Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

BIDANG PELATIHAN DAN INFORMASI KELUARGA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT 2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "BIDANG PELATIHAN DAN INFORMASI KELUARGA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT 2008."— Transcript presentasi:

1 BIDANG PELATIHAN DAN INFORMASI KELUARGA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT 2008

2 Persentase KK Berstatus Janda/Duda/Belum Kawin Tujuan: Masukan/informasi mengenai ketahanan keluarga dihubungkan dengan status kawin kepala keluarga (janda/duda/belum kawin). Variabel: Jumlah KK (kolom 14) dan Jumlah KK Berstatus Janda/Duda/Belum Kawin (kolom 20). Interpretasi: Dari 189,643 KK di Provinsi Papua Barat, 20,44% diantaranya berstatus janda/duda/ belum kawin. Apabila dilihat kab/kota, persentase tertinggi (46,06%) ada di kab/kota Kaimana dan terendah (4,30%) di kab/kotaRaja Ampat. Diharapkan persentase KK berstatus janda/duda/belum kawin tidak terlalu besar dan semakin kecil semakin baik. Hal ini berkaitan dengan dengan kondisi ketahanan keluarga, karena secara psikologis KK berstatus kawin kondisi ketahanannya keluarganya relatif lebih baik dibandingkan dengan KK berstatus janda/duda/belum kawin. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KEPALA KELUARGA BERSTATUS JANDA/DUDA/BELUM KAWIN PRESENTASI KEPALA KELUARGA BERSTATUS JANDA/DUDA/BELUM KAWIN =4/3*100 1KAB.SORONG17,9151, % 2KAB.MANOKWARI , % 3KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI 85241, % 7KAB.TLK WONDAMA 83901, % 8KAB.KAIMANA , % 9KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT189,64338, %

3 Persentase Kepala Keluarga Tidak Bekerja Tujuan: Masukan/informasi mengenai ketahanan keluarga dikaitkan dengan status pekerjaan kepala keluarga. Variabel: Jumlah KK (kolom 14) dan Jumlah KK Tidak Bekerja (kolom 18) Interpretasi :Dari tabel di atas terlihat jumlah KK yang tidak bekerja cukup besar yaitu 54,952 KK atau 28,98% dari jumlah KK yang ada di Provinsi Papua Barat. Pada tingkat kab/kota, persentase tertinggi (46,33%) ada di kab/kota Sorong dan terendah (4,71%) di kab.Sorong Dari sudut pandang ekonomi, seorang KK yang tidak bekerja akan mempengaruhi kondisi ketahanan keluarga yang dipimpinnya, terutama untuk keluarga dimana kebutuhan hidupnya masih cukup besar. Besarnya persentase KK tidak bekerja bisa disebabkan berbagai faktor antara lain sempit atau tidak tersedianya lapangan kerja atau KK tersebut sudah memasuki usia pensiun. Dan seterusnya…. NOKABUPATEN KOTAJUMLAH KEPALA KELUARGA JUMLAH KEPALA KELUARGA TIDAK BEKERJA PRESENTASI KEPALA KELUARGA TIDAK BEKERJA =4/3*100 1KAB.SORONG 17, % 2KAB.MANOKWARI , % 3KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA 83903, % 8KAB.KAIMANA , % 9 KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT189,64354, %

4 Persentase Kepala Keluarga Tidak Tamat SD Tujuan: Masukan/informasi mengenai ketahanan keluarga dilihat dari latar belakang pendidikan yang diperoleh kepala keluarga. Variabel: Jumlah KK (kolom 14) dan Jumlah KK Tidak Tamat SD (kolom 21) Interpretasi : Secara total, persentase KK tidak tamat SD di Provinsi Papua Barat adalah 25,51%. Diharapkan persentase KK tidak tamat SD tidak terlalu besar dan semakin kecil semakin baik, karena dari sudut pandang ekonomi, diasumsikan bahwa semakin rendah pendidikan seseorang semakin kecil kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang layak. Selain itu, masih banyaknya KK yang tdk menamatkan pendidikan SD bisa juga diakibatkan terbatasnya akses utuk mendapatkan pendidikan. Hal ini bisa disebabkan antara lain mahalnya biaya pendidikan, sarana & prasarana pendidikan terbatas, pendapatan keluarga minim. Dan seterusnya ….. NOKABUPATEN KOTAJUMLAH KEPALA KELUARGA JUMLAH KEPALA KELUARGA TIDAK TAMAT SD PRESENTASI KEPALA KELUARGA TIDAK TAMAT SD TERHADAP KEPALA KELUARGA =4/3*100 1KAB.SORONG 17, % 2KAB.MANOKWARI % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN , % 5KAB.RAJA AMPAT 95034, % 6KAB.TLK BINTUNI 85242, % 7KAB.TWONDAMA 83903, % 8KAB.KAIMANA , % 9KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT189, %

5 Persentase Kepala Keluarga Tamat SD-SLTP Tujuan: Masukan/informasi mengenai ketahanan keluarga dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki kepala keluarga. Variabel: Jumlah KK (kolom 14) dan Jumlah KK Tamat SD-SLTP (kolom 22) Interpretasi : Tabel di atas menunjukkan tingkat pendidikan KK di Provinsi Papua Barat sangat rendah, dimana mayoritas dari KK yang ada (35,72%) berpendidikan setingkat SD-SLTP. Rendahnya tingkat pendidikan KK akan berdampak kepada terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang bisa memberikan penghasilan yang lebih baik. Program intervensi yang mungkin bisa dilakukan oleh BKKBN provinsi dan kab/kota pengelola progrsm KB adalah melakukan kerjasama dengan kantor dinas pendidikan serta LSM/LSOM untuk melakukan program Kejar (Bekerja sambil belajar) Paket B dan C. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KEPALA KELUARGA JUMLAH KEPALA KELUARGA TAMAT SD - SLTP PRESENTASI KEPALA KELUARGA TAMAT SD - SLTP =4/3*100 1 KAB.SORONG 17,9158, % 2 KAB.MANOKWARI , % 3 KAB.FAKFAK , % 4 KAB.SORONG SELATAN % 5 KAB.RAJA AMPAT % 6 KAB.TLK BINTUNI 85242, % 7 KAB.TLK WONDAMA 83902, % 8 KAB.KAIMANA , % 9 KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT189,64367, %

