Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DIKLATPIM TK.III BIN 11/22/2014.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DIKLATPIM TK.III BIN 11/22/2014."— Transcript presentasi:

1 MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DIKLATPIM TK.III BIN 11/22/2014

2 Oleh : Dr. Witler Slamet H. Silitonga, M.Si Pembina Utama Muda

3 MOTTO BADAN INTELIJEN NEGARA (Masih Perlu didikusikan) 1.KALAU BERHASIL TIDAK DIPUJI 2.KALAU GAGAL DICACIMAKI 3.KALAU HILANG TIDAK DICARI 4.KALAU MATI TIDAK DIAKUI 11/22/2014

4 Budiarto Shambazy (Kompas Sabtu 29 September 2007) 1.Pemimpin, Pemerintah, dan Masyarakat gemar bersandiwara, yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang menderita penyakit kepribadian jamak (Multiple Personality Disorder)

5 11/22/ Sirik Tanda Tidak Mampu 3. Penyakit MPD adalah logika tidak jalan, moral mudah rapuh, perasaan gampang hilang, berahi kekuasaan menggebu-gebu dan status manusia terutama pejabat turun jadi subhuman.

6 11/22/2014 Beberapa Konsepsi Terkait Dengan Kepemerintahan Yang Baik a.BEBERAPA ISTILAH Good GovernanceGood Governance Kepemerintahan yang baikKepemerintahan yang baik Pengelolaan yang baikPengelolaan yang baik Pengelolaan yang amanahPengelolaan yang amanah b.BEBERAPA BATASAN Kepemerintahan/GovernanceKepemerintahan/Governance Kepemerintahan yang baik (Good governance)Kepemerintahan yang baik (Good governance) Pembaharuan Kepemerintahan (Governance Reform)Pembaharuan Kepemerintahan (Governance Reform) Pihak terkait/StakeholdersPihak terkait/Stakeholders

7 11/22/2014 c.DEFINISI Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.Tata pemerintahan yang baik adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku penting dalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yang dilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomi rakyat tersumbat.

8 11/22/2014 Menurut Dokumen kebijakan UNDP: Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok- kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.Menurut Dokumen kebijakan UNDP: Tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok- kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.

9 11/22/2014 Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini:Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tata pemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dan kesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini: a.Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku lainnya. b.Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan-perbedaan di antara mereka.

10 11/22/2014 Melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalam masyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang ada dalam tata Pengaturan tersebut.

11 11/22/2014 d.CIRI-CIRI Mengikutsertakan MasyarakatMengikutsertakan Masyarakat Transparan dan Bertanggung jawabTransparan dan Bertanggung jawab Efektif dan AdilEfektif dan Adil Supremasi HukumSupremasi Hukum Menjamin prioritas-prioritas politik, ekonomi dan sosial didasarkan pada konsensus masyarakatMenjamin prioritas-prioritas politik, ekonomi dan sosial didasarkan pada konsensus masyarakat Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk alokasi sumber daya pembangunanMemperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan, termasuk alokasi sumber daya pembangunan

12 11/22/2014 e.UNSUR-UNSUR PartisipasiPartisipasi Supremasi HukumSupremasi Hukum TranparansiTranparansi Cepat tanggapCepat tanggap Membangun konsensusMembangun konsensus KesetaraanKesetaraan Efektif dan EfisienEfektif dan Efisien Bertanggung jawab/akuntabilitas (manajerial, publik dan spiritual)Bertanggung jawab/akuntabilitas (manajerial, publik dan spiritual) Visi strategisVisi strategis

13 11/22/2014 KONDISI INDONESIAKONDISI INDONESIA –Ekonomi rakyat memprihatinkan –Tingkat pengangguran cukup tinggi –Pertumbuhan ekonomi rendah –Tingkat investasi – Net Capital Outflow –Politik ? –Hukum ? –Korupsi ? –Pemerintah daerah SO WHAT? KEPEMIMPINAN YANG BERINTEGRITAS

