Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PMK 143/PMK.04/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 TENTANG GUDANG BERIKAT Jakarta, 04-05 Oktober 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PMK 143/PMK.04/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 TENTANG GUDANG BERIKAT Jakarta, 04-05 Oktober 2011."— Transcript presentasi:

1 PMK 143/PMK.04/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 TENTANG GUDANG BERIKAT Jakarta, Oktober 2011

2 LATAR BELAKANG  ADANYA PERUBAHAN UU TENTANG KEPABEANAN  UU NO 10/1995 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NOMOR 17/2006  ADANYA PERUBAHAN PP TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT  PP 33/1996 DIUBAH DENGAN PP 32/2009  MENGAKOMODIR MASUKAN DARI STAKE HOLDER  MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN GB  SEBAGAI TINDAK LANJUT DIREKTIF PRESIDEN RI (UKP.4) PMK 143/PMK.04/2011

3  LOGISTIC CENTRE  SUPPORTING INDUSTRY  MOU DENGAN PERUSAHAAN INDUSTRI CALON PEMBELI, DENGAN MENCANTUMKAN JENIS BARANGNYA  TIDAK ADA PROSES PRODUKSI, HANYA BOLEH PEKERJAAN SEDERHANA  BERLAKU KETENTUAN LARANGAN DAN PEMBATASAN  BERLAKU SKEMA FTA/PTA  TIDAK MENIMBUN FINISHED PRODUCT  YANG LANGSUNG DITUJUKAN KEPADA END USER FILOSOFI GUDANG BERIKAT

4 POKOK-POKOK KEBIJAKAN GB •Pelayanan dan pengawasan yang berbasis IT Otomasi •Supporting industri dalam negeri (KB maupun perush industri non KB), atau •Pusat distribusi barang impor tujuan ekspor •Pusat Distribusi tujuan TBB Penegasan Fungsi GB •Profiling GB •Pelayanan dan Pengawasan dengan manajemen risiko Manajemen Risiko •Kantor Pusat •Kanwil dan KPPBC Pendelegasian Kewenangan

5 SUSUNAN PMK GUDANG BERIKAT BERISI : 10 BAB dan 37 PASAL, TERDIRI DARI:  BAB I KETENTUAN UMUM  BAB II PENDIRIAN GUDANG BERIKAT  BAB III PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN  BAB IV KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN  BAB V PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PEMUSNAHAN BARANG  BAB VI PEMBERITAHUAN PABEAN  BAB VII PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN  BAB VIII PENGAWASAN  BAB IX KETENTUAN PERALIHAN  BAB X KETENTUAN PENUTUP

6 GAMBARAN UMUM ISTILAH GB A A A A A B PGB PT A PGB merangkap PPGB PT A PPGB PT B A Penyelenggara GB PT A Pengusaha di GB merangkap Penyelenggara di GB (PDGB) PT B Penyelenggara GB sekaligus Pengusaha GB PT A A B A A A PMK 147 tahun 2011KMK No. 399 tahun 1996

7 MANAJEMEN RISIKO  PELAYANAN DAN PENGAWASAN GB BERDASARKAN PROFIL DAN KETERSEDIAAN IT PERUSAHAAN  PROFIL BAGUS  PELAYANAN MAKSIMAL, PENGAWASAN MINIMAL  PROFIL TIDAK BAGUS  PELAYANAN MINIMAL, PENGAWASAN MAKSIMAL  IMPLEMENTASI BERUPA GB DENGAN FASILITAS STATUS PRIORITAS

8 JANGKA WAKTU IZIN GB DAN JANGKA WAKTU PENIMBUNAN BARANG  IZIN GB  DIBERI BATASAN JANGKA WAKTU :  PENYELENGGARA GB  5 TAHUN  PENGUSAHA GB  3 TAHUN  PDGB  3 TAHUN  IZIN PENIMBUNAN BARANG IMPOR DI GB DIBERIKAN JANGKA WAKTU 1 TAHUN SEJAK TANGGAL PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

