Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB UU No 28.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB UU No 28."— Transcript presentasi:

1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD 1 HanK DIGANTI

2 OBJEK BPHTB (Pasal 85 UU PDRD) 2 Obyek BPHTB adalah perolehan hak atas Tanah dan/ atau Bangunan Perolehan hakPemberian hak baru Jual beliTukar menukar HibahHibah wasiat Waris Pemasukan dalam perseroan Penggabungan/peleburan usaha Pemisahan hak Putusan hakimHadiah Kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atas tanah yang berasal dari pelepasan hak. Diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru dari negara atau dari pemegang hak milik berdasarkan undang-undang. HanK

3 Bukan Obyek BPHTB pasal 85 (4) PDRD HanK a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut; d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah. 3

4 SUBJEK PAJAK “Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan” dikenakan kewajiban membayar pajak Wajib Pajak 4 HanK

5 JENIS PEROLEHAN HAK 5 Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai Hak Milik atas Rumah Susun Hak Pengelolaan HanK

6  hak milik  hak guna usaha  hak guna bangunan  hak pakai  hak milik atas satuan rumah susun  hak pengelolaan Jenis hak-hak atas tanah Diatur dalam UU Rumah Susun (UU No. 16 / 1985) Diatur dlm UUPA (UU No. 5 / 1960) Diatur dlm PP No. 112/ HanK

7 Penggabungan usaha : Penggabungan dari dua badan usaha atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung. Peleburan Usaha : Penggabungan dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang bergabung tersebut. Pemekaran Usaha : Pemisahan suatu badan usaha menjadi dua badan usahaatau lebih dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru tersebut yang dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang lama. 7 HanK

8 Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya : Pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dari orang pribadi atau badan kepada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya sebagai penyertaan modal pada Perseroan Terbatas atau badan hukum lainnya tersebut. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan : Pemindahan sebagian hak bersama atas tanah dan atau ba ngunan oleh orang pribadi atau badan kepada sesama pe megang hak bersama. Pengertian 8 HanK

9 BPHTB KARENA WARIS/HIBAH WASIAT 9 Perolehan hak karena waris adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris dari pewaris, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Perolehan hak karena hibah wasiat adalah peroleh hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan dari pemberi hibah wasiat, yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. HanK

10 Objek pajak yang diperoleh karena waris, hibah wasiat, dan pemberian hak pengelolaan Menurut UU BPHTB pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dengan UU PDRD, semua diatur dengan perda 10 HanK

11 DASAR PENGENAAN Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Harga Transaksi Nilai Pasar NJOP PBB Apabila harga transaksi atau nilai pasar tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP PBB - jual beli - penunjukan pembeli dlm lelang Tukar menukar. Hibah. Hibah wasiat. Waris. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan hak. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Penggabungan usaha. Peleburan/pemekaran usaha. Hadiah. 11 HanK

12 NPOP TIDAK KENA PAJAK (UU PDRD) 12 NPOPTKP ditetapkan minimal Rp ,- Dan untuk waris/hibah wasiat minimal Rp ,- Ditetapkan secara regional oleh Perda kabupaten/kota Kecuali DKI Jakarta ditetapkan oleh Perda Provinsi HanK

13 NPOP TIDAK KENA PAJAK (UU PDRD Pasal 87) 13  Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp ,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.  Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah).Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp ,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.  Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah).Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. HanK

14 TARIF PAJAK Pasal 5 5% Untuk kesederhanaan dan kemudahan penghitungan pajak  Tarif Tunggal Berdasarkan UU PDRD, maks 5 %, tergantung tiap daerah ditetapkan dalam Perda 14 HanK

15 Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak (max 5%) dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP). Besarnya NPOPKP adalah NPOP – NPOPTKP. Apabila NPOP lebih rendah dari NJOP PBB tahun terjadinya transaksi, atau bila NPOP tidak diketahui, maka dasar pengenaan pajaknya adalah NJOP PBB. BPHTB = ( NPOP - NPOPTKP ) x Tarif a t a u bila NJOP digunakan sebagai dasar pengenaan : BPHTB = ( NJOP - NPOPTKP ) x Tarif Cara Penghitungan Pajak 15 HanK

