Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

TATA CARA PENGUMPULAN ANGKA KREDIT, DOKUMENTASI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "TATA CARA PENGUMPULAN ANGKA KREDIT, DOKUMENTASI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT."— Transcript presentasi:

1 TATA CARA PENGUMPULAN ANGKA KREDIT, DOKUMENTASI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT

2 PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN  INFRASTRUKTUR  SUMBER DAYA MANUSIA  SUMBER DAYA MODAL  SUMBER DAYA ALAM  SUMBER DAYA SOSIAL/BUDAYA  INFRASTRUKTUR  SUMBER DAYA MANUSIA  SUMBER DAYA MODAL  SUMBER DAYA ALAM  SUMBER DAYA SOSIAL/BUDAYA

3 PERENCANAAN PEMBANGUNAN?  SK MENPAN? Kegiatan-2 pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan  UU 25 TAHUN 2004? Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia  SK MENPAN? Kegiatan-2 pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan mengenai sasaran dan cara-cara yang akan dilaksanakan di masa depan guna mencapai tujuan yang diinginkan, serta pemantauan dan penilaian atas perkembangan hasil pelaksanaannya, yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan  UU 25 TAHUN 2004? Suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia

4 PERENCANA? PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu (SK MPAN)

5 PERAN PERENCANA  Perencana Teknis Administrasi  Penggerak (mobilizer)  Perantara (Moderator)  Enterpreneur  Pengambilan Keputusan dan Pengembangan Kebijakan  Perencana Teknis Administrasi  Penggerak (mobilizer)  Perantara (Moderator)  Enterpreneur  Pengambilan Keputusan dan Pengembangan Kebijakan

6 KEGIATAN YANG HARUS DILAKUKAN  PENDIDIKAN PENDIDIKAN  KEGIATAN PERENCANAAN  PENGEMBANGAN PROFESI  PENUNJANG  PENDIDIKAN PENDIDIKAN  KEGIATAN PERENCANAAN  PENGEMBANGAN PROFESI  PENUNJANG

7 PENDIDIKAN  PENDIDIKAN BERGELAR  SELARAS DENGAN BIDANG TUGAS  PENDIDIKAN NON GELAR  BIDANG PERENCANAAN  BERDASAR JAMPEL  PENDIDIKAN BERGELAR  SELARAS DENGAN BIDANG TUGAS  PENDIDIKAN NON GELAR  BIDANG PERENCANAAN  BERDASAR JAMPEL

8 PERENCANAAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (18) PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN (22) PENGKAJIAN ALTERNATIF (17) PENENTUAN ALTERNATIF DAN RENCANA PELAKSANAAN (17) PENGENDALIAN PELAKSANAAN (5) PENILAIAN HASIL PELAKSANAAN (27) IDENTIFIKASI PERMASALAHAN (18) PERUMUSAN ALTERNATIF KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN (22) PENGKAJIAN ALTERNATIF (17) PENENTUAN ALTERNATIF DAN RENCANA PELAKSANAAN (17) PENGENDALIAN PELAKSANAAN (5) PENILAIAN HASIL PELAKSANAAN (27)

9 PENGEMBANGAN PROFESI 1.Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, survey dalam bidang perencanaan 2.Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah atas gagasan sendiri di bidang perencanaan pembangunan 3.Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perencanaan pembangunan 4.Berpartisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah dibidang perencanaan pembangunan 5.Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan pembangunan 6.Melakukan studi banding 7.Melakukan kegiatan pengembangan 1.Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, kajian, survey dalam bidang perencanaan 2.Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan, atau ulasan ilmiah atas gagasan sendiri di bidang perencanaan pembangunan 3.Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan-bahan lain di bidang perencanaan pembangunan 4.Berpartisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah dibidang perencanaan pembangunan 5.Berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan (ekspose) draft/pedoman/modul di bidang perencanaan pembangunan 6.Melakukan studi banding 7.Melakukan kegiatan pengembangan

