Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TRANSFER PRICING Outline Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) Konsep Hubungan Istimewa Penerapan Arm’s Length Principle a.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TRANSFER PRICING Outline Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) Konsep Hubungan Istimewa Penerapan Arm’s Length Principle a."— Transcript presentasi:

1

2 TRANSFER PRICING

3 Outline Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) Konsep Hubungan Istimewa Penerapan Arm’s Length Principle a. Jenis transaksi b. Transfer Pricing Methods c. Harga Wajar/Laba Wajar Kewajiban Menyusun TP Documentation Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Hak Wajib Pajak (MAP dan APA)

4 Definisi Transfer Pricing Pengalokasian laba untuk tujuan perpajakan dan tujuan-tujuan lainnya antar bagian-bagian grup perusahaan afiliasi atau multinasional. Umum Menurut PER-43/PJ/2010 dan PER-32/PJ/2011 : Transfer Pricing adalah Penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pajak

5 Kepentingan DJP Wajib Pajak tidak menggunakan Penetapan Harga Transfer (transfer pricing) sebagai sarana untuk menghindari pengenaan pajak di Indonesia Wajib Pajak menggunakan prinsip kewajaran (arm’s length principle), yang merupakan konsensus internasional, dalam penetapan harga transfer (transfer pricing) transaksi afiliasinya

6 Wajib Pajak tidak terindikasi melakukan TP abuse 1. WP menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm’s length principle) dalam penetapan harga transfer (transfer pricing) 2. WP memiliki dan dapat menunjukkan proses dan dokumentasi dari proses penetapan harga transfer yang mengaplikasikan prinsip kewajaran 3. Melaporkan transaksi afiliasinya dalam SPT Tahunan PPh

7 First level Second level Third level Fourth level 1996 & prior1997/ / / /2004 Italy New Zealand Mexico Korea France Czech Republic Spain Australia South Africa USA China Slovakia Brazil Italy New Zealand Mexico Korea France Czech Republic Spain Australia South Africa USA Germany Kazakhstan Russia Denmark Belgium Venezuela Argentina Canada UK China Slovakia Brazil Italy New Zealand Mexico Korea France Czech Republic Spain Australia South Africa USA Thailand Portugal Poland Peru India Netherlands Germany Kazakhstan Russia Denmark Belgium Venezuela Argentina Canada UK China Slovakia Brazil Italy New Zealand Mexico Korea France Czech Republic Spain Australia South Africa USA Hungary Colombia Malaysia Thailand Portugal Poland Peru India Netherlands Germany Kazakhstan Russia Denmark Belgium Venezuela Argentina Canada UK China Slovakia Brazil Italy New Zealand Mexico Korea France Czech Republic Spain Australia South Africa USA

8 Arm’s Length Principle

9 Kewajaran dan Kelaziman Usaha Arm’s Length Principle (PER-43/PJ/2010, Pasal 1 ayat (6)) prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara: pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak- pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding.

10 Kewajaran dan Kelaziman Usaha Update PER-32/PJ/2011 pasal 3 ayat (3) Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle/ALP) mendasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-piihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (Fair Market Value/FMV)

11 ARM’S LENGTH PRINCIPLE Harga dan laba sama dengan harga dan laba transaksi independen (untuk kondisi dan transaksi sejenis); Harga dan laba berbeda, dan nilai dari beda harga dan laba sama dengan nilai dari beda kondisi (untuk kondisi dan transaksi yang tidak sejenis) Nilai transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa disebut wajar bila:

12 Kelaziman Usaha (1) Penilaian atas kelaziman usaha suatu transaksi dilakukan berdasarkan tinjauan ekonomis mengenai kondisi dan syarat dari suatu transaksi dan kondisi WP yang melakukan transaksi dibandingkan dengan kondisi dan syarat ekonomis dari sektor usaha WP yang di dalamnya tidak terdapat transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terkait cara WP melakukan kegiatan usaha dan hasil dari melakukan kegiatan usahanya.

13 Kelaziman Usaha (2) Suatu transaksi disebut dengan transaksi yang dilakukan dengan kondisi dan syarat yang lazim serta dengan nilai yang lazim apabila the PLI and the conditions of the related party transaction, economically realistic dibandingkan dengan PLI dan kondisi sektor usahanya Dalam praktek internasional, prinsip kelaziman usaha digunakan sebagai salah satu faktor untuk menentukan kasus yang akan diteliti (review) dan/atau diperiksa kewajarannya.

14 Konsep Hubungan Istimewa

15 Pasal 18 ayat (3) UU PPh Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

16 Hubungan Istimewa (1)  Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang PPh  Wajib Pajak yang mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;  WP menguasai WP lainnya atau dua atau lebih WP berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau  Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Menurut PER-43/PJ/2010

17 Hubungan Istimewa (2)  Pasal 2 Undang-Undang PPN (1)Dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan. (2)Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap ada apabila : a) dua atau lebih Pengusaha, langsung atau tidak langsung berada dibawah pemilikan atau penguasaan Pengusaha yang sama, atau b) Pengusaha yang satu menyertakan modal 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah modal pada pengusaha yang lain, atau hubungan antara Pengusaha yang menyertakan modalnya sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir. Menurut PER-43/PJ/2010