6 Persentase Kepala Keluarga Tamat SLTA Tujuan: Masukan/informasi mengenai ketahanan keluarga dikaitkan dengan latar belakang pendidikan yang ditamatkan kepala keluarga. Variabel: Jumlah KK (kolom 14) dan Jumlah KK Tamat SLTA (kolom 23) Interpretasi : Secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan KK di Provinsi Papua Barat cukup tinggi, yaitu hanya sebesar 28,63% dari jumlah KK yang ada yang mempunyai latar belakang pendidikan setingkat SLTA. Pada tingkat kab/kota, persentase tertinggi terdapat di kabupaten/kota Sorong sebesar 44,43% dan terendah di kab/kota Teluk Wondama sebesar 16,19%. Jika diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi atau semakin baik pula tingkat penghasilannya, maka berdasarkan data di atas bisa ditarik kesimpulan sementara bahwa tingkat kesejahteraan keluarga yang ada di Provinsi Papua Barat tidak begitu tinggi. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KEPALA KELUARGA JUMLAH KEPALA KELUARGA TAMAT SLTA PRESENTASI KEPALA KELUARGA TAMAT SLTA =4/3*100 1 KAB.SORONG 17,9153, % 2 KAB.MANOKWARI , % 3 KAB.FAKFAK , % 4 KAB.SORONG SELATAN % 5 KAB.RAJA AMPAT % 6 KAB.TLK BINTUNI 85242, % 7 KAB.TLK WONDAMA 83901, % 8 KAB.KAIMANA , % 9 KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT189,64354, %

7 Persentase Kepala Keluarga Tamat Akademi/Perguruan Tinggi Tujuan: Masukan/informasi mengenai ketahanan keluarga dihubungkan dengan latar belakang pendidikan kepala keluarga. Variabel: Jumlah KK (kolom 14) dan Jumlah KK Tamat AK/PT (kolom 24) Interpretasi : Dari 189,643 KK di Provinsi Papua Barat hanya 10,15% yang berhasil menamatkan pendidikan setingkat AK/PT. Apabila dilihat per kab/kota, persentase tertinggi (16,15%) ada di kab/kota Kaimana dan terendah (4,59%) di kab/kota Sorong. Dilihat dari proporsi yang ada, bisa dikatakan akses bagi kepala keluarga untuk mendapat kan pendidikan yang lebih baik atau lebih tinggi jauh lebih besar di kab/kota Kaimana dibandingkan dengan kab/kota lainnya di Provinsi Papua Barat. Dan terusnya ….. NO KABUPATEN KOTA JUMLAH KEPALA KELUARGA JUMLAH KEPALA KELUARGA TAMAT AKADEMI /PERGURUAN TINGGI PRESENTASI KEPALA KELUARGA TAMAT AKADEMI/ PERGURUAN TINGGI =4/3*100 1 KAB.SORONG 17, % 2 KAB.MANOKWARI , % 3 KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN % 5 KAB.RAJA AMPAT % 6 KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8 KAB.KAIMANA , % 9 KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT189,64319, %

8 Persentase Anak Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Tujuan: Masukan/informasi mengenai tingkat partisipasi anak usia 7-15 tahun dalam program wajib belajar 9 tahun. Variabel: Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun (kolom ) dan Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah (kolom 38+39). Interpretasi : Dari 148,401 anak usia 7-15 tahun di Provinsi Papua Barat hanya 24,19% diantaranya tidak sekolah. Ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar 9 tahun di Provinsi Papua Barat harus terus diperhatikan, karena apabila dilihat per kab/kota masih ada kab/kota yang persentase anak usia 7-15 tahun tidak sekolah cukup tinggi yaitu kab/kota Kaimana dan Fakfak masing-masing (49,39%) dan (47,79%). Diharapkan ke depan akses untuk mendapatkan pendidikan bagi anak usia 7-15 tahun di Provinsi Papua Barat dapat lebih ditingkatkan, sehingga seluruh anak usia 7-15 tahun dapat bersekolah. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH ANAK USIA 7-15 TAHUN JUMLAH ANAK USIA 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH PRESENTASI ANAK USIA 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH TERHADAP ANAK USIA 7-15 TAHUN =4/3*100 1 KAB.SORONG 13, % 2 KAB.MANOKWARI 29, % 3 KAB.FAKFAK 22, % 4KAB.SORONG SELATAN 10, % 5 KAB.RAJA AMPAT 11, % 6 KAB.TLK BINTUNI 6, % 7KAB.TLK WONDAMA 5, % 8 KAB.KAIMANA 23, % 9 KOTA SORONG 25, % PROVINSI PAPUA BARAT148, %

9 Persentase Anak Laki-Laki Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Tujuan: Masukan/informasi mengenai tingkat partisipasi anak laki-laki usia 7-15 tahun dalam program wajib belajar 9 tahun. Variabel: Jumlah Anak Laki-Laki Usia 7-15 Tahun (kolom 36+38) dan Jumlah Anak Laki-Laki Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah (kolom 38). Interpretasi: Dari anak laki-laki usia 7-15 tahun hanya 23,69% diantaranya tidak sekolah. Ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar 9 tahun di provinsi Papua Barat belum berhasil menjangkau seluruh anak laki-laki usia tahun. Pada tingkat kab/kota persentase tertinggi ada di kab/kota Kaimana dan Fakfak dengan 48,21% dan 42,23% terendah di kabupaten Sorong dengan 5,64%. Diharapkan pada masa yang akan datang akses untuk mendapatkan pendidikan bagi anak laki-laki usia 7-15 thn di Provinsi Papua Barat dapat lebih ditingkatkan, sehingga seluruh anak laki-laki usia 7-15 tahun dapat bersekolah. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH ANAK LAKI-LAKI USIA 7-15 TAHUN JUMLAH ANAK LAKI-LAKI USIA 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH PRESENTASI ANAK LAKI-LAKI USIA 7-15 THN TIDAK SEKOLAH TERHADAP ANAK LAKI-LAKI USIA 7-15 TAHUN =4/3*100 1KAB.SORONG % 2KAB.MANOKWARI , % 3KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA , % 9KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT , %

