Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pembebasa n Bea Masuk dan PPN/PPn BM tidak dipungut Bea masuk, termasuk bea masuk antidumping, imbalan, safeguards, pembalasan FASILITAS FISKAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pembebasa n Bea Masuk dan PPN/PPn BM tidak dipungut Bea masuk, termasuk bea masuk antidumping, imbalan, safeguards, pembalasan FASILITAS FISKAL."— Transcript presentasi:

1 Pembebasa n Bea Masuk dan PPN/PPn BM tidak dipungut Bea masuk, termasuk bea masuk antidumping, imbalan, safeguards, pembalasan FASILITAS FISKAL

2 •Izin Usaha Industri manufaktur •NIK ENTITAS •Bukti kepemilikan pabrik, paling singkat 3 tahun •Bukti kepemilikan tempat penimbunan, paling singkat 6 bulan EKSISTENSI •Bagan alur dan masa produksi •Rencana impor ekspor, daftar BB&HP •Izin usaha, denah, surat perjanjian subkontrak RENCANA PRODUKSI PERSYARATAN NIPER

3 •Laporan Hasil Audit:1. terbit 2 tahun terakhir dari tanggal permohonan NIPER; 2. opini tidak disclaimer/adverse •Paparan SPI: badan usaha baru berdiri atau belum memiliki LHA SPI •Keterkaitan dengan dokumen pabean •Dapat mengetahui mutasi BB dan HP secara kontinu dan realtime •Penggunaan kode yang berbeda •Menghasilkan laporan yang dapat diakses DJBC dan dasar pembuatan BCL.KT IT INVENTORY

4 PENELITIAN PERMOHONAN NIPER Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas Output: Tanda Terima/Surat Penolakan Penelitian Administrasi Setuju: Lanjut. Tidak setuju: tolak Analisa SPI dan IT Inventory Setuju: ST Pemlap Tidak setuju: tolak Pemeriksaan Lapangan Membuat Berita Acara Pemeriksaan Loading data isian NIPER ke SKP

5 30 Hari Kerja Sejak permohonan diterima lengkap Penerbitan Keputusan NIPER Pembebasan atau Surat Penolakan

6 Tidak sesuai: Surat Penolakan. Sesuai: Update Data Lampiran NIPER, Terbit SKEP Perubahan Data NIPER Menerima berkas, meneliti kelngkapan&k sesuaian, melakukan pemlap jika perlu Mengajukan Prmohonan + dokumen perubahan data 7 Hari Kerja PERUBAHAN DATA NIPER PERUSAHAAN KANWIL/KPU

7 •Penyerahan saat pengajuan PIB •Jangka waktu: Periode Pembebasan + 3 Bulan; •Nilai: Sebesar BM dan PPN Pejabat BC: •Meneliti jumlah & jangka waktu; •Meneliti jenis barang sesuai data NIPER •konfirmasi pada penjamin atau surety Hasil penelitian tidak sesuai: Surat Penolakan Jaminan Hasil Penelitian sesuai: STTJ JAMINAN: •Jaminan Bank •Customs Bond •Corporate Guarantee

8 Jaminan PIB JumlahJenisKlasifikasiLartas PIB 10 11AABHS ITanpa Lartas KEDAPATAN 11 10ABAHS IIlartas, tidak memenuhi TINDAK LANJUT Ubah Jaminan NotulRestitusiB Notul, penyelidikan bila B di luar NIPER RestitusiTambah jaminan reekspor PEMERIKSAAN FISIK

9 PIB TarifNilai Pabean PIB 5%10 KEDAPATAN 6%11 (NIPER)11 (di luar NIPER) TINDAK LANJUT Penyesuaian nilai jaminan Tidak tambah bayar tapi dikoreksi dengan penyesuaian jaminan serta denda atas lebihnya Tambah bayar, denda, penyelidikan PENELITIAN DOKUMEN

10 Perusahaan: Mengajukan Permohonan Kanwil/KPU: •Setuju: membuat surat persetujuan dan mengirimkan salinan surat persetujuan ke Kantor Pabean yang mengawasi pabrik •Tidak setuju: surat pemberitahuan penolakan disertai alasan 5 HARI KERJA PEMBONGKARAN/PENIMBUNAN Cukup dengan pemberitahuan kepada Ka Kanwil/KPU untuk Perusahaan: a.AEO, b.MITA Prioritas, dan c.MITA Non Prioritas, HARUS DILAKUKAN DI LOKASI YANG TERCANTUM DALAM NIPER. JIKA TIDAK TERCANTUM :

11 KEGIATAN SUBKONTRAK 1.Harus ke badan usaha tercantum di NIPER; 2.Sebagian Kegiatan, termasuk pemeriksaan awal, penyortiran, pengepakan, pemeriksaan akhir. 3.Pengiriman BB langsung ke badan usaha subkontrak dan Ekspor HP langsung dari badan usaha subkontrak. 4.Seluruh rangkaian kegiatan produksi. 5.Subkontrak ke badan usaha yang tidak tercantum dalam NIPER