18 HUBUNGAN ISTIMEWA (1)‏ Hubungan antara A dan B merupakan hubungan istimewa. PT B PT A Penyertaan 25% atau Lebih

19 HUBUNGAN ISTIMEWA (2)‏ PT A PT B PT CPT D Hubungan antara A, B, C, dan D adalah hubungan Istimewa Penyertaan 50% atau Lebih

20 HUBUNGAN ISTIMEWA (3)‏ PT K PT L PT M  Hubungan antara K, L, dan M merupakan hubungan istimewa  Penguasaan melalui management; satu pihak dikuasai (tergantung) oleh pihak lain dalam hal management  Penguasaan melalui teknologi; satu pihak dikuasai (tergantung) oleh pihak lain dalam hal teknologi Penguasaan melalui management atau teknologi

21 Hubungan Darah atau Perkawinan : Yaitu hubungan istimewa karena terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajad. Sedarah lurus satu derajad adalah ; ayah, ibu, dan anak. Sedarah kesamping satu derajad ; saudara (kandung, seayah, atau seibu). Semenda lurus satu derajad ; mertua dengan menantu atau orang tua dengan anak tiri. Semenda ke samping satu derajad ; ipar. Apabila antara suami dan istri dilakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa.

22 Penerapan Arm’s Length Principle

23 Langkah-langkah Penerapan Arm’s ALP (PER-43/PJ/2010, Pasal 3 ayat (2)) Melakukan analisa kesebandingan dan menentukan harga pembanding Menentukan metode penentuan harga transfer (TP Method) yang tepat Menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisa kesebandingan dan metode penentuan harga WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa Mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku

24 Transaksi TP yang didokumentasikan PER-43/PJ/2011 pasal 2 ayat (1) Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini adalah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. PER-32/PJ/2011 pasal 2 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku untuk Penentuan Harga Transfer (Transfer Pricing) atas transaksi yang dilakukan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia dengan Wajib Pajak Luar Negeri diluar Indonesia

25 Transaksi TP yang didokumentasikan (PER-43/PJ/2010, Pasal 2 ayat (2)) 1. penjualan, pengalihan, pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud; 2. sewa, royalti, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan atau pemanfaatan harta berwujud maupun harta tidak berwujud ; 3. penghasilan atau pengeluaran sehubungan dengan penyerahan atau pemanfaatan jasa; 4. alokasi biaya ; dan 5. penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan, dan penghasilan atau pengeluaran yang timbul akibat penyerahan atau perolehan harta dalam bentuk instrumen keuangan dimaksud

26 Transaksi TP yang didokumentasikan (PER-32/PJ/2011, Pasal 2 ayat (2)) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak- pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain: a.perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu; b.perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; atau c. transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Miga

27 Transaksi TP yang didokumentasikan (PER-43/PJ/2010, Pasal 3 ayat (3)) Transaksi yang nilainya lebih dari Rp 10 juta (pasal 3 ayat (3)) Hal ini merupakan penerapan konsep “safe harbour”  a statutory provision that applies to a given category of taxpayers and that relieves eligible taxpayers from certain obligations  compliance relief, certainty, administrative simplicity Update nilai yang diuji berdasarkan PER-32/PJ/2011 Transaksi yang nilai seluruh transaksi untuk setiap lawan transaksi ≥ Rp 10 milyar (pasal 3 ayat (4))

28 Analisa Kesebandingan (1) analisis yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak atas kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, dan melakukan identifikasi atas perbedaan kondisi dalam kedua jenis transaksi dimaksud.

29 Analisa Kesebandingan (2) (Pasal 4) a. Pengertian “sebanding” (comparable): 1) tidak terdapat perbedaan kondisi yang material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang diperbandingkan; atau 2) terdapat perbedaan kondisi, namun dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba; b. dalam hal tersedia Data Pembanding Internal (internal comparable) dan Data Pembanding Eksternal (external comparable) dengan tingkat kesebandingan (comparability) yang sama, maka Wajib Pajak wajib menggunakan Data Pembanding Internal untuk penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar

30 Analisa Kesebandingan (3) Pasal 4 ayat 1 huruf c – update PER-32/PJ/2011 c.dalam hal Data Pembanding Internal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b bersifat insidental, maka Data Pembanding Internal dimaksud hanya dapat dipergunakan dalam transaksi yang bersifat insidental antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

31 Analisa Kesebandingan (4) update PER-32/PJ/2011 Pasal 4A Data Pembanding  Data Pembanding Internal dan Data Pembanding Eksternal harus memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan;  Dalam hal Data Pembanding Internal telah memenuhi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan, maka Data Pembanding Eksternal tidak diperlukan;  Data Pembanding Eksternal dapat diperoleh dari database komersial maupun database lainnya;

32 Analisa Kesebandingan (5) (Pasal 5) Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesebandingan: a. Karakteristik barang/harta berwujud dan barang/harta tidak berwujud yang diperjualbelikan, termasuk jasa; b. Fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi: c. Ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian; d. Keadaan ekonomi; e. Strategi usaha.

