Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo Deputi Bidang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo Deputi Bidang."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo Deputi Bidang Tata Lingkungan

2 Pendahuluan 1

3 UU Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah tentang AMDAL tonggak awal (PP Nomor 29 tahun 1986) Pengembangan (PP Nomor 51 tahun 1993 Perbaikan (PP Nomor 27 tahun 1999) revitalisasi

4 KLHS Tata ruang AMDAL Perizinan UKL-UPL Kriteria baku kerusakan LH Baku mutu LH Instrumen ekonomi LH Audit LH Analisis risiko LH Anggaran berbasis LH PUU berbasis LH Instrumen lain sesuai kebutuhan Instrumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) Sumber: Pasal 14 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup a b c d e f g h i j k l m Amdal bukan sebagai alat serbaguna yang dapat menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas amdal sangat ditentukan oleh pengembangan berbagai instrument lingkungan hidup lainnya Lingkungan

5 Batas AMDAL Batas dokumen UKL-UPL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL/UPL SPPL Skema Pembagian AMDAL, UKL-UPL dan SPPL Kegiatan berdampak penting terhadap LH Kegiatan tidak berdampak penting terhadap LH Kegiatan tidak wajib UKL/UPL & tidak berdampak penting serta Kegiatan usaha mikro dan kecil Pasal UU 32/2009 Peraturan MENLH No 11/2006 Peraturan Gub. atau Bupati/Walikota Pasal 34 UU 32/2009 Pasal 35 UU 32/2009

6 Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar PP 27/1999 dengan PP 27/2012 NoPP 27 Tahun 1999 tentang Amdal PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan 1.Durasi penilaian amdal sekitar180 hari kerja, dokumen Amdal terdiri atas 5 dokumen Kemajuan Mendasarnya adalah Streamlining Proses Amdal  Durasi penilaian amdal sekitar 125 hari kerja, dokumen amdal terdiri atas 3 dokumen 2.Penilaian amdal oleh komisi penilai amdal cenderung mereduksi makna amdal sebagai kajian ilmiah Kemajuan Mendasarnya adalah Mengembalikan Kaidah Amdal sebagai Kajian Ilmiah  Dengan memperkuat peran dan kompetensi tim teknis dalam penilaian amdal 3.Terdapat kesulitan terhadap upaya penegakan hukum atas pelanggar Amdal & UKL-UPL (Kajian Lingkungan Hidup) mengingat amdal & UKL-UPL adalah bukan keputusan TUN Kemajuan Mendasarnya adalah Memberikan Ruang Penegakan Hukum atas Pelanggar Amdal-UK-UPL  Dengan skema izin lingkungan yang merupakan keputusan TUN yang enforceable dan memiliki konsekuensi hukum atas pelanggarannya sesuai dengan yang diatur dalam UU 32/2009

7 NoPP 27 Tahun 1999 tentang Amdal PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan 4.4.Terdapat ruang untuk keterlibatan masyarakat Kemajuan Mendasarnya adalah Memperkuat Akses Partisipasi Masyarakat  Dengan terdapat 3 kali pengumuman dalam tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka ruang masyarakat untuk memberikan saran, tanggapan dan pendapat akan lebih luas 5.5.Amdal dan UKL-UPL masih dipandang sebagai instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat “dibuat bagus, tidak dibuat tidak apa-apa” Kemajuan Mendasarnya adalah Mengubah Mindset Seluruh Pemangku Kepentingan  Dengan terbitnya PP ini maka banyak konsekuensi hukum yang dapat diterapkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan pemrakarsa apabila terlibat dalam pelanggaran amdal & UKL-UPL Lanjutan Beberapa Perbedaan Filosofis Mendasar

8 Faktor Penentu AMDAL Mutu Dokumen AMDAL Mutu Dokumen AMDAL Implementasi AMDAL Implementasi AMDAL Pandangan & Komitmen Pemrakarsa Pandangan & Komitmen Pemrakarsa Kompetensi & Integritas Penyusun Kompetensi & Integritas Penyusun Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi Kompetensi & Integritas Penilai/Komisi PENEGAKAN HUKUM KEBIJAKAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Sumber: Adiwibowo, 2005

9 PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan 2

10 •Recall RPP Izin Lingkungan setelah diparaf oleh 3 Menteri; •Print-out di kertas Presiden; dan •Penyiapan surat pengajuan RPP Izin Lingkungan oleh Mensesneg kepada Presiden Des Des Des 2011s/d 12 Jan Jan Februari 2012 Pembahasan Terakhir RPP Izin Lingkungan, KLH dengan Setneg; •Recall RPP Izin Lingkungan; •Print-out RPP Izin Lingkungan di Kertas Presiden; dan •Surat Mensesneg tentang permohonan paraf pada RPP Izin Lingkungan kepada MENLH, Menteri PU dan Menteri Perindustrian Proses paraf pada RPP Izin Lingkungan oleh 3 Menteri: MENLH, Menteri PU, Menteri Perindustrian PP Izin Lingkungan Hidup diterbitkan: PP No. 27/2012 Izin Lingkungan Proses Akhir PP No. 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan 2

