Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

OLEH H.M. HADI S.. Nama: H.M. Hadi S., dr., S.H.,M.H.Kes Pangkat / Jabatan (a.l.):  Staf Pengajar FK Unisba  Staf Pengajar / Dosen Luar Biasa FH. UNLA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "OLEH H.M. HADI S.. Nama: H.M. Hadi S., dr., S.H.,M.H.Kes Pangkat / Jabatan (a.l.):  Staf Pengajar FK Unisba  Staf Pengajar / Dosen Luar Biasa FH. UNLA."— Transcript presentasi:

1 OLEH H.M. HADI S.

2 Nama: H.M. Hadi S., dr., S.H.,M.H.Kes Pangkat / Jabatan (a.l.):  Staf Pengajar FK Unisba  Staf Pengajar / Dosen Luar Biasa FH. UNLA  Mediator Non Hakim P.N. Tkt I A Bandung  Ka Div. Litbang BMC – Bandung  Anggota PERHUKI – Jabar Alamat: Komplek Nusa Hijau A – 18, jl. E. Kartawiria – Cimahi (Hp )

3  Psl 54 UU No. 29/2004: Pradok (UUPK)  binwas pradok yg bermutu & melindungi masy., dilakukan oleh KKI & Org. Profesi  Psl 71 UU a quo  binwas pradok oleh Pem., KKI dan Org. Profesi (IDI)  Psl 16 Permenkes 269/2008: RM  bin-was oleh Org. profesi thd mutu yankes

4 Rekam Medis Resep Dokter Surat² Keterangan: - Surat Keterangan Sehat  utk apa ? - Surat Keterangan (cuti) Sakit  pd saat diperiksa dlm keadaan … - Surat Keterangan Kelahiran  form hati² ! - Surat Keterangan Kematian - Visum et Repertum, kwitansi, … dll.

5

6 Psl 46 UUPK  (1) Setiap dr./drg. dlm menjalankan pradok wajib membuat RM  RM wajib segera dilengkapi stlh yankes. Catatan dlm RM hrs dibubuhi nama, waktu & td tangan petugas yg memberi yan / tindakan Psl 47 UU a quo  (1) Dok. RM milik dr. / Sarkes, isi milik pasien  (2) RM hrs disimpan / dijaga kerahasiaan  (3) Ketentuan (1) & (2) diatur dg Permen Psl 79 b. sanksi tidak buat RM  denda Rp. 50 jt.

7 Sistematika (menggantikan Permenkes 749a/’89):  Bab I Ketentuan Umum: Pasal 1  Bab II Jenis & Isi RM: Psl 2 – 4  Bab III Tatacara Penyelenggaraan: Psl 5 – 7  Bab IV Penyimpanan, Pemusnahan & Kerahasiaan: Psl 8 – 11  Bab V Kepemilikan, Pemanfaatan, dan tanggung jawab: Psl 12 – 14  Bab VI Pengorganisasian: Psl 15  Bab VII Bin-was: Psl 16 – 17  Bab VIII Ketentuan Peralihan: Psl 18  Bab IX Ketentuan Penutup: Psl 19 – 20

8 Pasal 1  1. RM = berkas isi cttn & dokumen ttg identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, dak/yan lain yg tlh diberikan kpd pasien  4. Nakes ttt = Nakes yg ikut berikan yankes secara langsung  7. Dokumen = cttn dr. dan/atau Nakes ttt, laporan hasil rik-jang, cttn observ., & pengobatan harian & semua rekaman, baik foto radiologi, gbr imaging & elektro diagnostik  8. Org. profesi = IDI

9 Psl 2 (1) RM dibuat tertulis / elektronik, lengkap, jelas (2) RM elektronik diatur dg peraturan tersendiri Pasl 3 (1) Isi RM wat jln: identitas pasien, tgl-wktu, anamnesis, rik fisik + jangmed, diagnosis, ren penatalaksanaan, pengobatan / dak, tmsk IC (2) RM wat inap: ibidum + cttn observ. & hasil pengobatan, ringkasan plg, nama + tt dr. / Nakes ttt yg ikut menangani (3) RM UGD; (4) RM bencana; (5) RM dr. sp.; (6) RM yan dlm ambulan / pengobatan masal