33 Analisis atas karakteristik barang/jasa (Pasal 6) Menganalisis karakteristik barang berwujud: a. Ciri-ciri fisik barang b. Kualitas barang c. Daya tahan barang d. Tingkat ketersediaan barang, dan e. Jumlah penawaran barang

34 Analisis atas karakteristik barang/jasa (Pasal 6) Analisis karakteristik barang tidak berwujud: a. Jenis transaksi b. Jenis barang tidak berwujud yang diserahkan c. Jangka waktu dan tingkat perlindungan yang diberikan, dan d. Potensi manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan barang tidak berwujud tersebut

35 Analisis atas karakteristik jasa Analisis karakteristik jasa (Pasal 6): a. sifat dan jenis jasa ; dan b. cakupan pemberian jasa Menilai kewajaran dan kelaziman transaksi jasa: a. Existence / penyerahan atau perolehan jasa benar-benar terjadi; b. Economic benefit / terdapat manfaat ekonomis atau komersial dari perolehan jasa; dan c. Arm’s length value / nilai transaksi jasa antara pihak-pihak yang mempunyai mempunyai Hubungan Istimewa sama dengan nilai transaksi jasa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang mempunyai kondisi yang sebanding, atau yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak untuk keperluannya

36 Analisis fungsi pasal 7 (update PER-32/PJ/2011) Melakukan analisis fungsi: a. struktur organisasi dan posisi perusahaan yang diuji dalam kelompok usaha serta manajemen mata rantai (industry value chain) kelompok usaha b. fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh suatu perusahaan seperti desain, pengolahan, perakitan, penelitian, pengembangan, pelayanan, pembelian, distribusi, pemasaran, promosi, transportasi, keuangan, dan manajemen serta karakteristik utama perusahaan seperti jasa maklon (toll manufacturing), manufaktur dengan fungsi dan risiko terbatas (contract manufacturing), dan manufaktur dengan fungsi dan risiko penuh (fully fledge manufacturing) c. jenis aktiva yang digunakan atau akan digunakan seperti tanah, bangunan, peralatan, dan harta tidak berwujud, serta sifat dari aktiva tersebut seperti umur, harga pasar, dan lokasi d. risiko yang mungkin timbul dan harus ditanggung oleh masing-masing pihak yang melakukan transaksi seperti risiko pasar, risiko kerugian investasi, dan risiko keuangan

37 Analisis ketentuan dalam kontrak/perjanjian pasal 8 (update PER-32/PJ/2011) Dalam melakukan penilaian dan analisis atas ketentuan- ketentuan dalam kontrak/perjanjian harus dilakukan analisis terhadap tingkat tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang dibagi antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa, yang meliputi ketentuan tertulis dan tidak tertulis. Dalam hal tidak terdapat dokumen tertulis, hubungan kontrak para pihak dapat ditentukan dari peran/perilaku para pihak atau prinsip ekonomi, yang umumnya mengatur hubungan para pihak tersebut

38 Analisis keadaan ekonomi Pasal 9 (update PER/32/PJ/2011) Analisis keadaan ekonomi diperlukan untuk memperoleh tingkat kesebandingan dalam pasar tempat beroperasinya para pihak yang melakukan transaksi.

39 Analisis keadaan ekonomi Pasal 9 (update PER/32/PJ/2011) Keadaan ekonomi yang diharuskan diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan pasar mencakup: a. Lokasi geografis b. Luas pasar c. Tingkat persaingan dalam pasar serta posisi antara penjual dan pembeli d. Ketersediaan barang atau jasa pengganti e. Tingkat permintaan dan penawaran dalam pasar baik secara keseluruhan maupun regional

40 Analisis keadaan ekonomi Pasal 9 (update PER/32/PJ/2011) Keadaan ekonomi yang diharuskan diidentifikasi untuk menentukan tingkat kesebandingan pasar mencakup: f. Daya beli konsumen g. Sifat dan cakupan pemerintah dalam pasar h. Biaya produksi termasuk biaya tanah, upah tenaga kerja, dan modal; biaya transportasi; dan tingkatan pasar i. tanggal dan waktu transaksi; dan sebagainya

41 Analisis atas strategi usaha (Pasal 10) Penilaian dan analisis atas strategi usaha harus dilakukan antara lain dengan mengidentifikasi inovasi dan pengembangan produk baru, tingkat diversifikasi barang/jasa, tingkat penetrasi pasar, dan kebijakan-kebijakan usaha lainnya, yang terjadi pada pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa.

42 Comparability Analysis Matrix NoFactorsRelated Party Transactions Non Related Party Transactions Tax PayerRelated Party Tax PayerNon Related Party 1Characteristics of goods and services 2Functions, Assets and Risks 3Contractual Terms 4Economic Circumstances 5Business Strategies

43 Pembanding Transaksi antar pihak independen atau Pihak independen yang melakukan transaksi dengan pihak lain yang independen, yang sebanding dengan pihak yang melakukan transaksi afiliasi

44 Independent Customer USA CD B A Manufacturing Company Subsidiary/Sister Company of “B” INDONESIACOGS = 140 Sales/Marketing Company shareholders/sister Company of “A” Low Tax Rate Country Permasalahan: Berapa harga pasar wajar untuk penyerahan barang dari “A” to “B” FOB Invoice and other monetary term’s documents, usually send by post PO + L/C PO + Bank Transfer TT Invoice and other monetary term’s documents, usually send by post Goods and non monetary term’s documents CONTOH PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN (Dalam Transaksi Penjualan Barang Berwujud)

45 HARGA PASAR WAJAR UNTUK TRANSAKSI A  B Penentuan apakah harga transfer pada transaksi A-> B merupakan harga yang wajar dibandingkan degan A->D akan dipengaruhi hasil comparability analysis antara transaksi A->B dengan transaksi A->D.

