Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pajak dalam Perusahaan. Agenda Pajak dalam Perusahaan 1. Pajak perusahaan 2. Pajak pihak ketiga 3. Pajak dalam Laporan Keuangan 4.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pajak dalam Perusahaan. Agenda Pajak dalam Perusahaan 1. Pajak perusahaan 2. Pajak pihak ketiga 3. Pajak dalam Laporan Keuangan 4."— Transcript presentasi:

1 Pajak dalam Perusahaan

2 Agenda Pajak dalam Perusahaan 1. Pajak perusahaan 2. Pajak pihak ketiga 3. Pajak dalam Laporan Keuangan 4.

3 Badan Penghasilan Beban yang dapat dikurangkan Penghasilan kena pajak X tarif pajak Pajak terutang 1thn fiskal Kredit pajak Angsuran pajak (PPh25) Dipotong pihak lain (22,23) Pajak luar negeri (24) Pajak kurang/lebih bayar (29/28 Pajak Perusahaan Memotong PPh 21 atas gaji Dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa PPN atas penyerahan barang/jasa PBB Meterai BPHTB Pajak Daerah Setor Kas negara Lapor KPP

4 PAJAK dalam Perusahaan  Pajak atas Penghasilan Perusahaan  Dibayar langsung oleh perusahaan : Angsuran pajak (PPh 25) Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)  Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)  Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca  utang pajak / pajak dibayar dimuka  Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)  Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)  PPN  pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak  Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka  Pajak Lainnya  PBB, pajak daerah, PPnBM  beban  Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)  Pajak Daerah  Bea Materai 4

5 PAJAK untuk Individu  Pajak atas Penghasilan Perusahaan  Dibayar langsung oleh perusahaan : Angsuran pajak (PPh 25) Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)  Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)  Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)  Orang pribadi sebagai pengusaha atau yang mempekerjakan pihak lain  Pajak atas transaksi  PPN  Pajak Lainnya  PBB, pajak daerah, PPnBM  beban  Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)  Pajak Daerah  Bea Materai 5

6 PAJAK PENGHASILAN  Pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga :  PPh pasal 21 (individu)  PPh pasal 22  PPh pasal 23  Pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan  PPh pasal 25  Pajak atas penghasilan perusahaan yang diperhitungkan setiap akhir tahun pajak  PPh pasal 29

7 PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN  Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas suatu transaksi tertentu  Penghasilan gaji / honor  PPh 23  Penghasilan sewa, sewa, royalty, jasa, bunga, deviden  PPh 23  Pembelian barang (impor) dan Penjualan barang tertentu  PPh 22  Penghasilan yang diterima dari LN  PPh 24  Pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak fidak final  Pajak final : pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT.  Pajak tidak final : potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT

8 PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN  Pajak final : sering tidak dimasukkan dalam pencatatan sehingga akan dicatat pendapatan sebesar nilai setelah pajak  Misal untuk pendapatan bunga deposito sering langsung dimasukkan setelah pajak  Pajak tidak final : pajak yang dibayar dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka Kas Pajak dibayar dimuka PPh Pendapatan sewa

9 PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN – PPh 21 & 26  Atas setiap pembayar gaji atau honor, diharuskan untuk melakukan pemotongan PPh 21 (WPDN) dan PPh 26 (WPLN).  PPh 21 dikenakan atas penghasilan yang bersifat tetap maupun tidak tetap yang terkait dengan pekerjaan.  Pekerja akan dipotong pajak atas pembayaran gaji/honor  Pemberi kerja akan memotong pajak atas gaji yang dibayarkan. Pajak merupakan bagian dari beban gaji perusahaan. Kas yang dibayarkan dikurangi dengan jumlah pajak Beban gajixxx Kasxxx Utang PPh 21xxx  Cara pemotongan pajak diatur dalam ketentuan khusus