10 Persentase Anak Perempuan Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah Tujuan: Masukan/informasi mengenai tingkat partisipasi anak perempuan usia 7-15 tahun dalam program wajib belajar 9 tahun. Variabel: Jumlah Anak Perempuan Usia 7-15 Tahun (kolom 38+40) dan Jumlah Anak Perempuan Usia 7-15 Tahun Tidak Sekolah (kolom 40). Interpretasi: Dari anak perempuan usia 7-15 thn sekitar 24,77% diantaranya tidak sekolah. Walaupun relatif, program wajar 9 tahun di Provinsi Papua Barat masih belum berhasil menjangkau seluruh anak perempaun usia 7-15 tahun. Pada tingkat kab/kota persentase tertinggi ada di kab/kota Kaimana sebesar 50,99% dan terendah di kab/kota Sorong 6,32%. Diharapkan pada masa yang akan datang akses untuk mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun bagi anak perempuan usia 7-15 tahun di Provinsi Papua barat dapat lebih ditingkatkan, sehingga seluruh anak perempuan usia 7-15 tahun dapat bersekolah. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH ANAK PEREMPUAN USIA 7-15 TAHUN JUMLAH ANAK PEREMPUAN USIA 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH PRESENTASI ANAK PEREMPUAN USIA 7-15 TAHUN TIDAK SEKOLAH TERHADAP ANAK PEREMPUAN USIA 7-15 TAHUN =4/3*100 1 KAB.SORONG % 2KAB.MANOKWARI , % 3 KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7 KAB.TLK WONDAMA % 8 KAB.KAIMANA , % 9 KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT , %

11 Rata-Rata Dalam Jiwa Dalam Keluarga Tujuan: Masukan/informasi mengenai rata-rata jiwa dalam keluarga Variabel: Jumlah KK (kolom 14) dan Jumlah Jiwa Dalam Keluarga (kolom 29) Interpretasi: Tabel di atas dapat memberikan gambaran tentang beban hidup yg harus ditanggung keluarga. Semakin besar rata-rata jiwa dalam keluarga sema- semakin berat beban hidup yang harus ditanggung, misalnya biaya makan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Sebaliknya, semakin kecil rata-rata jiwa dalam keluarga semakin ringan beban hidup yang harus ditanggung. Dari hasil pendataan keluarga di Papua Barat terlihat rata-rata jiwa dalam keluarga relatif tidak begitu besar, yaitu 3.2 jiwa per keluarga. Apabila dilihat per kab/kota rata-rata terbesar ada di kab/kota Sorong Selatan dan Raja Ampat masing-masing 4,5 jiwa dan terendah di kabupaten/kota Kaimana, 1,2 jiwa per keluarga. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KEPALA KELUARGA JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA RATA-RATA JIWA DALAM KELUARGA =4/3*% 1 KAB.SORONG 17,91577, KAB.MANOKWARI , KAB.FAKFAK , KAB.SORONG SELATAN KAB.RAJA AMPAT KAB.TLK BINTUNI , KAB.TLK WONDAMA , KAB.KAIMANA , KOTA SORONG , PROVINSI PAPUA BARAT189,643613,5123.2

12 Rasio Jenis Kelamin Anggota Keluaga Tujuan: Masukan/informasi mengenai rasio jenis kelamin anggota keluarga Variabel: Jumlah Anggota Keluarga Laki-Laki (kolom 28) dan Jumlah Anggota Keluarga Perempuan (kolom 29). Interpretasi : Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu wilayah dan periode tertentu dan dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Dari hasil pendataan keluarga Provinsi Papua Barat terlihat jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan dengan rasio 95,3 atau dengan kata lain diantara 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Dilihat per kab/kota, 2 kab/kota, yaitu Raja Ampat dan Kaimana jumlah penduduk laki-lakinya lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan. Sementara itu, di kab/kota Fakfak, Sorong Selatan dan Kota Sorong jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki, sedangkan di kab/kota Teluk Wondama jumlah penduduk laki-laki dan perempuan hampir berimbang dengan rasio 1,1. NOKABUPATEN KOTAJUMLAH LAKI-LAKIJUMLAH PEREMPUANRASIO 12345=3/4*100 1KAB.SORONG 39,65038, KAB.MANOKWARI , KAB.FAKFAK , KAB.SORONG SELATAN , KAB.RAJA AMPAT , KAB.TLK BINTUNI , KAB.TLK WONDAMA , KAB.KAIMANA , KOTA SORONG , PROVINSI PAPUA BARAT299,374314,

13 Rasio Angggota Keluarga Usia 0-4 Tahun dengan WUS Tujuan: Masukan/informasi mengenai rasio anggota keluarga usia 0-4 tahun dengan jumlah wanita usia subur. Variabel: Jumlah Anggota Keluarga Usia 0-4 Tahun (kolom ) dan Jumlah Wanita Usia Subur (kolom 30). Interpretasi: Salah satu cara yg cukup sederhana dalam melihat perkembangan tingkat fertilitas pada satu wilayah dlm kurun waktu tertentu adalah dengan melihat rasio antara jumlah anak usia 0-4 th dengan jml WUS (15-49 th). Hasil dari pengu- kuran ini dpt dipakai sbg salah satu indikator dalam melihat perkembangan angka kelahiran selama 5 tahun terakhir. Semakin kecil rasionya maka diasumsikan semakin kecil angka kelahirannya. Dari tabel di atas terlihat, dari 183,501 WUS di Provinsi Papua Barat, terdapat 384,5 anak usia 0-4 th. Pada tingkat kab/kota angka rasionya bervariasi antara 639 (tertinggi) di kab/kota Teluk Wondama dan 255 (terendah) di kab/kota Sorong. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH WANITA USIA SUBUR JUMLAH ANGGOTA KELUARGA USIA 0-4 TAHUN ( BALITA ) RASIO =4/3*1000 1KAB.SORONG 25, KAB.MANOKWARI 38, KAB.FAKFAK 13, KAB.SORONG SELATAN 10, KAB.RAJA AMPAT 12, KAB.TLK BINTUNI 8, KAB.TLK WONDAMA 5, KAB.KAIMANA 17, KOTA SORONG 51, PROVINSI PAPUA BARAT183,