14 11/22/2014 PERKEMBANGAN INTERAKSI SOSIAL A. DINAMIKA SISTEM SOSIAL Interaksi antar ko mponen dalam sistem sospol pada era globalisasi ini semakin dinamis terutama karena adanya tekanan dari lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah dan atau perubahan paradigma Interaksi antar ko mponen dalam sistem sospol pada era globalisasi ini semakin dinamis terutama karena adanya tekanan dari lingkungan strategis yang terus berkembang dan berubah dan atau perubahan paradigma

15 11/22/2014 Dalam dinamika sosio-politik dapat dipandang sebagai suatu hubungan sebab akibat diantara berbagai variabel, baik yang bersifat non linier muapun yang linier.Dalam dinamika sosio-politik dapat dipandang sebagai suatu hubungan sebab akibat diantara berbagai variabel, baik yang bersifat non linier muapun yang linier. Dalam kenyataan kehidupan dinamika sistem sosio-politik adalah suatu kondisi dimana sistem tersebut berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, karena adanya tekanan, dorongan atau pengaruh dari faktor eksternal seperti gejala alam, kemajuan teknologi maupun kekuatan sosial politik lainnya.Dalam kenyataan kehidupan dinamika sistem sosio-politik adalah suatu kondisi dimana sistem tersebut berubah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, karena adanya tekanan, dorongan atau pengaruh dari faktor eksternal seperti gejala alam, kemajuan teknologi maupun kekuatan sosial politik lainnya.

16 11/22/2014 Pengaruh dari eksternal itu bahkan dari dalam sistem itu sendiri dapat membuat ketidakseimbangan sistem yang kemudian harus dikoreksi dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk memperoleh titik keseimbangan sosio politik yang baru dari seluruh komponenPengaruh dari eksternal itu bahkan dari dalam sistem itu sendiri dapat membuat ketidakseimbangan sistem yang kemudian harus dikoreksi dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk memperoleh titik keseimbangan sosio politik yang baru dari seluruh komponen Dari konteks pengalaman Indonesia terjadinya gerakan mahasiswa tahun 1997 dan 1998 yang mampu menumbangkan rezim Orde Baru dengan kekuatan sosio politik Reformasi. Orba yang berkuasa selama 32 tahun harus tumbang ditangan para mahasiswa.Dari konteks pengalaman Indonesia terjadinya gerakan mahasiswa tahun 1997 dan 1998 yang mampu menumbangkan rezim Orde Baru dengan kekuatan sosio politik Reformasi. Orba yang berkuasa selama 32 tahun harus tumbang ditangan para mahasiswa. Dengan berhasilnya gerakan mahasiswa membuat pola baru interaksi antara pemerintah dengan masyarakatDengan berhasilnya gerakan mahasiswa membuat pola baru interaksi antara pemerintah dengan masyarakat

17 11/22/2014 Kehidupan demokrasi semakin berkembangKehidupan demokrasi semakin berkembang Unjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa tidak lagi diberangus dengan alasan pendekatan keamanan sepanjang tidak anarkhis dan merusak aset negaraUnjuk rasa dan demonstrasi mahasiswa tidak lagi diberangus dengan alasan pendekatan keamanan sepanjang tidak anarkhis dan merusak aset negara Partai politik tidak dibatasi lagi sebanyak tiga partai tetapi (1) 110 partai, (2) menjadi 42 partai, (3) menjadi 24 partai peserta pemilu 2004, dan (4) menjadi 42 partai peserta pemilu 2009.Partai politik tidak dibatasi lagi sebanyak tiga partai tetapi (1) 110 partai, (2) menjadi 42 partai, (3) menjadi 24 partai peserta pemilu 2004, dan (4) menjadi 42 partai peserta pemilu Koomain mengatakan bahwa dinamika sistem sosial politik tidak mungkin dapat dipahami tanpa memiliki wawasan yang cukup mengenai interaksinya, karena interaksi sosial politik tidak hanya menjelaskan proses makro yang berkaitan dengan diferensiasi dan integrasi, namun adanya proses kerjasama, kolaborasi dan konflik sosial politik pada tataran mikroKoomain mengatakan bahwa dinamika sistem sosial politik tidak mungkin dapat dipahami tanpa memiliki wawasan yang cukup mengenai interaksinya, karena interaksi sosial politik tidak hanya menjelaskan proses makro yang berkaitan dengan diferensiasi dan integrasi, namun adanya proses kerjasama, kolaborasi dan konflik sosial politik pada tataran mikro

