Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Komunikasi dan Informatika KEBIJAKAN DAN GRAND DESIGN USO.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Komunikasi dan Informatika KEBIJAKAN DAN GRAND DESIGN USO."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Komunikasi dan Informatika KEBIJAKAN DAN GRAND DESIGN USO

2 Kementerian Komunikasi dan Informatika 1)UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi 2)UU No. 17 tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional TAHUN 2005 – 2025 RPJP 3)PP No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi 4)PP 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 5)PP No. 7 Tahun 2009 tentang Tarif PNBP dilingkungan Departemen Kominfo 6)Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun )Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010 – )Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional )Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations Tahun )Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – DASAR HUKUM USO

3 Kementerian Komunikasi dan Informatika MENGAPA USO DIPERLUKAN USO – DALAM RPJPN DAN RPJMN Target Tahun 2014: 100 % Desa dilayani akses telekomunikasi 80 % desa dilayani akses Internet 100 % ibukota provinsi terhubung dengan jaringan Serat Optik 75 % Ibukota kab/kota terhubung secara broadband 100 % Ibukota Provinsi memiliki Regional Internet Exchange 100 % Ibukota Provinsi memiliki International Internet Exchange 500 desa informasi dilengkapi radio komunitas No. 23 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Pembiayaan TIK Layanan Pita Lebar) yang SDM TIK

4 Kementerian Komunikasi dan Informatika PERMASALAHAN KPU/USO Dari hasil evaluasi terhadap program KPU/USO, permasalahan yang timbul disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Ketidaksesuaian konsep KPU/USO dengan implementasi. Kelemahan perencanaan dan pengawasan. Kurangnya partisipasi stakeholder.

5 Kementerian Komunikasi dan Informatika RENCANA TINDAK LANJUT Telah dilakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait (Bappenas dan Kementerian Keuangan), disepakati:  Perlu perumusan kembali (redesign) program KPU/USO.  Redesign program KPU/USO melibatkan stakeholder, antara lain: Kementerian terkait, Penyelenggara Telekomunikasi dan Pemerintah Daerah. Redesign dilaksanakan tahun ini dengan ruang lingkup meliputi:  Penyusunan grand design program KPU/USO.  Penyusunan dan penyesuaian regulasi khususnya terkait dengan perluasan penggunaan dana KPU/USO (misalnya untuk pengembangan ekosistem TIK yang sejalan dengan RPJM dan Indonesian Broadband Plan)

6 Kementerian Komunikasi dan Informatika REDESIGN PROGRAM KPU/USO

7 Kementerian Komunikasi dan Informatika 1.Masih dalam koridor regulasi (UU no.36 tahun 1999, PP no.52 tahun 2000 dan RPJMN) 2.Mereview kelemahan implementasi termasuk masukan stake holder (DPR-RI, BPK,Pemda, Penyelenggara Telekomunikasi, Asosiasi, dll) 3.Perbaikan kedepan - Memperbaiki tatanan implementasi agar sesuai dengan konsep. -Mengikutsertakan stakeholder dalam setiap tahapan implementasi khususnya terkait dengan perencanaan dan pengawasan. HAKEKAT REDESIGN PROGRAM USO

8 Kementerian Komunikasi dan Informatika -Menuntaskan target-target RPJMN : Proyek-proyek yang sudah terikat kontrak dengan perbaikan di tataran implementasi sesuai rekomendasi BPK. Melengkapi ruas-ruas jaringan backbone yang belum dibangun oleh Penyelenggara Telekomunikasi sehingga tercapai Indonesia Connected. -Mendukung target Indonesia Broadband Planning : membangun ekosistem broadband yang meliputi infrastruktur, aplikasi, konten dan pemberdayaan masyarakat. PROGRAM-PROGRAM KE DEPAN

9 Kementerian Komunikasi dan Informatika KONSEP DESAIN ULANG USO Program disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat BOTTOM UP KOMPREHENSIF PILOTING SINERGIS Program bersifat cluster (tidak nasional) sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah untuk mempermudah kontrol. tidak hanya infrastruktur namun juga mencakup ekosistem (pemberdayaan masyarakat, konten, aplikasi, dll) untuk meningkatkan tilisasi infrastruktur. Melibatkan stake holder dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan sinergitas program dengan pihak terkait.

10 Kementerian Komunikasi dan Informatika SASARAN PROGRAM USO a.Menyediakan sarana kompetisi bagi industri.. b.Jenis sarana : - Backbone, Backhaul - Ekosistem broadband c.Kolaborasi dengan operator, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Teknis lainnya. d.Kesiapan dan dukungan stake holder. a.Memperluas coverage (akses) layanan telekomunikasi untuk mengurangi blankspot. b.Jenis akses layanan : - Telepon (BTS) - Internet (Wifi) c.Clustering sesuai kondisi, dan kebutuhan daerah. d.Survey untuk mengetahui tingkat kesenjangan digital masing-masing daerah. DIGITAL DIVIDESUPORTING INDUSTRI