10 PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN – PPh 22  PPh 22 mengatur tentang:  Pajak bendaharawan : pajak yang dipotong 1,5% dari nilai tagihan yang akan dilunasi oleh bendaharawan. Terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang didanai oleh APBN/APBD  Pajak impor : pajak yang dipungut oleh bea cukai atas impor yang dilakukan oleh wajib pajak. Pengimpor akan membayar pajak sebesar 2,5% (jika memiliki API dan 7,5% jika tidak memiliki API) pada saat melakukan impor dan mengambil barang impor tersebut di bandara / pelabuhan.  Pajak atas barang tertentu: pajak dikenakan atas penjualan (bahan bakar, kertas, kendaraan bermotor, semen, baja) atau pembelian (keperluan industri atau untuk export) barang-barang tertentu  Pajak yang dipotong, dipungut akan dicatata sebagai pajak dibayar dimuka dan diperhitungkan dalam penghitungan pajak akhir tahun.

11 PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN – PPh 23  Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima (PPh 23)  Penghasilan jasa : sewa, jasa konsultansi  Penghasilan royalty  Penghasilan bunga, deviden  Pembayar akan memotong dari penghasilan yang diterima dan menyetorkannnya ke kas negara.  Pihak yang menerima penghasilan akan mencatat pajak yang dipotong tersebut sebagai pajak dibayar dimuka yang akan diperhitungkan pada perhitungan pajak di akhir tahun.  Tarif secara umum 15% dikenakan atas penghasilan neto atau penghasilan bruto tergantung jenis penghasilannya.

12 PAJAK YANG TELAH DIPOTONG PIHAK LAIN – PPh 24  Atas penghasilan yang diterima dari luar negeri akan dipotong pajak sesuai yang berlaku di negara tersebut.  Pajak yang telah dibayarkan tersebut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sesuai dengan ketetuan yang berlaku  Jumlah yang dapat dikreditkan maksimal sebesar pajak yang dibayarkan di LN, pajak terutang dalam negeri atau perhitungan dengan tarif yang berlaku di Indonesia atas penghasilan dari LN  Kredit pajak PPh 24 mengikuti aturan dalam P3B Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda – ketentuan dalam PPh 24 tidak berlaku jika P3B mengatur lain

13 PAJAK YANG DIANGSUR (PPh 25)  Perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak.  Angsuran diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya (untuk perusahaan baru ada cara perhitungan sendiri)  Angsuran pajak akan dicatat sebagai pembayaran pajak dimuka dan akan diperhitungkan dalam pajak akhir tahun Pajak dibyr dimuka PPh Kas

14 PAJAK PERUSAHAAN  Pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun.  Pajak penghasilan dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku.  Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak (dihasilkan dari pembukuan akuntansi) kemudian dikoreksi / direkonsiliasi.  Koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban.

15 KOREKSI FISKAL  Perbedaan antara pajak dan akuntansi diklasifikasikan menjadi dua :  Perbedaan permanen : perbedaan secara subtantif sehingga perbedaan ini selamanya akan muncul Sumbangan Pemberian natura kepada karyawan Beban yang tidak terkait dengan kegiatan memperoleh, menagih dan memelihara pendapatan Penghasilan yang telah dikenakan pajak final, dll  Perbedaan temporer : perbedaan waktu pengakuan, sehingga secara total tidak terjadi perbedaan namun pengakuan pendapatan / beban dalam satu periode terdapat perbedaan. Beban depresiasi / amortisasi

16 PAJAK PENGHASILAN  Pajak terutang dalam satu tahun (dalam akuntansi disebut beban pajak kini) dihitung dari Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif.  Pajak terutang dalam satu tahun pajak ini dikurangi dengan pajak yang telah dibayar dimuka akan menghasilkan pajak kurang bayar PPh 29.  PPh 29 merupakan utang pajak penghasilan yang akan muncul di neraca perusahaan pada akhir tahun pelaporan.  Jurnal yang dibutuhkan adalah Beban pajak (hasil perhit fiskal) Pajak dibayar dimuka (22.23,25) Utang pajak penghasilan (29)  Utang PPh 29 dibayar paling lambat tgl 25 bulan ketiga setelah tahun pajak