14 Persentase Anggota Keluarga Usia 0-15 Tahun Tujuan: Masukan/informasi mengenai komposisi anggota keluarga usia 0-15 tahun Variabel: Jumlah Jiwa Dalam Keluarga (kolom 30) dan Jumlah Anggota Keluarga Usia 0-15 Tahun (kolom ). Interpretasi: Tabel di atas menggambarkan struktur keluarga menurut kelompok umur 0-15 tahun. Semakin kecil proporsinya menunjukkan struktur umur anggota keluarga (pddk) semakin menua, sebaliknya semakin besar proporsinya mengindikasikan struktur umur anggota keluarga (penduduk) semakin muda. Dari tabel di atas terlihat 41,9% penduduk di Provinsi Papua Barat merupakan anak usia 0-15 tahun, suatu proporsi yang potensial menimbulkan masalah-masalah yang mungkin akan terjadi di masa mendatang seperti angka kelahiran yang tinggi, penyediaan sarana kesehatan dan sarana pendidikan yang lebih banyak, serta masalah angkatan kerja dan lain sebagainya. Dan seterusnya ….. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA USIA 0-15 TAHUN PRESENTASI ANGGOTA KELUARGA USIA 0-15 TAHUN =4/3*100 1KAB.SORONG 77, % 2KAB.MANOKWARI % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA % 9KOTA SORONG % PROVINSI PAPUA BARAT613, %

15 Persentase Anggota Keluarga Usia 60 Tahun Ke Atas Tujuan: Masukan/informasi mengenai proporsi anggota keluarga usia 60 tahun ke atas. Variabel: Jumlah Jiwa Dalam Keluarga (kolom 29) dan Jumlah Anggota Keluarga Usia 60 Tahun Ke Atas (42). Interpretasi: Tabel di atas menggambarkan struktur keluarga menurut kelompok umur 60 tahun ke atas. Dari tabel terlihat jumlah anggota keluarga usia 60 tahun ke atas di provinsi Papua Barat relatif kecil, hanya 2,6% dari 613,512 jiwa yang ada. Pada tingkat kab/kota, hanya kab/kota Sorong saja yang persentase anggota keluarga usia 60 tahun ke atas di atas 4%, yaitu 4,0%. Persentase yg besar bisa mengindikasikan telah terjadinya penurunan angka kelahiran, pertumbuhan penduduk yang rendah, & meningkatnya harapan hidup. Pada sisi lain, proporsi yg besar bisa juga menimbulkan isu-isu yg harus ditangani dengan baik, seperti perasaan menjadi beban keluarga, merasa kesepian, merasa tidak dibutuhkan lagi, kesehatan yang menurun, dan lain sebagainya. Dst ….. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA JUMLAH ANGGOTA KELUARGA USIA 60 TAHUN KE ATAS PRESENTASI ANGGOTA KELUARGA USIA 60 TAHUN KEATAS =4/3*100 1KAB.SORONG 77,8571,9422.5% 2KAB.MANOKWARI ,5092.5% 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA ,4302.4% 9KOTA SORONG ,8784.0% PROVINSI PAPUA BARAT613,51216,1062.6%

16 Persentase PUS Terhadap WUS Tujuan: Masukan/informasi mengenai proporsi PUS terhadap jumlah WUS Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah WUS (kolom 30) Interpretasi: Proporsi PUS terhadap WUS dapat dijadikan salah satu indikator upaya peningkatan usia kawin wanita serta indikator besar kecilnya sasaran yg harus digarap program KB. Persentase yang kecil dapat diindikasikan sebagai semakin meningkatnya rata2 usia kawin pertama wanita, sebaliknya persentase yg besar mengindikasikan semakin menurunnya rata-rata usia kawin pertama wanita. Sementara itu, apabila persentase PUS yang besar terjadi pada kelompok umur paling muda (15-19 tahun) dapat dikatakan program pendewasaan usia perkawinan tidak berjalan dengan baik. Tabel di atas menunjukkan dari 183,501 WUS di Provinsi Papua Barat, 67% diantaranya merupakan PUS. Berarti lebih dari separuh WUS di Provinsi Papua Barat berstatus kawin dan ini sangat potensial dalam meningkatkan angka kelahiran di provinsi Papua Barat. Dan seterusnya ….. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH WANITA USIA SUBUR ( WUS ) JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) PRESENTASI PUS TERHADAP WUS =4/3*100 1KAB.SORONG 25,34516, % 2KAB.MANOKWARI 38,72929, % 3KAB.FAKFAK 13,38710, % 4KAB.SORONG SELATAN 10,2737, % 5KAB.RAJA AMPAT 12,8277, % 6KAB.TLK BINTUNI 8,9217, % 7KAB.TLK WONDAMA 5,5824, % 8KAB.KAIMANA 17,05514, % 9KOTA SORONG 51,38226, % PROVINSI PAPUA BARAT183,501123, %