12 SUBKONTRAK SELURUH KEGIATAN PRODUKSI Order Kapasitas Produksi Over Capacity Perusahaan: • Termasuk kategori Tbk (memiliki profil fasilitas low/medium), AEO, atau MITA • Mengajukan permohonan ke Kanwil/KPU + perjanjian kontrak Ekspor/dokumen sejenis Kanwil/KPU: • Menerima surat permohonan + lampiran • Setuju: Surat Persetujuan • Tidak setuju: Surat Penolakan

13 SUBKONTRAK KE BADAN USAHA YANG TIDAK TERCANTUM DALAM NIPER Mengajukan permohonan + izin usaha dan surat perjanjian badan usaha penerima subkontrak •PERUSAHAAN 1. Menerima surat permohonan; 2. Meneliti kesesuaian kegiatan badan usaha penerima subkontrak dengan kegiatan produksi Perusahaan; 3. meneliti kesesuaian surat perjanjian/kontrak kerja dengan kegiatan produksi Perusahaan •Kanwil/ KPU Setuju: 1. Menerbitkan surat persetujuan + SKEP Perubahan Data; 2. melakukan pemutakhiran data Lampiran NIPER Pembebasan; 3. menyerahkan surat persetujuan dan hasil cetak Data Lampiran NIPER Pembebasan kepada Perusahaan Tidak Setuju: Surat Penolakan + Alasan •HASIL JANJI LAYANAN: 10 HARI KERJA

14 Hasil Produksi Perusahaan digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan hasil produksi perusahaan lain namun masing-masing barang masih dapat dipisahkan seperti akumulator yang dipasangkan pada kendaraan bermotor EKSPOR HASIL PRODUKSI • Ekspor langsung (sendiri) atas hasil produksi • Ekspor tidak langsung (melalui perusahaan lain dalam rangka ekspor barang gabungan), syarat: a.Antar Perusahaan fasilitas Pembebasan/ Pengembalian; b.digabungkan dengan Hasil Produksi Perusahaan lain dan wajib diekspor dalam satu kesatuan unit ; dan c.Mengikuti ketentuan tata laksana ekspor. d.Penyerahan&ekspor dilakukan sebelum periode pembebasan/jangka waktu ekspor berakhir

15 Laporan Pertanggungjawaban BB (BCL.KT 01) terkait kegiatan: a. Ekspor HP; b. Pemusnahan/Perusakan HP Rusak atau reject ; c. Pemusnahan/Perusakan WIP rusak atau reject; d. Pemusnahan, Perusakan atau reekspor BB Rusak atau reject; atau e. penyelesaian sisa proses produksi (waste/scrap), Diserahkan dlm bentuk softcopy, 30 hari sejak periode pembebasan berakhir. PERTANGGUNGJAWABAN

16 Lampiran laporan pertanggungjawaban: a.PIB; b.PEB; c.dokumen bukti adanya transaksi ekspor atau Devisa Hasil Ekspor; d.SSTB, dalam hal ekspor gabungan); e.LPE >> tidak berlaku utk Perusahaan Tbk, AEO, MITA; f.BC 2.4 dan BA Pemusnahan (utk pemusnahan HP rusak/reject); g.BC 2.4 dan faktur pajak (utk penjualan hasil perusakan) PERTANGGUNGJAWABAN Tidak berlaku jika sudah PDE

17 Secara periodik paling kurang 1 x 1 tahun sejak tanggal keputusan NIPER Pelaksanaan monev terhadap perusahaan Tbk, AEO, dan MITA dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko paling kurang 1x3 tahun Dilakukan sewaktu-waktu, dgn memperhatikan: 1. Perbandingan nilai Ekspor dengan nilai Impor; 2. Keterkaitan jenis BB dengan jenis HP; 3. Negara asal BB dan negara tujuan Ekspor HP; 4. Frekuensi perubahan Konversi yang tidak wajar; 5. Pengguna fasilitas merupakan Perusahaan yang baru berdiri; 6. Perusahaan melakukan subkontrak untuk kegiatan awal produksi dan/atau kegiatan akhir produksi; 7. terdapat peningkatan kegiatan Pemusnahan, Perusakan dan/atau waste/scrap secara signifikan, dll MONITORING DAN EVALUASI

18 Pemeriksaan fisik (Stock opname) Pengujian Eksistensi Uji Banding Pengujian terhadap SPI dan IT Inventory Review kriteria pnggunaan corporate guarantee Analisis laporan dari IT Inventory PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI Hasil: 1.dasar evaluasi fasilitas yang telah diberikan; dan 2. pertanggungjawaban penyelesaian BB. Jika ada selisih fisik BB dari saldo yang belum dilaporkan sesuai IT Inventory, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, Perusahaan wajib membayar BM, PPN, dan sanksi sebesar selisih tersebut

