Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Sesi II Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Sesi II Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi."— Transcript presentasi:

1 RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Sesi II Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi di Bandung)

2 TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA

3 Laporan Keuangan Perusahaan Pencemaran lingkungan Kejahatan Perpajakan Korupsi Pencucian Uang Monopoli DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

4 SA Seksi 317, a.Komunikasi dengan komite audit (lisan dan tulisan). Komunikasi secara lisan harus didokumentasikan. b.Mengevaluasi efek pelanggaran hukum terhadap laporan keuangan (angka, pengungkapan dan lain-lain). DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN SA Seksi 317, “Unsur Tindakan Pelanggaran Hukum oleh Klien”. Par. 03: Penentuan apakah secara nyata suatu perbuatan disebut melanggar hukum biasanya di luar kompetensi profesional seorang auditor. Auditor dalam hubungannya dengan penyajian laporan keuangan menempatkan dirinya sebagai pihak yang cakap dalam akuntansi dan auditing……..

5 Korupsi Pasal 2 ayat 1 UU PTPK, Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara BUMN/BUMDInstansiBLUOrganisasi Penerima Bantuan Negara Sejauhmana Implikasinya Terhadap Laporan Keuangan? DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

6 Laporan Keuangan Dampak material atau signifikan? Going concern, Kontijensi, Peristiwa setelah tanggal pelaporan. Siapa yang menjadi tersangka? Proses peradilan? (POLRI, Kejaksaan, PN, MA, Kasasi, PK) Potensi Kerugian Negara? DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN Pencatatan? Pengungkapan?

7 Pencemaran lingkungan Pasal 76 ayat 1-2 UU 32 Tahun 2009, (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan. Laporan Keuangan Dampak material atau signifikan? Going concern, Kontijensi, Peristiwa setelah tanggal pelaporan. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

8 Kejahatan Perpajakan Pasal 38 UU 28 Tahun 2007 (UU KUP), Kealpaan menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan isi yang tidak benar, Secara sengaja menyampaikan SPT yang tidak benar dan tidak menyelenggarakan pembukuan secara benar yang dijadikan dasar penyusunan SPT. Laporan Keuangan Dampak material atau signifikan? Going concern, Kontijensi, Peristiwa setelah tanggal pelaporan. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

9 Monopoli Pasal 4 UU 5 Tahun 1999, (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pasal 9 UU 5 Tahun 1999, Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pidana KurunganPidana DendaLarangan usaha dan pencabutan izin usaha DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

10 Monopoli Pasal 4 UU 5 Tahun 1999 Pasal 9 UU 5 Tahun 1999 Laporan Keuangan Dampak material atau signifikan? Going concern, Kontijensi, Peristiwa setelah tanggal pelaporan. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

11 Pencucian Uang Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Pencucian Uang BankPerusahaan Pembiayaan Lain-lain PPATK Pasal 27 ayat 1 UU 8 Tahun 2010, Pihak pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi pengguna jasa kepada PPATK apabila transaksi tersebut berjumlah minimal Rp 500 juta. Pasal 30 ayat 3 UU 8 Tahun 2010, Kelalaian melapor dapat dikenakan peringatan, teguran tertulis dan pengumuman kepada publik menganai tindakan atau sanksi dan denda administratif. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

12 Pasal 82 ayat 2 UU PM: (2). BAPEPAM mewajibkan Emiten dan Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi dimana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan publik dimaksud. Berimplikasi terhadap pengungkapan transaksi dengan pihak- pihak berelasi (hubungan istimewa) sebagaimana diatur dalam PSAK 7R. DAMPAK KEJAHATAN KORPORASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN

13 Pidana Perdata Administratif & Profesi TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Pasal 26 UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (UU AP): Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan. Penjelasan: Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah tanggung jawab perdata.

14 Pasal 1 UU AP: Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. No.Perundang-undanganPenjelasan 1.Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT). Pasal 68 ayat 1 UU PT menyebutkan bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan PT kepada AP untuk diaudit apabila kegiatan PT adalah menghimpun dan atau mengelola dana masyarakat, PT menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, PT adalah PT terbuka (go public), peredaran usaha atau aset PT mencapai Rp 50 milyar dan PT yang laporan keuangannya diwajibkan diaudit oleh peraturan perundang- undangan. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

15 No.Perundang-undanganPenjelasan 2.Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UU PM) Pasal 68 UU PM menetapkan bahwa AP yang terdaftar di BAPEPAM-LK yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan emiten, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan pihak lain yang melakukan kegiatan di pasar modal wajib menyampaikan pemberitahuan kepada BAPEPAM-LK yang sifatnya rahasia terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan UU PM, dan hal-hal yang membahayakan keadaan keuangan lembaga yang laporan keuagannya diaudit selambat-lambatnya dalam 3 hari kerja sejak ditemukannya hal tersebut. 3.Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (UU Koperasi). Pasal 40 UU Koperasi menetapkan bahwa koperasi dapat meminta jasa audit kepada AP. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

16 No.Perundang-undanganPenjelasan 4.Undang-Undang No.28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (UU Yayasan). Pasal 52 ayat 2 dan 3 UU Yayasan menetapkan bahwa laporan keuangan yayasan yang memperoleh bantuan dari negara, luar negeri atau pihak lain sebesar Rp 500 juta atau lebih dalam satu tahun buku dan yayasan yang memiliki kekayaaan di luar tanah wakaf sebesar Rp 20 milyar atau lebih, wajib diaudit. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