17 AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN  Atas perbedaan temporer yang ada, akan diperhitungkan nilai Aktiva / Utang pajak tangguhan.  Beda temporer x tarif pajak = Aktiva / utang pajak tangguhan  Jurnal yang dibutuhkan untuk pengakuan aktiva pajak misalnya  Aktiva pajak tangguhan  Beban / penghasilan pajak  Total beban pajak yang muncul di laba rugi :  Pajak kini (pajak terutang menurut SPT)  Ditambah atau dikurangi perubahan dari pajak tangguhan yang disebabkan karena adanya perbedaan temporer

18 PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA  Atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga, jika jumlah yang dibayarkan merupakan penghasilan kepada pihak lain yang harus dipotong pajaknya.  Perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan pihak ketiga.  Penghasilan tersebut diantaranya :  PPh 21 : atas penghasilan yang diterima oleh pekerja  PPh23 : atas penghasilan sewa, royalty, deviden  PPh26 : atas penghasilan yang diterima oleh WP Luar Negeri  PPh pasal 4 ayat 2 (bunga tabungan, deposito)

19 PAJAK PENGHASILAN PIHAK KETIGA  Pajak yang dipotong bukan merupakan pajak perusahaan tetapi pajak pihak ketiga.  Pihak ketiga dapat mengkreditkan pajak yang telah dipotong jika pajak yang dipotong bukan pajak final.  Pencatatan yang dibuat saat memotong pajak  Beban gaji  Utang PPh 21 karyawan  Kas  Perusahaan harus menyetorkan dan melaporkan pajak yang dipotong.

20 PPN  PPN = pajak pertambahan nilai  PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.  PPN dikenakan pada setiap level distributor  PPN akan ditambahkan dari harga jual, sehingga jumlah yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN.  PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran

21 PPN  Pencatatan saat penjualan  Piutang dagang  Penjualan  PPN keluaran  Pada saat melakukan pembelian barang atau barang yang yang dipergunakan untuk produksi perusahaan harus membayar PPN kepada suplier.  PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan

22 PPN  Pencatatan saat penjualan  Piutang dagang  Penjualan  PPN keluaran  Pada saat melakukan pembelian barang atau barang yang yang dipergunakan untuk produksi perusahaan harus membayar PPN kepada suplier.  PPN yang dibayarkan pada saat pembelian disebut sebagai PPN masukan

23 PPN  Pencatatan yang dilakukan pada saat melakukan pembelian  Pembelian / persediaan  Pajak masukan  Utang Dagang / kas  Tidak semua pajak masukan boleh dikreditkan.  Jika pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan akan langsung dicatat menambah harga perolehan aktiva  Contoh PPN masukan atas pembelian kendaraan direksi.

24 PPN  PPN yang dibayar oleh perusahaan adalah selisih atas pajak keluaran dengan pajak masukan.  Pajak keluaran > pajak masukan = perusahaan harus membayar  Pajak keluaran < pajak masukan = perusahaan dapat meminta restitusi / kompensasi (diperhitungkan pada pajak periode berikutnya).  PPN dibayar dan dilaporkan untuk setiap masa (bulan, maks 3 bulan), yaitu pada tgl 15 dan 20 pada masa berikutnya.

25 PPN  Pencatatan yang dilakukan pada saat pengakuan utang:  PPN keluaran  PPN masukan  Utang PPN  Pencatatan yang dilakukan pada saat pembayaran utang  Utang PPN  Kas  Jika PPN masukan lebih besar perusahaan mengajukan permohonan untuk restitusi. Fiskus akan melakukan pemeriksaan sebelum mengabulkan permohonan restitusi.

