ACUAN penyusunan POS PAK

Presentasi berjudul: "ACUAN penyusunan POS PAK"— Transcript presentasi:

1 ACUAN penyusunan POS PAK
SEKRETARIAT DIRTJEN DIKMEN KEMENDIKBUD JAKARTA, MEI 2014

2 Pengertian Pendidikan
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan Anti Korupsi adalah semua tindakan yang melawan, memberantas, menentang, dan mencegah terjadinya korupsi. Berdasarkan dua pengertian itu, Pendidikan Anti Korupsi (PAK) adalah usaha sadar dan terencana untuk memberikan pemahaman dan penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah, serta usaha untuk menuwujudkan komitmen pelaksanaannya.

3 Latar Belakang Dalam Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani bersama pada tanggal 9 Maret 2012 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Usaha pencegahan melalui pendidikan perlu diupayakan bersifat masif dan ekstensif untuk menjadi kekuatan gerakan anti korupsi yang efektif. Bentuk kontribusi dalam turut serta memperluas dan mengintensifkan gerakan kampanye anti korupsi bagi generasi muda. PAK diorientaskan pada lingkup pelaksanaan manajemen dan akivitas keseharian segenap warga sekolah untuk memberikan pemahaman sekaligus praktek yang benar tentang perilaku yang anti korupsi, serta terus memperkuat motivasi dan idealisme untuk membangun budaya baru “tanpa korupsi”. Melalui Penerapan POS PAK pada sistem manajeman sekolah akan menjadi cara paling efektif untuk membudayakan cara berpikir dan bertindak yang sesuai dengan semangat anti korupsi.

4 Implementasi PAK di sekolah bertujuan memperkenalkan nilai-nilai anti korupsi, memberikan latihan menerapkan nilai-nilai tersebut, serta membudayakannya untuk menjadi komitmen sikap dan perilaku anti korupsi sehari-hari. PAK dilaksanakan dengan mempraktekan proses manajemen yang menerapkan nilai-nilai anti korupsi untuk dapat tertanam dalam sikap mental setiap warga sekolah, sehingga menjadi kebiasaaan dan akhirnya terjadilah pembudayaan perilaku anti korupsi.

5 Prosedur Operasional Standar Pendidikan Anti Korupasi (POS) PAK
Pendidikan Menengah adalah dokumen POS yang dibuat atas prakarsa Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan manajemen sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. POS PAK berisi aturan, prosedur, mekanisme, dan tolok ukur pelaksanaan semua kegiatan manajemen sekolah yang menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pembudayaan sikap dan perilaku anti korupsi. POS PAK yang telah disusun tersebut dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan PAK di sekolah, terutama menjadi acuan bagi penyusunan POS PAK Sekolah yang lebih spesifik sesuai dengan karakteristik dan tujuan sekolah masing-masing.

6 Penyusunan naskah POS PAK menyesuaikan kaidah, sistem, kebiasaan, dan aturan yang berlaku di sekolah sesuai peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku. Substansinya diorientasikan pada aspek kegiatan pengelolaan (manajemen) dan aktivitas penegakan tata tertib dan kedisplinan di sekolah. Dalam tujuannya untuk melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah, maka POS PAK harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menjadi “alat” untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dalam lingkup manajemen, praktek manajemen sekolah dengan acuan POS PAK tersebut harus sanggup melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan kewajaran (fairness). Penjabaran prinsip-prinsip tersebut dalam implementasi POS PAK dimanifetasikan dalam aktualisasi sikap dan perilaku objektif, jujur, terbuka, tanggungjawab, memberikan kemudahan akses, meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan individu, serta berjalannya mekanisme kontrol terhadap aturan. POS PAK disusun dengan berorientasi pada lingkup sistem dan pelaksanaan manajemen serta aktivitas pelaksanaan tata tertib sekolah untuk memberikan rambu-rambu kepada seluruh warga sekolah dalam rangka menegakan nilai-nilai anti korupsi melalui praktek dan pembudayaan sikap dan perbuatan anti korupsi. Dengan adanya POS ini, diharapkan dapat melengkapi bahan yang sudah ada di bidang manajemen pendidikan serta dapat dijadikan sumber/acuan dalam penyusunan SOP di sekolah

7 Tujuan & Manfaat POS Terdapat beberapa tujuan penyusunan POS sebagai berikut; Menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/pegawai ataupun tim dalam sebuah organisasi atau unit kerja Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari setiap orang dalam organisasi Menghindari malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam suatu proses kerja Adapun manfaat adanya POS adalah sebagai berikut; Tercapainya efisiensi waktu, karena semua proses menjadi lebih cepat ketika pekerjaan itu sudah terstruktur secara sistematis dalam sebuah dokumen tertulis. Semua kegiatan karyawan sudah tercantum dalam POS sehingga mereka tahu apa yang harus dilakukan selama masa kerja Memudahkan memahami tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat misalnya dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan Dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan pelaksanaan suatu pekerjaan Dapat digunakan sebagai sarana acuan dalam melakukan penilaian terhadap proses layanan. Jika karyawan bertindak tidak sesuai dengan POS berarti dia memiliki nilai kurang dalam melakukan layanan Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

