Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan Ir. Ary Sudijanto, MSE Asisten Deputi Pedoman Pelaksanaan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan Ir. Ary Sudijanto, MSE Asisten Deputi Pedoman Pelaksanaan."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan Ir. Ary Sudijanto, MSE Asisten Deputi Pedoman Pelaksanaan dan DELH/DPLH dan DELH/DPLH SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009

2 SEMDAL DPL DPPL DELH/DPLH PP 29 Tahun 1986; Berlaku selama 7 Tahun ( ) Keputusan MENLH No. 30 Tahun 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup Berlaku selama 3 Bulan (12 Okt Des 1999) DELH/DPLH Peraturan MENLH No. 12 Tahun 2007 Berlaku selama 2 Tahun ( ) Pasal 121 UU 32/2009 Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 Berlaku selama 2 Tahun ( ) Pasal 121 UU 32/2009 Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010 SE MENLH 27 Desember 2013 Berlaku selama 2 Tahun ( ) Upaya ‘Pemutihan’ Upaya ‘Penegakan Hukum’ Kebijakan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (PP27/2012) Audit LH Wajib sesuai dengan Keputusan MENLH No. 30 Tahun 2001

3 Undang-undang No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 121 (1) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini,dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan Audit Lingkungan Hidup. (2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL- UPL wajib membuat Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).

4 Isi SE-MENLH B1413-4/MENLH/KP/12/2013 Tanggal 27 Desember Target SEUsaha dan/atau Kegiatan yang sudah miliki izin usaha dan/atau kegiatan sebalum UU 32/2009 (Kriterianya Sesuai dengan Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2010) 2.Kebijakana.Bentuk Kebijakan: Penerapan Sanksi Administrasi berupa teguran tertulis  Perintah membuat dokumen LH (BUKAN PEMUTIHAN); b.Pelaksana kebijakan: MENLH, Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c.Waktu penerapan sanksi administrasi: 18 Bulan (27 Desember Juli 2015). d.Waktu penyelesaian dan mendapat keputusan dokumen LH: 6 (enam) bulan sejak sanksi teguran tertulis diterbitkan 3.Dokumen LHa.DELH untuk Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal b.DPLH untuk Usaha dam/atau Kegiatan Wajiab UKL-UPL c.Tata cara penyusunan dan penilaiannya sesuai dengan Peraturan MENLH No 14 Tahun DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan Keputusan Dokumen LH (DELH/DPLH) digunakan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan 5.Tindak lanjut SE MENLH Tidak menyelesaikan kewajiban membuat dan mendapat keputusan DELH/DPLH sampai batas yang telah ditentukan (6 bulan setelah mendapat sanksi administrasi)-  Dikenakan pasal 109 UU 32/2009

5 SE-MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009: Penegakan Hukum untuk Usaha dan/atau Kegiatan sudah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan UU 32/ Okt Okt 2011 PP 27/ Feb 2012 Belum Memiliki DELH atau DPLH yang Telah Disetujui 1.Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin Usaha SEBELUM 3 Oktober 2009, 2.Sudah beroperasi SEBELUM 3 Oktober 2009; 3.Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,; dan, 4.belum memiliki dokumen lingkungan Saat ini Sanksi Administrasi Teguran Tertulis (Paling Lambat 18 bulan setelah SE) Penyusunan dan Penilaian DELH/DPLH (6 Bulan)  Izin Lingkungan Jika Tidak Pasal 109 UU32/ Usaha dan/atau Kegiatan sudah memiliki Izin Usaha SETELAH 3 Oktober 2009, dan 2.belum memiliki dokumen lingkungan Waktu/Time Line SE- MENLH Tidak Berlaku

6 SE-MENLH Pasal 121 UU 32/2009 (mulai berlaku 27 Desember 2013) Batas akhir penerapan sanksi Administrasi (27 Juni 2015) Batas akhir penerbitan persetujuan DELH/DPLH dan Izin Lingkungan untuk penerapan sanksi Administrasi 27 Juni Des Juni Des 2015 Timeline Pelaksaan SE-MENLH Pasal 121 UU No. 32 Tahun 2009 Penegakan Hukum Administrasi LH: Penerapan sanksi administrasi teguran tertulis Masa penyusunan, penilian/pemeriksaan DELH/DPLH dan Penerbitan Izin Lingkungan Keterangan: (PENTING) Jika penerapan sanksi administrasi dilakukan pada tanggal 1 Januari 2014, maka dalam masa 6 (enam) bulan, DELH/DPLH sudah harus disusun dan dinilai/diperiksa serta diterbitkan persetujuannya dan izin lingkungan (JIKA DISETUJUI), (1 Juli 2014). Untuk usaha dan/atau kegiatan pemerintah, masa penerapan sanksi administrasi disesuaikan dengan penganggaran untuk penyusunan dan penilaian/pemeriksaan DELH dan DPLH

