Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

11/22/2014INDRA MUNASWAR 1. MASALAH BURUH : 1.Diharuskan kerja keras 2.Dibawah perintah & taat mutlak 3.Diupah rendah 11/22/20142.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "11/22/2014INDRA MUNASWAR 1. MASALAH BURUH : 1.Diharuskan kerja keras 2.Dibawah perintah & taat mutlak 3.Diupah rendah 11/22/20142."— Transcript presentasi:

1 11/22/2014INDRA MUNASWAR 1

2 MASALAH BURUH : 1.Diharuskan kerja keras 2.Dibawah perintah & taat mutlak 3.Diupah rendah 11/22/20142

3 POSISI BURUH 1.Lemah kedudukan politiknya 2.Lemah kedudukan sosialnya 3.Lemah kedudukan ekonominya Sendiri-sendiri sulit berjuang untuk mengadakan perubahan. Bersatu dalam wadah Serikat Pekerja berarti mempunyai kekuatan untuk membangun; Politik, Social dan Ekonomi. 11/22/20143

4 No.MANFAAT BERSERIKATNo.KERUGIAN TIDAK BERSERIKAT 1 Pekerja berhak menentukan upah dan penghasilan yang layak, syarat-syarat dan kondisi kerja melalui PKB (perjanjian kerja bersama). 1 Pekerja hanya menerima apa yang ditentukan oleh pengusaha. 2 Upah dan penghasilan lainnya, serta syarat-syarat dan kondisi kerja dilindungi oleh PKB. 2 Upah dan penghasilan lainnya, serta syarat-syarat dan kondisi kerja dapat sewaktu-waktu dapat berubah sekehendak pengusaha 3 Hukuman atas tindakan indisipliner dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PKB. 3 Hukuman atas tindakan indisipliner dilakukan menurut kehendak pengusaha sendiri. 4 Pekerja memperoleh perlindungan dan pembelaan dari SP. 4 Pekerja harus membela dirinya sendiri jika dirugikan oleh pengusaha. 5 Dengan berserikat, pekerja mempunyai hak suara. 5 Aspirasi perseorangan pekerja/ buruh tidak akan didengar oleh pengusaha. 11/22/2014 Indra Munaswar 4

5 11/22/2014 PASAL 28 5 Siapa pun DILARANG menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak mem-bentuk, menjadi atau tidak menjadi anggota atau pengurus, menjalankan atau tidak menjalankan SP/SB, dengan cara:  Melakukan PHK, skorsing, menurunkan jabatan, atau melakukan Mutasi;  Tidak membayar atau mengurangi upah;  Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;  Melakukan kampanye anti SP/SB.  Melakukan PHK, skorsing, menurunkan jabatan, atau melakukan Mutasi;  Tidak membayar atau mengurangi upah;  Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;  Melakukan kampanye anti SP/SB.

6 11/22/2014 PASAL 43 6 MENGHALANG-HALANGI PEKERJA/BURUH BERSERIKAT DAN KEGIATAN SP/SB MERUPAKAN TINDAKAN PIDANA KEJAHATAN YANG DIPIDANA PENJARA 1 s.d 5 TAHUN DAN/ATAU DENDA RP 100 JUTA s.d RP 500 JUTA

7 DEFENISI SERIKAT BURUH organisasi, yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan Kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Pasal 1 ayat 1 UU NO:21/ /22/20147

8 8 KEPRES NO. 83 TH. 1988; RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 87 TENTANG KEBEBASAN BERSERIKAT PASAL 24 AYAT (1) DAN 25 UU NO. 39 TH TENTANG HAM; PASAL 104, 106 DAN 107 UU NO. 13 TH TENTANG KETENAGAKERJAAN; UU NO. 2 TH TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UU NO. 21 TH TENTANG SP/SB UU NO. 18 TH. 1956; RATIFIKASI KONVENSI ILO NO. 98 TENTANG DASAR-DASAR HAK UNTUK BERORGANISASI DAN UNTUK BERUNDING BERSAMA UUD NRI TH. 1945; PASAL 28, 28C AYAT (2), DAN 28E AYAT (3) DASAR HUKUM BERSERIKAT

9 9 TATA CARA PEMBENTUKAN SP/SB TATA CARA PEMBENTUKAN SP/SB Diperlukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang Pendiri/Pembentuk. (Ps 5) Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Ps 11) Deklarasi Pendirian SP/SB sekurang-kurangnya dihadiri 10 (sepuluh) orang Pendiri. Dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja setempat. (Ps 18) Memberitahukan kepada pengusaha setelah menerima Nomor pencatatan dari Dinas Tenaga kerja setempat.