26 PPnBM  PPnBM = Pajak penjualan Barang Mewah  Dikenakan hanya satu kali yaitu pada :  Produsen penghasil barang mewah  Importir barang mewah  PPnBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain.  PPnBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir  Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPnBM.  Utang PPnBM dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada fiskus.

27 PAJAK LAIN  Pajak lain yang ada dalam perusahaan :  PBB : pajak bumi dan bangunan dikenakan atas bumi dan bangunan dibayar setiap tahun.  BPHTB : bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dikenakan pada pembeli saat melakukan pengalihan hak.  Pajak reklame : termasuk pajak daerah  Pajak lain ini akan dicatat sebagai beban pada saat terjadinya. Untuk BPHTB akan dicatat menambah harga perolehan dari tanah dan bangunan yang dibeli

28 Review  Sebuah entitas memiliki pajak terutang dalam satu tahun fiskal sebesar 550juta. Diketahui bahwa pajak yang telah dibayar perusahaan dalam tahun fiskal tersebut adalah PPh 25 sebesar 400juta, PPh 23 sebesar 120juta. Pajak yang dipotong PPh 21 gaji karyawan 65juta, PPh 23 atas sewa sebesar 30juta.  Hitung pajak kurang/lebih bayar  Buatkan jurnal penyesuaian untuk kejadian tersebut.

29 Akuntansi pajak penghasilan  Fokus pada pajak penghasilan perusahaan  Sebelum PSAK 46:  Beban pajak dalam laporan laba rugi adalah pajak terutang menurut fiskal  PSAK ETAP  PSAK 46 (eff 1 Jan 1999 perusahaan listed dan 1 Jan 2001 non listed)  Beban pajak kini  pajak terutang menurut fiskal  Beban / penghasilan pajak tangguhan  Aktiva / kewajiban pajak tangguhan 29

30 Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1 PSAKUndang-Undang AKUNTANSIPAJAK PERBEDAAN PermanenTemporer Pajak Tangguhan:  Aktiva/utang  Beban/Pendapatan 30 Penelitian: Book tax Gap Eff Tax Rate

31 Perbedaan Pajak dan Akuntansi - 2  Penghasilan :  Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun  Menghitung penghasilan kena pajak  Bukan obyek pajak  Beban yang boleh dikurangkan  Beban yang tidak boleh dikurangkan  Pajak final  Perbedaan cara pengukuran 31

32 Perbedaan Pajak dan Akuntansi - 3  Perbedaan Temporer  Depresiasi / amortisasi  metode, jangka waktu, nilai sisa  Biaya yang diestimasi: penyisihan piutang, penyisihan persediaan, manfaat pensiun  Perbedaan permanen  Penghasilan dikenakan pajak final  Biaya yang tidak boleh dikurangkan: Biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukung Sumbangan Biaya yang tidak terkait untuk memperoleh, mendapatkan dan memelihara penghasilan  Penghasilan bukan obyek pajak Laba anak perusahaan Hibah 32

33 Perbedaan Pajak dan Akuntansi - 4  Laba sebelum pajak:  Pendapatan – Beban operasi = Laba operasi  Laba operasi – pendapatan/beban lain = laba sebelum pajak  Laba sebelum pajak – beban pajak = laba  Beban pajak  Pajak kini  penghasilan kena pajak (hasil rekonsiliasi fiskal) dikalikan tarif  Perbedaan temporer / kompensasi kerugian yang dapat dikurangkan/ ditambahkan  Pendapatan komprehensif dengan pajak disajikan tersendiri / per item  Laba komprehensif:  Langsung menambah ekuitas  Pajak dilaporkan per line atau gabungan 33

34


Download ppt "Pajak dalam Perusahaan. Agenda Pajak dalam Perusahaan 1. Pajak perusahaan 2. Pajak pihak ketiga 3. Pajak dalam Laporan Keuangan 4."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google