Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI. Sistem Hukum Dasar-dasar Bernegara Warga Negara Kelembagaan Negara Hukum Materiil HTN DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI. Sistem Hukum Dasar-dasar Bernegara Warga Negara Kelembagaan Negara Hukum Materiil HTN DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI."— Transcript presentasi:

1 HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI

2

3 Sistem Hukum Dasar-dasar Bernegara Warga Negara Kelembagaan Negara Hukum Materiil HTN DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI HTN DAN HUKUM KONSTUTISI (Constitutional Law) HTN DAN HUKUM KONSTUTISI (Constitutional Law) Hukum Acara Peradilan Konstitusi 5 wewenang Mahkamah Konstitusi 1.PUU 2.SKLN 3.PHPU 4.Pembubaran Parpol 5.Pemakzulan Hukum Acara Peradilan Konstitusi 5 wewenang Mahkamah Konstitusi 1.PUU 2.SKLN 3.PHPU 4.Pembubaran Parpol 5.Pemakzulan

4 SYLLABUS PENGANTAR PENGANTAR – Pengertian dan Ruang Lingkup – Syllabus – Metode MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI – Pembentukan MK – Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang MK – Sumber Hukum Acara Peradilan Konstitusi

5 PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI – Asas-asas Hukum Acara Peradilan Konstitusi – Susunan Hakim Konstitusi – Jenis dan Sifat Persidangan – Persidangan Jarak Jauh – Permohonan – Pendaftaran Permohonan dan Penjadwalan Sidang – Permohonan Online – Penggabungan Perkara – Pembuktian dan Alat Bukti – Putusan – Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan SYLLABUS

6 HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG – Pengujian Undang-Undang – Pemohon – Permohonan – Alat Bukti – Pembuktian – Putusan – Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan SYLLABUS

7 HUKUM ACARA SKLN HUKUM ACARA SKLN – Kelembagaan Negara dan Sengketa Konstitusional Lembaga Negara – Pemohon – Permohonan – Termohon – Pihak Terkait – Alat Bukti – Pembuktian – Putusan – Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan SYLLABUS

8 HUKUM ACARA PHPU HUKUM ACARA PHPU – Jenis-jenis Pemilu – Jenis-jenis sengketa Pemilu – Sengketa Hasil Pemilu – Pemohon – Permohonan – Termohon dan Pihak Terkait – Alat Bukti – Pembuktian – Putusan – Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan SYLLABUS

9 HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK HUKUM ACARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK – Kedudukan dan Fungsi Parpol – Konstitusionalitas Partai Politik – Pemohon – Permohonan – Termohon – Alat Bukti – Pembuktian – Putusan – Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan SYLLABUS

10 HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR HUKUM ACARA MEMUTUS PENDAPAT DPR – Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden – Pemohon/Pendakwa – Permohonan – Termohon – Alat Bukti – Pembuktian – Putusan – Akibat Hukum dan Pelaksanaan Putusan SYLLABUS

11 BAHAN BACAAN Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Abdul Mukthie Fadjar. Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Jimly Asshiddiqie. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Muchamad Ali Safa’at dkk. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

12 BAHAN HUKUM UUD 1945 UUD 1945 UU NO. 24 TAHUN 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi UU NO. 24 TAHUN 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu “Legislatif” UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu “Legislatif” UU No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU No. 49 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

13 BAHAN HUKUM PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang. PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. PMK Nomor 008/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. PMK Nomor 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. PMK Nomor 16/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

14 BAHAN HUKUM PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. PMK Nomor 17/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). PMK Nomor 18/PMK/2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (Electronic Filling) Dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (Video Conference). PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. PMK Nomor 19/PMK/2009 tentang Tata Tertib Persidangan. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. PMK Nomor 21/PMK/2009 tentang Pedoman Beracara Dalam memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

15 PERTANYAAN MINGGU DEPAN Bagaimanakan kasus Marbury vs Madison Apa alasan John Marshall membatalkan Judiciary Act. Bagaimana pemikiran Yamin tentang Yudisial Review. Apa Alasan Soepomo menolak usulan tersebut? Bagaimana pemikiran Hans Kelsen terkait pembentukan Peradilan Konstitusi? Apa hubungan antara peradilan konstitusi dan prinsip Supremasi Konstitusi. Apa latar belakang pemikiran pembentukan MK Apa saja wewenang yang dimiliki MK? Berdasarkan wewenang itu, apa fungsi MK? Bagaimana kedudukan MK dalam Ketatanegaraan Indonesia? Apa dasar hukum pembentukan dan keberadaan MK? Apa saja sumber hukum acara peradilan konstitusi?


Download ppt "HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI. Sistem Hukum Dasar-dasar Bernegara Warga Negara Kelembagaan Negara Hukum Materiil HTN DAN HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google