10 11/22/ MEMBERITAHU TERTULIS (NAMA PEMBENTUK, AD/ART, SUSUNAN & NAMA PENGURUS) NAMA & LAMBANG TAK BOLEH SAMA DG SP TERCATAT TERDAHULU. MEMENUHI SYARAT PALING LAMBAT 21 HARI KERJA SEJAK DITERIMA PEMBERITAHUAN WAJIB DICATAT DAN DIBERI NO BUKTI PENCATATAN. PEMBERIAN NO. PENCATATAN DAPAT DITANGGUHKAN, DIBERITAHU 14 HARI SEJAK TANGGAL DITERIMA PEMBERITAHUAN. PERUBAHAN AD/ART, PENGURUS DIBERITAHUKAN PALING LAMA 30 HARI TERHITUNG TGL PERUBAHAN. HARUS DICATAT DALAM BUKU PENCATATAN DAN DIPELIHARA DG BAIK DAPAT DILIHAT SETIAP SAAT DAN TERBUKA UNTUK UMUM. NO PENCATATAN HARUS DIBERITAHUKAN TERTULIS KEPADA MITRA KERJA SESUAI TINGKATAN. (Ps 18 – 24)

11 11/22/ MEMBANGUN SOLIDARITAS DAN KESE- TIAKAWANAN SOSIAL PEKERJA/BURUH. BERJUANG BERSAMA MELINDUNGI HAK DAN KEPENTINGAN, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH BESERTA KELUARGANYA MENEGAKKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS DAN BERKEADILAN DI TEMPAT KERJA PRINSIP BERSERIKAT

12 MEWUJUDKAN TEGAKNYA HAK ASASI PEKERJA/BURUH; MENGHAPUSKAN KETIDAKADILAN; MEWUJUDKAN HAK ATAS KEAMANAN DALAM BEKERJA; MENEGAKKAN HAK SOSIAL, HAK EKONOMI DAN HAK POLITIK PEKERJA/BURUH DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL 11/22/ TUJUAN DASAR GERAKAN SP/SB

13 11/22/ MELINDUNGI, MEMBELA HAK DAN KEPENTINGAN ANGGOTA; MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN YANG LAYAK BAGI ANGGOTA BESERTA KELUARGANYA TUJUAN SPESIFIK SP/SB

14 11/22/ Bersama pengusaha membuat PKB (Perjanjian Kerja Sama) Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Duduk dalam LKS Bipartit dan Tripartit Bersama pengusaha menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan di tempat kerja. Menyalurkan aspirasi anggota. Perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan. Memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan. FUNGSI SP/SB

15 11/22/  BEBAS  TERBUKA  MANDIRI  DEMOKRATIS  BERTANGGUNGJAWAB SIFAT SP/SB

16 11/22/ Pekerja/buruh bebas untuk bergabung atau tidak bergabung dengan SP/SB secara sukarela, dan tanpa paksaan dari siapa pun SP/SB secara bebas mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah, pengusaha, militer, polisi maupun partai politik SP/SB tidak dapat dibubarkan atau dibekukan oleh pemerintah atau pengusaha SP/SB bebas bergabung atau tidak bergabung ke dalam Federasi dan Konfederasi ARTI “BEBAS”

17 11/22/ SP/SB terbuka bagi setiap pekerja/ buruh tanpa membedakan suku, ras, agama golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun status perkawinan untuk masuk menjadi anggota. ARTI “TERBUKA”

18 11/22/  SP/SB dijalankan, dikelola dan dikontrol oleh, untuk dan atas nama Anggota  SP/SB dibesarkan dan membesarkan Anggota dengan biaya Anggota itu sendiri ARTI “MANDIRI”

19 11/22/  KEDAULATAN Tertinggi organisasi berada di tangan Anggota  Anggota mempunyai HAK dan KEWAJIBAN yang sama:  Memilih dan dipilih menjadi Pengurus  Membuat, menentukan, melaksanakan: AD/ART, Program Kerja dan Anggaran Keuangan  Mengontrol dan mengawasi Pengurus dan Keuangan organisasi ARTI “DEMOKRATIS”

20 11/22/ ARTI “BERTANGGUNGJAWAB” SEGALA YANG DIKERJAKAN OLEH SP/SB DIPERTANG- GUNGJAWABKAN KEPADA TUHAN YME, NEGARA, ANGGOTA DAN MASYARAKAT LUAS

21 11/22/ Membuat PKB dengan Pengusaha Mewakili Anggota dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial Wakil yang sah dalam Lembaga Bipartit dan Tripartit Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh Melakukan kegiatan di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan per-UU-an Berafiliasi dan/atau bekerjasama dengan SP/SB internasional HAK SP/SB