10 Psl 4 (1) Ringkasan pulang dibuat oleh dr. yg menangani (2) Isi ringkasan pulang: - identitas pasien - diagnosis masuk & indikasi rwt - ringkasan rik fisik & jang - diagnosis akhir - pengobatan / tindak lanjut - nama / tt dokter

11 Psl 5 (1) Dr. wajib membuat RM (2) RM hrs segera dibuat & dilengkapi (3) Sgl tindakan hrs dicatat / didokumentasikan (4) Tiap cttn hrs dibubuhi nama, wkt & tt (5) Kesalahan pencatatan dpt dibetulkan (6) Pembetulan dg mencoret, ganti dg tulisan yg benar & diparaf Psl 6: dr./Nakes hrs ber-tawab atas tulisan dlm RM Psl 7: sarkes wajib sediakan fas selenggaraan RM

12 Psl 8 (1) RM disimpan < 5 th (2) Stlh (1) dpt dimusnah kec. Rks Plg (RP) & PTM (3) RP & PTM disimpan < 10 th (4) Penyimpanan RM & RP oleh ptgs yg ditunjuk pimpinan sarkes Psl 9 (1) RM di sarkes non RS disimpan < 2 th (2) Stlh 2 th dpt dimusnah

13 Psl 10 (1) Kerahasiaan informasi RM hrs dijaga (2) Informasi RM dpt dibuka dlm hal: - kepentingan pasien, - penegakan hkm (sbgai alat bukti yg sah, penulis) - persetujuan pasien, - permintaan La berdasar UU, - dik-lit, - audit medis (tanpa sebut pasien) (3) Permintaan tsb. (2) secara tertulis Psl 11 (1) Penjelasan isi RM oleh dr. yg merawat seijin tertulis pasien / berdasar UU (2) Pimpinan sarkes dpt jelaskan isi RM tanpa ijin pasien berdasar peraturan / UU

14 Psl 12 (1) Berkas RM milik sarkes (2) Isi RM milik pasien (3) Tsb. (2) dlm btk ringkasan RM (4) Tsb. (3) dpt diberikan, dicatat, dikopi oleh pasien / orang yg diberi kuasa tertulis/keluarga Psl 13 (1) RM dpt dipakai utk: harkes/pengob. lanjut, alat bukti (Pid/Pdt, penulis), dik-lit (c), min. bayar, statistik. (2)Tsb (1)c atas persetujuan tertulis pasien. (3) Tsb (1)c utk kepentingan Neg. tdk perlu persetujuan Psl 14: Pimp. Sarkes ber-tawab atas hilangnya, pemalsuan / penggunaan RM oleh yg tak berhak

15 BAB VI PENGORGANISASIAN Psl 15: pengelolaan RM dilaks. sesuai org./ ttkerja sarkes BAB VII BIN-WAS Psl 16: (1) Binwas oleh Kadinkes & Org. prof (2) Binwas ditujukan utk tkt-kan mutu yankes Psl 17: (1) Dlm rangka bin-was Menkes, Kadinkes, dpt ambil dak admin. (2) dak admin. berupa teguran lisan / tertulis  cabut izin BAB VIII KTTN PERALIHAN Psl 18: dr. / sarkes hrs sesuaikan dg. aturan ini dlm 1 thn. BAB IX KTTN PENUTUP Psl 19: Permenkes No. 749a/’89: RM tdk berlaku Psl 20: Permenkes No. 269/2008 berlaku tmt 12 Maret 2008

16  Psl 46 UUPK pembuatan RM adalah wajib  Psl 79 b., tdk membuat RM  pidana denda Rp. 50 jt (sblmnya kurungan < 1 th.)  Psl 184 (1)c. KUHAP: RM = surat, salah satu alat bukti yg sah dlm perkara pdt/pid  ttcara penulisan hrs lege artis & jelas  Dlm perkara (perdata) yan kes/med  berdasar azas keadilan, berlaku cara pembuktian terbalik  utk membuktikan / meyakinkan hakim bhw tlh dilakukan yanmed/kes sesuai standar/SOP, maka penulisan RM harus jelas / terbaca oleh hakim/penegak hukum