11 Proposal Kegiatan Wajib AMDALWajib UKL/UPL Pengumuman & konsultasi masyarakat Penilaian KA-ANDAL Penyusunan KA-ANDAL Penyusunan ANDAL & RKL-RPL, Tidak Layak Pemeriksaan Administrasi Permohonan Penilaian ANDAL & RKL-RPL Penilaian ANDAL & RKL-RPL SKKLH Permohonan Pemeriksaan UKL/UPL Pemeriksaan UKL/UPL Rekomendasi UKL-UPL Pemeriksaan Administrasi Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan [Persyaratan Adm & Teknis]

12 IZIN LINGKUNGAN Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Memiliki Izin Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan Wajib AMDAL Usaha dan/atau Kegiatan Wajib UKL/UPL Wajib Memiliki Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

13 Izin Lingkungan 13 Penyusunan Amdal & UKL-UPL 1 Penilaian Amdal & Pemeriksaan UKL-UPL 2 3 Permohonan & Penerbitan Izin Lingkungan Proses Izin Lingkungan Sumber: Pasal 2 PP 27/2012 Izin Lingkungan

14 Rencana Umum Studi Kelayakan Disain Rinci Konstruksi Operasi 145 Dokumen AMDAL Penyusunan Dokumen Amdal 2 3 Tahap Perencanaan Amdal disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan rencana tata ruang Sumber: Pasal 4-5 PP 27/2012 Izin Lingkungan Tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa KA ANDAL RKL-RPL 1 2 3

15 Pengikutsertaan Masyarakat dalam Amdal Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat: •terkena dampak; •Pemerhati lingkungan hidup •Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal Pengumuman Konsultasi Publik 10 HARI [Pengumuman] Pengikutsertaan masyarakat dilakukan sebelum penyusunan dokumen kerangka acuan 1 2 Pemrakarsa Sumber: Pasal 9 PP 27/2012 Izin Lingkungan Saran, pendapat, dan tanggapan disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa, Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota

16 Penyusun Dokumen Amdal Menyusun Dokumen Amdal Pihak Lain : •Penyusun Perorangan •Penyusun yang tergabung dalam LPJP Penyusun dari Pemrakarsa sendiri Pemrakarsa Persyaratan Penting ! Penyusunan dokumen Amdal wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal DILARANG ! PNS di Instansi Lingkungan Hidup (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota) 1.Pendidikan dan pelatihan penyusunan Amdal; dan 2.Uji kompetensi 1 2 Sumber: Pasal PP 27/2012 Izin Lingkungan

17 Rencana Umum Studi Kelayakan Disain Rinci Konstruksi Operasi 145 Formulir UKL-UPL Penyusunan UKL-UPL 2 3 Tahap Perencanaan UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan 1.Identitas pemrakarsa; 2.Rencana usaha dan/atau kegiatan; 3.Dampak lingkungan yang akan terjadi; dan 4.Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Sumber: Pasal PP 27/2012 Izin Lingkungan 4 1.Lokasi sesuai dengan rencana tata ruang. 2.Tidak sesuai: tidak dapat dinilai dan dikembalikan

18 Penerbitan Persetujuan Kerangka Acuan Pemrakarsa Dokumen Kerangka Acuan Kelengkapan Administrasi Tim Teknis Menilai KA dengan Melibatkan Pemrakarsa Tidak Jika Hasil Penilaian : KA memerlukan perbaikan, Komisi mengembalikan KA ke pada permrakarsa. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan kerangka acuan Jika Hasil Penilaian: KA dapat disepakati, Komisi menerbitan persetujuan kerangka acuan Komisi Penilai AMDAL Tim Teknis Menugaskan YA Hasil Penilain Sekretariat Penilaian Kerangka Acuan Jangka waktu Penilaian, Penyampaian hasil penilaian dan penerbitan KA: 30 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan b 5a Sumber: Pasal PP 27/2012 izin Lingkungan

19 Pemrakarsa Dokumen ANDAL dan RKL-RPL Kelengkapan Administrasi Tim Teknis Menilai ANDAL dan RKL-RPL secara Teknis Tidak Komisi Penilai AMDAL (KPA) Tim Teknis Menugaskan YA Hasil Penilain Sekretariat Penilaian Andal dan RKL-RPL Rapat Komisi Penilai AMDAL Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki REKOMENDASI HASIL PENILAIAN Hasil Rapat KPA: Dok. Andal dan RKL-RPL tidak perlu diperbaiki Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya Jangka waktu Penilaian ANDAL dan RKL-RPL 75 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan b 8a Sumber: Pasal PP 27/2012 Izin Lingkungan

20 1.jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH) Rekomendasi Hasil Penilai an Andal & RKL- RPL dari Komisi Penilai Amdal Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Ketidaklayakan MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota Penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup 10 Hari Kerja 1.Dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan 2.Pernyataan kelayakan lingkungan usaha dan/atau kegiatan; 3.Persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL-RPL. 4.Kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait Muatan Keputusan Kelayakan Lingkungan Jangka waktu penetapan Sumber: Pasal PP 27/2012 Izin Lingkungan 4