17 Persentase PUS Yang Istrinya Berusia Di Bawah 20 Tahun Tujuan: Masukan/informasi mengenai proporsi PUS Yang Istrinya berusia di bawah 20. Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah PUS Yang Istrinya berusia di bawah 20 tahun (kolom 44). Interpretasi: Salah satu strategi dalam prog KB yg bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran adalah prog pendewasaan usia kawin. Indikator berhasil atau tidaknya prog ini dapat dilihat dari tinggi rendahnya % PUS yg istrinya berusia < 20 th terhdp PUS yang ada. Semakin kecil %-nya menandakan semakin sedikit wanita yg kawin pada usia muda yg berarti prog pendewasaan usia kawin berjalan dengan baik. Disamping itu, % yg kecil mengindikasikan meningkatnya kesadaran akan resiko yg mungkin akan dihadapi jika kawin, hamil, ataupun melahirkan pada usia yg sangat muda. Dari hasil PK di Provinsi Papua Barat terlihat % PUS yg istrinya berusia < 20 tahun cukup tinggi, yaitu sebesar 15,2%. Pada tingkat kab/kota, angkanya bervariasi mulai dari 3,6% (terendah) di kab/kota Fakfak hingga 32,3% (tertinggi) di kab/kota Teluk Wondama. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH PUS YANG ISTRINYA BERUSIA DI BAWAH 20 TAHUN PRESENTASI PUS YANG ISTRINYA BERUSIA DIBAWAH 20 TAHUN =4/3*100 1KAB.SORONG 16,7651,5319.1% 2KAB.MANOKWARI , % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA 44751, % 8KAB.KAIMANA , % 9KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT123,27118, %

18 Persentase PUS Yang Istrinya Berusia Tahun Tujuan: Masukan/informasi mengenai proporsi PUS Yang Istrinya berusia tahun Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah PUS Yang Istrinya berusia tahun (kolom 45). Interpretasi: Salah satu kebijakan prog KB dlm mengendalikan angka kelahiran adalah dg menunda usia kawin pertama. Indikator berhasil atau tdknya prog ini dpt dilihat dari besar kecilnya jml PUS yg istrinya berusia th. Smkn besar jmlnya mengindikasikan semakin banyak wanita yg kawin stlh usia 20 th yg berarti prog penundaan usia kawin pertama berjalan dg baik. Dari segi pelkonyg diberikan adalah yang lebih banyak bersifat menjarangkan kehamilan sehingga alkon lebih banyak diprioritaskan pada alkon jangka pendek seperti Pil, Suntik, dan Kondom. Dari hasil PK di Papua Barat terlihat % PUS yg istrinya berusia thn cukup besar, yaitu 38,0%. Di tingkat kab/kota, angkanya berjarak sebar antara 36,6% (terendah) di kab/kota Manokwari dan 45,2% (tertinggi) di kabupaten/kota Sorong Selatan. NOKABUPATEN KOTAJUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH PUS YANG ISTRINYA BERUSIA TAHUN PRESENTASI PUS YANNG ISTRINYA BERUSIA TAHUN =4/3*100 1KAB.SORONG 16, % 2KAB.MANOKWARI % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA % 9KOTA SORONG % PROVINSI PAPUA BARAT123, %

19 Persentase PUS Yang Istrinya Berusia Tahun Tujuan: Masukan/informasi mengenai proporsi PUS Yang Istrinya berusia tahun Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah PUS Yang Istrinya berusia tahun (kolom 46). Interpretasi: Diantara kebijakan prog KB yg berhubungan dengan PUS adalah bagi PUS yg istrinya berusia 30 thn ke atas dengan jumlah anak 3 atau lebih adalah mengarahkan PUS tersebut untuk ber KB dengan memakai alkon jangka panjang atau yang bersifat mengakhiri kesuburan, seperti Medis Operatif baik untuk wanita maupun pria, Implan, dan IUD. Dari hasil pendataan keluarga di Provinsi Papua Barat terlihat persentase PUS yang istrinya berusia tahun terhadap PUS cukup besar, yaitu sebesar 46,9%. Pada tingkat kab/kota, angkanya bervariasi mulai dari 29,0% (terendah) di kab/kota Tlk Wondama hingga 58,9% (tertinggi) di kabupaten/kota Fakfak. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH PUS YANG ISTRINYA BERUSIA TAHUN PRESENTASI PUS YANG ISTRINYA BERUSIA 30-49TAHUN =4/3*100 1KAB.SORONG 16, % 2KAB.MANOKWARI % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA % 9KOTA SORONG % PROVINSI PAPUA BARAT123, %

20 Persentase Peserta KB Terhadap PUS Tujuan: Masukan/informasi mengenai tingkat kesertaan ber KB dari PUS yang ada Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah Peserta KB (kolom 47+48) Interpretasi: Tabel di atas memperlihatkan gambaran tingkat keikut sertaan ber KB PUS. Semakin besar % nya semakin baik, karena menunjukkan bahwa pelaksanaan prog KB yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui pengaturan kelahiran telah berjalan dengan baik. Dari hasil PK di Propinsi Papua Barat terlihat tingkat keikut sertaan ber KB dari PUS yang ada di provinsi tersebut cukup tinggi, yaitu sebesar 49,3%. Apabila di lihat per kab/kota, pada umumnya pencapaian antar kabupaten/kota hampir merata. Pencapaian tertinggi terdapat di kab/kota Teluk Bintuni dengan 85,3%, sedangkan pencapaia terendah terdapat di kab/kota Raja Ampat sebesar 36,1%. Dan seterusnya ….. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH PESERTA KB PRESENTASI PESERTA KB TERHADAP PUS =4/3*100 1KAB.SORONG 16,7658, % 2KAB.MANOKWARI , % 3KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN 72794, % 5KAB.RAJA AMPAT 75262, % 6KAB.TLK BINTUNI 72756, % 7KAB.TLK WONDAMA 44752, % 8KAB.KAIMANA , % 9KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT123,27160, %