22 11/22/  Melindungi, membela dan memper- juangkan hak dan kepentingan anggota  Memperjuangkan peningkatan kesejah- teraan anggota beserta keluarganya  Mempertanggungjawabkan kegiatan or- ganisasi kepada anggota sesuai dengan AD/ART  Melindungi, membela dan memper- juangkan hak dan kepentingan anggota  Memperjuangkan peningkatan kesejah- teraan anggota beserta keluarganya  Mempertanggungjawabkan kegiatan or- ganisasi kepada anggota sesuai dengan AD/ART KEWAJIBAN SP/SB

23 1.Memiliki mayoritas anggota dalam perusahaan 2.Anggota membayar iuran dengan teratur untuk seluruh perangkat organisasi 3.Memiliki kader-kader yang terlatih dan terbina secara berkesinambungan 4.Pengurus dan Anggota KOMPAK 5.Memiliki pengurus yang kapabel, trampil dan berpengalaman secara merata 6.Memiliki program kerja 11/22/ CIRI-CIRI SP/SB YANG SEHAT, KUAT DAN DEMOKRATIS

24 CIRI-CIRI SP/SB YANG SEHAT, KUAT DAN DEMOKRATIS (2) 1. Pengurus tertib melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan 2.Administrasi organisasi dikelola secara tertib 3.Memiliki keuangan yang cukup untuk melaksanakan program kerja 4.Keuangan dikelola secara transparan menurut prinsip- prinsip manajemen yang berlaku 5.Memiliki PKB yang memenuhi standar perburuhan 6.Perselisihan diupayakan selalu selesai di tingkat bipartit 11/22/201424

25 11/22/ SUMBERKEUANGANSP/SB IURAN ANGGOTA SESUAI AD/ART HASIL USAHA YANG SAH BANTUAN ANGGOTA ATAU PIHAK LAIN YANG TIDAK MENGIKAT

26 11/22/ Memilih dan dipilih. Mengajukan saran-saran dan pendapat demi kemajuan organisasi baik secara lisan maupun tulisan. Mendapatkan pembelaan dalam melaksanakan tugas- tugas organisasi. Membela dan dibela dalam sidang organisasi. Mendapatkan pembinaan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi. Mendapatkan perlakuan yang sama dari organisasi. Mendapatkan peningkatan kehidupan yang sejahtera, adil dan bermartabat. HAK ANGGOTA

27 11/22/ Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FPE SBSI serta keputusan- keputusan organisasi. 2.Membayar uang pangkal dan uang iuran organisasi sesuai dengan ketentuan. 3.Ikut membina dan memelihara rasa memiliki organisasi dengan jalan turut serta mengembangkan dan meningkatkan kehidupan organisasi. 4.Menghadiri rapat, pertemuan dan sidang organisasi serta kegiatan lain yang diselenggarakan oleh organisasi. 5.Melaksanakan tugas-tugas organisasi dengan penuh tanggung jawab. KEWAJIBAN ANGGOTA

28 11/22/ Membela dan menjunjung tinggi nama baik organisasi. 7.Mematuhi keputusan keputusan hasil rapat organisasi. 8.Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada perangkat organisasi di atasnya apabila dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial akan menyerahkan kepada/menggunakan jasa pihak lain. 9.Membuat surat pernyataan melepaskan haknya untuk mendapatkan pembelaan dari organisasi, apabila setelah berkonsultasi dengan perangkat organisasi ternyata tetap berpendirian untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada pihak lain/ menggunakan jasa pihak lain. KEWAJIBAN ANGGOTA

29 PEMBUBARAN SP/SB 1.Dinyatakan oleh anggotanya sesuai AD/ART 2.Perusahaan tutup/menghentikan kegiatan selamanya & berakibat PHK seluruh pekerja serta seluruh kewajiban thd buruh telah diselesaikan. 3.Dinyatakan oleh Pengadilan.  Asas bertentangan dg Pancasila & UUD 1945  Pengurus dan/atau anggota atas nama SP/SB terbukti melakukan kejahatan dan dipidana penjara sekurang2nya 5 tahun (berkekuatan hukum tetap) 11/22/201429

30 11/22/ /22/201430

31 11/22/201431

32 11/22/2014INDRA MUNASWAR 32


Download ppt "11/22/2014INDRA MUNASWAR 1. MASALAH BURUH : 1.Diharuskan kerja keras 2.Dibawah perintah & taat mutlak 3.Diupah rendah 11/22/20142."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google