16 SAAT TERUTANG PAJAK HanK Jual Beli,Tukar Menukar,Hibah Pemasukan dl Perseroan Pemisahan Hak, Penggabungan/Peleburan Usaha Pemekaran Usaha, Hadiah Sejak Tgl dibuat dan ditanda tanganinya AKTA Waris Sejak tgl ybs mendaftarkan peralihan Hak ke Kantor Pertanahan Putusan Hakim Sejak Putusan Pengadilan Pemberian Hak Baru Sejak Tgl ditandatangani dan diterbitkan SK Pemberian Hak Baru L e l a n g Sejak Tgl Penunjukan Pemenang Lelang 16 Hibah Wasiat Sejak Tgl dibuat dan ditanda tanganinya AKTA

17 URAIANPAJAK PUSATPAJAK DAERAH Subjek Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan Pasal 4 UU BPHTB Sama Pasal 86 UU PDRD Objek Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan Pasal 2 UU BPHTB Sama Pasal 85 UU PDRD Tarif Sebesar 5% Pasal 5 UU BPHTB Paling Tinggi 5% Pasal 88 UU PDRD Matrik Perbandingan BPHTB 17 HanK

18 URAIANPAJAK PUSATPAJAK DAERAH NPOPTKP Paling banyak Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat Paling rendah Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat Paling banyak Rp 60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat Pasal 7 UU BPHTB Paling rendah Rp 60 Juta untuk Selain Waris dan Hibah Wasiat Pasal 87 ayat (4) dan ayat (5) UU PDRD BPHTB terutang 5% x (NPOP – NPOPTKP) Pasal 8 ayat (2) UU BPHTB 5% (Max) x (NPOP-NPOPTKP) Pasal 89 ayat (1) UU PDRD Matrik Perbandingan BPHTB 18 HanK

19 URAIANPAJAK PUSATPAJAK DAERAH BPHTB terutang 5% x (NPOP – NPOPTKP) Pasal 8 ayat (2) UU BPHTB 5% (Max) x (NPOP-NPOPTKP) Pasal 89 ayat (1) UU PDRD Saat Terutang Hibah Wasiat Saat ybs mendaftarkan peralihan haknya ke BPN Pasal 9 ayat (1) huruf i UU BPHTB sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta Pasal 90 ayat (1) huruf d UU PDRD Keberatan Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak Pasal 16 ayat (7) UU BPHTB Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Pasal 103 ayat (4) UU PDRD Pengurangan Pasal 20 UU BPHTB Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP Pasal 95 ayat (4) huruf a dan Pasal 107 ayat (2) huruf e UU PDRD Matrik Perbandingan BPHTB 19 HanK

20 Tempat terutang pajak adalah di wilayah Kabupaten, Kota, atau Provinsi yang meliputi letak Objek Pajak Berdasarkan UU PDRD, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Tanahdan/atau Bangunan berada 20 HanK

21 SSB Surat Setora n Bea 21 HanK

22 SPPT PBB Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 22

23 TATA CARA PEMBAYARAN (UU BPHTB) WP,ssb:1 bayar Bank/K.Pos Persepsi ssb = 5 lbr ssb: 1,3,5 ssb:5 Pejabat Bank/K.Pos Oper. III KPPN ssb:3 Lap.bln Copy ssb (ssb:4) KPP Pratama ssb:2 23 HanK

24 PEMBAGIAN HASIL BPHTB (Ps.23 UU; PMK: 04/PMK.07/08 & PMK: 98/PMK.05/2008) WP,ssb:1 bayar Bank/K.Pos Persepsi ssb = 5 lbr ssb: 1,3,5 ssb:5 Pejabat Jum’at Saldo ND+ssb:2 Bank/K.Pos Oper. III SKU Pusat : 20% Prop : 16% Kab/Kota 64% ND+ssb:2 KPPN ssb:3 Lap.bln Copy ssb Rabu saldo (ssb:4) KPP Pratama Berdasarkan UU PDRD, 100 % masuk ke pemda kab/kota 24 HanK

25 SKBKB  jk wkt 5 th  Melalui pemeriksaan atau ket lain  Denda 2 % per bln mak 24 bln SKBKBT  jk wkt 5 th  Ditemukan dt baru dan/atau sebelumnya blm terungkap  sanksi kenaikan 100%, kecuali lapor sendiri sebelum diperiksa SKBKB  jk wkt 5 th  Melalui pemeriksaan atau ket lain  Denda 2 % per bln mak 24 bln SKBKBT  jk wkt 5 th  Ditemukan dt baru dan/atau sebelumnya blm terungkap  sanksi kenaikan 100%, kecuali lapor sendiri sebelum diperiksa HanK Pasal 97 UU PDRD Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Pasal 97 UU PDRD Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 25