21 Persentase Bukan Peserta KB Terhadap PUS Tujuan: Masukan/informasi mengenai proporsi PUS yang tidak ber KB Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah Bukan Peserta KB (kolom ) Interpre: Tabel di atas menunjukkan proporsi PUS Bukan Peserta KB. Semakin kecil % nya semakin baik, karena mengindikasikan hampir semua PUS merupakan peserta KB. Sebaliknya, semakin besar % nya semakin besar kemungkinan terjadinya kelahiran. Ada beberapa faktor yang menyebabkan PUS tidak ber KB, yaitu sedang hamil, masih ingin punya anak, dan alasan-alasan lainnya, seperti alkon yang tidak cocok, tidak mampu membeli alkon, atau dilarang ber KB oleh suami. Dari 123,271 PUS di Provinsi Papua Barat 27,0% diantaranya bukan peserta KB. Pada tingkat kab/kota, angka ini bervariasi mulai 14,7% (terendah)di kab/kota Teluk Bintuni sampai 60,3% (tertinggi) di kab/kota Manokwari. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH BUKAN PESERTA KB PRESENTASI BUKAN PESERTA KB TEHADAP PUS =4/3*100 1KAB.SORONG 16,7657,89747,1% 2KAB.MANOKWARI ,66060,3% 3KAB.FAKFAK ,55844,3% 4KAB.SORONG SELATAN 72793,13043,0% 5KAB.RAJA AMPAT 75264,80863,9% 6KAB.TLK BINTUNI 72751,07014,7% 7KAB.TLK WONDAMA 44751,80540,3% 8KAB.KAIMANA ,67554,1% 9KOTA SORONG ,85952,9% PROVINSI PAPUA BARAT123,27162,46250,7%

22 Persentase Bukan Peserta KB Karena Hamil Tujuan: Masukan/informasi mengenai PUS yang tidak ber KB karena hamil Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah Bukan Peserta KB karena hamil (kolom 50). Interpre: Informasi mengenai PUS yang tidak ber KB karena sedang hamil merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dari situ bisa digali informasi penting lainnya seperti : Apakah kehamilan tersebut memang diinginkan? Apakah ibu yg hamil tersebut memeriksakan kehamilannya secara rutin? Apakah setelah melahirkan ibu tersebut masih ingin punya anak lagi? dan selain sebagainya. Tabel di atas menunjukkan bahwa dari sekitar 123,271 PUS di Provinsi Papua Barat hanya 5,2% saja yg idak ber KB karena sedang hamil. Pada tingkat kab/kota, angkanya berjarak sebar antara 2,1% di kab/kota Teluk Bintuni sampai 11,5% di kab/kota Raja Ampat NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH BUKAN PESERTA KB KARENA HAMIL PRESENTASI BUKAN PESERTA KB KARENA HAMIL TERHADAP PUS =4/3*100 1KAB.SORONG 16, ,1% 2KAB.MANOKWARI ,5% 3KAB.FAKFAK ,7% 4KAB.SORONG SELATAN ,5% 5KAB.RAJA AMPAT ,5% 6KAB.TLK BINTUNI ,1% 7KAB.TLK WONDAMA ,7% 8KAB.KAIMANA ,5% 9KOTA SORONG ,8% PROVINSI PAPUA BARAT123,2716,3605,2%

23 Persentase Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Segera Tujuan: Masukan/informasi mengenai PUS yang tidak ber KB karena ingin anak segera Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Segera (kolom 51). Interpretasi: Tabel di atas menunjukkan proporsi PUS yang tidak ber KB karena ingin anak segera (< 2 th sejak kelahiran terakhir). Semakin kecil % nya semakin baik, karena mengindikasikan keinginan PUS utuk menunda atau tidak ingin hamil lagi dalam waktu dekat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan PUS tidak ber KB karena ingin anak segera, yaitu jumlah anak yang ada (hidup) sedikit, belum mencapai jumlah anak ideal yang diinginkan, PUS masih muda dan lain sebagainya. Dari sekitar 123,271 PUS di Provinsi Papua Barat, 15,8% diantaranya bukan peserta KB dengan alasan krn ingin punya anak segera. Pada tingkat kab/kota, angka ini bervariasi mulai 5,0% (terendah) di kab/kota Tlk Bintuni sampai 23,9% (tertinggi) di kab/kota Raja Ampat. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH BUKAN PESERTA KB KARENA INGIN ANAK SEGERA PRESENTASI BUKAN PESERTA KB KARENA INGIN ANAKSEGERA TEHADAP PUS =4/3*100 1KAB.SORONG 16,7651, % 2KAB.MANOKWARI , % 3KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN 72791, % 5KAB.RAJA AMPAT 75261, % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA , % 9KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT123,27119, %

24 Persentase Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Tapi Tunda Tujuan: Masukan/informasi mengenai PUS yg tdk KB karena ingin anak tapi ditunda Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah Bukan Peserta KB Karena Ingin Anak Tapi Ditunda (kolom 52). Interpretasi: Informasi yg ingin diperoleh dari tabel di atas adalah seberapa banyak PUS yang tidak ber KB dengan alasan masih ingin punya anak lagi tapi ditunda (2 th setelah kelahiran terakhir). Semakin kecil % nya semakin baik karena semakin kecil terjadi nya kehamilan yang belum dinginkan (sebelum waktunya). Dari hasil PK di Provinsi Papua Barat terlihat, % PUS yg tidak ber KB karena masih ingin punyak tapi ditunda relatif kecil, yaitu 17,5% dari jml PUS yang ada. Walaupun begitu, PUS yang tidak ber KB karena masih ingin punyak tapi ditunda dianjurkan untuk memakai alokon untuk menghindari terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan sebelum waktunya. Apabila dilihat per kab/kota, % tertinggi terdpt di kab. Sorong sebesar 29,4% sedangkan terendah terdapat di kab/kota Tlk Bintuni sebesar 3,8%. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH BUKAN PESERTA KB KARENA INGIN ANAK TAPI TUNDA PRESENTASI BUKAN PESERTA KB KARENA INGIN ANAK TAPI TUNDA TERHADAP PUS =4/3*100 1KAB.SORONG 16,7654, % 2KAB.MANOKWARI , % 3KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT 75261, % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA , % 9KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT123,27121, %