18 11/22/2014 Dalam sosial politik ada tiga hal yang sangat penting yakni (1) Interferensi atau saling mempengaruhi merupakan dinamika yang sangat mendasar dalam alam kehidupan manusia, (2) interplays atau keterlibatan antar komponen cenderung terorganisir atau melembaga (3) intervensi merupakan bentuk ketiga dari interaksi sosial politik yang merupakan campur tangan pemerintah dalam bebagai aspek kehidupan masyarakatDalam sosial politik ada tiga hal yang sangat penting yakni (1) Interferensi atau saling mempengaruhi merupakan dinamika yang sangat mendasar dalam alam kehidupan manusia, (2) interplays atau keterlibatan antar komponen cenderung terorganisir atau melembaga (3) intervensi merupakan bentuk ketiga dari interaksi sosial politik yang merupakan campur tangan pemerintah dalam bebagai aspek kehidupan masyarakat

19 11/22/2014 KOMPLEKSITAS SISTEM SOSPOL 1. Sistem Sospol melibatkan tiga domain 1. Sistem Sospol melibatkan tiga domain (wil/daerah/ranah) yaitu sektor pemerintah, (wil/daerah/ranah) yaitu sektor pemerintah, swasta dan masyarakat swasta dan masyarakat 2. Setiap domain terdiri dari banyak unsur yang 2. Setiap domain terdiri dari banyak unsur yang memiliki kerterkaitan / interaksi satu dengan memiliki kerterkaitan / interaksi satu dengan yang lainnya yang lainnya

20 11/22/2014 KEANEKARAGAMAN SISTEM SOSPOL Keanekaragaman merupakan bagian dari karakteristik dasar sistem sospol yg bersifat multi disiplin dengan segala peluang dan tantangan yang dihadapinya Keanekaragaman merupakan bagian dari karakteristik dasar sistem sospol yg bersifat multi disiplin dengan segala peluang dan tantangan yang dihadapinya IMPLIKASI BAGI KEPEMERINTAHAN Dinamika kompleksitas dan keragaman interaksi sospol mengharuskan Pemerintah lebih peka dalam merespon aspirasi/kebutuhan masyarakat dan harus dikaji secara sistemik / holistik bukannya kasuistik atau parsial Dinamika kompleksitas dan keragaman interaksi sospol mengharuskan Pemerintah lebih peka dalam merespon aspirasi/kebutuhan masyarakat dan harus dikaji secara sistemik / holistik bukannya kasuistik atau parsial

21 11/22/2014 KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YG BAIK 1. Kepemerintahan yang baik adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (UNDP) 2. Kepemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dgn menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (LAN 2000)

22 11/22/2014 AKTOR DLM KEPEMERINTAHAN 1. NEGARA DAN PEMERINTAHAN a. Kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani a. Kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi melibatkan sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani b. Pemerintahan atau negara secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik b. Pemerintahan atau negara secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik Fungsi : menciptakan lingkungan politik dan hukum yg kondusif yg kondusif

23 11/22/ SEKTOR SWASTA Mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam sistem pasar ; seperti pabrik, perdagangan, perbankan, koperasi, kegiatan sektor informal Mencakup perusahaan swasta yang aktif berinteraksi dalam sistem pasar ; seperti pabrik, perdagangan, perbankan, koperasi, kegiatan sektor informal Fungsi : menciptakan lapangan kerja dan pendapatan Fungsi : menciptakan lapangan kerja dan pendapatan