8 Tujuan POS PAK Terdapat beberapa tujuan penyusunan POS PAK sebagai berikut; Memberikan acuan yang mudah, praktis dan realistis bagi sekolah dalam melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi pada aspek tata kelola sekolah (manajemen) Menghasilkan naskah POS PAK sebagi acuan ataupun prototip bagi sekolah, khususnya SMA dan SMK, apabila ingin membuat atau mengembangkan POS PAK Sekolah Memberikan referensi dan bahan kajian bagi penyusunan bahan ajar Pendidikan Anti Korupsi

9 Penyusunan POS Berikut ini adalah langkah-langkah dalam menyusun sebuah POS: Analisis setiap langkah operasi Tulis konsep SOP yang berisi semua hal yang esensial berkaitan dengan kondisi saat ini: Format 1 Format 2 Sajian SOP lengkap (7 komponen) Review dan revisi konsep Sinkronisasi SOP Finalisasi konsep SOP

10 (NAMA UNIT ORGANISASI) PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
Contoh Format Header POS: (NAMA UNIT ORGANISASI) PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (JUDUL KEGIATAN) No. kode POS Penulis Supervisor Pejabat yang mengesahkan ……………………… (nama dan tanda tangan) ( nama dan tanda tangan) Halaman …. dari …. Tanggal mulai berlaku: Tanggal Revisi terakhir: Kronologi revisi: 1. revisi pertama, tanggal… 2. revisi kedua, tanggal ... 3. dan seterusnya A. Subkegiatan dan waktu penyelesaian: 1. subkegiatan = ... jam/hari/minggu/bulan*) 2. subkegiatan = ... jam/hari/minggu/bulan*) 3. subkegiatan = ... jam/hari/minggu/bulan*) 4. dan seterusnya B. Peralatan/perlengkapan utama: 1. 2. C. Tindakan darurat: *) coret yang tidak perlu

11 Format: 7 Komponen prosedur
Tujuan(Purpose) Ruang lingkup (Scope) Penanggungjawab Operasional (Person/Unit in charge) Referensi (Reference) 1. 2. dst Definisi (Definition) Prosedur (Procedure) 1. (langkah ke 1) 2. (langkah ke 2) 3. (langkah ke 3) Dst. (langkah ke-n) Dokumentasi (Documentation) Bagan alir (Flowchart) Terlampir (Format 1 dan Format 2)

12 PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR
Contoh Format 1 POS: PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (JUDUL KEGIATAN) No Subkegiatan Langkah pelaksanaan Pelaksana/unit kerja Produk Waktu 1 2 3 4 Dst....,

13 PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN
Contoh Format 2 POS : PROSES PELAKSANAAN KEGIATAN (JUDUL KEGIATAN) No Pelaksana/unit kerja Subkegiatan dan langkah pelaksanaan Pelaksana atau Unit Kerja1 Unit Kerja 2 Pelaksan Atau Unit Kerjake-n Unit kerja lain**) 1 2 3 Dst...,

14 SIMBOL DASAR DALAM PENYUSUNAN POS
Beikut ini adalah beberapa simbol yang digunakan dalam bagan alir (flowchart): SIMBOL DASAR DALAM PENYUSUNAN POS Simbol Nama simbol dan kegunaan Start/End (Awal dan akhir proses) Simbol ini digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu proses. Lambang ini biasanya berisi kata “Start” atau “End”. Action or Process (proses yang sedang berlangsung) Simbol ini melambangkan langkah tunggal atau dan seluruh sub proses dalam suatu proses yang lebih besar. Decision Simbol ini menggambarkan keputusan atau langkah bercabang. Simbol ini biasanya menggunakan garis bercabang yang mewakili keputusan berbeda (ya atau tidak) dari titik lain di simbol itu. Connector Simbol ini menghubungkan alur kegiatan yang berlanjut (berisi kegiatan yang sama) dari kegiatan sebelumnya pada halaman yang sama. Flow Line (arah kegiatan) Simbol ini menunjukkan urutan langkah-langkah dan arah dari suatu alur kegiatan.

