Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERMASALAHAN PELAUT INDONESIA. HAK-HAK FUNDAMENTAL DARI PELAUT 1. Konvensi ILO No. 87/1948 (diratifikasi dengan Keppres no. 83 thn 1998) 2. Konvensi ILO.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERMASALAHAN PELAUT INDONESIA. HAK-HAK FUNDAMENTAL DARI PELAUT 1. Konvensi ILO No. 87/1948 (diratifikasi dengan Keppres no. 83 thn 1998) 2. Konvensi ILO."— Transcript presentasi:

1 PERMASALAHAN PELAUT INDONESIA

2 HAK-HAK FUNDAMENTAL DARI PELAUT 1. Konvensi ILO No. 87/1948 (diratifikasi dengan Keppres no. 83 thn 1998) 2. Konvensi ILO No. 98/1949 (diratifikasi dengan UU No. 18 thn 1956) 3. Konvensi ILO No. 179/1996

3 Pembangunan SDM Pelaut Indonesia 1. Pembenahan Sistem Diklat Pelaut 2. Pengenalan & Pemahaman Hubungan Industrial nasional/internasional

4 Calon Pelaut Diklat Standard STCW’95 Pelaut trampil Kapal PassengerKapal CargoKapal ContainerKapal Tanker

5 Serikat PekerjaKapal Pelaut Menjadi Anggota SP Mendapat Perlindungan

6 Permasalahan Pelaut Indonesia 1. Permasalahan dikapal nasional: - Tidak ada PKL & CBA; - Kecelakaan, kematian & Jaminan Sosial; - Upah yang rendah; - Diskriminasi gender dll. 2. Permasalahan dikapal asing: - Tidak ada PKL & CBA - Ditempatkan dikapal yang tidak laik laut - Penipuan oleh Broker - Tidak ada sistem & prosedur recruitment yang jelas - Kesulitan visa, dll.

7 Dasar Hukum PKL Nasional KUHD RI Buku ke 2 KUHD RI Buku ke 2 UU RI No. 21 Thn 1992 UU RI No. 21 Thn 1992 PP No. 7 Thn 2000 PP No. 7 Thn 2000

8

9 PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PELAUTPENGUSAHA Syahbandar Depnaker Kasus tidak selesai

10 Pengupahan yang rendah & diskriminasi upah Pelaut IndonesiaPelaut Asing

11

12 Rekruitmen yang tidak menggunakan KKB PELAUT MANNING AGENT KAPALPENIPUAN

13 Proses Negosiasi & Tandatangan KKB OwnerManing AgentKPI Forum Bersama CBA

14 Pelaut yang tidak dilindungi KKB Upah dan akomodasi yang buruk/rendah diatas kapal Upah dan akomodasi yang buruk/rendah diatas kapal Tidak ada perlindungan dalam bekerja Tidak ada perlindungan dalam bekerja

15 Pelaut yang dilindungi CBA/KKB KPI/ITF TCC Upah ILO = US$ 817 per bulan untuk AB Upah ILO = US$ 817 per bulan untuk AB Upah ITF TCC = US$ 1400 per bulan untuk AB Upah ITF TCC = US$ 1400 per bulan untuk AB

16 Penyelesaian Perselisihan dengan dasar KKB PELAUT KPI PENGUSAHA OWNER PELAUT Pelaut dibayarkan gajinya Sesuai dengan KKB

17 Kegiatan Inspektur ITF dalam memerangi bendera FOC Owner Ket: -Inspektur ITF mengunjungi Kapal FOC dan menginterogasi pelaut yang bekerja diatas kapal FOC -Inspektur ITF menghubungi Owner -Owner memberikan upah sesuai dengan ITF TCC Inspektur ITF Pelaut

18 Forum bersama /Tripartite Forum Serikat PekerjaPemerintahPemilik Kapal Tripartite Forum International Bargaining Forum

19 Integrasi Peraturan Hubungan Industrial Bidang Kepelautan Nasional DEPHUB Depnakertrans -KUHD RI -UU RI no. 21 thn PP no. 7 thn Kepmenhub -UU no. 21 thn UU no. 13 thn Kepmenaker UU

20 SOLUSI PEMECAHAN BERBAGAI MASALAH DALAM PROSES PEREKRUTAN & PENEMPATAN PEAUT INDONESIA ADALAH: “BADAN PENDAFTARAN DAN PENYALURAN PELAUT INDONESIA”