46 2 (DUA) KEMUNGKINAN PENDAPAT Pendapat (1) Bila kondisi transaksi penjualan A->B sama dengan kondisi transaksi penjualan A- >D, sedangkan harga kedua transaksi tersebut berbeda, maka dapat disebutkan bahwa harga transaksi A->B tidak wajar. Pendapat (2) Bila kondisi transaksi penjualan A->B tidak sama dengan kondisi transaksi penjualan A->D, sedangkan harga kedua transaksi tersebut berbeda, maka terdapat kemungkinan bahwa harga transaksi A->B adalah harga wajar, sepanjang dapat ditunjukkan bahwa nilai dari beda kondisi transaksi tersebut setara dengan beda nilai harga jual kedua transaksi. Berdasarkan prinsip kewajaran dan sebagai aplikasi metode comparable uncontrolled price, terdapat 2 (dua) kemungkinan pendapat:

47 FAKTOR-FAKTOR KESEBANDINGAN OECD Transfer Pricing Guidelines Karakteristik dari produk yang ditransaksikan Hasil analisis mengenai fungsi yang dilakukan, asset yang digunakan dan resiko bisnis yang melekat pada masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi Ketentuan kontrak antara A->B dan A->D Strategi bisnis perusahaan A dalam transaksi A->B dan A->D Keadaan ekonomi di mana A,B, C, dan D berdomisili

48 HUBUNGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DENGAN HASIL ANALISIS FUNGSIONAL No. Fungsi yang Dilakukan “A”A->D Transaksi Independen A->B Transaksi Hubungan Istimewa 1.Product development and ownership of trade marks and names XX 2.Material purchasingXX 3.ManufacturingXX 4.Storage and dispatchXX 5.Collection of paymentXX 6.MarketingX 7.Selling and distributionX 8.WarrantyX

49 HUBUNGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DENGAN HASIL ANALISIS FUNGSIONAL No.Fungsi yang Dilakukan “A”A->D Transaksi Independen A->B Transaksi Hubungan Istimewa 1.Product development and ownership of trade marks and names XX 2.Material purchasingXX 3.ManufacturingXX 4.Storage and dispatchXX 5.Collection of paymentXX 6.MarketingX 7.Selling and distributionX 8.WarrantyX Beda fungsi yg dilakukan “A” Sales price $190Sales price $150

50 PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN BERDASARKAN HASIL ANALISIS KEWAJARAN  Bila nilai dari beda fungsi “A” dalam transaksi A->B dan A->D, setara dengan USD 40/unit, maka transaksi A- >B disebut wajar dibandingkan dengan A->D,  Sebaliknya, bila nilai dari beda fungsi tidak setara dengan USD 40/unit, maka transaksi A->B disebut “tidak wajar” dibandingkan dengan A->D.

51 METODE TRANSFER PRICING

52 Metode Transfer Pricing update PER-32/PJ/2011 pasal 11 Dalam penentuan metode harga wajar atau laba wajar wajib dilakukan kajian untuk menentukan metode Penentuan Harga Transfer yang paling sesuai (The Most Appropriate Method) Metode Penentuan Harga Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diterapkan adalah: a. metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (comparable uncontrolled price/CUP); b. metode harga penjualan kembali (resale price method/RPM); c. metode biaya-plus (cost plus method/CPM); d. metode pembagian laba (profit split method/PSM); atau e. metode laba bersih transaksional (transactional net margin method/TNMM)

53 Comparable Uncontrolled Price (CUP) Melakukan perbandingan pada tingkat harga secara langsung. Jika kondisinya sebanding, maka harga kepada hubungan istimewa harus sama dengan harga pada pihak ketiga Syarat: barang atau jasa yang ditransaksikan memiliki karakteristik yang identik kondisi transaksi yang dilakukan sebanding atau dapat dilakukan penyesuaian sehingga kondisinya menjadi sebanding Contoh Kasus

54 PT A dan B Ltd. ada hubungan istimewa: PT AB Ltd. Barang/Jasa X Harga Rp 2 Juta (fob destination) PT A dan C, Inc. tidak ada hubungan istimewa; PT A Barang/Jasa X Harga Rp 2 Juta (fob shipping point) C Inc. Jika diketahui bahwa biaya transportasi dan asuransi dari PT A ke B Ltd sebesar Rp , maka harga wajar dari PT A ke B Ltd (fob destination) adalah Rp CUP Method

55 Resale Price Method Melakukan perbandingan dengan cara mengurangkan harga terhadap gross margin yang kemudian dibandingkan terhadap perusahaan lain pada industri sejenis Biasanya dilakukan pada barang yang diberikan nilai tambah yang tidak signifikan Kondisi: Tingkat kesebandingan yang tinggi antara transaksi yang dibandingkan, khususnya mengenai fungsi, meskipun barang/jasa yang diperjual belikan berbeda. Biasanya dilakukan pada perusahaan distribusi (yang tidak melakukan nilai tambah secara signifikan terhadap barang). Perusahaan yang diuji biasanya melakukan pembelian semua atau sebagian besar kepada hubungan istimewanya dan melakukan penjualan kepada pihak ketiga. Contoh Kasus