24 11/22/ MASYARAKAT MADANI Berada diantara Pemerintah dan perseorangan Berada diantara Pemerintah dan perseorangan yang berinteraksi secara sosekpol. yang berinteraksi secara sosekpol. Fungsi : memfasilitasi interaksi sosekpol Fungsi : memfasilitasi interaksi sosekpol

25 11/22/2014 PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK A. Menurut PP No. 101 / 2000 : 1. Profesionalitas 1. Profesionalitas 2. Akuntabilitas 2. Akuntabilitas 3. Transparansi 3. Transparansi 4. Pelayanan Prima 4. Pelayanan Prima 5. Demokrasi 5. Demokrasi 6. Efisiensi 6. Efisiensi 7. Efektivitas 7. Efektivitas 8. Supremasi Hukum 8. Supremasi Hukum

26 11/22/2014 B. Menurut UNDP ( 1997 ) : 1. Partisipasi 1. Partisipasi 2. Rule of Law 2. Rule of Law 3. Transparansi 3. Transparansi 4. Daya Tanggap 4. Daya Tanggap 5. Berorientasi Konsensus 5. Berorientasi Konsensus 6. Berkeadilan 6. Berkeadilan 7. Efektif dan Efisien 7. Efektif dan Efisien 8. Akuntabilitas 8. Akuntabilitas 9. Berorientasi Strategis 9. Berorientasi Strategis 10. Saling Keterkaitan 10. Saling Keterkaitan

27 11/22/2014 C. Menurut UU No.28 / 1999 pasal 3 : Tentang Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari KKN : Penyelenggaraan Negara yg Bersih dan Bebas dari KKN : 1. Azas Kepastian Hukum 1. Azas Kepastian Hukum 2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara 2. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara 3. Azas Kepentingan Umum 3. Azas Kepentingan Umum 4. Azas Keterbukaan 4. Azas Keterbukaan 5. Azas Proporsionalitas 5. Azas Proporsionalitas 6. Azas Profesionalitas 6. Azas Profesionalitas 7. Azas Akuntabilitas 7. Azas Akuntabilitas

28 11/22/2014 PARADIGMA KEPEMIMPINAN EDGAR SCHEIN: KEPEMIMPINAN – Hal yang saling berjalinan dengan pembentukan budaya. Membangun budaya organisasi dan menciptakan perubahan secara bertahap merupakan peran yang unik dan esensial dari pemimpin dan kepemimpinanKEPEMIMPINAN – Hal yang saling berjalinan dengan pembentukan budaya. Membangun budaya organisasi dan menciptakan perubahan secara bertahap merupakan peran yang unik dan esensial dari pemimpin dan kepemimpinan PETER SENGE: Peran sebagai DESIGNER – Transformasi (Perancang)Peran sebagai DESIGNER – Transformasi (Perancang) Peran sebagai TEACHER – Coaches, Guides facilitatorPeran sebagai TEACHER – Coaches, Guides facilitator Peran sebagai STEWARD – Terhadap orang yang dipimpinPeran sebagai STEWARD – Terhadap orang yang dipimpin – Terhadap misi organisasi – Terhadap misi organisasi

29 11/22/2014 CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG BAIK CHARACTER Akhlak yang baik CONCEPT Memiliki wawasan dan program organisasi yang baik COMPETENCE Kemampuan untuk mengembangkan organisasi CONNECTION Mampu menciptakan jejaring kerja internal dan eksternal COMITMENT Kemauan yang kuat untuk mengembangkan organisasi

30 11/22/2014 PEMIMPIN YANG SUKSES L L M OOKING OUT Belajar berbagai teori tentang kepemimpinan, rajin membaca biografi dan autobiografi, berdiskusi dan bertukar pikiran dengan seseorang yang dianggap kredibel OOKING IN Menyadari, mengenali dan mempelajari kemampuan dan pengalaman diri sendiri (introspeksi) OVING ON Melakukan perubahan untuk mencapai kualitas kepemimpinan yang lebih baik.