10 PENUNJANG 1.Mengajar, melatih, membimbing 2.Mengikuti seminar/lokakarya 3.Menjadi pengurus organisasi profesi 4.Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan international 5.Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana 1.Mengajar, melatih, membimbing 2.Mengikuti seminar/lokakarya 3.Menjadi pengurus organisasi profesi 4.Menjadi anggota delegasi dalam pertemuan international 5.Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Perencana

11 SISTEMATIKA DAN OBYEKTIVITAS PENULISAN LAPORAN 1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN METODE YANG DIRENCANAKAN 2.MENYUSUN HIPOTESIS 3.MENYUSUN RANCANGAN PENELITIAN/PENGEMBANGAN 4.MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN BERDASARKAN METODE YANG DIRENCANAKAN 5.MELAKSANAKAN PENGAMATAN DAN/ATAU MENGUMPULKAN DATA DAN/ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN 6.MENGANALISIS DAN MENGITERPRETASI DATA 7.MERUMUSKAN KESIMPULAN DAN/ATAU TEORI 1.IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN METODE YANG DIRENCANAKAN 2.MENYUSUN HIPOTESIS 3.MENYUSUN RANCANGAN PENELITIAN/PENGEMBANGAN 4.MELAKSANAKAN PENELITIAN DAN/ATAU PENGEMBANGAN BERDASARKAN METODE YANG DIRENCANAKAN 5.MELAKSANAKAN PENGAMATAN DAN/ATAU MENGUMPULKAN DATA DAN/ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN 6.MENGANALISIS DAN MENGITERPRETASI DATA 7.MERUMUSKAN KESIMPULAN DAN/ATAU TEORI

12 PENILAIAN ANGKA KREDIT SYARAT: 1.ADA SURAT USULAN 2.ADA DUPAK 3.ADA SPMK 4.ADA BUKTI FISIK SYARAT: 1.ADA SURAT USULAN 2.ADA DUPAK 3.ADA SPMK 4.ADA BUKTI FISIK

13 SIAPA YANG MENILAI? TIM PENILAI PUSAT TIM PENILAI BAPPENAS TIM PENILAI INSTANSI TIM PENILAI PROPINSI TIM PENILAI KAB/KOTA TIM PENILAI PUSAT TIM PENILAI BAPPENAS TIM PENILAI INSTANSI TIM PENILAI PROPINSI TIM PENILAI KAB/KOTA

14 USULAN PAK  Sekretaris Utama Bappenas  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA (III/a s.d IV/c)  Eselon II yang menangani kepegawaian Bappenas  Eselon II yang membawahi unit perencanaan  Ketua Bappeda Propinsi atau Ketua Bappeda Kabupaten/Kota  Pejabat Lain yang ditunjuk PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA PERENCANA PERTAMA s.d. MADYA PEJABAT PENGUSUL PEJABAT PENGUSUL ATASAN LANGSUNG ATASAN LANGSUNG MINIMAL ESELON III SEKRETARIAT TIM PENILAI SEKRETARIAT TIM PENILAI Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit SK PAK

15 PERENCANA UTAMA (IV/D s.d IV/E) PERENCANA UTAMA PERENCANA UTAMA PEJABAT PENGUSUL PEJABAT PENGUSUL ATASAN LANGSUNG ATASAN LANGSUNG MINIMAL ESELON III SEKRETARIAT TIM PENILAI SEKRETARIAT TIM PENILAI  Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat  Sekretaris Utama Bappenas  Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota  Pejabat Lain yang ditunjuk MENEG PPN/ KEPALA BAPPENAS MENEG PPN/ KEPALA BAPPENAS Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit SK PAK USULAN PAK

16 KAIDAH PENILAIAN UNSUR UTAMAUNSUR PENUNJANG > 80 %< 20 MADYA  UTAMA PERENCA NAAN PROFESI >25 % < 75% / 12 AK PERTAMA  MADYA PERENCA NAAN PROFESI > 30 % < 75% / 10 AK

