Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI pada DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Disampaikan Pada Sosialisasi Kebijakan Unit Layanan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI pada DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Disampaikan Pada Sosialisasi Kebijakan Unit Layanan."— Transcript presentasi:

1 DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI pada DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Disampaikan Pada Sosialisasi Kebijakan Unit Layanan Publik Jakarta, 28 Oktober 2014

2 I. RUANG LINGKUP INDUSTRI PULP DAN KERTAS Industri Pulp dan Kertas Industri Kertas Hilir * Industri Kertas Fotocopy * Industri Kemasan Kotak Karton Gelombang (KKG) * Industri Percetakan dan Grafika * Industri converting * Kertas Budaya * Kertas Industri * Kertas Tissue * Kertas Khusus (Specialty) Industri Pulp - Panjang serat (NBKP/LBKP) - Proses Pembuatan (Chemical/Mechanical) - Bahan Baku (Wood dan Non Wood) Industri Kertas Antara

3 II. KECENDERUNGAN GLOBAL INDUSTRI PULP DAN KERTAS  Berkurangnya dominasi pasar industri pulp dan kertas Negara-negara NORSCAN (North America dan Scandinavia) dan akan bergeser ke Asia dan Amerika Latin.  Tuntutan penggunaan bahan baku dari sumber yang dikelola secara lestari dan legal.  Tuntutan penggunaan energi yang efisien dan ramah lingkungan.  Teknologi proses yang efisien, modern dan ramah lingkungan.  Peningkatan penggunaan kertas bekas sebagai bahan baku industri kertas  Peningkatan peran media elektronik dan berkembangnya teknologi internet diduga akan menurunkan permintaan kertas dunia.  Kebutuhan kertas dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar rata – rata 2,1 % per tahun, dimana di pasar negara – negara berkembang akan tumbuh rata – rata sebesar 4,1% per tahun dan pasar negara maju 0,5% per tahun.

4 II. Lanjutan…  Saat ini kebutuhan kertas dunia sekitar 394 juta ton, diperkirakan akan meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun  Peluang pasar di dalam negeri terbuka untuk ditingkatkan dengan pertimbangan konsumsi kertas per kapita per tahun di Indonesia masih sangat rendah yaitu sekitar 32.6 kg dibandingkan negara – negara maju antara lain : USA 324 kg, Belgia 295 kg, Denmark 270, Kanada 250 kg, Jepang 242 kg, Singapura, 180 kg, Korea 160 kg, dan Malaysia 106 kg.  Dengan tingkat konsumsi per kapita seperti diatas, Indonesia masih memiliki peluang untuk mengembangkan industri pulp dan kertasnya.

5 III. POSISI DAN PERKEMBANGAN IPK INDONESIA 2012 Pada saat ini di Indonesia, kapasitas terpasang Industri Pulp dan Kertas masing – masing sebesar 7,9 juta ton/tahun pulp dan 12,9 juta ton/tahun kertas. Realisasi produksi pulp dan kertas masing – masing sebesar 6,1 juta ton pulp dan 10,7 juta ton kertas. Ekspor pulp dan kertas masing – masing sebesar 3,1 juta ton pulp dengan nilai sebesar US$ 1,5 milyar dan 4,2 juta ton kertas dengan nilai sebesar US $ 3,9 milyar.

6 Rekomendasi yang Diterbitkan oleh Dit. IHHP 1 Rekomendasi Importir Produsen Limbah Non B3 / Kertas Bekas 2 Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas 3 Rekomendasi Importir Produsen Barang Industri Tertentu dengan Tujuan Tes Pasar atau Sebagai Barang Komplementer 4 Rekomendasi Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat

7 1. Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3) Dasar Hukum : Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M- DAG/PER/9/2009 ttg Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Non B3)

8 Persyaratan Penerbitan Rekomendasi Importir Non B3/Kertas Bekas Asli Surat permohonan dari perusahaan Surat pernyataan bahwa limbah yg diimpor tidak terkontaminasi B3 bermaterai Rp Surat kuasa dari Direktur untuk pengurusan rekomendasi bermaterai Rp Formulir isian perusahaan sesuai format yang disediakan Realisasi produksi satu tahun terakhir Rencana produksi satu tahun yang akan datang Rencana impor Fotocopy Hasil uji limbah cair 3 bulan terakhir oleh laboratorium yang terakreditasi KAN Izin Usaha Industri Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) UKL/UPL untuk industri kertas baru Scan Dok Asli (PDF) Izin Usaha Industri Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)

9 Daftar Limbah Non B3 Yang Dapat Di Impor No HSUraian Barang 4707Kertas atau kertas karton yang dipulihkan (sisa dan skrap) Kertas atau kertas karton kraft tidak dikelantang atau kertas atau kertas karton : untuk keperluan pembuatan kertas lain-lain Kertas atau kertas karton lainnya dibuat terutama dari pulp kimia yang dikelantang tidak diwarnai keseluruhannya : untuk keperluan pembuatan kertas lain-lain Kertas atau kertas karton dibuat terutama dari pulp mekanik (misalnya : koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) : untuk keperluan pembuatan kertas lain-lain