31 11/22/2014 Lingkungan external Direction Setter (Penentu Arah) Coach (Pelatih) Change Agent (Agen Pembaharu an) Saat ini Lingkungan internal Masa depan Spokesperson (Jurubicara) BURT NANUS: Peran pemimpin dan kepemimpinan yang visioner (lihat Made hal. 13)

32 11/22/2014 NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN YANG MEMILIKI INTEGRITAS ARTI INTEGRITAS:ARTI INTEGRITAS: Kondisi atau keadaan yang lengkap meliputi seluruh moral (jujur dan/atau ikhlas), spiritual profesional Kondisi atau keadaan yang lengkap meliputi seluruh moral (jujur dan/atau ikhlas), spiritual profesional PROSES PENGEMBANGAN INTEGRITASPROSES PENGEMBANGAN INTEGRITAS –MICHAEL MACCOBY: The Executive Integrity Interaksi UmumInteraksi Umum DialogDialog

33 11/22/2014 –ROGER HARRISON High Alignment: kemauan kolektif untuk mencapai tujuan bersamaHigh Alignment: kemauan kolektif untuk mencapai tujuan bersama High Attunement: motivasi untuk saling memperhatikan dan responsifHigh Attunement: motivasi untuk saling memperhatikan dan responsif DialogDialog –DAVID KOLB Bentuk tertinggi intelegensia manusiaBentuk tertinggi intelegensia manusia TantanganTantangan –Wholeness –Generativity –Time –Complexity

34 11/22/2014 AKTUALISASI NILAI Mampu mengantisipasi/menghadapi perubahan-perubahan masa depan dengan berbagai solusi dan alternatif pemecahannyaMampu mengantisipasi/menghadapi perubahan-perubahan masa depan dengan berbagai solusi dan alternatif pemecahannya Mampu mengemban misi kelembagaan, menjaga keseimbangan tatanan sosialMampu mengemban misi kelembagaan, menjaga keseimbangan tatanan sosial Mampu memberdayakan potensi SDM yang ada dalam organisasiMampu memberdayakan potensi SDM yang ada dalam organisasi Mampu mengendalikan diri, tidak emosional, sabar dan positive-thinkingMampu mengendalikan diri, tidak emosional, sabar dan positive-thinking Lebih mengutamakan rasio daripada emosi, tidak reaktif bila mendapat kritikanLebih mengutamakan rasio daripada emosi, tidak reaktif bila mendapat kritikan Tidak tergesa-gesa mengambil keputusanTidak tergesa-gesa mengambil keputusan Sikap terbuka, transparan dan akomodatifSikap terbuka, transparan dan akomodatif Mampu memegang amanah, dan menganggap tugasnya sebagai ibadahMampu memegang amanah, dan menganggap tugasnya sebagai ibadah Sikap, prilaku dan tindakan mengacu pada nilai moral dan etikaSikap, prilaku dan tindakan mengacu pada nilai moral dan etika Amar ma’ruf nahi munkarAmar ma’ruf nahi munkar Mampu mencari dan menciptakan terobosan dalam berbagai bidangMampu mencari dan menciptakan terobosan dalam berbagai bidang Mampu menghasilkan ide baruMampu menghasilkan ide baru Dinamis, tidak statis, penuh kreativitasDinamis, tidak statis, penuh kreativitas IQ EQ SQSQ CQ

35 11/22/2014 MINTZBERG’S MANAGERIAL ROLES 1. FIGUREHEAD (Kepala) 2. LEADER (Pemimpin) 3. LIAISON (Penghubung) Melaksanakan tugas-tugas simbolik (menanda- tangani SK, hadiri pertemuan, upacara ceremonial, menerima kunjungan tamu, dsb) Sebagai seorang yang mampu mengemukakan visi dan strategi baru untuk mencapai tujuan organisasi, mampu berinteraksi sosial dengan anggota/lingkungan, mampu memberikan motivasi kepada bawahan. Bertindak sebagai penghubung dengan berbagai organisasi/instansi lainnya, membuat kerjasama antar lembaga.

