Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PPN. 2 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun > 4,8 M.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PPN. 2 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun > 4,8 M."— Transcript presentasi:

1 PPN

2 2 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun > 4,8 M Bermaksud melakukan penyerahan/ekspor PKP Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun < 4,8 M juta Wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN terutang Pengusaha Wajib Dapat Memilih PMK 197/ Pasal 2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan, dapat melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP Melakukan: Penyerahan BKP Penyerahan JKP Ekspor BKP Berwujud Ekspor BKP Tidak Berwujud Ekspor JKP

3 3 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 7 Kriteria dan Rincian Non BKP dan Non JKP Diatur lebih lanjut di PMK barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering uang, emas batangan, dan surat berharga Jasa pelayanan kesehatan medis jasa pelayanan sosial jasa pengiriman surat dengan perangko jasa keuangan jasa asuransi jasa keagamaan jasa pendidikan jasa kesenian dan hiburan jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan jasa angkutan umum di darat & di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yg menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri jasa perhotelan jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum jasa penyediaan tempat parkir jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam jasa pengiriman uang dengan wesel pos jasa boga atau katering NONBKPNONBKP N O N JK P BACK

4 4 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 PPN = 10. x harga/pembayaran Pasal 10 & 11 Rumus Penghitungan PPN Kontrak atau Perjanjian Harga sudah termasuk PPN PPN ditulis terpisah Dianggap belum termasuk PPN Jika Tidak ATAU PPN = 10 % x harga/pembayaran Harga termasuk PPN & PPnBM PPN = 10. x harga/pembayaran t PPnBM = t. x harga/pembayaran t t = Tarif PPnBM ATAU

5 5 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 13 Kesalahan Pemungutan PPN sepanjang: -belum dikreditkan -belum dibiayakan -belum dikapitalisasi Salah Pungut PPN PPN tersebut telah disetor dan dilaporkan PPN dapat dimintakan kembali oleh Pihak Yang Terpungut Pihak Yang Terpungut: a.importir; pembeli barang atau penerima jasa (termasuk Pemungut PPN); pihak yang memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar Daerah Pabean. PPN dipungut terlalu besar PPN seharusnya tidak dipungut

6 6 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 4 Tanggung Renteng Penjual adalah penanggung jawab PPN (menyetor PPN), namun untuk kondisi tertentu Pembeli dapat dikenai tanggung jawab renteng. Diatur lebih lanjut di PMK PENJUALPEMBELI Pungut PPN Menunjukkan bukti telah membayar PPN TANGGUNG JAWAB RENTENG Kecuali PPN dapat ditagih kepada penjual SKPKB ? Ps 16F UU PPN BACK AT A U

7 7 Faktur Pajak (Ps. 1 angka 23 UU PPN 1984) Adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP Faktur Pajak yg dapat berupa faktur penjualan (Penj. Ps. 13 ay. 1) Faktur Pajak Gabungan (Penj. Ps. 13 ay. 2) Dok. Tertentu yg. ditetapkan sbg Faktur Pajak (Penj. Ps. 13 ay.1)

8 Melakukan penyer. BKP dimaksud dlm Ps. 4 ay. (1) huruf a Melakukan ekspor BKP Berwujud dimaksud da- lam Ps. 4 ay. (1) huruf f Melakukan ekspor JKP oleh PKP sbgmn dimaksud- dlm Ps. 4 ayat (1) huruf h Melakukan penyer. JKP dimaksud dlm Ps. 4 ay. (1) huruf c Melakukan ekspor BKP Tdk Berwujud oleh PKP sbgmn dimaksud dalam Ps. 4 ay. (1) huruf g Melakukan penyer. BKP dimaksud dlm Ps. 16D PKP (Ps. 13 ay 1 UU PPN 1984) WAJIB MEMBUAT FAKTUR PAJAK UNTUK SETIAP :