21 • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Rekomendasi UKL-UPL YA Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Pemeriksaan UKL/UPL & Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL Pemrakarsa UKL-UPL Kelengkapan Administrasi YA Tidak Pemeriksaan UKL-UPL & penerbitan rekomendasi UKL- UPL dapat dilakukan oleh: •Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, •Kepala Instansi LH Provinsi, atau; •Kepala Instansi LH Kab/kota Jangka waktu Pemeriksaan Teknis UKL-UPL 14 Hari Kerja tidak termasuk perbaikan/ penyempurnaan Hasil Pemeriksaan : UKL-UPLperlu diperbaiki Sumber: Pasal PP 27/2012 Izin Lingkungan • Persetujuan, atau • penolakan

22 Rekomendasi UKL-UPL MENTERI GUBERNUR Bupati/Walikota Penerbitan Rekomendasi UKL-UPL 1.Dasar pertimbangan dikeluarkannya persetujuan UKL-UPL; 2.Peryataan persetujuan UKL-UPL 3.persyaratan dan kewajiban pemrakarsa sesuai dengan yang tercantum dalam RKL- RPL. Muatan Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL 1 2 Pemeriksaan Teknis UKL-UPL Sumber: Pasal 38 PP 27/2012 Izin Lingkungan Menerbitkan 3 1.jumlah dan jenis izin PPLH yang diwajibkan (Jika wajib memiliki izin PPLH) 4 Melalui pejabat yang ditunjuk Menteri, atau kepala isntansi LH prov atau kab/kota

23 • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Permohonan Izin Lingkungan Permohonan tertulis Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan Sumber: Pasal PP 27/2012 Izin Lingkungan Persyaratan 1.Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; 2.Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan, dan 3.Profil usaha dan/atau kegiatan Permohon izin lingkungan disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL- RPL atau Pemeriksaan UKL-UPL

24 Pengumuman Permohonan Izin Lingkungan Masyarakat Pengumuman Multimedia & Papan Pengumuman • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Saran, Pendapat & Tanggapan Paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan administratif serta Andal dan RKL-RPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap 10 hari: Andal & RKL-RPL 3 hari: UKL-UPL Paling lama 2 (Tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan administratif serta UKL-UPL yang dimohonkan dinyatakan lengkap Sumber: Pasal PP 27/2012 Izin Lingkungan

25 SK Kelayakan LH dari Menteri SK Kelayakan LH dari gubernur SK Kelayakan LH dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari Menteri Izin lingkungan dari gubernur Izin lingkungan dari bupati/ walikota Rekomendasi dari Menteri Rekomendasi dari gubernur Rekomendasi dari bupati/ walikota Izin lingkungan dari Menteri Izin lingkungan dari gubernur Izin lingkungan dari bupati/ walikota Penerbitan Izin Lingkungan Hidup Sumber: Pasal 47 PP 27/2012 Izin Lingkungan Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota bersamaan dengan diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL

26 Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Masyarakat Pengumuman Penerbitan Izin Lingkungan Media Massa dan/atau multimedia • Menteri • Gubernur • Bupati/ Walikota Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Izin Lingkungan diterbitkan Sumber: Pasal 49 PP 27/2012 Izin Lingkungan

27 •Pemegang izin lingkungan berkewajiban untuk: a.menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan; b.membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan c.Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU; •Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan Sumber: Pasal 53 PP 27/2012 Izin Lingkungan

28 Instansi Lingkungan Hidup Pusat Instansi Lingkungan Hidup Provinsi Komisi Penilai AMDAL Provinsi Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota & Instansi LH Kabupaten/Kota Pembinaan Pembinaan Penatalaksanaan Amdal & UKL-UPL Sumber: Pasal 64 PP 27/2012 Izin Lingkungan

29 Instansi Lingkungan Hidup Pusat Instansi Lingkungan Hidup Provinsi Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Komisi Penilai Amdal Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap: a.Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Amdal dan UKL- UPL; b.Kinerja komisi penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota; dan c.Kinerja pemeriksa UKL-UPL di instansi lingkungan hidup provinsi dan kabupaten/kota Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Sumber: Pasal 66 PP 27/2012 Izin Lingkungan

30 Sanksi Administratif Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi administratif yang meliputi: •teguran tertulis; •paksaan pemerintah; •pembekuan izin lingkungan; atau •pencabutan izin lingkungan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di terapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya 1 2 Sumber: Pasal 56 PP 27/2012 Izin Lingkungan Pasal 53: Kewajiban Pemegang Izin Lingkungan: (a) menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan, (b) membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan (c) Menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan PUU. Laporan disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan

31 Ketentuan Penutup Dokumen lingkungan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya PP ini, dinyatakan tetap berlaku dan dipersamakan sebagai izin lingkungan Sumber: Pasal 73 PP 27/2012 Izin Lingkungan

32 Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan – Asdep Kajian Dampak Lingkungan Jl. D.I. Panjaitan Kab. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur Gedung A lanta 6, Telp/Fax: Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi: Terima kasih


Download ppt "Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Deputi I Bidang Tata Lingkungan PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Imam Hendargo Abu Ismoyo Deputi Bidang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google