25 Persentase Bukan Peserta KB Tapi Tidak Ingin Anak Lagi Tujuan: Masukan/informasi mengenai PUS yg tdk ber KB tapi tidak ingin anak lagi Variabel: Jumlah PUS (kolom 43) dan Jumlah Bukan Peserta KB Tapi Tidak Ingin Anak Lagi (kolom 53). Interpretasi: Informasi mengenai PUS yang tidak ber KB tapi tidak ingin punya anak lagi sangatlah penting, oleh karena PUS dalam kelompok ini memerlukan pelayanan kontrasepsi yang bersifat segera dan mendesak dan harus menjadi prioritas utama. Hal ini untuk menghindari terjadinya kehamilan yang tidak dinginkan. Dari hasil PK di provinsi Papua Barat, jumlah PUS yang tidak ber KB dan tidak ingin punya anak lagi relatif cukup besar, yaitu sekitar pasangan atau sekitar 12% dari PUS yang ada. Pada tingkat kab/kota, persentase tertinggi ada di kab/kota Kaimana sebesar 16,7% sedangkan terendah di kab. Sorong sebesar 3,3%. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR ( PUS ) JUMLAH BUKAN PESERTA KB TAPI TIDAK INGIN ANAK LAGI PRESENTASI BUKAN PESERTA KB TAPI TIDAK INGIN ANAK LAGI TEHADAP PUS =4/3*100 1KAB.SORONG 16, % 2KAB.MANOKWARI % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA % 9KOTA SORONG % PROVINSI PAPUA BARAT123,27115, %

26 Persentase Peserta KB Jalur Swasta Tujuan: Masukan/informasi mengenai tingkat kemandirian masyarakat dalam ber KB Variabel: Jumlah Peserta KB (kolom 47+48) & Jumlah Peserta KB Jalur Swasta (kolom 48) Interpretasi: Dalam situasi dimana prog KB telah diterima sebagai salah satu kebutuhan hidup masyarakat yang dalam pelaksanaannya bukan lagi semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja tapi juga telah menjadi tanggung jawab masyarakat, maka Informasi mengenai sumber perolehan alokon bagi peserta KB adalah sangat penting. Prog KB saat ini telah diarahkan kepada kemandirian masyarakat dlm memperoleh pelkon serta peningkatan fungsi sektor swasta dalam penyediaan pelkon. Tabel di atas menunjukkan tingkat kemandirian peserta KB di Provinsi Papua Barat, dimana dari peserta KB, 30,3% diantaranya mendapatkan pelkon dari jalur swasta.Sementara itu dari 9 kab/kota yg ada di prov Papua Barat, belum lebih dari separuh peserta KB yg ada di masing-masing kab/kota mendapatkan pelkon dari jalur swasta. Ini mengindikasikan tingkat kemandirian yang masih rendah dan perlu ditingkatkan terus. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH PESERTA KB JUMLAH PESERTA KB JALUR SWASTA PRESENTASI PESERTA KB JALUR SWASTA =4/3*100 1KAB.SORONG 8,8683, % 2KAB.MANOKWARI 11,6292, % 3KAB.FAKFAK 5,7271, % 4KAB.SORONG SELATAN 4,1492, % 5KAB.RAJA AMPAT 2,7181, % 6KAB.TLK BINTUNI 6,2051, % 7KAB.TLK WONDAMA 2,6701, % 8KAB.KAIMANA 6,5241, % 9KOTA SORONG 12,3195, % PROVINSI PAPUA BARAT60,80918, %

27 Persentase Keluarga Pra Sejahtera Terhadap Keluarga Tujuan: Masukan/informasi mengenai komposisi keluarga pada suatu wilayah menurut tahapan keluarga sejahtera. Variabel: Jumlah Keluarga (kolom 59) & Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (kolom 54) Interpretasi: Dari keluarga di Provinsi Papua Barat, 38,3% diantaranya merupakan keluarga pra sejahtera. Ini merupakan proporsi yang cukup besar dan mengindikasikan tidak begitu tingginya tingkat kesejahteraan keluarga di Provinsi Papua Barat. Apabila dilihat per kab/kota, terjadi perbedaan yg agak menyolok antar kab/kota di Provinsi Papua Barat untuk proporsi keluarga pra sejahtera ini. Di kab/kota Raja Ampat misalnya, persentase keluarga pra sejahtera hanya 4,5% sedangkan di kab Sorong persentase keluarga pra sejahteranya mencapai 61,8%. Perlu dilakukan intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Dst …. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KELUARGA JUMLAH KELUARGA PRA SEJAHTERA PRESENTASI KELUARGA PRA SEJAHTERA =4/3*100 1KAB.SORONG , % 2KAB.MANOKWARI , % 3KAB.FAKFAK , % 4KAB.SORONG SELATAN , % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI 85243, % 7KAB.TLK WONDAMA 83904, % 8KAB.KAIMANA , % 9KOTA SORONG , % PROVINSI PAPUA BARAT189,64372, %

28 Tujuan: Masukan/informasi mengenai komposisi keluarga pada suatu wilayah menurut tahapan keluarga sejahtera. Variabel: Jumlah Keluarga (kolom 59) & Jumlah Keluarga Sejahtera I (kolom 55) Interpretasi: Dari 189,643 keluarga di Provinsi Papua Barat,29,2 % diantaranya merupakan keluarga sejahtera I. Ini merupakan proporsi yang cukup besar dan mengindikasikan kurang begitu tingginya tingkat kesejahteraan keluarga di Provinsi Papua Barat. Apabila dilihat per kab/kota, relatif tidak ada perbedaan yg menyolok antar kab/kota di Provinsi Papua Barat untuk proporsi keluarga sejahtera I ini. Persentase tertinggi ada di kab/kota Raja Ampat sebesar 54,6% sedangkan terendah di kab. Sorong sebesar 7,0%. Perlu dilakukan intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Dan seterusnya ….. Persentase Keluarga Sejahtera I Terhadap Keluarga NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KELUARGA JUMLAH KELUARGA SEJAHTERA I PRESENTASI KELUARGA SEJAHTERA I =4/3*100 1KAB.SORONG % 2KAB.MANOKWARI % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA % 9KOTA SORONG % PROVINSI PAPUA BARAT189,64355, %