56 A Ltd. dan PT A ada hubungan istimewa; A Ltd.PT A Barang X Harga Rp 8 Jt per unit PT A dan PT B tidak ada hubungan istimewa; PT A Barang X Harga Rp 10 Jt per unit PT B Jika diketahui bahwa norma keuntungan kotor untuk usaha yang sama dengan PT A adalah 25%, maka harga jual wajar dari A Ltd. ke PT A atas barang X adalah Rp 7,5 Jt per unit. Resale Price Method

57 Cost Plus Method Melakukan perbandingan pada gross margin yang didapatkan (yang dibandingkan adalah penambahan dari costnya, apakah wajar atau tidak) Dilakukan pada barang yang mempunyai struktur biaya yang sama atau dapat diketahui harga bahan penyusunnya Kondisi: Biasanya diaplikasikan pada barang setengah jadi, di mana terdapat perjanjian joint-facility dan perjanjian pembelian dan penjualan jangka panjang Transaksi ini secara normal dapat diaplikasikan pada perspektif penyediaan jasa Contoh Kasus

58 Profit Split Method Mengidentifikasi total profit yang didapatkan dari seluruh grup dari value chain perusahaan Membagi total profit tersebut sesuai dengan kontribusi dan nilai ekonomis dari masing-masing perusahaan asosiasi yang terkait Kondisi: Diaplikasikan untuk perusahaan yang memiliki rantai usaha atau dalam satu group rantai usaha Transaksi antara related parties sangat terkait satu sama lain sehingga tidak dimungkinkan untuk kajian secara terpisah. Terdapat intangible property yang unik antara related parties sehingga sulit untuk menemukan pembanding. Contoh Kasus

59 Transactional Net Margin Method (TNMM) TNMM mengidentifikasi net profit margin yang dibandingkan dengan dasar nilai tertentu (biaya, penjualan, atau aset) Misalnya dengan menggunakan return on sales atau berry ratio (rasio gross margin dibagi dengan operating expense) Kondisi: Dapat digunakan jika perusahaan pembanding memiliki FAR (function performed, asset used, dan risk assumed) yang sama dengan perusahaan yang diuji Contoh Kasus

60 DIRECT vs INDIRECT TRANSFER PRICING METHODOLOGY P&L STATEMENTTP METHODDESCRIPTION OF TP METHODOLOGY Sales (=Price)Most DirectLangsung menetapkan harga, tanpa dipengaruhi unsur P&L lain Cost of Sales Gross MarginDirect MethodPenetapan harga wajar dilakukan berdasarkan gross margin wajar, sehingga dalam penerapannya perlu memperhatikan unsur COGS Operating Expenses Operating IncomeIndirect MethodPenetapan harga wajar dilakukan berdasarkan operating margin wajar, sehingga dalam penerapannya perlu memperhatikan unsur COGS dan Operating Expenses

61 Konsep Single Price (1) Konsep Harga atau Laba tunggal digunakan jika Pembanding yang digunakan hanya berupa satu data tunggal Transaksi dianggap wajar apabila harga / margin dari transaksi hubungan istimewa sama dengan atau lebih besar dibandingkan dengan transaksi dengan pihak independen, faktor lain dianggap telah sama (ceteris paribus) Pasal 13 ayat 1 PER-43/PJ/2010: Penerapan Prinsip Kewajaran dan dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

62 Konsep Single Price (2) PT A menjual barang kepada PT B (hubungan istimewa) sebesar USD 100 Data pembanding: PT A menjual barang kepada PT C (pihak independen) sebesar USD 110 Maka penjualan PT A kepada pihak hubungan istimewanya dianggap tidak wajar karena: harga transfer kepada pihak hubungan istimewa < harga transfer kepada pihak independen

63 Konsep Arm’s Length Range (1) Konsep rentang harga atau laba wajar digunakan bila terdapat beberapa data pembanding yang dipakai: Yang diterima sebagai arm’s length range adalah rentangan antara kuartil pertama dan ketiga Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan dan sebanding b. didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan Pasal 13 ayat 1 PER-43/PJ/2010: Penerapan Prinsip Kewajaran dan dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara WP dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa

64 Konsep Arm’s Length Range (2) NoComparable Companies Weighted Average 3 years (%) 2009 (%) 2008 (%) 2007 (%) 1PT A PT B PT C PT D PT E PT F PT G Tested Company Maximum Upper Quartile (Q3) Median (Q2) Lower Quartile (Q1) Minimum

65 Harga Wajar/Laba Wajar (Pasal 13) Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan metode- metode Penentuan Harga Transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (single price) atau dalam bentuk Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar (arm's length range/ALR). Rentang Harga Wajar atau Laba Wajar merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : transaksi atau data pembanding yang digunakan dapat diandalkan; dan didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan.