36 11/22/ DISSEMINATOR (Penyebar Informasi) 5. MONITOR (Pemantau) 6. SPOKESPERSON (Juru Bicara) 7. ENTERPRENUER ( Wirausahawan) Memiliki akses khusus sumber-sumber informasi yang tidak dimilki bahannya. Informasi bisa bersifat faktual, intruksi dari atasan langsung. Pemimpin harus mendisseminasikan informasi tersebut kepada anggotanya. Secara continue mencari informasi dari berbagai sumber (membaca laporan, hadiri pertemuan, peninjauan) Informasi disampaikan kepada bawahan (sebagai disseminator) dan kepada pihak luar (sebagai spokesperson). Menyampaikan informasi/membuat pernyataan-pernyataan kepada masyarakat. Harus mampu juga bertindak sebagai pelobby (PR), mewakili organisasinya. Bertindak sebagai seorang initiator dan designer dalam menghadapi setiap peluang yang menguntungkan organisasinya.

37 11/22/ DISTURBANCE HANDLER (Penanganan Suasana Kacau/Darurat) 9. RESOURCE ALLOCATOR (Pengalokasi Sumber Daya) 10. NEGOTIATOR Menangani masalah-masalah dalam keadaan darurat/kacau yang setiap saat bisa terjadi Melaksanakan kewenangan untuk melakukan pengalokasian sumber daya seperti dana, personel, peralatan dan fasilitas. Memfasilitasi dan membuat komitmen dalam perundingan-perundingan sesuai dengan kewenangannya. Mampu berunding atau bernegoisasi dengan berbagai pihak. CATATAN : 1,2,3berkaitan dengan perilaku interpersonal 4,5,6berkaitan dengan perilaku pemroses informasi 7,8,9,10berkaitan dengan perilaku membuat kebijakan

38 11/22/2014 –STEVEN KERR: Ten commandments dari integritas pemimpin Mengatakan yang benarMengatakan yang benar Mematuhi hukumMematuhi hukum Mengurangi keragu-raguanMengurangi keragu-raguan Menunjukkan perhatian pada orang lain Meningkatkan partisipasiMenunjukkan perhatian pada orang lain Meningkatkan partisipasi Menyediakan ruang kebebasan dan pengaruh korupsiMenyediakan ruang kebebasan dan pengaruh korupsi Selalu bertindakSelalu bertindak Konsisten dalam menangani kasusKonsisten dalam menangani kasus Konsisten antara nilai-nilai dan tindakanKonsisten antara nilai-nilai dan tindakan

39 11/22/2014 PROSES TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN TIGA PENDEKATAN MEMBANGUN INSTITUTIONAL LEADERSHIPTIGA PENDEKATAN MEMBANGUN INSTITUTIONAL LEADERSHIP –Pendekatan struktural aspek relational antar semua stakeholder –Pendekatan instrumental – supremasi hukum & penyempurnaan perundang-undangan –Pendekatan kultural: perbaikan mindset/kesadaran LANGKAH-LANGKAH TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN (TRANSFORMATIVE LEADERSHIP)LANGKAH-LANGKAH TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN (TRANSFORMATIVE LEADERSHIP) –Mulai dari proses rekrutmen –Mulai dari atas – membangun TRUST –Transformasi integritas individu integritas organisasi –Memberdayakan nilai-nilai lokal (local and indigenous wisdom) –Pembangunan team work and networking

40 11/22/2014 Pengalaman Kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten SOLOK (Prop Sumbar) dalam membangun pemerintahan yang baik 1.Pakta Integritas (Kesepakatan kejujuran) a.Maksud Mempercepat pencapaian VISI dan MISI serta arah dan strategi Pembangunan Kabupaten Mempercepat pencapaian VISI dan MISI serta arah dan strategi Pembangunan Kabupaten b.Tujuan Mewujudkan Clean GovernmentMewujudkan Clean Government Mewujudkan kesepakatan bersama antar semua komponen pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat untuk hindari penyimpanganMewujudkan kesepakatan bersama antar semua komponen pemerintah. Dunia usaha dan masyarakat untuk hindari penyimpangan