26 STPd Menagih pajak yang tidak/ kurang dibayar Menagih pajak yang kurang dibayar karena salah tulis/ Hitung pada SSPd Menagih sanksi adminis- trasi berupa bunga dan/ Atau denda + bunga 2%/ Bulan, maks15 Bulan 26 HanK

27 Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar (SKBKB) (UU BPHTB) Pajak Kurang dibayar SKBKB + bunga 2%/bln Maks 24 bulan sejak saat terhutang s/d diterbitkan SKBKB Dasar Penagihan Fiskus Wajib Pajak Dalam jk. Waktu 5 thn sesudah saat terutang pajak Berdasarkan hasil pemeriksaan/ketlain 27 HanK a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidakatau kurang dibayar; 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dansetelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

28 Fiskus SKBKBT Wajib Pajak Dasar Penagihan + kenaikan 100%, kecuali WP melapor sebelum pemeriksaan SKBKB Novum Surat Ketetapan BPHTB Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) Pasal 12 Dalam jk. Waktu 5 thn sesudah terutang pajak Berdasarkan hasil pemeriksaan Bukti baru 28 HanK SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.

29 Pasal 97 (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan: a. SKPDKB dalam hal: 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; (sanksi 2%/bulan max 24 bl) 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; (sanksi 2%/bulan max 24 bl) 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan. (Sanksi 25 % ditambah sanksi 2 %/bulan max 24 bulan sejak saat terhutangnya pajak) b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang. (Sanksi 100%) c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. HanK 29

30 (UU PDRD) Kepala Daerah Atau Pejabat Yang ditunjuk K E B E R A T A N WAJIB PAJAK SKPdKB SKPdKBT SKPdLB SKPdN maks 3 bln sejak diteri- manya skp maks 12 bln KEPUTUSAN - Ditolak - Diterima - Menambah 30 HanK

31 KEBERATAN/BANDING YANG DITERIMA Pasal 19 Keberatan Banding diterima kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding 31 HanK UU PDRD Sejak Pelunasan sd SKPdLB

32 a.Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya b.Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar c. mengurangkan atau membatalkan STPD d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak a.Kepala Daerah dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya b.Mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar c. mengurangkan atau membatalkan STPD d. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak Pasal 107 ayat (2) huruf: Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD Pajak Pusat Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP dan Pasal 20 UU BPHTB 32 HanK

33 Peraturan Daerah tentang pajak dapat juga mengatur ketentuan mengenai pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal–hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya Pasal 95 ayat (4) huruf a Pajak Pusat: pengurangan Pasal 20 UU BPHTB dan Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c UU KUP Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak Pasal 103 ayat (4) Pajak Pusat: Pasal 16 ayat (7) UU BPHTB, pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak Pasal Terkait BPHTB dalam UU PDRD 33 HanK

34 Ketentuan Bagi Pejabat Pasal 91 UU PDRD PPAT/Notaris/Pejabat Lelang Kakan Pertanahan Kab/Kota Bukti Pem- bayaran BPHTB Syarat : - Penandatanganan Akta/ Risalah Lelang - Pendaftaran hak/peralihan hak Sanksi (Pasal 26): PPAT/Kepala Kantor Notaris/Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara = Denda Rp 7,5 juta Kakan bidang Pertanahan Kab/Kota = PP 30/ HanK

35 Tgl. 10 Kewajiban Melapor Bagi Pejabat Pasal 92 Undang Undang PDRD Pembuatan Akta/ Risalah Lelang Bulan ini Bulan berikutnya Batas waktu pelaporan kepada Kepala Daerah Sanksi (Pasal 93): Lewat waktu denda Rp250 ribu untuk setiap laporan PPAT/Notaris/ Kepala KLN 35 HanK

36 SANKSI BAGI PEJABAT (PS.93) HanK 36 (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp ,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap Pelanggaran. (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp ,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

37 37 HanK


Download ppt "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PERUBAHAN UNDANG-UNDANG BPHTB UU No 28."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google