66 HARGA WAJAR Harga wajar transaksi hubungan istimewa = Harga transaksi independen (–) atau (+) Nilai Beda Kondisi Transaksi

67 LABA WAJAR Laba bersih operasi wajar = Laba bersih operasi transaksi independen (–) atau (+) Nilai Beda Kondisi Transaksi yang mempengaruhi laba bersih operasi

68 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN HARGA Dalam membandingkan harga harus memperhatkan kondisi yang menyebabkan perbedaan harga, antara lain: Pasar-pasar yang berbeda secara geografis Mata rantai penjualan dari produsen ke konsumen Potongan harga dan potongan kuantitas (diskon dan rabat) Kualitas barang Biaya transportasi Asuransi

69 WEWENANG DIRJEN PAJAK MELAKUKAN KOREKSI HARGA Terdapat hubungan istimewa Tidak terdapat hubungan istimewa Harga Tidak Wajar Harga Wajar Harga Tidak Wajar Harga Wajar DJP berwenang melakukan koreksi harga DJP tidak berwenang melakukan koreksi harga

70 Kewajiban Menyusun TP Documentation

71 Kewajiban penyusunan TP Documentation Pasal 18 ayat (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan dan menyimpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP dan peraturan pelaksanaannya. Pasal 18 ayat (2) Termasuk dalam pengertian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen yang menjadi dasar penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha pada transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

72 Kewajiban penyusunan TP Documentation update PER-32/PJ/2011 Pasal 18 ayat (3) Wajib Pajak wajib menyampaikan dokumentasi dalam melaporkan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang terdiri dari satu set dokumen induk dan satu set lampiran dari dokumen induk. Pasal 18 ayat (4) Wajib Pajak dapat menentukan sendiri jenis dan bentuk dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang harus diselenggarakan disesuaikan dengan bidang usahanya sepanjang dokumen tersebut mendukung penggunaan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih.

73 Dokumentasi TP (update PER-32/PJ/2011, Pasal 18 ayat (5)) Dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang harus disediakan oleh Wajib Pajak sekurang-kurangnya mencakup : a. gambaran perusahaan secara rinci seperti struktur kelompok usaha, struktur kepemilikan, struktur organisasi, aspek-aspek operasional kegiatan usaha, daftar pesaing usaha, dan gambaran Iingkungan usaha; b. kebijakan penetapan harga dan/atau penetapan alokasi biaya; c.hasil Analisis Kesebandingan atas karakteristik produk yang diperjualbelikan, hasil analisis fungsional, kondisi ekonomi, ketentuan- ketentuan dalam kontrak/perjanjian, dan strategi usaha; d. pembanding yang terpilih; dan e.catatan mengenai penerapan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dipilih oleh Wajib Pajak serta alasan penolakan metode yang tidak dipilih.

74 Kewenangan Direktur Jendral Pajak

75 KEWENANGAN DIRJEN PAJAK (1) Pasal 20 ayat (1): Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak pada transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa Pasal 20 ayat (2): Penghitungan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan metode dan dokumen penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang diterapkan oleh Wajib Pajak

76 Pasal 20 ayat (3): Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai dan/atau menunjukkan dokumen pendukung penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, maka Direktur Jenderal Pajak berwenang menetapkan Harga Wajar atau Laba Wajar berdasarkan data atau dokumen lain dan metode penentuan Harga Wajar atau Laba Wajar yang dinilai tepat oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan kewenangan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP. KEWENANGAN DIRJEN PAJAK (2)

77 Pasal 20 ayat (4) Kewenangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila Wajib Pajak telah memenuhi Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki Hubungan Istimewa Manfaat Penyusunan Transfer Pricing Documentation

78 Update PER-32/PJ/ Pasal 21 (1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyesuaian (correlative adjustment) terhadap penghitungan Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak sebagai tindak lanjut atas suatu penyesuaian (primary adjustment) yang dilakukan oleh : a. Direktur Jenderal Pajak atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri lainnya termasuk BUT yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak ; atau b. otoritas pajak negara lain atas penghitungan penghasilan dan pengurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak negara tersebut yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak dalam negeri termasuk BUT di Indonesia. (2) Atas penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wajib Pajak tidak diperkenankan untuk melakukan sendiri penyesuaian penghitungan pajaknya. Penyesuaian oleh Dirjen Pajak

79 Hak-hak Wajib Pajak

80 HAK-HAK WAJIB PAJAK WP dapat mengajukan permohonan MAP (Pasal 22) WP dapat mengajukan permohonan APA (Pasal 23)

81 MAP Pasal 22 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure/MAP) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai ketentuan dalam P3B untuk menyelesaikan sengketa perpajakan yang menyangkut penerapan ketentuan dalam P3B sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui penyesuaian yang dilakukan oleh otoritas pajak di negara mitra P3B terhadap Wajib Pajak yang menjadi lawan transaksinya.