7 Tindak Lanjut Pelaksanaan SE-MENLH tentang Pelaksanaan Pasal 121 UU 32/2009 (Surat Deputi I) Inventarisasi Usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kriteria SE-MENLH Usaha dan/atau kegiatan sesuai kriteria SE-MENLH Penyusunan DELH/DPLH Penilaian DELH/DPLH Penerbitan keputusan DELH/DPLH dan Izin Lingkungan Instansi Lingkungan Hidup Pusat, Provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan (Pemrakarsa) 1.Sekretaris Jenderal, 2.Sekretaris Kementerian, 3.Sekretaris Utama LPNK, 4.Kepala SKPD Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangangannya mendelegasikan kepada Kepala Instansi LH untuk melakukan penerapan sanksi Administratif teguran tertulis Membantu dalam penyusunan DELH/DPLH Pembinaan oleh Instansi Lingkungan Hidup Kriteria Penyusun DELH: Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau Sesuai dengan Kriteria dalam Surat Deputi No. 096/Dep.I/LH/PDAL/01/2014 (butir angka 4)

8 Percepatan Proses Penyusunan dan Penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH (Surat Deputi I) Dalam rangka percepatan proses penyusunan dan penilaian DELH atau Pemeriksaan DPLH, Kepala Instansi Lingkungan Hidup diharapkan antara lain dapat: Mengembangkan dan Menerapkan Sistem Clustering Menyusun Template DELH & DPLH untuk Usaha dan/atau kegiatan sejenis Mendorong kepada para penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan Penyusunan DELH & DPLH Bersama-sama Melakukan Proses Penilaian DELH & Pemeriksaan DPLH secara Kolektif Memprioritaskan kepada Usaha dan/atau Kegiatan Pemerintah

9 Kriteria Penyusun DELH Auditor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Auditor LH 1)Pendidikan minimal S1; 2)Pengalaman kerja terkait dengan pengelolaan LH minimal 3 tahun; 3)Pelatihan audit SML ISO 14000, diklat teknis pengelolaan lingkungan hidup 4)Pengalaman audit lingkungan hidup SML minimal 3 kali atau penyusun dokumen Amdal minimal 5 dokumen (dalam 5 tahun terakhir); 1)Telah memiliki sertifikat penyusun Amdal; dan 2)Pernah mengikuti kursus audit (audit LH, audit mutu, EMS, K3/HSE dan/atau pengenalan audit) Atau

10 Keputusan DELH dan DPLH serta Izin Lingkungan Keputusan DELH atau DPLH Keputusan Izin Lingkungan 1.Deputi I MENLH Bidang Tata Lingkungan; 2.Kepala Instansi Lingkungan Provinsi; atau 3.Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota Sesuai dengan kewenangannya 1.MENLH; 2.Gubernur; atau 3.Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PUU) Menjadi dasar

11 Format Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)DELH Pendahuluan Ruang Lingkup Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang berjalan RKL-RPL Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

12 Pendahuluan dan Ruang Lingkup Pendahuluan Ruang Lingkup 1 2 Pada Bab ini diinformasikan: a.Identitas Perusahaan; b.Perizinan yang telah dimiliki; c.Latar belakang kegiatan Pada Bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi: a.Kegiatan yang telah berjalan; b.Pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang pernah dilakukan (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan lingkungan, hal ini agar diinformasikan di dalam bagian ini)

13 Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang Berjalan Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang berjalan 3 Komponen kegiatan-kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak, a Data-data jenis, parameter, sifat, dan jumlah bahan pencemar/buangan/ limbah yang dihasilkan oleh masing-masing sumber dampak b Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan yang berpotensi terkena dampak, Baku mutu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan apabila telah ada upaya-upaya tersebut, Informasi kegiatan dan kondisi lingkungan sekitar c d e f

14 Hasil evaluasi dan kesimpulan dijadikan arahan-arahan pengelolaan dan pemantauan yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan RKL-RPL. Kajian Evaluasi terhadap Kegiatan yang Berjalan Kajian Evaluasi seharusnya dapat menjawab: keterkaitan antara komponen-komponen tersebut di atas, sehingga dapat dianalisis dan diambil kesimpulan mengenai dampak-dampak yang dihasilkan, pengaruhnya terhadap lingkungan serta upaya pengelolaan yang seharusnya dilakukan sehingga tidak mencemari lingkungan