17 No.Perundang-undanganPenjelasan 5.Undang-Undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun (UU Dana Pensiun).Pasal 52 ayat 1 UU Dana Pensiun menetapkan bahwa Dana Pensiun wajib menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan yang terdiri dari laporan keuangan yang diaudit oleh AP dan laporan teknis yang disusun oleh pengurus dan aktuaris sesuai ketentuan yang dtetapkan oleh Menteri Keuangan. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

18 No.Perundang-undanganPenjelasan 6.Rancangan Undang-Undang Partai Politik (RUU Parpol). Pasal 39 ayat 2 RUU Parpol menetapkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik harus diaudit oleh AP setahun sekali dan diumumkan secara periodik. 7.Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank (PBI No.3/22/PBI/2001).Pasal 3 ayat 1 PBI No.3/22/PBI/2001 menetapkan bahwa bank wajib menyampaikan laporan keuangan yang diaudit oleh AP. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

19 No.Perundang-undanganPenjelasan 8.Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Pasal 29A UU KUP menetapkan bahwa Wajib Pajak yang pernyataan pendaftaran emisi sahamnya telah dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK yang menyampaikan SPT yang dilampiri laporan keuangan yang telah diaudit oleh AP dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang SPT-nya menyatakan lebih bayar dan terpilih untuk diperiksa berdasarkan analisis resiko dapat dilakukan pemeriksaan melalui pemeriksaan kantor. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

20 Laporan Keuangan Akuntan Publik Manajemen Pasal 1239 KUH Perdata: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan pemberian penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab perdata profesi AP:

21 Laporan Keuangan Akuntan Publik Manajemen Pasal 1242 KUH Perdata: Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab perdata profesi AP:

22 Laporan Keuangan Akuntan Publik Manajemen Pasal 1365 KUH Perdata: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab perdata profesi AP:

23 Laporan Keuangan Akuntan Publik Manajemen Pasal 1366 KUH Perdata: Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab perdata profesi AP:

24 Pasal 55 UU UU AP: TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab pidana profesi AP: Akuntan Publik yang: a.melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau b.dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah).

25 Pasal 56 UU UU AP: TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Tanggung jawab pidana profesi AP: Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah). Partner non signing, audit manager, audit supervisor, audit staf dll.

26 TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK Sanksi administratif profesi AP: Pasal 53 ayat 3 UU AP: 1.Rekomendasi untuk melaksanakan kewajiban tertentu, 2.Peringatan tertulis, 3.Pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, 4.Pembatasan pemberian jasa tertentu, 5.Pembekuan izin, 6.Pencabutan izin, 7.Denda.

27 TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

28

29 Pasal 26 UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik: Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan (pidana, perdata & profesi). Pasal 12 UU No.5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik: KAP dapat berbentuk usaha: a.Perseorangan b.Persekutuan perdata; c.Firma; atau d.Bentuk usaha lain yang sesuai dengan……………………………….. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

30 Pasal 1643 KUH Perdata: Para sekutu dapat dituntut oleh si berpiutang dengan siapa, mereka telah bertindak, masing-masing untuk suatu jumlah dan bagian yang sama, meskipun bagian sekutu yang satu dalam persekutuan adalah kurang dari pada bagian sekutu yang lainnya; terkecuali apabila sewaktu utang tersebut dibuatnya dengan tegas ditetapkan kewajiban para sekutu itu untuk membayar utangnya menurut imbangan besarnya bagian masing-masing dalam persekutuan. TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK

31 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA Pasal 55 UU AP: Akuntan Publik yang: a.melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan/atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf j; atau b.dengan sengaja melakukan manipulasi, memalsukan, dan/atau menghilangkan data atau catatan pada kertas kerja atau tidak membuat kertas kerja yang berkaitan dengan jasa yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sehingga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya dalam rangka pemeriksaan oleh pihak yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah).

32 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA Pasal 56 UU AP: Pihak Terasosiasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp ,00 (tiga ratus juta rupiah).

33 Signing Audit Partner Audit Manager Audit Staf Opini Audit Tanggung Jawab Auditor PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA SPMSPM

34 Pasal 392 KUHP: Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

35 CFO Accounting Manager Accounting Staf Laporan Keuangan Tanggung Jawab Akuntan Manajemen PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA INTERNALCONTROLINTERNALCONTROL

36 Teori Vicarious Liability: Seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahan orang lain. Pasal 1367 KUH Perdata: Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya……………. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orang tua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab. Tanggung Jawab Perdata AP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA

37 Teori Identifikasi: Korporasi bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior di dalam korporasi sepanjang ia melakukannya dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi korporasi, Pasal 51 ayat 1 dan 2 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Perintah jabatan yang tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaanya. Tanggung Jawab Pidana AP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERDATA

38 Questions?


Download ppt "RISIKO PELAPORAN KEUANGAN (Bagi Akuntan Publik dan Manajemen) Sesi II Fasilitator: Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H. (Praktisi pelaporan keuangan dan akademisi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google