82 APA (1) Pasal 18 (3a) UU PPh Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan perjanjian dengan wajib pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), yang berlaku selama suatu periode tertentu dan mengawasi pelaksanaannya serta melakukan renegoisasi setelah periode tertentu tersebut berakhir

83 APA (2) update PER-32/PJ/2011 pasal 23 Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) kepada Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagai upaya menghindari permasalahan yang mungkin timbul dalam transaksi yang dilakukan antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian tertulis antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak atau antara Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas perpajakan negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3a) Undang-Undang PPh

84 APA (3) Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan pajak, Fiskus tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual Wajib Pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama APA dapat bersifat unilateral, yaitu merupakan kesepakatan antara Direktur Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak, atau APA dapat bersifat bilateral, yaitu kesepakan Direktur Jenderal Pajak dan otoritas perpajakan negara lain yang menyangkut Wajib Pajak yang berada di wilayah yuridiksinya

85 Case Study CUP Method RP Method Cost Plus Method Profit Split Method TNM Method

86 CUP Method PT XYZ sells to ABC of India (unrelated) and to MNO of UK (related) its CD players. The product is identical. The terms are one-year warranty for India and 6 months warranty for UK. The cost of one-year services is estimated as Rp 500/ per piece in India and UK. Sales to ABC is CIF and to MNO is FOB. (estimated CIF per piece to MNO is Rp 250) As the products are identical, warranty and insurance and freight will have to be normalised for comparison of both the prices. We have to determine the ALP on CUP basis for sales from XYZ to MNO.

87 CUP Method Calculation: ParticularsXYZ to ABCXYZ to MNO (unrelated)(related) Selling Price Less: Cost of service Add: Insurance &freight (actual) Nil 250 Normal comparable price Arm’s Length Price Transfer price charged to MNO Shortage TP charged per piece 500 No. of pieces purchased by MNO Total shortage income of MNO under CUP method

88 Resale Price Method PT A merupakan distributor obat yang mempunyai lisensi penjualan obat tertentu di Indonesia. PT A membeli obat dari related party Rp per unit dan menjualnya ke unrelated party. Harga jual obat ke unrelated party adalah Rp per unit. Margin untuk obat tersebut didapat dari data pihak ketiga adalah sebesar 40% dari harga jual. Tentukan harga beli yang wajar obat PT A ke related party-nya?

89 Resale Price Method Harga beli wajar = x % margin wajar = ( – x) / % = ( – x) / = x x = – x = Harga beli wajar = Harga beli transaksi yang terjadi = Koreksi atas harga beli = 2.600

90 Cost Plus Method Arms Length Price under Cost Plus Method- manufacturing Arm’s Length Price = Total cost of production + Adjusted Gross Profit Mark-up.

91 Cost Plus Method ABC merupakan perusahaan manufacturing yang menjual finished goods-nya kepada XYZ (related) dan MN (unrelated) Berikut detail struktur biaya pembuatan finished goods per unit untuk barang yang dijual kepada XYZ dan MN: XYZ Ltd.MN Ltd. Selling Price Direct Material10.00 Direct Wages15.00 Direct Expenses10.00 Factory Overheads5.00 Administrative Overheads3.00 Gross Profit Mark-up20%40% Selling costsNil1.40 Distribution costs Hitung harga penjualan wajar kepada XYZ?

92 Illustration: ABC Ltd. transfers goods toXYZ Ltd.MN Ltd. (Related party)(Comparable transaction) Cost of Production / unit Direct Material10.00 Direct Wages15.00 Direct Expenses10.00 Prime Cost35.00 Factory Overheads5.00 Administrative Overheads3.00 Cost of Production43.00 Gross Profit Selling Price Gross Profit Mark-up %20%40% Gross Profit Mark-up Less: Selling costsNil1.40 Less: Distribution costs Adjusted GP Margin Adjusted GP Margin % on cost10.23%32.09%

93 Adjusted GP Margin (comparable independent)32,09% Adjusted GP Margin (actual)10,23% Difference in GP Margin21,86% Actual cost of production per unit 43,00 Increased GP per unit (21,86% x 43,00) 9,40 Actual selling price 51,60 Arms Length Price per unit 61,00 Actual revenue booked for XYZ Ltd. ( x 51.60) Sales at ALP ( x 61.00) Increased income as per ALP under Cost Plus Method

94 Case untuk Profit Split Method Dua pendekatan yang dapat digunakan untuk memperkirakan pembagian profit: Residual profit split approach Melalui dua tahap, yaitu: diproporsikan berdasarkan fungsi dasar yang dilakukan oleh hubungan istimewa, sisanya dialokasikan kembali dari sisa laba/rugi sesuai dengan benchmark yang ada. Contribution analysis approach Pendekatan yang dilakukan berdasarkan nilai relatif dari fungsi (misalnya: besarnya kontribusi yang disumbangkan) yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang terkait dengan transaksi yang sedang diuji

95 Contoh Kasus Penerapan Profit Split Method (1) X, Y, dan Z merupakan perusahaan yang ada di negara yang berbeda-beda. X mendesain dan melakukan proses manufaktur untuk komponen utama dari produk elektronik berkualitas tinggi X menjualnya ke subsidiary-nya, Y Y melakukan proses lanjutan, mengembangkan dan melakukan proses manufaktur sehingga produk elektronik tersebut menjadi produk jadi Y kemudian mengekspornya ke Z, sebuah perusahaan distributor independen

96 Contoh Kasus Penerapan Profit Split Method (2) The trading accounts of X and Y are as follows XY Sales Purchases15100 Manufacturing cost2035 Gross Profit65165 R&D2015 Other operating expenses1510 Net Profit30140

97 Contoh Kasus Penerapan Profit Split Method (3) Produk final dari transaksi tersebut merupakan produk yang unik sehingga tidak ditemukan data pembanding Namun, data riset yang dirilis pihak ketiga menemukan beberapa perusahaan yang memiliki fungsi sama dengan X dan Y, memproduksi produk setengah jadi dan produk final Rata-rata mark-up untuk perusahaan independen yang memiliki transaksi sama dengan X dan Y adalah masing-masing 30% dan 20% Bagaimana pengujian transaksi tersebut?

