Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA Sumber : Nomensen Sinamo, Perbandingan Hukum Tata Negara, Jala Permata Aksara, 2010

2 MAHKAMAH KONSTITUSI AMERIKA SERIKAT

3 AMERIKA SERIKAT  Federal Supreme Court memegang kekuasaan yudisial serta sebagai Interpreter of the constitution  Senat berwenang meng-impeach Presiden dan Wakil Presiden serta semua pejabat sipil  Ketua dan hakim agung diangkat oleh Presiden

4 SEJARAH JUDICIAL REVIEW DI USA 4

5 Dengan hakim Marshall menyatakan bahwa “tindakan legislatif yang bertentangan dengan Konstitusi bukanlah Hukum”, dan lebih lanjut menambahkan bahwa ”adalah wewenang dan tugas dan wewenang dari lembaga peradilan untuk menyatakan apakah hukum itu

6 MAHKAMAH KONSTITUSI AUSTRIA

7 ORGANISASI MK AUSTRIA  Semua hakim disahkan dengan Keputusan Presiden yang berasal dari calon yang diajukan oleh Pemerintah Federal (Ketua, Waka, 6 anggota dan 3 anggota pengganti), Nationalrat (3 anggota, 2 pengganti) dan bundesrat (3 anggota, 2 pengganti).  Para hakim diperbolehkan merangkan hakim di pengadilan biasa, kejaksaan, atau di Perguruan Tinggi, hanya yang bekerja di administrasi pemerintahan yang harus berhenti.

8 KEWENANGAN MK AUSTRIA a.Menguji konstitusionalitas undang-undang dan konstitusi negara bagian. Bahkan juga hukum konstitusi. b.Pengujian Legalitas Peraturan di bawah undang-undang c.Pengujian perjanjian internasional (dengan Konstitusi Uni Eropa menjati tidak bisa lagi) d.Perselisihan Pemilihan Umum terkait hasi penghitungan suara atau bentuk penyimpangan yang mempengaruhi perolehan hasil suara. e.Peradilan Impeachment terhadap pejabat tinggi negara. f.Constitutional complaint g.Sengketa Keuangan antar negara bagian dan antara negara bagian dengan federral. h.Sengketa kewenangan antar lembaga negara i.Memberikan penafsiran atas konstitusi.

9 MAHKAMAH KONSTITUSI JERMAN

10 ORGANISASI MK JERMAN  Terdiri dari 16 Hakim  Terdiri 2 Senat (Twin Court) : 8 Hakim Panel pertama dan 8 Hakim Panel kedua  Hakim Panel pertama berwenang terkait basic rights (masalah hukum) dan Panel kedua terkait constitutional review (masalah politik)  Pleno untuk memberikan putusan harus dihadiri oleh 16 hakim  Putusannya Final dan mengikat

11 ORGANISASI MK JERMAN  3 hakim dari kedua senat harus berasal dari Pengadilan Tinggi federal dan sisanya ditentukan oleh Parlemen, yang dapat berasal dari hakim federal dan masyarakat.  Masa jabatan hanya 1 periode selama 12 tahun.

12 KEWENANGAN MK JERMAN a.Constitutional Review digunakan untuk SKLN; b.Judicial Review untuk :  Concrete norm control (ex ante review) baru dapat dilakukan jika ada penyerahan (referral) dari pengadilan umum (ordinary judge) terkait berlakunya statute dan vonnis (writ of certiorari).  Abstract norm control (RUU) paling lama 30 hari setelah sudah disetujui parlemen; c. Constitutional Complaint atas putusan MA sebagai upaya luar biasa (extra ordinary legal remedy of last resort); dan d. Sengketa Hasil Pemilihan Umum.

13 DEWAN KONSTITUSI PERANCIS

14 KONSTITUSI PERANCIS KE  Mengganti konstitusi 1946, untuk memperkuat eksekutif dari berlakunya supremasi parlemen.  Lembaga politik, bukan yudisial.  Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari elelctive dictatorship (kediktatoran yang lahir dari sistem pemilihan).  Legal Standing adalah Presiden dan Perdana Menteri (Konstitusi 1958) serta Parlemen (sejak konstitusi 1974)

15 ORGANISASI DEWAN KONSTITUSI PERANCIS  3 orang diangkat Presiden, 3 orang diangkat Ketua Majelis Nasional (National Assembly), dan 3 orang diangkat Ketua Senat.  Masa jabatan hanya satu periode selama 9 tahun, dengan 3 orang berhenti setiap 3 tahun, kecuali mantan presiden masa jabatannya seumur hidup.  Syaratnya hanya berumur paling rendah 18 tahun dan tidak ada prosedur khusus (pengangkatan).