41 11/22/2014 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisienMewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien Menjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, profesional dan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat dan bertanggung jawabMenjawab tuntutan masyarakat akan birokrasi yang bersih, profesional dan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat dan bertanggung jawab c.Penerapan Menghapuskan dan meniadakan segala macam bentuk penerimaan aparatur, berupa honorarium panitia, tim dan sejenisnyaMenghapuskan dan meniadakan segala macam bentuk penerimaan aparatur, berupa honorarium panitia, tim dan sejenisnya Mengaktifkan dana honorarium menjadi tunjangan daerahMengaktifkan dana honorarium menjadi tunjangan daerah Tidak melangkahi atau memberi kesempatan kepada berbagai pihak tanpa melalui prosedur resmiTidak melangkahi atau memberi kesempatan kepada berbagai pihak tanpa melalui prosedur resmi

42 11/22/2014 Permintaan sumbangan melalui saluran resmiPermintaan sumbangan melalui saluran resmi Menyusun kesepakatan integritasMenyusun kesepakatan integritas Kontrol masyarakatKontrol masyarakat Melindungi, merahasiakan dan bila perlu memberi penghargaan kepada pelapor yang benarMelindungi, merahasiakan dan bila perlu memberi penghargaan kepada pelapor yang benar Evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusanEvaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan Pembenahan dan kontrol pelaksanaan pelayananPembenahan dan kontrol pelaksanaan pelayanan Pemberian tunjangan daerahPemberian tunjangan daerah Optimasi peranan BAWASDAOptimasi peranan BAWASDA Perlakuan yang sama terhadap pegawai harianPerlakuan yang sama terhadap pegawai harian

43 11/22/ Transparansi Dasar Perda no 5 tahun 2004, tanggal 20 April 2004 dan diundangkan tanggal 13 Mei 2004 Keterbukaan timbal balikKeterbukaan timbal balik TransparansiTransparansi Kepastian hukumKepastian hukum KeseimbanganKeseimbangan AkuntabilitasAkuntabilitas

44 11/22/2014 Memberikan hak-hak masyarakat Untuk memperoleh informasi dan melalukan upaya hukumUntuk memperoleh informasi dan melalukan upaya hukum Hak untuk beri masukan dan komplainHak untuk beri masukan dan komplain Hak untuk evaluasi pelaksanaanHak untuk evaluasi pelaksanaan Mengatur kewajiban masyarakatMengatur kewajiban masyarakat Mengatur penyelesaian sengketa informasiMengatur penyelesaian sengketa informasi Mengatur partisipasi masyarakatMengatur partisipasi masyarakat

45 11/22/ Kesepakatan kerja (Performance Agreement) 4.Tiga Pilar Gerakan Anti Korupsi a.Menguatkan komitmen pribadi dalam memberantas korupsi b.Memperbaiki sistem c.Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi (Penurunan pangkat thd 23 staf, penundaan kenaikan pangkat thd 9 staf, penundaan kenaikan gaji berkala thd 9 staf, memberhentikan 2 staf, memecat 8 staf dan membebastugaskan 10 staf) 5.Menyediakan pelayanan satu pintu

46 11/22/2014 Fakta Empiris Milestone kepemimpinan dan perubahan di Kab. Solok Milestone kepemimpinan dan perubahan di Kab. Solok Pemilihan Bebas KKN Pelayanan Satu Pintu Pemilihan kembali Bebas KKN Penyerahan 105 Urusan kpd Nagari Pakta Integritas Pemilihan kembali Menjadi Gubernur Sumbar Bebas KKN PERDA Transparansi/ partisipasi ……………………………………………… Pendekatan instrumental ……………… Pendekatan Struktural Pendekatan Kultural

47


Download ppt "MEMBANGUN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DIKLATPIM TK.III BIN 11/22/2014."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google