19 tidak melunasi utang BM, PDRI, sanksi denda sampai jatuh tempo tidak menyampaik an laporan pertanggungj awaban tidak menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monev diduga melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai tidak memasang papan nama tidak memenuhi ketentuan subkontrak (berlaku selama 3 bulan) tidak melakukan Impor/Ekspor dengan fasilitas Pembebasan secara berturut-turut dalam jangka waktu periode pembebasan (berlaku 12 bulan) tidak mengembalikan kelebihan pembayaran Pengembalian Mengajukan permohonan pembekuan dalam rangka Perusahaan akan beralih menjadi Pengusaha KB Tidak mengajukan permohonan perubahan data NIPER; PEMBEKUAN NIPER

20 KETENTUAN PEMBEKUAN NIPER PENGEMBALIAN 1.PIB selama periode pembekuan tidak dapat diberikan Pengembalian; 2.Selama periode pembekuan, tidak dapat mengajukan permohonan Pengembalian, kecuali jika dibekukan dalam rangka beralih ke KB.

21 KETENTUAN PENCABUTAN NIPER PENGEMBALIAN 1.permohonan Pengembalian yang telah diajukan sebelum pencabutan, tetap diselesaikan sesuai ketentuan; 2.permohonan Pengembalian yang diajukan setelah pencabutan, tidak dapat diberikan Pengembalian.

22 Telah melunasi utang bea masuk, PDRI, dan/atau sanksi administrasi berupa denda sampai dengan jatuh tempo Telah menyampaikan laporan pertanggungjaw aban Telah menyerahkan dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Tidak terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai Telah memasang papan nama Telah memenuhi ketentuan subkontrak (berlaku selama 3 bulan) Telah mengajukan permohonan Impor atau Ekspor dengan fasilitas Pembebasan dalam masa pembekuan 12 bulan Telah mengembalikan kelebihan pembayaran Pengembalian Telah mengajukan permohonan perubahan data NIPER ; PEMBERLAKUAN KEMBALI NIPER

23 HalPerdirjen 04 dan 05 Koordinasi antara DJBC dengan DJP terkait akses terhadap IT Inventory yang dimiliki oleh Perusahaan IT Inventory dapat diakses bagi kepentingan pemeriksaan oleh DJP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan DJBC Pemanfaatan fasilitas kepabeanan berupa fasilitas Pembebasan dan Kawasan Berikat oleh 1 (satu) entitas. Perusahaan yang telah menerima fasilitas Pembebasan/ Pengembalian, dapat memanfaatkan fasilitas kawasan berikat, sepanjang lokasinya berbeda (sekurang- kurangnya dipisahkan oleh batas permanen). Pelayanan manualDalam hal SKP mengalami gangguan atau tidak berfungsi, seluruh pelayanan tetap dilaksanakan secara manual Penyampaian secara elektronik Penolakan, persetujuan, atau permintaan dokumen tambahan dapat disampaikan melalui surat elektronik yang dikirimkan ke alamat sebagaimana tercantum dalam data lampiran NIPER KETENTUAN LAIN-LAIN

24 Menyerahkan laporan keuangan audited dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak tanggal penerbitan NIPER, untuk badan usaha yang baru berdiri atau belum memiliki laporan keuangan audited Menyerahkan laporan keuangan audited periode tahun sebelumnya paling lambat 1 bulan setelah diterbitkannya laporan keuangan audited, bagi Perusahaan yang menggunakan jaminan dalam bentuk CG Memasang papan nama yang paling sedikit berisi data nama perusahaan dan nomor NIPER pada setiap lokasi penimbunan dan pabrik Mengajukan permohonan NIPER baru dalam hal terjadi perubahan pada 9 digit pertama NPWP sebagai akibat perubahan entitas KEWAJIBAN PERUSAHAAN YANG TELAH MENDAPATKAN NIPER

25 1. jaminan dicairkan; 2. diterbitkan SPP, dalam hal Perusahaan menggunakan CG; 3. PPN dan PPnBM yang terutang dipungut berdasarkan nilai pada saat Impor; 4. dikenai sanksi denda kepabeanan dan perpajakan. BCL.KT 01 tidak diserahkan atau ditolak seluruhnya BB dan HP yang tidak dilaporkan BCL.KT 01 ditolak sebagian