16 KEWENANGAN DEWAN KONSTITUSI PERANCIS a.Constitutional preview terhadap RUU (a priori abstract review) b.Peraturan Tata Tertib National Assembly dan Senate. c.Meratifikasi perjanjian Internasional (sejak Konstitusi 1974) Putusan bersifat final dan mengikat secara erga omnes

17 MAHKAMAH KONSTITUSI FEDERASI RUSIA

18 PEMBENTUKAN MK RUSIA  Diawali dengan pembentukan Committee on Constitutional Supervision 1978 selama masa transisional.  MK terbentuk pada tahun 1991 berdasarkan konstitusi 1977 (Brezhnev Constitution).  Putusan bersifat final dan erga omnes, bahkan MK dapat memberikan sanksi sampai pemberhentian mestipun terhadap Presiden yang tidak mematuhi putusan MK.

19 ORGANISASI MK RUSIA  MK beranggotakan 15 orang (Konstitusi 1977) dan berubah menjadi 19 orang dengan Konstitusi  Terdiri dari 2 kamar yang masing2 diisi 9 dan 10 Hakim.  Pengisian masing-masing kamar melalui pengundian  19 hakim diangkat oleh Dewan Federasi atas usul Presiden.  Masa jabatan 12 tahun dan tidak dapat dipilih kembali.  MK bersifat independen, kolegial, terbuka untuk umum dan adversarial dalam proses persidangan (ciri common law system – ide individualisme dan desentralisasi)

20 KEWENANGAN MK RUSIA 1.Constitutional Review 2.Menyelesaikan sengketa kewenangan 3.Koreksi atas Ketidaktelitian Putusan MK melalui Putusan Sela (interlocutory decision) yang tidak menyangkut materi gugatan. 4.Gugatan Perorangan (constitutional complaint) 5.Permohonan atas Interpretasi Konstitusi

21 CONSTITUTIONAL REVIEW a.UU dan RUU yang diajukan oleh Presiden, Dewan Federasi, Dewan Duma, dan Pemerintah Federasi. b.Konstitusi, perjanjian, peraturan perundangan, dan RUU yang diusulkan oleh komponen Federasi Rusia, sehubungan dengan kewenangan lembaga-lembaga negara, dan/atau kewenangan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh komponen Federasi Rusia. c.Perjanjian di antara lembaga-lembaga pemerintahan negara Federasi Rusia. d.Perjanjian internasional yang belum diberlakukan oleh Pemerintahan Federasi Rusia.

22 MENYELESAIKAN SENGKETA KEWENANGAN a.Di antara lembaga-lembaga negara federal pemerintahan Negara. b.Antara lembaga-lembaga pemerintahan negara Federasi Rusia dan Lembaga Pemerintah Negara dan komponen Federasi Rusia. c.Di antara lembaga-lembaga tinggi negara yang terdapat dalam komponen Federasi Rusia; d.Menerima keluhan atas pelanggaran hak-hak konstitusional dan kebebasan masyarakat dan atas permintaan pengadilan.

23 MENYELESAIKAN SENGKETA KEWENANGAN e.Memberikan penafsiran atas konstitusi Federasi Rusia. f.Memberikan pertimbangan hukum atas dakwaan kepada Presiden Federasi Rusia mengenai dugaan kejahatan terhadap negara atau pelanggaran berat lainnya. g.Menjalankan kekuasaan lain yang ditentukan dalam Konstitusi atau undang-undang.

24 MAHKAMAH KONSTITUSI KOREA SELATAN

25 ORGANISASI MK KOREA SELATAN  Terdiri 9 Hakim yang masing-masing 3 hakim berasal dari Presiden, Majelis Nasional dan Ketua MA.  Masa jabatan hanya satu periode saja yaitu 9 tahun  Presiden MK diangkat oleh Presiden Korea Selatan setelah memperoleh konfirmasi dari Majelis Nasional.  MK berjalan setelah ditetapkan UU MK tahun 1988.

26 KEWENANGAN MK KOREA SELATAN 1.Mengadili konstitusionalitas suatau UU atas permintaan pengadilan (concrete norm control). 2.Pemakzulan terhadap Presiden, perdana menteri, menteri, hakim konstitusi, hakim, pejabat audit, anggota komisi pemilu, dan pejabat publik lain; 3.Memutus pembubaran partai politik; 4.Menyelesaikan sengketa kewenangan antarr lembaga negara 5.Memutus pengadulan konstitusional.

27 THANKS


Download ppt "MOH. SALEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2013 PERBANDINGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI BEBERAPA NEGARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google