10 Daftar Limbah Non B3 Yang Dapat Di Impor No HSUraian Barang lain-lain, termasuk sisa dan skrap tidak disortir : untuk keperluan pembuatan kertas lain-lain

11 2. Rekomendasi Ekspor Produk Indutri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas Dasar Hukum : Peraturan Menteri Perindustrian No 64/M/DAG/PER/10/2012 ttg Ketentuan Ekspor Produk Industri Hasil Kehutanan Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 29/DAGLU/SD/1/2013 ttg Pengecualian Produk Pulp dan Kertas berbahan Baku Non Kayu dari Permendag diatas Peraturan Direktur Jenderal Industri Agro No. 27/IA/KEP/4/2013 ttg Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Produk Industri Pulp dan Kertas Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas

12 Persyaratan Surat Permohonan Fotocopy Izin Usaha Fotocopy NPWP Fotocopy Hasil Uji Laboratorium untuk limbah cair Rencana Ekspor meliputi jumlah, jenis, pos tarif/HS 10 digit, pelabuhan muat dan tujuan

13 3. Rekomendasi Importir Produsen Barang Industri Tertentu dengan Tujuan Tes Pasar atau Sebagai Barang Komplementer Latar Belakang Rekomendasi ini diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor barang dengan tujuan Tes Pasar atau sebagai barang komplementer. Tes pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri tertentu yang diimpor oleh produsen yang belum dapat diproduksinya dengan tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam rangka pengembangan usahanya. Barang komplementer adalah barang industri tertentu yang terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan importir. Dasar Hukum Peraturan Menteri Perindustrian no. 65/M-IND/PER/5/2012 tentang “Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu”. Perdirjen Industri Agro No. 29/IA/PER/7/2012 tentang “Tata Cara Pemberian Rekomendasi Impor Barang Industri Tertentu Sektor Industri Agro”.

14 NoDokumenKeterangan 1Surat permohonan dari perusahaan sesuai Formulir Model I (FM-I) pada lampiran I Perdirjen IA. Asli 2.Rencana impor barang dari perusahaan sesuai dengan Formulir Model II (FM-II) dan Formulir Model II.A (FM- II.A) pada lampiran I Perdirjen IA. Asli 3.Surat pernyataan akan memproduksi barang industri tertentu yang diimpor sesuai Formulir Model II (FM-III) Asli bermaterai Rp. 6000,- 4.Surat kuasa dari Direktur untuk pengurusan rekomendasi, bermaterai Rp. 6000,-. 5.Fotokopi Izin Usaha Industri.Copy dan scan format Pdf 6.Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Copy dan scan format Pdf 7.Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).Copy dan scan format Pdf 8.Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).Copy dan scan format Pdf Persyaratan Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Barang Industri Tertentu dengan Tujuan Tes Pasar atau Sebagai Barang Komplementer

15 PerusahaanUPPDirektur IHHPKasubditKasiKasubditDirekturRekomendasi Kelengkapan data Surat permohonan u/ melengkapi data Prosedural Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Barang Industri Tertentu Jangka waktu penyelesaian rekomendasi adalah 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap. Bila dokumen belum lengkap, maka melalui surat Direktur IHHP, perusahaan diminta untuk segera mengirim kekurangan dokumen yang belum diserahkan. Ya Tidak

16 4. Rekomendasi Bagi Perusahaan di Kawasan Berikat Untuk Melakukan Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dasar Hukum : Peraturan Menteri Keuangan No. 147/PMK.04/2011 jo PMK 120/PMK.04/2013 ttg Kawasan Berikat Peraturan Menteri Perindustrian No 04/M- IND/PER/1/2014 ttg Rekomendasi Bagi Perusahaan di Kawasan Berikat Untuk Melakukan Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean

17 Persyaratan Surat Permohonan Fotocopy Izin Usaha Industri Fotocopy NPWP Laporan realisasi tahun sebelumnya yg dilegalisir oleh DJ Bea dan Cukai Fotocopy Surat Penetapan Perusahaan di Kawasan Berikat

18 Pertimbangan Rekomendasi Hasil produksi perusahaan yang mengajukan permohonan merupakan substitusi pasar barang impor langsung sejenis dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri Adanya penurunan penjualan ekspor dan / atau Perlindungan terhadap industri dalam negeri yang menghasilkan produk sejenis dengan hasil produksi Kawasan Berikat dengan mempertimbangkan kemampuan industri lokal dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri

19 Jumlah Rekomendasi yang Telah Diterbitkan Tahun IP Kertas Bekas Ekspor Produk IPK Berbahan Baku Non Kayu dan Kertas Bekas IP Barang Industri Tertentu Pengeluaran Kawasan Berikat

20 Terima Kasih


Download ppt "DASAR HUKUM DAN PERSYARATAN PENERBITAN REKOMENDASI pada DIREKTORAT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN Disampaikan Pada Sosialisasi Kebijakan Unit Layanan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google