 Kesuksesan implementasi UU KIP salah satunya ditentukan oleh kapasitas Badan Publik dalam melayani kebutuhan informasi.  Intervensi yang selama ini.

Presentasi berjudul: " Kesuksesan implementasi UU KIP salah satunya ditentukan oleh kapasitas Badan Publik dalam melayani kebutuhan informasi.  Intervensi yang selama ini."— Transcript presentasi:

1

2  Kesuksesan implementasi UU KIP salah satunya ditentukan oleh kapasitas Badan Publik dalam melayani kebutuhan informasi.  Intervensi yang selama ini dilakukan oleh masyarakat sipil dalam turut meningkatkan kapasitas Badan Publik adalah uji akses, pelatihan dan asistensi.  Penting dikembangkan bentuk intervensi lain dalam bentuk pengukuran indeks keterbukaan Badan Publik sebagai bentuk kontrol masyarakat.  Hasil pengukuran indeks yang akan diekspose dapat menjadi motivasi tersendiri bagi Badan Publik.

3  Mendorong Badan Publik untuk memacu dirinya agar selalui menjadi yang terbaik nilai indeksnya.  Mendorong Badan Publik untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik.

4  Pengukuran indeks ini diselenggarakan oleh FOINI, dengan melibatkan Kementerian Kominfo dalam tahapan-tahapan awal dan dalam penganugerahan terhadap Badan Publik dengan nilai indeks terbaik.  Instrumen indeks dan pengukuran sepenuhnya dilakukan oleh FOINI.  Seluruh pendukung administrasi dalam kegiatan ini adalah Pattiro Jakarta, sebagai Sekretariat FOINI.

5  4 Badan Publik Pemerintah Provinsi dan 20 Badan Publik Pemerintah Kabupaten <- tahap I  Badan Publik Pemerintah tingkat Kementerian dan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota seluruh Indonesia <- tahap II

6  Penyusunan instrumen pengukuran: - Diskusi awal melibatkan pihak-pihak dari Kominfo, KI dan FOINI. Narasumber: Tulus Subardjono Direktur SDI Kominfo; Alamsyah Saragih Komisioner KI, dan Muhammad Maulana Researcher FITRA dan anggota FOINI. - Penyusunan instrumen pengukuran indeks Konsultan akan menyusun instrumen ini dari draf awal hingga final. Terdiri dua orang yakni:...  Pengukuran indeks tahap I Diterapkan kepada 4 Badan Publik Pemerintah Provinsi, dan 20 Badan Publik Pemerintah Kabupaten. Dilakukan oleh simpul FOINI di daerah tersebut.  Pengukuran indeks tahap II Diterapkan kepada seluruh Badan Publik Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian, dan Badan Publik Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dilakukan oleh seluruh jaringan FOINI.  Ekspose hasil indeks. -> penganugerahan 3 peraih indeks teratas; konferensi pers; diseminasi hasil pengukuruan. Khusus untuk penganugerahan, akan diselenggarakan bersama Kemkominfo.

7  Pengukuran ini akan menjadi kegiatan tahunan FOINI; hasilnya akan diekspos setiap tahunnya pada tanggal 28 September sebagai hari Hak Untuk Tahu Internasional (International Right to Know Day)  Standar dan kriteria pengukuran akan terus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang berkembang  Badan Publik yang diukur juga dapat berkembang bukan hanya sekadar Badan Publik Pemrintah.