Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PMK 147/PMK.04/2011 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT Jakarta, 04-05 Oktober 2011.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PMK 147/PMK.04/2011 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT Jakarta, 04-05 Oktober 2011."— Transcript presentasi:

1 PMK 147/PMK.04/2011 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT Jakarta, Oktober 2011

2 LATAR BELAKANG  ADANYA PERUBAHAN UU TENTANG KEPABEANAN  UU NO 10/1995 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU NO 17/2006  ADANYA PERUBAHAN PP TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT  PP 33/1996 DIUBAH DENGAN PP 32/2009  UPAYA MENGEMBALIKAN FUNGSI KB UNTUK TUJUAN UTAMA EKSPOR  MENGAKOMODIR MASUKAN DARI STAKE HOLDER  MENINGKATKAN PELAYANAN DAN PENGAWASAN KB  MENINDAKLANJUTI DIREKTIF PRESIDEN RI (UKP4) PMK 147/PMK.04/2011

3 POKOK-POKOK KEBIJAKAN KB Pelayanan dan pengawasan yang berbasis IT Otomasi Pengelompokan lokasi KB untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan dan pengawasan Clustering Profiling KB Pelayanan dan Pengawasan dengan manajemen risiko Manajemen Risiko Pemasukan barang impor yang tidak berhubungan langsung dengan produksi yang sudah diproduksi di dalam negeri tidak diberi fasilitas Mendorong Pertumbuhan Industri Dalam Negeri KB orientasi ekspor Penjualan ke lokal hanya 25% dari realisasi ekspor dan realisasi antar KB Pengembalian Fungsi KB Kantor Pusat Kanwil dan KPPBC Pendelegasian Kewenangan

4 SUSUNAN PMK KAWASAN BERIKAT BERISI : 15 BAB dan 59 PASAL, TERDIRI DARI: BAB I KETENTUAN UMUM : 4 Pasal BAB II PENDIRIAN KAWASAN BERIKAT : 9 Pasal BAB III PERLAKUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PERPAJAKAN: 5 Pasal BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN: 4 Pasal BAB V PEMASUKAN DAN PENGELUARAN : 14 Pasal BAB VI PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN BARANG : 2 Pasal BAB VII SUBKONTRAK : 2 Pasal BAB VIII PEMINJAMAN BARANG MODAL : 2 Pasal BAB IX PEMBERITAHUAN PABEAN : 1 Pasal BAB X PERGUDANGAN DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR: 2 Pasal BAB XI PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN : 6 Pasal BAB XII PENGAWASAN : 3 Pasal BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN : 1 Pasal BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN : 1 Pasal BAB XV KETENTUAN PENUTUP : 3 Pasal

5 GAMBARAN UMUM ISTILAH KB A A A A A B PKB PT A PKB merangkap PDKB PT A PDKB PT B A Penyelenggara KB PT A Pengusaha di KB merangkap Penyelenggara di KB (PDKB) PT B Penyelenggara KB sekaligus Pengusaha KB PT A A B A A A PMK 147 tahun 2011KMK No. 291 tahun 1997

6 MANAJEMEN RISIKO  PELAYANAN DAN PENGAWASAN TPB BERDASARKAN PROFIL DAN KETERSEDIAAN IT PERUSAHAAN  PROFIL BAGUS  PELAYANAN MAKSIMAL, PENGAWASAN MINIMAL  PROFIL TIDAK BAGUS  PELAYANAN MINIMAL, PENGAWASAN MAKSIMAL  IMPLEMENTASI BERUPA TPB YANG MENDAPAT STATUS PRIORITAS.

7 LOKASI KB  KB HARUS BERLOKASI DI KAWASAN INDUSTRI, ATAU  KB DAPAT BERLOKASI DI KAWASAN BUDIDAYA YANG DIPERUNTUKKAN BAGI KEGIATAN INDUSTRI:  INDUSTRI YG MEMERLUKAN LOKASI KHUSUS  INDUSTRI MIKRO & KECIL  INDUSTRI DI DAERAH YG BLM ADA KAWASAN INDUSTRI ATAU KAVLING INDUSTRINYA SUDAH PENUH  SYARAT LUAS LOKASI KB DI KAWASAN BUDIDAYA : MINIMAL M2 DALAM SATU HAMPARAN (dapat terdiri dari 1 atau lebih PDKB)  KB (DILUAR KAWASAN INDUSTRI) YANG SUDAH ADA SEKARANG  DIBERI JANGKA WAKTU SD UNTUK MENYESUAIKAN DENGAN PERSYARATAN LOKASI (Pasal 56 Huruf c.)