17

18 Permenkes No. 922/1993:  Pengertian: resep = permintaan tertulis dari dr./drg./drh. kpd apoteker pengelola apotik utk meyediakan & menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan per-uu-an (Psl 1 ayat 1 Permenkes No. 919/1993 jo. Psl 1 h. Permenkes No. 922/1993)  Kegunaan: mendptkan jenis obat sesuai indikasi / diagnosis  Peran apoteker (a.l.): - yan resep sepenuhnya ta-wab apoteker; - keraguan atas resep hrs diberitahukan kpd dokter; dst.

19  Psl 51a UUPK: dlm melaksanakan pradok dr. berkewajiban memberikan yanmed sesuai dg standar profesi, med. SOP dan kebutuhan pasien  Penjelasan Psl 50 UU aquo: Standar profesi / med. SOP dibuat oleh organisasi profesi (IDI)  Ttg standar profesi medik IDI menganut doktrin siapa …?

20 Prof. H.J.J. Leenen: dak med dinyatakan lege artis bila sesuai standar profesi dokter:  Tindakan hati-hati/teliti: l.a. dlm menegakkan diagnosis dan terapi (tmsk penulisan resep)  Sesuai ukuran (ilmu) medis  Kemampuan rata-rata (average)  Sikon yang sama (mis. sarkes yg sama)  Keseimbangan tujuan dan tindakan medik (tdk perlu mempraktikkan defensive medicine )

21  Guwandi: Pemeriksaan utk mendapatkan diagnosis serta pemberian terapi adalah tindakan yang tdk terpisahkan  ‘Diagnosis and treatment are not two separate areas with a boundary line between them. They are part of one problem involving the responsibility with which the physician is charged’ (H.M. Hadi S., Pro Justitia Th. XXII, Okt. 2004, hlm. 33)  Kesimpulan: Oleh karena hal-hal di atas, di samping penegakan diagnosis hrs dilakukan secara hati-hati + teliti, maka pemberian terapi / termasuk penulisan resep juga harus dilakukan secara hati-hati + teliti.

22 Kriteria malpraktik medik  4 D  Duty (pelakunya memiliki kompetensi / seorang profesional / dokter)  Damage (ada kerugian pada pasien)  Deriliction of duty (tindakan dokter tdk sesuai / menyimpang dari standar/SOP: kurang teliti/hati-hati, dsb.)  Direct causation (kerugian disebabkan langsung karena tindakan yg menyimpang dari standar / deriliction of duty )

23  Penjelasan Psl 9 KODEKI: ‘Setiap dokter dalam bekerja sama dengan pejabat di bidang kesehatan dan bidang lainnya serta masyarakat, harus saling menghormati’  Pejabat di bidang yan kes: perawat / bidan, apoteker, dsb.  Dlm bid. yankes, posisi dr. = pimpinan tim - anggota tim hrs mendapat penghargaan sama - instruksi diberikan secara jelas / tertulis spy tdk menimbulkan salah pengertian (tmsk resep)

24

25

26  Pelanggaran hukum: bila terjadi kerugian pada pasien karena tulisan resep yang tidak jelas = malpraktik (pdt./pid./administrasi)  sanksi hukum  Pelanggaran etika: meskipun blm terjadi kerugian pada pasien, berdasar Psl 9 KODEKI, tulisan resep yang tidak jelas adalah = pelanggaran etika  sanksi etika oleh IDI / MKEK

27


Download ppt "OLEH H.M. HADI S.. Nama: H.M. Hadi S., dr., S.H.,M.H.Kes Pangkat / Jabatan (a.l.):  Staf Pengajar FK Unisba  Staf Pengajar / Dosen Luar Biasa FH. UNLA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google