9 9 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 14 Transaksi dengan Mata Uang Asing PPN dan PPnBM dikonversi ke dalam mata uang rupiah Termasuk transaksi penyerahan kepada Pemungut PPN selain Bendahara Pemerintah Transaksi dengan menggunakan mata uang asing Sesuai kurs KMK pada saat pembuatan Faktur Pajak 2 Januari 11 Januari 25 Januari Pembayaran Di Muka -FP dibuat -Kurs : Rp9.076,00 Kurs USD : Rp9.136,00 Periode : 9-15 Januari 2012 KMK No : 6/KM.1/2012 Kurs USD: Rp9.076,00 Periode : 2-8 Januari 2012 KMK No : 1571/KM.1/2011 Kurs USD: Rp9.060,00 Periode : Januari 2012 KMK No : 33/KM.1/2012 Barang diserahkan -FP dibuat -Kurs : Rp9.136,00 Pelunasan Pembayaran -Tidak perlu buat FP 5 Februari Kurs USD: Rp8.952,00 Periode : 30 Jan – 5 Feb 2012 KMK No : 54 /KM.1/2012 Penggantian FP 11 Jan -Kurs : Rp9.136,00

10 10 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Saat Pembuatan Faktur Pajak saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN BACK

11 KETER. MINI- MAL YG WAJIB DICANTUMKAN DLM FAKTUR PAJAK (Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984 jo Ps.8 PMK No. 84/ PMK.03/2012, ) a. Nama, alamat, NPWP yg menyerahkan BKP/JKP b. Nama, alamat, NPWP Pem- beli BKP/Penerima JKP c. Jenis barang/jasa, jumlah Harga Jual/Penggantian, dan potongan harga d. PPN yang dipungut e. PPnBM yang dipungut f. Kode, Nomor Seri dan tgl pembuatan Faktur Pajak g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandata- ngani Faktur Pajak Memenuhi persyaratan formal & ma- terial (Ps. 13 ay (9)

12 Penomoran FP Sesuai dengan Per-24 Penomoran FP Sesuai dengan Per-13/ Kode transaksi & status Kode cabang Kode tahun Nomor Seri Jumlah Digit: 8 digit Ditentukan oleh PKP sendiri Jumlah Digit: 13 digit Ditentukan oleh sistem DJP, termasuk kode tahun akan dicreate oleh sistem DJP dan kode cabang dihapus. Perubahan Nomor Seri Faktur Pajak.. - Kode transaksi & status Nomor Seri

13 Kendali Nomor Seri Faktur Pajak Nomor seri Faktur Pajak hanya dapat diberikan kepada PKP yang: a.Telah dilakukan registrasi ulang PKP sesuai dengan Per-05 dan perubahannya atau telah dilakukan verifikasi dalam rangka pengukuhan PKP. b.Telah melakukan update alamat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, apabila terjadi perubahan alamat. c.Telah mengajukan surat permohonan kode aktivasi dan password. d.Telah menerima surat pemberitahuan kode aktivasi dari KPP. e.Telah menerima pemberitahuan password melalui . f.Telah mengajukan surat permintaan nomor seri faktur pajak. g.Telah memasukkan kode aktivasi dan password dengan benar pada saat mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak. h.Telah menyampaikan SPT masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir berturut- turut yang telah jatuh tempo pada tanggal surat permohonan nomor seri faktur pajak disampaikan ke KPP.

14 14 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan Saat Terutang PajakSaat Penyerahan Saat Pembuatan Faktur Pajak Pasal 11 UU PPNPasal 13 UU PPN “ Saat penyerahan yang merupakan dasar penentuan saat terutang PPN dan saat pembuatan Faktur Pajak disinkronisasikan dengan praktik yang lazim terjadi dalam kegiatan usaha yang tercermin dalam praktik pencatatan atau pembukuan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta diterapkan secara konsisten oleh PKP” “Penyerahan dianggap telah terjadi, apabila resiko dan manfaat kepemilikan barang telah berpindah kepada pembeli dan jumlah pendapatan dari transaksi tersebut dapat diukur dengan handal” “Pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang dicerminkan dengan penerbitan invoice/faktur penjualan yang sekaligus menjadi dokumen sumber dan sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan atau pencatatan piutang” BACK

15 15 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai Barang Kena Pajak berwujud tersebut, secara hukum atau secara nyata, kepada pihak pembeli Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak BACK