8 JANGKA WAKTU IZIN KB ❀ IZIN KB YANG BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI  BERLAKU SAMPAI DENGAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN/ATAU IZIN KB DICABUT ❀ IZIN KB YANG BERLOKASI DI LUAR KAWASAN INDUSTRI  DIBERI BATASAN JANGKA WAKTU : PENYELENGGARA KB  5 TAHUN PENYELENGGARA KB SEKALIGUS PENGUSAHA KB  3 TAHUN PENGUSAHA DI KB  3 TAHUN

9 PERSYARATAN PERUSAHAAN/ ORANG YANG BISA MENGAJUKAN IZIN KB  Perusahaan dan/atau penanggung jawab perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau  Perusahaan dan/atau penanggung jawab yang perusahaannya telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, tidak dapat diberikan persetujuan sebagai KB selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana dan/atau penetapan pailit.

10 PERPANJANGAN IZIN KB PERPANJANGAN IZIN DIAJUKAN SEBELUM IZIN BERAKHIR. JIKA IZIN PERPANJANGAN BELUM KELUAR NAMUN IZIN TELAH BERAKHIR, TERHADAP PEMASUKAN BARANG KE KB TIDAK MENDAPATKAN FASILITAS. JIKA TIDAK DIAJUKAN PERPANJANGAN : SECARA HUKUM SAMA DENGAN IZIN DICABUT, BARANG-BARANG HARUS DISELESAIKAN FASILITASNYA. ATTENSI: BATAS WAKTU BERAKHIRNYA IZIN KB YANG TIDAK TERCANTUM JANGKA WAKTU IZINNYA (TERMASUK KB DI KAWASAN INDUSTRI YANG DITERBITKAN SEBELUM BERLAKUNYA PMK 147) YAITU TANGGAL 23 MEI 2012 (PASAL 56)

11 KATEGORI BARANG YANG MENDAPAT FASILITAS DI KB  TIDAK LAGI ADA ISTILAH BARANG BERHUBUNGAN LANGSUNG & BARANG TIDAK BERHUBUNGAN LANGSUNG DENGAN PRODUKSI  KATEGORI BARANG :  BARANG UNTUK DIOLAH ATAU DIGABUNGKAN - BAHAN BAKU - BAHAN PENOLONG - BARANG U/ DIGABUNGKAN DG HASIL PRODUKSI TUJUAN EKSPOR  BARANG MODAL  PERALATAN PERKANTORAN  DG KRITERIA TERTENTU : MENUNJANG ADMINISTRASI BARANG, TIDAK HABIS PAKAI, MUDAH DIAWASI, JUMLAH YANG WAJAR, MEMPERHATIKAN INDUSTRI DALAM NEGERI --> DENGAN IZIN DARI KANWIL (SURAT PERSETUJUAN)

12 1.PENANGGUHAN BEA MASUK, PEMBEBASAN CUKAI, DAN TIDAK DIPUNGUT PDRI ATAS PEMASUKAN DARI LDP/KB LAIN KE KB BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT BARANG MODAL ASAL LDP DAN KB LAIN DIGUNAKAN DI KB PERALATAN PERKANTORAN ASAL LDP BARANG HASIL PRODUKSI KB BARANG HASIL PRODUKSI KB LAIN DIGUNAKAN OLEH PENGUSAHA KB / PDKB UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT/JADI BARANG MODAL DIMASUKAN KEMBALI DARI LDP KE KB (REIMPOR) BARANG HASIL PRODUKSI KB BARANG JADI ASAL LDP PENGEMAS DAN ALAT BANTU PENGEMAS ASAL LDP / KB LAIN DIMASUKAN KEMBALI DARI TPPB / ETP KE KB DIMASUKAN KEMBALI KE KB UTK DIGABUNGKAN DG BARANG HASIL PRODUKSI UTK EKSPOR MENJADI SATU KESATUAN DENGAN BARANG HASIL PRODUKSI KB PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMASUKAN BARANG KE KB

13 2.TIDAK DIPUNGUT PPN ATAU PPN DAN PPnBM (EKS TLDDP) PEMASUKAN BARANG DARI TLDDP KE KB UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT PEMASUKAN KEMBALI BARANG DAN HASIL PRODUKSI KB LAIN DALAM RANGKA SUBKONTRAK DARI KB LAIN ATAU TLDDP PEMASUKAN KEMBALI MESIN / CETAKAN PEMASUKAN HASIL PRODUKSI ASAL KB LAIN ATAU TLDDP PEMASUKAN HASIL PRODUKSI KB LAIN ATAU TLDDP DALAM RANGKA PEMINJAMAN DARI KB LAIN ATAU TLDDP UNTUK DIOLAH LEBIH LANJUT OLEH KB DIGABUNGKAN DENGAN BARANG HASIL PRODUKSI KB UTK DIEKSPOR PEMASUKAN PENGEMAS DAN ALAT BANTU PENGEMAS DARI TLDDP KE KB UTK MENJADI SATU KESATUAN DENGAN HASIL PRODUKSI KB

