Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Nama Anggota :  Farauq Burhany / 8111409111  Nanda Primazan / 8111409088  Rizqan Naelufar / 8111409093  Ahmad Fahmi.R / 8111409091  Febri Permana.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Nama Anggota :  Farauq Burhany / 8111409111  Nanda Primazan / 8111409088  Rizqan Naelufar / 8111409093  Ahmad Fahmi.R / 8111409091  Febri Permana."— Transcript presentasi:

1 Nama Anggota :  Farauq Burhany /  Nanda Primazan /  Rizqan Naelufar /  Ahmad Fahmi.R /  Febri Permana /  Sony aditya /  M. Sauqi Afriansyah /  M.Rusli Arsyistawaz/

2  Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) diubah

3 Mahkamah konstitusi mempunyai 4(empat) kewenangan dan 1(satu) kewajiban sebagaimana diatur pasal 24C undang-undang dasar 1945 Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : a. pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c. pembubaran partai politik; d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau e. pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4

5  Ketua/ wakil ketua mahkamah konstitusi( Pasal 24C ayat 4 UUD 1945 dan berkaitan dengan UU No.8 tahun 2011 pasal 4 ayat 3a)  Hakim Konstitusi ( Pasal 4 ayat 1 UU No. 8 tahun 2011 dan UUD 1945 pasal 24C ayat 3 da)  Sekretaris Jendral  Panitera  Biro Perencanaan dengan keuangan  Biro umum  Biro Hubungan masyarakat dan protokol (Pasal 6 ayat 1 UU No. 8 tahun 2011)  Biro Administrasi perkara dan persidangan ( pasal 7A ayat 2 UU No.8 tahun 2011)  Pusat penelitian dan pengkajian  Kelompok jabatan fungsional panitera penggati

6 24 TAHUN TAHUN  Tidak ada penjelasan mengenai perangkat yang dibentuk mahkamah konstitusi untuk memantau, memeriksam dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik hakim konstitusi  Terdapat beberapa perubahan dan penambahan yang dapat dilihat dari revisi dalam UU No. 8 tahun 2011 MAHKAMAH KONSTITUSI  Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitus untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi, yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi. (pasal 1 ayat 4)  Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 8 (delapan) ayat, yakni ayat (4a) sampai dengan ayat (4h), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

7 Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela,adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Hakim konstitusi sendiri ditetapkan oleh presiden yang masing-masing 3 (tiga) diajukan oleh Mahkamah Agung,3 (tiga) oleh DPR dan 3 (tiga) oleh Presiden yang keseluruhan berjumlah 9 orang hakim MK

8 Hakim konstitusi hanya dapat dikenai tindakan kepolisian atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden, kecuali dalam hal: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; atau b. berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus.

9 a. 1 (satu) orang hakim konstitusi; b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; c. 1 (satu) orang dari unsur DPR; d. 1 (satu) orang dari unsur pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan e. 1 (satu) orang hakim agung.

10 pemberhentian hakim MK terdapat dalam pasal 23 UU No.8 tahun 2011 yaitu Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dan diberhentikan dengan tidak hormat

11 Dari kelompok 1 Tema pranata kehakiman dan alat kelengkapannya


Download ppt "Nama Anggota :  Farauq Burhany / 8111409111  Nanda Primazan / 8111409088  Rizqan Naelufar / 8111409093  Ahmad Fahmi.R / 8111409091  Febri Permana."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google