESEHATAN TAHUN 2013

26 1.Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak 91 puskesmas; 2.Persentase puskesmas mampu PONED 90 persen; 3.Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin sebanyak puskesmas; 4.Persentase RS kab/kota yang melaksanakan PONEK menjadi 95 persen; 5.Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta Program Jamkesmas menjadi 90 persen; dan 6.Persentase ketersediaan obat dan vaksin menjadi 95 persen. SASARAN DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2013

27 27 EVALUASI DAK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2010 DAN 2011

28 TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN TAHUN

29

30 PERAN SERTA STAKEHOLDER DALAM PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN KESEHATAN Lintas Sektor DPR/D LSM Donor Organisasi Profesi Organisasi Profesi Sarkes Logistik KIA/KB Sarkes Logistik KIA/KB PPJK Jamlesmas PPJK Jamlesmas SDM Bidan, Dokter SpOG, SpA SDM Bidan, Dokter SpOG, SpA Litbang Studi Data Litbang Studi Data Promkes KIP/K MPR Promkes KIP/K MPR BUKD PONED UTD BUKD PONED UTD BUKR PONEK P- P Mix BUKR PONEK P- P Mix Binfar Fe, Vit A Obat KIA/KB Binfar Fe, Vit A Obat KIA/KB P2M Imunisasi, IMS/HIV Tb, Mal P2M Imunisasi, IMS/HIV Tb, Mal PL Air Bersih Rmh Sht PL Air Bersih Rmh Sht TARGET PEMBANGUNAN KESEHATAN TARGET PEMBANGUNAN KESEHATAN Gizi PMT ASI Gizi PMT ASI Swasta Pemda Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi

31 Terimakasih 31


Download ppt "KEBIJAKAN PERENCANAAN PROGRAM KESEHATAN TA 2013 Disampaikan pada: Rapat Konsultasi Nasional Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Bandung, 28 Februari."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google