98 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (1) Pada transaksi ini, CUP method tidak dapat digunakan karena adanya keunikan produk final tersebut (tidak ada produk yang memiliki karakteristik data yang sama atau mirip) Asumsinya, tidak ada data yang cukup untuk menggunakan cost plus method Resale price method juga tidak tepat diterapkan karena produk mengalami proses manufaktur yang signifikan pada perusahaan Y (Resale price method biasanya diterapkan pada perusahaan distribusi)

99 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (2) Penerapan profit split method menggunakan residual approach Total Sales300 Cost of goods sold (X)35 Cost of goods sold (Y) – excluding purchases 35 Gross profit230 R&D35 Other operating expenses25 Net Profit170 Step 1: residual analysis of the group profit Calculation of total profit

100 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (3) iBasic return to X = 30% dari (COGS + Other operating expenses) = 30% x (35+15) = 30% x 50 = 15 Calculation of basic return: Mark up yang berasal dari benchmark data eksternal, kita guankan untuk melakukan perhitungan basic returns dari X dan Y

101 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (4) ii= 20% of [(COGS – purchase price) + other operating expenses + arm’s length price] = 20% ( TP) = TP ii.The calculation of basic return to Y has to take into account that COGS for the comparable independent companies have included the purchase price of the semi-finished product. Since that is the transfer price for Y, the basic return for Y will be a function of the transfer price, i.e.

102 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (5) Step 2: residual profit split: Calculation of residual profit Residual profit = net profit – [(Return to X) + (Return to Y)] = 170 – ( TP) = 146 – 0.2TP

103 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (6) XY R&D2015 Total R&D35 R&D expenditure ratio57%43% Calculation of residual profit split For X = 57% of (146 – 0.2 TP) = – TP For Y = 43% of (146 – 0.2 TP) = – TP Kita asumsikan dalam kasus ini, R&D merupakan indikator yang reliable untuk menilai kontribusi dari intangible asset, metode residual profit akan dibagi berdasarkan pengeluaran R&D yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

104 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (7) Net Profit for X Basic return to X = 15 Residual return to X = – TP Total net profit for X = – 0.114TP Net Profit for Y Basic return to Y = TP Residual return to Y = – TP Total net profit for Y = TP

105 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (8) Adjustment for transfer price between X and Y Sales price if X makes no profit = 100 – 30 = 70 Adjusted sales price (i.e. TP) = 70 + Adjusted net profit for X = – TP = – TP TP = /1.114 = 151

106 Aplikasi Penerapan Profit Split Method (9) Adjusted Net Profit XY Sales Arm’s length adjustment 51 Adjusted sales151 Purchases15100 Adjustment51 Adjusted purchases151 Manufacturing cost2035 Gross profit65165 Adjusted gross profit R&D2015 Other operating expenses 1510 Net Profit30140 Adjusted net profit8189

107 TNM Method PT ADC merupakan perusahaan manufaktur pembuatan bahan kimia yang sangat spesifik. Untuk mendukung kesuksesan usahanya, PT ADC memperoleh banyak intragroup service dari related party-nya, Z Corp di Jepang. Intragroup service antara lain: technical service, tehnical assistance, management fee, IT service yang sangat spesifik dan tidak ditemukan data pembandingnya, baik internal comparable maupun external comparable.

108 TNM Method Berikut income statement dari PT ADC: Income StatementIDR Sales12,000,0000 COGS70,000,000 Gross Profit50,000,000 Operating expense20,000,000 Operating profit30,000,000 PT BDE Tbk merupakan perusahaan yang kebetulan memiliki karakteristik dan industri yang sama dengan PT ADC. Namun, PT BDE Tbk memiliki produk unik dan berbeda dengan PT ADC. Karena merupakan perusahaan listed, PT BDE Tbk dapat diakses laporan keuangannnya. Dari data laporan keuangan tersebut, dapat diketahui bahwa Operating Margin dari PT BDE Tbk adalah 22%. Lakukan pengujian dengan TNM Method untuk PT ADC!

109 TNM Method Operating margin: Operating Margin PT ADC25% Operating Margin PT BDE, Tbk 22% AdjustmentOperating margin PT ADC berada di atas benchmark (PT BDE, Tbk) – in the arm’s length value – Dalam praktek tidak cukup dengan satu pembanding. Pencarian pembanding dapat menggunakan database, misalnya Oriana, Osiris, dll.

110 Penyajian TNMM NoComparable Companies Weighted Average 3 years (%) 2009 (%) 2008 (%) 2007 (%) 1PT A PT B PT C PT D PT E PT F PT G Tested Company Maximum Upper Quartile (Q3) Median (Q2) Lower Quartile (Q1) Minimum

111 Terima Kasih


Download ppt "TRANSFER PRICING Outline Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (Arm’s Length Principle) Konsep Hubungan Istimewa Penerapan Arm’s Length Principle a."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google