17 17 Pendidikan Bergelar S1 = 100, S2=150, dan S3 = 200 (Peraturan Menpan 60/2005) Perencana yg memperoleh gelar lebih tinggi setelah ia diangkat dalam JFP, AK yg diberikan adalah selisih antara AK gelar/ijazah yg lebih tinggi tsb dg AK yg pernah diberikan (ijazah sebelumnya) Perencana yg memperoleh gelar/ijazah lebih tinggi tetapi tdk sesuai tupoksinya, AK yg diberikan adalah AK dr unsur penunjang, yaitu: S1=5, S2=10, dan S3=15 Perencana yg memperoleh tambahan gelar setingkat dg gelar kesarjanaannya dpt diberikan AK: S1=5, S2=10, dan S3=15 dg syarat ybs memiliki (a) ijin tgs belajar, (b) Ijazah yg dilegalisir/disyahkan oleh instansi yg berwenang.  Pendidikan Non Gelar (1 jampel =45 menit)  > 960 jampel = 15 AK  jampel= 9 AK  jampel= 6 AK  jampel= 3 AK  jample= 2 AK  jampel= 1 AK Unsur Pendidikan

18 18 Apabila suatu unit perencanaan tdk terdapat Perencana yg sesuai dg jenjang jabatannya, maka perencana yg satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tsb berdasarkan penugasan tertulis dari pimpinan unit kerja ybs Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana diatas jenjang jabatannya diberikan AK 80% Perencana yg mengerjakan kegiatan perencana dibawah jenjang jabatannya diberikan AK 100% Penugasan secara kelompok, maksimal 4 org, masing-masing diberikan AK sesuai Kepmenpan 06/2001 Unsur-unsur Kegiatan Perencanaan:  Sub Unsur Indentifikasi Permasalahan (18 butir)  Sub Unsur Perumusan Alternatif Kebijakan (22 butir)  Sub Unsur Pengkajian Alternatif (17 butir)  Sub Unsur Penentuan Alternatif dan Rencana (17 butir)  Sub Unsur Pengendalian Pelaksanaan (5 butir)  Sub Unsur Penilaian hasil Pelaksanaan (27 butir) Unsur Kegiatan Perencanaan

19 19 Karya tulis berkelompok (maksimal 4 orang): 60% bagi penulis utama 40% bagi semua penulis pembantu Karya tulis ilmiah/makalah yg tidak dipublikasikan hanya dapat dinilai apabila karya tulis ilmiah/makalah tsb digunakan sbg salah satu referensi dlm kegiatan diklat perencanaan/mata kuliah lain di luar diklat perencanaan. Prasaran berupa gagasan/usulan ilmiah dapat diberikan AK apabila disampaikan dlm pertemuan ilmiah/seminar dan harus dibuktikan dg konsep makalah dan daftar hadir peserta Unsur Pengembangan Profesi Perencanaan Unsur Kegiatan Penunjang Perencanaan Mengajar Mengikuti seminar (maks. 2 kali/th.) Sbg. pengurus organisasi profesi Sbg. anggota delegasi Sbg. Anggota Tim Penilai JFP; Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya Memperoleh penghargaan di bidang perencanaan.

20 APA YANG HARUS ANDA LAKUKAN SEKARANG? Pahami kemampuan yang anda miliki Pahami pekerjaan-pekerjaan yang harus anda lakukan Sudahkan anda pahami ketentuan-ketentuan yang ada? Sudahkah anda menggunakan waktu yang ada dengan efisien?

21 Contoh SOAL ?????? DUPAK SPMK BERITA ACARA

22 TERIMA KASIH


Download ppt "TATA CARA PENGUMPULAN ANGKA KREDIT, DOKUMENTASI DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google