15 Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan NoDampak LH ditimbulkan dan Sumber Dampak Tolok ukur dampak Tujuan PLHUpaya PLH Lokasi PLH Periode PLH Institusi PLH 1. abc de f g Pada Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi: a.Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak; b.Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar; c.Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup; d.Upaya pengelolaan lingkungan hidup; e.Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar); f.Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan; g.Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat: Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan; Pengawas pengelolaan lingkungan

16 NoDampak LH ditimbulkan dan Sumber Dampak Parameter LH yang dipantau Tujuan RKLMetode Pemantuan LH Institusi PLH 1. abc d e Pada Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi: a.Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak, b.Parameter lingkungan hidup yang dipantau c.Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup d.Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat: i.Metode pengumpulan dan analisis data; ii.Lokasi pemantauan lingkungan hidup; iii.Jangka waktu dan frekuensi pemantauan. e.Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat: i.Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan; ii.Pengawas pemantauan lingkungan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

17 Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

18 1. Penanggungjawab Kegiatan Pasal 1 angka 12 PP 27/2012: Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan

19 Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) 2. Lokasi Kegiatan Nama desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten dan provinsi dimana kegiatan/infrastruktur ketenagalistrikan dilakukan Titik koordinat infrastruktur ketenagalistrikan merupakan titik koordinat yang dinyatakan dengan koordinat geografis Dapat berisi informasi antara lain: Kesesuain lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RTRW; Informasi lain yang relevan i.e. Peta lokasi kegiatan Informasi terkait dengan berbagai perizinan yang telah dimiliki

20 LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) 3. Bidang Usaha dan/atau Kegiatan 4. Mulai Beroperasi Diisi sesuai dengan bidang dan jenis kegiatan di dalam Peraturan MENLH No. 05 Tahun 2012: Bidang : ESDM, Ketenaalistrikan X

21 LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) 5. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan Kegiatan Utama (Fasilitas Utama) Kegiatan Pendukung /Fasilitas Penunjang

22 LANJUTAN - Format Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Kapasitas Sarana Penunjang Catatan: Berbagai informasi pendukung deksripsi kegiatan dapat disampaikan, baik berupa peta, gambar, foto, sketsa, tata letak fasilitas (layout bandara), dan spesifikasi bandara dll.

23 Format DPLH: Matrik Pengelolaan Lingkungan Hidup *) Kolom tindakan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain)

24 Format DPLH: Matrik Pemantauan Lingkungan Hidup *) Kolom tindakan perbaikan pemantauan lingkungan hidup ini wajib diisi apabila upaya pemantauan lingkungan hidup yang dilaksanakan saat ini masih belum memadai untuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku (baku mutu, baku kerusakan dan lain-lain).

25 NoIzin PPLHKetentuan dalam UU No. 32/2009 PP Bidang PPLH Peraturan MENLH 1.Izin Pembuangan Air Linbah ke Sungai Pasal 20 ayat 3 Huruf b. PP 82/2001 tentang PKA & PPA Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010: Tata Laksanana Pengendalian Pencemaran air 2.Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke Tanah (Land Application) Pasal 20 ayat 3 Huruf b. PP 82/2001 tentang PKA & PPA Peraturan MENLH No. 1 Tahun 2010: Tata Laksanana Pengendalian Pencemaran air 3.Izin Pembuangan air limbah ke laut Pasal 20 ayat 3 Huruf b. PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut Peraturan MENLH No 12 Tahun 2006 :Persyaratan dan Tata Cara Pembuangan Air Limbah Ke laut Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

26 NoIzin PPLHKetentuan dalam UU No. 32/2009 PP Bidang PPLHPeraturan MENLH 4.Izin Injeksi Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Migas & Panas Bumi Pasal 20 ayat 3 Huruf b. Peraturan MENLH No. 13 Tahun 2007: Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/Atau Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi 5.Izin Pengelolaan LB3 Pasal 59 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 102 PP 18 Tahun 1999 Pengelolaan LB3 a.Peraturan MENLH No. 18 Tahun 2009: Tata Cara Perizinan PLB3 b.Peraturan MENLH No. 30 Tahun 2009: Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah 6.Izin Dumping Limbah Pasal 60, Pasal 61, Pasal 104 Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

27 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur Gedung A lanta 6, Telp/Fax: Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih


Download ppt "Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan Asdep Kajian Dampak Lingkungan Ir. Ary Sudijanto, MSE Asisten Deputi Pedoman Pelaksanaan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google