21 STRUKTUR BADAN PENDAFTARAN & PENYALURAN PELAUT INDONESIA Dewan Pimpinan -Pemerintah -Serikat Pekerja -INSA & FSEA Pelaksana Harian Ketua PH Bag. PendaftaranBag. PenyaluranBag. KesejahteraanBag. Keuangan Sekretaris PH/Bag. Umum

22 MAKSUD: MELAKSANAKAN PENDAFTARAN & PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PELAUT MELAKSANAKAN PENDAFTARAN & PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN KESEJAHTERAAN PELAUT MERUPAKAN BADAN TUNGGAL YANG BERTUGAS DALAM BIDANG PENYEDIAAN SDM PELAUT UNSTUCK KEBUTUHAN PELAYARAN NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL MERUPAKAN BADAN TUNGGAL YANG BERTUGAS DALAM BIDANG PENYEDIAAN SDM PELAUT UNSTUCK KEBUTUHAN PELAYARAN NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL

23 TUJUAN: MENGUSAHAKAN LAPANGAN & KESEMPATAN KERJA YANG LEBIH LUAS, MERATA SERTA ADIL BAGI PELAUT MENGUSAHAKAN LAPANGAN & KESEMPATAN KERJA YANG LEBIH LUAS, MERATA SERTA ADIL BAGI PELAUT MENGUSAHAKAN AGAR PENGERAHAN TENAGA KERJA PELAUT SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGUSAHAKAN AGAR PENGERAHAN TENAGA KERJA PELAUT SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGELOLA KESEJAHTERAAN PELAUT DALAM ARTI YANG SELUAS-LUASNYA MENGELOLA KESEJAHTERAAN PELAUT DALAM ARTI YANG SELUAS-LUASNYA

24 TUGAS & KEWAJIBAN PENDAFTARAN PELAUT PENDAFTARAN PELAUT PENYALURAN PELAUT PENYALURAN PELAUT KESEJAHTERAAN PELAUT KESEJAHTERAAN PELAUT MEMBINA KERJASAMA MEMBINA KERJASAMA

25 PENDAFTARAN PELAUT MELIPUTI Registrasi para pelaut anggota KPI dan memisahkannya berdasarkan urutan kepangkatan (kategori), memelihara catatan dan urutan pendaftaran dsb. Registrasi para pelaut anggota KPI dan memisahkannya berdasarkan urutan kepangkatan (kategori), memelihara catatan dan urutan pendaftaran dsb. Mengumumkan nama-nama pelaut yang telah mendaftarkan diri dan menempatkan daftar pengumumam sedemikian rupa untuk diketahui oleh umum disamping memelihara perubahan- perubahannya setiap saat Mengumumkan nama-nama pelaut yang telah mendaftarkan diri dan menempatkan daftar pengumumam sedemikian rupa untuk diketahui oleh umum disamping memelihara perubahan- perubahannya setiap saat

26 PENYALURAN PELAUT MELIPUTI Menampung permintaan, mengolah dan menentukan penyaluran pelaut yang terdaftar Menampung permintaan, mengolah dan menentukan penyaluran pelaut yang terdaftar Mempersiapkan para pelaut yang terdaftar agar memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada Mempersiapkan para pelaut yang terdaftar agar memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada

27 KESEJAHTERAAN PELAUT MELIPUTI Perencanaan dan peningkatan keterampilan pelaut baik berupa pendidikan, training maupun kursus; Perencanaan dan peningkatan keterampilan pelaut baik berupa pendidikan, training maupun kursus; Perencanaan dan program jaminan sosial bagi pelaut yang menunggu tugas, cacat dan hari tua; Perencanaan dan program jaminan sosial bagi pelaut yang menunggu tugas, cacat dan hari tua; Mengusahakan perumahan bagi pelaut; Mengusahakan perumahan bagi pelaut; Perencanaan dan program pembinaan kesejahteraan pelaut dibidang rohani dan jasmani Perencanaan dan program pembinaan kesejahteraan pelaut dibidang rohani dan jasmani

28 MEMBINA KERJA SAMA Membina kerjasama dengan instansi-instansi lain yang berkepentingan


Download ppt "PERMASALAHAN PELAUT INDONESIA. HAK-HAK FUNDAMENTAL DARI PELAUT 1. Konvensi ILO No. 87/1948 (diratifikasi dengan Keppres no. 83 thn 1998) 2. Konvensi ILO."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google