11 Kementerian Komunikasi dan Informatika MODEL PROGRAM USO a.Pembangunan menara khususnya di daerah yang belum terjangkau oleh operator telekomunikasi. b. Pembangunan broadband akses (wireless dan wire). c.Penyediaan aplikasi-aplikasi layanan publik (e-government) bagi Pemerintah Daerah untuk peningkatan utilisasi data center (NIX). d.Pemberdayaan dan peningkatan e-literasi masyarakat. e.Pembangunan pusat inkubator konten (fisik ataupun virtual) beserta promosinya. DIGITAL DIVIDE

12 Kementerian Komunikasi dan Informatika MODEL PROGRAM USO a.Pembangunan backbone fiber optic untuk dioperasikan oleh operator (palapa ring). b. Pembangunan menara telekomunikasi khususnya di daerah tidak- ekonomis untuk dipakai bersama oleh operator telekomunikasi. c.Pembangunan duct (passive network) di kawasan pemukiman, pertokoan, perkotaan dan jalan protokol untuk dipakai bersama oleh operator telekomunikasi. d.Pembangunan Indonesia Digital Teritory. Catatan : lokasi disesuaikan kebutuhan dan kondisi (kesiapan) daerah dan disinergikan dengan rencana pengembangan operator telekomunikasi. SUPORTING INDUSTRI

13 Kementerian Komunikasi dan Informatika

14 ESTIMASI BIAYA PEMBANGUNAN PALAPA RING Panjang Total = km Menjangkau 51 kabupaten Estimasi Biaya = US$ 246,7 Juta Setara dengan Rp. 2,83 Trilliun (Kurs per 1 US$ APBN 2015 asumsi Rp ,-)

15 Kementerian Komunikasi dan Informatika Ducting Bersama Penggunaan duct secara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan kabel optik fiber yang dibangun oleh suatu perusahaan. Tujuannya : Efisiensi biaya dan efektifitas pengembangan layanan telekomunikasi; Pengembangan wilayah dan menjaga estetika kota; Percepatan pengembangan smart city dengan mempercepat penyediaan layanan telekomunikasi melalui tersedianya infrastruktur pasif (duct) yang cepat. Dapat diintegrasikan dengan duct yang dibutuhkan oleh listrik, air minum dan lainnya. Tahap awal (Tahun 2013) akan dilakukan di 10 kota sebagai Pilot Project. Ducting Bersama Sharing Ducting in the Future

16 Kementerian Komunikasi dan Informatika Ducting Bersama Pemerintah Pusat Mediator Pengembangan Regulasi Pendukung: Row, Open Access, Infrastructure Sharing Petunjuk Teknis Regulasi Teknis: Tarif dan Standardisasi Duct Pemerintah Daerah Regulasi Pendukung: Perda/Perwal Penyelenggaraan Ducting Bersama Model Bisnis Koordinator Sosialisasi Penyedia Public Private Partnership BUMD Konsorsium Pola B2B antara Penyedia dan Penyewa (operator) SLA yang menjadi kesepakatan antara penyedia dan penyewa Konsep Pengembangan Ducting Bersama

17 Kementerian Komunikasi dan Informatika Peran dan Inisiatif Pemda ACCESSBACKHAULBACKBONECONTENT Broadband Wire Access Fiber Optics Content Aggregator Content Delivery Network Data Center Fix & Mobile Broadband Wireless Accesss Investasi pembangunan duct +/ pasive network di kawasan pemukiman Mewajiban shaft di building Mewajibkan open building access Investasi menara bersama (dgn smart plan) Perbanyakan ruang & fas publik Investasi pembangunan duct +/ pasive network di kawasan pertokoan, pembelanjaan, jalan protokol / utama dan perkantoran Mewajibkan open area access Investasi pembangunan duct +/ pasive network antar kota / provinsi memanfaatkan jalan negara / jalur rel kereta api Pembangunan Local Internet Exchange Investasi Local Datacenter Pembangunan Komunitas Inkubator Konten Promosi Local Content Alternatif Solusi : 1.BUMD untuk Investasi & Pengelolaan Infrastruktur Dasar (duct / pasive network / local exchange / local datacenter) dengan tidak menjadikan operator eksisting sebagai pesaing melalui perijinan yang tranparan dan akuntabel 2.Pembangunan pusat inkubator konten (fisik ataupun virtual) beserta promosinya 3.Perda open building / open area access serta open shaft disetiap building 4.Insentifikasi terhadap operator yang mau membangun masive atau free internet access di ruang publik 5.Insentifikasi terhadap content developer yang mau membangun e-public access service Broadband : Murah, Merata, Terjangkau, Aman, Berkualitas dan Berguna Broadband : Murah, Merata, Terjangkau, Aman, Berkualitas dan Berguna CPE Pemberian fasilitas tablet murah kepada anak usia sekolah

18 Kementerian Komunikasi dan Informatika Alternatif Solusi dan Benefit Bagi Pemda Alternatif SolusiBenefit Bagi Pemda 1.Murni pembiayaan APBDKeteraturan tata ruang dan wilayah 2.Pembiayaan dari BUMDPeningkatan Potensi Daerah 3.Konsorsium Operator

19 Kementerian Komunikasi dan Informatika TERIMA KASIH


Download ppt "Kementerian Komunikasi dan Informatika KEBIJAKAN DAN GRAND DESIGN USO."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google