26 Pemanfaatan Fasilitas Pembebasan, Fasilitas Pengembalian, dan KB Contoh: PT A dapat memiliki izin menggunakan fasilitas Pembebasan dan fasilitas Pengembalian di lokasi 1 dan memiliki izin KB di lokasi 2 PT A Lokasi I: NIPER PEMBEBASAN & NIPER PENGEMBALIAN PT A Lokasi II: KAWASAN BERIKAT PT A Lokasi I: NIPER PEMBEBASAN & NIPER PENGEMBALIAN PT A Lokasi II: KAWASAN BERIKAT dipisahkan oleh batas yg permanen

27 Perusahaan yang berlokasi sebagai berikut di bawah ini, dapat memilih untuk dilayani di Kanwil DJBC Jakarta: BOGOR DEPOK BEKASI CIKARANG KARAWANG PURWAKARTA SUKABUMI

28 PENCABUTAN NIPER NIPER dicabut: tidak mengajukan perubahan NIPER setelah lewat 30 hari masa pembekuan, dalam hal dibekukan karena tidak update NIPER tidak melunasi seluruh utang Bea Masuk, PDRI, dan/atau denda membongkar dan/atau menimbun Bahan Baku di luar lokasi yang tercantum dalam NIPER atau di lokasi yang tidak diberikan persetujuan terbukti telah melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai berubah status menjadi Pengusaha KB atau PDKB pada lokasi yang sama dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan tidak menyimpan dan memelihara dengan baik pencatatan, pembukuan dan/atau surat yang berkaitan dengan kepabeanan selama 10 tahun tidak menyerahkan pencatatan, pembukuan dan/atau surat yang berkaitan dengan kepabeanan berdasarkan hasil audit kepabeanan tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh NIPER mengajukan permohonan untuk dilakukan pencabutan NIPER tidak melakukan Impor atau Ekspor selama 12 bulan (masa pembekuan), dalam hal dibekukan karena tidak ada Impor atau Ekspor (KHUSUS NIPER PEMBEBASAN) tidak mengembalikan kelebihan pembayaran Pengembalian sampai dengan diterbitkannya surat paksa (KHUSUS NIPER PENGEMBALIAN)

29 KETENTUAN PERALIHAN (1) Hal/KondisiKetentuan telah memiliki NIPERWajib: • merubah data NIPER; dan • memenuhi kriteria IT Inventory, paling lambat s.d. 3 Februari 2015 Jika tidak memenuhi, NIPER dibekukan telah memiliki NIPER, belum merubah data NIPER, memiliki SK Pembebasan yang masih berlaku • SK Pembebasan masih berlaku dengan mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut • dapat Impor barang yang tercantum dalam SK Pembebasan sampai dengan SK tsb jatuh tempo • Pemotongan kuota tidak berlaku • Jika akan impor barang yang tidak tercantum dalam SK Pembebasan, harus terlebih dahulu melakukan perubahan data NIPER telah memiliki NIPER, belum merubah data NIPER, SK Pembebasan telah habis masa berlakunya Jika akan impor barang harus terlebih dahulu melakukan perubahan data NIPER

30 KETENTUAN PERALIHAN (2) Hal/KondisiKetentuan Hasil produksi dihasilkan dari bahan baku yang diimpor berdasarkan PMK 254 Laporan pertanggungjawaban diselesaikan berdasarkan PMK 254 dan Perdirjen 16 Hasil produksi dihasilkan dari: • bahan baku yang diimpor berdasarkan PMK 254; dan • bahan baku yang diimpor berdasarkan PMK 176 Laporan pertanggungjawaban diselesaikan berdasarkan PMK 176 dan Perdirjen 04 Laporan pertanggungjawaban yang masih dalam proses penelitian pada saat PMK 176 diberlakukan (per tanggal 4 Februari 2014) diselesaikan berdasarkan PMK 254 dan Perdirjen 16

31 KETENTUAN PERALIHAN (3) Hal/KondisiKetentuan Impor Bahan Baku dari Gudang Berikat dan Kawasan Berikat dapat dilakukan setelah SKP Pemberitahuan Impor Barang dari TPB telah diterapkan Impor Bahan Baku dari Kawasan Bebas dan kawasan ekonomi lainnya dapat dilakukan setelah SKP Pemberitahuan Pabean terkait diterapkan telah menggunakan jaminan dalam bentuk CG sebelum berlakunya PMK 176 tetap berlaku sampai dengan 3 April 2014, untuk selanjutnya jika ingin menggunakan CG harus memenuhi ketentuan Perdirjen 04 belum memenuhi tatacara pencantuman NIPER Pembebasan atau NIPER Pengembalian pada kolom pemenuhan persyaratan/fasilitas Impor tetap dapat diberikan fasilitas Pembebasan atau fasilitas Pengembalian sampai dengan 3 April 2014


Download ppt "Pembebasa n Bea Masuk dan PPN/PPn BM tidak dipungut Bea masuk, termasuk bea masuk antidumping, imbalan, safeguards, pembalasan FASILITAS FISKAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google