9 JENIS GUDANG BERIKAT  GB PENDUKUNG INDUSTRI  INDUSTRI DI KB  INDUSTRI DI TLDDP  GB PUSAT DISTRIBUSI KHUSUS TBB  GB TRANSIT (TUJUAN EKSPOR) Satu lokasi GB hanya boleh memilih salah satu fungsi / jenis GB

10 PERSYARATAN PERUSAHAAN/ ORANG YANG BISA MENGAJUKAN IZIN GB  Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau  Perusahaan dan/atau penanggung jawab yang perusahaannya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai GB selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

11 PERPANJANGAN IZIN GB  PERPANJANGAN IZIN DIAJUKAN SEBELUM IZIN BERAKHIR.  JIKA IZIN PERPANJANGAN BELUM KELUAR NAMUN IZIN TELAH BERAKHIR, TERHADAP PEMASUKAN BARANG KE KB TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS.  JIKA TIDAK DIAJUKAN PERPANJANGAN : SECARA HUKUM SAMA DENGAN IZIN DICABUT, BARANG-BARANG HARUS DISELESAIKAN FASILITASNYA.  ATTENSI: BATAS WAKTU BERAKHIRNYA IZIN KB YANG TIDAK TERCANTUM JANGKA WAKTU IZINNYA YAITU TANGGAL 23 MEI 2012

12  BARANG YANG DIMASUKKAN DARI LUAR DAERAH PABEAN KE GUDANG BERIKAT: a. DIBERIKAN PENANGGUHAN BEA MASUK; b. DIBERIKAN PEMBEBASAN CUKAI; DAN/ATAU c. TIDAK DIPUNGUT PDRI. BARANG MODAL YANG DIGUNAKAN UNTUK GB, BARANG MODAL DAN/ATAU PERALATAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN GUDANG, PERALATAN KANTOR, DAN BARANG UNTUK DIKONSUMSI DI GB : TIDAK MENDAPAT FASILITAS PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

13 KEWAJIBAN GB ❀ KEWAJIBAN GB UNTUK MENYEDIAKAN SARANA PRASANA (KOMPUTER) UNTUK PELAYANAN DAN PENGAWASAN. ❀ PENCACAHAN (STOCK OPNAME) PALING KURANG 1 (SATU) KALI DALAM KURUN WAKTU 1 (SATU) TAHUN

14 KETENTUAN LARANGAN  Pengusaha GB atau PDGB dilarang: 1. memasukkan barang impor yang tidak sesuai dengan izin GB; 2. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor; 3. menimbun barang asal TLDDP; 4. mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin GB.

15 GB 1. LUAR DAERAH PABEAN; 2. KB / TBB (BARANG RETUR / APKIR); 3. GB LAINNYA (MANAJEMEN YG SAMA); 4. GB YANG DICABUT IZINNYA; 5. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; PEMASUKAN BARANG KE GB

16 GB TUJUAN 1. KB; 2. LUAR DAERAH PABEAN; 3. TBB; 4. GB LAINNYA (MANAJEMEN YG SAMA); 5. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS; 6. TLDDP. PENGELUARAN BARANG DARI GB

17 -Mengajukan permohonan - Lampiran Dokumen PEMOHON KEPASTIAN WAKTU PELAYANAN PERIZINAN GB -Meneliti kelengkapan dokumen -Meneruskan ke KPDJBC - BAP -Rekomendasi KPPBC (15 HARI KERJA) PERSETUJUAN /PENOLAKAN KP-DJBC (10 HARI KERJA) * Setelah permohonan di terima secara lengkap

18 KETENTUAN PERALIHAN a) Terhadap izin GB yang ada dan tidak ditetapkan jangka waktunya, tetap berlaku sampai 23 Mei 2012 b) Terhadap izin GB yang ada dan telah ditetapkan jangka waktu izinnya, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 mulai berlaku pada 90 hari sejak tanggal diundangkan (05 Desember 2011) PEMBERLAKUAN PMK

20 TERIMAKASIH


Download ppt "PMK 143/PMK.04/2011 TANGGAL 26 AGUSTUS 2011 TENTANG GUDANG BERIKAT Jakarta, 04-05 Oktober 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google