29 Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Terhadap Keluarga Tujuan: Masukan/informasi mengenai komposisi keluarga pada suatu wilayah menurut tahapan keluarga sejahtera. Variabel: Jumlah Keluarga (kolom 59), Jumlah Keluarga Pra Sejahtera (kolom 54) & Jumlah Keluarga Sejahtera I (kolom 55) Interpretasi: Tinggi rendahnya % keluarga Pra S dan KS I bisa dijadikan tolok ukur tinngi rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Semakin besar pro porsinya semakin rendah tingkat kesejahteraan penduduknya. Dari keluarga di Provinsi Papua Barat, 67,5% diantaranya merupakan keluarga Pra S dan KS I. Ini merupakan suatu proporsi yg sangat besar, sehingga perlu dilakukan suatu intervensi dengan membuat program/kegiatan yang dapat dipakai utk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat yang lebih baik. Apabila dilihat per kab/kota, 9 kab/kota di Provinsi Papua Barat memiliki proporsi keluarga Pra S dan KS I yang begitu tinggi. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KELUARGA JUMLAH KELUARGA PRA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA I PRESENTASI KELUARGA SEJAHTERA DAN SEJAHTERA I =4/3*100 1KAB.SORONG % 2KAB.MANOKWARI % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA % 9KOTA SORONG % PROVINSI PAPUA BARAT %

30 Persentase Keluarga Sejahtera II Terhadap Keluarga Tujuan: Masukan/informasi mengenai komposisi keluarga pada suatu wilayah menurut tahapan keluarga sejahtera. Variabel: Jumlah Keluarga (kolom 60), Jumlah Keluarga Sejahtera II (kolom 57) Interpretasi: Tabel di atas memperlihatkan proporsi KS II terhadap jumlah keluarga yg ada di Provinsi Papua Barat, dimana dari keluarga yang ada, 18,5% diantaranya merupakan keluarga sejahtera II. Ini merupakan proporsi yg relatif agak besar dan mengindikasikan adanya keluarga yg telah mempunyai tingkat kesejahteraan yg agak baik. Untuk tingkat kab/kota, kecuali di kab/kota Tlk Wondama dengan persentase sebesar 5,9% (terendah), tidak terdapat perbedaan yg signifikan di 6 kab/kota lainnya utk proporsi keluarga sejahtera II dengan kisaran antara 11,9% sampai 31,4%. Walaupun begitu, perlu dilakukan intervensi dengan membuat program/kegiatan yg dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat yg lebih tinggi. Dst ….. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KELUARGA JUMLAH KELUARGA SEJAHTERA II PRESENTASI KELUARGA SEJAHTERA II =4/3*100 1 KAB.SORONG % 2 KAB.MANOKWARI % 3 KAB.FAKFAK % 4 KAB.SORONG SELATAN % 5 KAB.RAJA AMPAT % 6 KAB.TLK BINTUNI % 7 KAB.TLK WONDAMA % 8 KAB.KAIMANA % 9 KOTA SORONG % PROVINSI PAPUA BARAT %

31 Persentase Keluarga Sejahtera III Terhadap Keluarga Tujuan: Masukan/informasi mengenai komposisi keluarga pada suatu wilayah menurut tahapan keluarga sejahtera. Variabel: Jumlah Keluarga (kolom 59), Jumlah Keluarga Sejahtera III (kolom 57) Interpretasi: Seperti halnya KS II, proporsi KS III di Provinsi Papua Barat juga relatif agak besar. Dari keluarga 8,9% diantaranya merupakan KS III. Apabila dilihat per kab/kota, terjadi perbedaan yg cukup menyolok antar kab/kota untuk proporsi KS III ini.. Perlu di lakukan intervensi dengan membuat program/kegiatan yg dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga terutama di kab/kota yang presentasenya %nya terendah. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KELUARGA JUMLAH KELUARGA SEJAHTERA III PRESENTASI KELUARGA SEJAHTERA III =4/3*100 1KAB.SORONG % 2KAB.MANOKWARI % 3KAB.FAKFAK % 4KAB.SORONG SELATAN % 5KAB.RAJA AMPAT % 6KAB.TLK BINTUNI % 7KAB.TLK WONDAMA % 8KAB.KAIMANA % 9KOTA SORONG % PROVINSI PAPUA BARAT %

32 Persentase Keluarga Sejahtera III Plus Terhadap Keluarga Tujuan: Masukan/informasi mengenai komposisi keluarga pada suatu wilayah menurut tahapan keluarga sejahtera. Variabel: Jumlah Keluarga (kolom 59), Jumlah Keluarga Sejahtera III Plus (kolom 58) Interpretasi: Dari keluarga di Provinsi Papua Barat, hanya 8,9% saja atau keluarga yang merupakan KS III Plus. Pada tingkat kab/kota, persentase tertinggi ada di kota Sorong sebesar 12,5% sedangkan terendah ada di kab Sorong Selatan sebesar 1,1%. Diharapkan pada masa yg akan datangjumlah keluarga sejahtera III Plus di Provinsi Papua Barat semakin banyak. Untuk itu program/kegiatan yang dapat dipakai untuk meningkatkan status kesejahteraan para keluarga ke tingkat yang lebih tinggi perlu dilaksanakan. NOKABUPATEN KOTA JUMLAH KELUARGA JUMLAH KELUARGA SEJAHTERA III PLUS PRESENTASI KELUARGA SEJAHTERA III PLUS TERHADAP KELUARGA =4/3*100 1KAB.SORONG ,5% 2KAB.MANOKWARI ,4% 3KAB.FAKFAK ,4% 4KAB.SORONG SELATAN ,1% 5KAB.RAJA AMPAT ,7% 6KAB.TLK BINTUNI ,9% 7KAB.TLK WONDAMA ,7% 8KAB.KAIMANA ,2% 9KOTA SORONG ,5% PROVINSI PAPUA BARAT ,9

33 Manokwari, 19 Februari 2009 Kepala Bidang Pelatihan dan Informasi Keluarga Drs. Radjab Hayer NIP : 380


Download ppt "BIDANG PELATIHAN DAN INFORMASI KELUARGA BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT 2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google