14 KEWAJIBAN KB ❀ KEWAJIBAN KB UNTUK MENDAYAGUNAKAN SISTEM IT (IT INVENTORY) UNTUK PENGELOLAAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG YANG DAPAT DIAKSES DJBC ❀ BATAS AKHIR KEWAJIBAN PEMENUHAN KEWAJIBAN IT : 31 DESEMBER 2012 (BAGI KB YANG SUDAH ADA) ❀ PENCACAHAN (STOCK OPNAME) PALING KURANG 1 (SATU) KALI DALAM KURUN WAKTU 1 (SATU) TAHUN (KEWAJIBAN LAINNYA TIDAK ADA PERUBAHAN)

15 KETENTUAN LARANGAN KB berlaku ketentuan larangan : pemasukan barang yang dilarang untuk diimpor; dan/atau ekspor barang yang dilarang ekspornya

16 KETENTUAN PEMBATASAN Pemasukan barang impor ke KB belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengeluaran barang impor untuk dipakai dari KB ke TLDDP berlaku ketentuan pembatasan di bidang impor, kecuali sudah dipenuhi pada saat pemasukannya

17 25% dari realisasi ekspor dan realisasi antar KB DAPAT DIKELUARKAN KE TLDDP PENGELUARAN HASIL PRODUKSI DARI KB KE TLDDP

18 Januari 2011 Desember 2011 Desember 2012 CONTOH PERHITUNGAN PENGELUARAN HASIL PRODUKSI DARI KB KE TLDDP -Nilai Realisasi Ekspor = $ Nilai Realisasi Antar KB= $ Selama tahun 2012, ybs dapat mengeluarkan hasil produksi ke TLDDP senilai $ % x ( ) = 750 KB yang baru berdiri tidak diizinkan menjual ke TLDDP pada tahun izin diterbitkan (Pasal 27 ayat 7)

19 PEMUSNAHAN DAN PERUSAKAN  PEMUSNAHAN DPT DILAKUKAN ATAS BARANG-BARANG YANG BUSUK DAN/ATAU YANG KARENA SIFAT DAN BENTUKNYA DAPAT DIMUSNAHKAN  BARANG YANG KARENA SIFAT DAN BENTUKNYA TIDAK DAPAT DIMUSNAHKAN DAPAT DILAKUKAN PERUSAKAN  HASIL PERUSAKAN DAPAT DIKELUARKAN KE TLDDP DENGAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PDRI

20 JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN KPPBC / KPU  Pemusnahan dan perusakan (scrapping) (Psl 38)  Perubahan izin KB terkait : NPWP, alamat kantor perusahaan, Penanggung jawab (Pasal 19)  Pemasukan bahan baku, barang modal, bahan penolong dlm rangka saling memenuhi kebutuhan (Psl 29)  Reimpor (rperdirjen)  Reekspor (rperdirjen)  Izin KB memberikan subkontrak kpd perusahaan lain (Psl 39)  Peminjaman mesin dalam rangka subkon dan perpanjangan izinnya (Psl 39)  Peminjaman mesin bukan dalam rangka subkon dan perpanjangan izinnya (Psl 41)  Perubahan tata letak (lay out) (rperdirjen)  Pembekuan KB (Psl 46)

21 JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN KANWIL / KPU  Perubahan izin KB terkait Luas, hasil produksi, nama perusahaan (bukan entitas) (Psl 19 f. )  Izin pemasukan peralatan perkantoran ke KB (rperdirjen)  Pembebasan BM atas pengeluaran barang modal yang telah lebih dari 4 tahun dari KB ke TLDDP (Psl 32)  Penambahan pintu untuk keluar/masuk karyawan dan untuk selain keluar/masuk karyawan (pintu untuk barang) (rperdirjen)  Pemindahtanganan barang, bahan/sisa bahan ke TLDDP dan KB lain (Psl 30)  Memberikan subkontrak lebih dari 60 hari (Psl 40)  Peminjaman barang modal selain subkon melebihi jangka waktu 12 bulan (Psl 42)

22 JENIS LAYANAN DAN KEWENANGAN KANTOR PUSAT Perijinan yang masih di Kantor Pusat:  Pemberian Izin KB (Psl 6, 7, 8, 9)  Pencabutan KB (Psl 50)  Perpanjangan izin KB (Psl 13)  KB yang mendapat status Prioritas (rperdirjen)  Perubahan izin KB terkait nama perusahaan (entitas baru) (Psl 19 & rperdirjen)

23 -Mengajukan permohonan - Lampiran Dokumen PEMOHON KEPASTIAN WAKTU PELAYANAN PERIZINAN KB -Meneliti kelengkapan dokumen -Meneruskan ke KPDJBC - BAP -Rekomendasi KPPBC (15 HARI KERJA) * PERSETUJUA N/PENOLAK AN KP-DJBC (10 HARI KERJA) * Untuk Perpanjangan izin KB : Di KPPBC : 7 Hari Kerja * (Psl 13) * Setelah permohonan di terima secara lengkap

24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012 PEMBERLAKUAN PMK

25 TERIMAKASIH


Download ppt "PMK 147/PMK.04/2011 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT Jakarta, 04-05 Oktober 2011."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google