16 16 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Contoh Saat Penyerahan BKP Tidak Bergerak Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September Perjanjian jual beli sebuah rumah ditandatangani tanggal 1 Mei Perjanjian penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai rumah tersebut dibuat atau ditandatangani tanggal 1 September FP: 1 Sep Bila sebelum surat atau akte tersebut dibuat atau ditandatangani, rumah telah diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerimanya, maka Faktur Pajak harus diterbitkan pada saat barang tersebut secara nyata diserahkan atau berada dalam penguasaan pembeli atau penerima barang. 1 BACK

17 17 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan BKP Tidak Berwujud Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang a.diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau pada saat diterbitkan faktur penjualan oleh Pengusaha Kena Pajak, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten b. kontrak atau perjanjian ditandatangani, atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian atau seluruhnya Dalam hal tidak diketahui BACK

18 18 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Saat Penyerahan JKP 1) diakui sebagai piutang atau penghasilan atau pada saat diterbitkan faktur penjualan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten 2) kontrak atau perjanjian ditandatangani 3) saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dalam hal pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri Dalam hal tidak diketahui Pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan antarcabang BACK

19 19 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 17 Contoh Saat Penyerahan JKP 1 PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak selama 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain: PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tanggal 1 September 2011; Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp ,00 Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar Rp ,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun. Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. PT Semangat menyewakan satu unit ruko kepada PT Diatetupa dengan masa kontrak selama 12 tahun. Dalam kontrak disepakati antara lain: PT Diatetupa mulai menggunakan ruko tanggal 1 September 2011; Nilai kontrak sewa selama 12 tahun adalah Rp ,00 Pembayaran sewa adalah tahunan dan disepakati dibayar setiap tanggal 29 September dengan pembayaran sebesar Rp ,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun. Pada tanggal 29 September 2011 PT Diatetupa melakukan pembayaran sewa untuk tahun pertama. Rp ,- FP: 29 Sep PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. 2.PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama satu bulan. Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 – 30 Juni 2011, PT Setiyakom menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli PT Setiyakom adalah suatu perusahaan jasa telekomunikasi. 2.PT Setiyakom melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan periode pemakaian selama satu bulan. Pengumpulan data-data pemakaian dari pelanggan memerlukan waktu beberapa hari, sehingga faktur penjualan baru dapat diterbitkan beberapa hari setelahnya. Untuk pemakaian oleh pelanggan pada tanggal 1 – 30 Juni 2011, PT Setiyakom menerbitkan faktur penjualan (melakukan penagihan) pada tanggal 5 Juli FP: 5 Juli 2011 BACK

20 20 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 18 Pemusatan PPN PKP Memiliki > 1 Tempat Kegiatan Usaha Dapat menyampaikan pemberitahuan Pemusatan Tempat Terutang PPN Administrasi Penjualan wajib terpusat pada tempat pemusatan

21 21 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 19 Faktur Pajak Terlambat sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan Faktur Pajak Dibuat > 3 Bulan Bukan Faktur Pajak

22 22 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 19 Ilustrasi Faktur Pajak Terlambat Saat penyerahan = saat pembuatan FP FebruariMaret 5 Jan5 Apr FP > 5 April FP terlambat diterbitkan -Sanksi 2% x DPP -PM dapat dikreditkan oleh Pembeli FP terlambat diterbitkan -Sanksi 2% x DPP -PM tidak dapat dikreditkan oleh Pembeli FP > 5 Jan s.d 4 April

23 23 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Pasal 20 Pedagang Eceran Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan JKP dengan cara : melalui suatu tempat penyerahan jasa secara langsung kepada konsumen akhir atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan pada umumnya dilakukan secara tunai. Tanpa keterangan :  identitas pembeli  nama dan tanda tangan penjual Tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak Membuat Faktur Pajak tidak lengkap Kegiatan usaha/pekerjaannya melakukan penyerahan BKP dengan cara : a. melalui suatu tempat penjualan eceran atau langsung datang ke tempat konsumen akhir; b. langsung kepada konsumen akhir, tanpa didahului dengan penawaran; dan c. pada umumnya dilakukan secara tunai dan penjual/pembeli langsung menyerahkan/membawa BKP yang dibeli. BACK

24 TERIMA KASIH Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


Download ppt "PPN. 2 Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Peraturan Perpajakan I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Peredaran/ Penerimaan bruto 1 tahun > 4,8 M."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google