15 POS PAK

16 POS RAPBS & REALISASI APBS
POS PAK 1 POS RAPBS & REALISASI APBS POS yang mengatur penyusunan RAPBS dan realisasi APBS yang memasukan prinsip-prinsip anti korupsi seperti keterbukaan, kewajaran, obyektivitas, skala prioritas, dn akuntabilitas. Istilah RAPBS/APBS sudah diganti dengan istilah RKAS, kependekan dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, sehingga penyusunan POS PAK ini menyesuaikan dengan nomenklatur yang baru tersebut. POS RKAS terdiri dari: POS Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) POS Realisasi Kegiatan dan Anggaran Sekolah

17 POS PSB (PENERIMAAN SISWA BARU)
POS PAK 2 POS PSB (PENERIMAAN SISWA BARU) POS PSB menggunakan prinsip keterbukaan, fairness & equality (tidak diskriminatif), prosedural, dan ramah sosial. Penerimaan siswa baru juga harus jelas dari aspek kebijakan dan peraturannya, bersifat terbuka untuk warga sekolah dan publik. Istilah PSB juga sudah disesuaikan dengan istilah yang lebih aktual yaitu PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sehingga judul naskah POS PAK juga disesusaikan menjadi POS PPDB. POS PPDB terdiri dari: POS Penyusunan Program PPDB POS Pelaksanaan PPDB

18 POS PENGELOLAAN BANTUAN APBN
POS PAK 3 POS PENGELOLAAN BANTUAN APBN POS ini mengatur prosedur, mekanisme, dan ketentuan pelaksanaan program-program bantuan yang bersumber dari APBN & Non-APBN yang menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Dalam penyusunan naskah POS PAK ini, karena lebih dimaksudkan untuk menjadi acuan nasional, maka tim penyusun bersepakat untuk membatasi hanya pada lingkup pengelolaan bantuan yang bersumber dari APBN. Sekolah dapat melakukan modifikasi atau penyesuaian naskah apabila akan digunakan untuk pengelolaan bantuan yang bersumber dari APBD.

19 POS PENGELOLAAN TATA TERTIB SEKOLAH
POS PAK 4 POS PENGELOLAAN TATA TERTIB SEKOLAH POS ini mengatur aktivitas Pimpinan & Staf, guru, dan siswa dan stakeholder lainnya yang menyangkut kedisiplinan seperti absensi, kejujuran, dan penegakan peraturan sekolah. Naskah POS PAK yang dihasilkan terdiri dari beberapa naskah POS teknis tentang Pengelolaan Tata Tertib Sekolah mengingat jenis aktivitasnya di sekolah cukup beragam. POS Pengelolaan Tata Tertib Sekolah terdiri dari: POS Kedisiplinan Kepala Sekolah POS Aktivitas Kepala Sekolah: Kehadiran POS Aktivitas Kepala Sekolah: Pelimpahan Wewenang POS Aktivitas Kepala Sekolah: Kepulangan POS Aktivitas Guru POS Aktivitas Tenaga Kependidikan (Tendik) POS Kedisiplinan Siswa

20 POS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
POS PAK 5 POS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK POS yang mengatur mekanisme kontrol yang dapat menjamin akses dan keterbukaan informasi kepada pihak-pihak yang lebih luas termasuk masyarakat, serta menerima masukan terhadap pelaksanaan manajemen sekolah. POS Keterbukaan Informasi Publik terdiri dari: POS Pelayanan Informasi Publik POS Permohonan Informasi Publik POS KEMITRAAN POS Kemitraan mengatur pelaksanaan hubungan kerja dengan mitra sekolah yang menjamin transparansi dan akuntabilitas. POS Kemitraan terdiri dari: POS Penyusunan Program Kemitraan POS Pelaksanaan Program Kemitraan

21 Acuan Perbaikan Proposal
No Lingkup Perbaikan Beri Tanda jika OK I UMUM a Adanya pokok-pokok pikiran tentang pentingnya PAK dan usaha sekolah yang sudah dilaksanakan selama ini dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi: 1. Pokok-pokok pikiran 2. Usaha atau prestasi terkait PAK b Menuliskan secara jelas hal-hal berikut: 1.  Tujuan Kegiatan. 2.   Sasaran Kegiatan 3.   Hasil yang diharapkan 4.   Indikator pencapaian hasil 5.   Manfaat program bagi peserta didik, sekolah, dan masyarakat c Menginformasikan profil sekolah lengkap menyangkut: 1.      Identitas 2.      Organisasi Sekolah 3.      Sarana dan Prasarana 4.      Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5.      Kesiswaan 6.       Program dan Prestasi Sekolah

22 II RENCANA TEKNIS KEGIATAN Rencana pelaksanaan program dijabarkan tahap demi tahap mulai dari perencanaan, implementasi dan evaluasi: a Identifikasi kebutuhan pelaksanaan kegiatan: uraian yang menjelaskan alasan diperlukannya setiap kegiatan b Metode pelaksanaan kegiatan c Uraian kegiatan jelas, terukur dan mengandung unsur inovasi atau orisinilitas ide : 1.   Sosialisasi 2.   Penyusunan POS PAK 3.   Kegiatan kreatif 4.   Pengembangan media (website, mading, dll) d Matriks jadwal pelaksanaan yang menyangkut waktu dan langkah-langkah kegiatan e Struktur organisasi/panitia pelaksana kegiatan Bantuan Sosial PAK III Anggaran Jabaran anggaran belanja berdasarkan komponen kegiatan dan satuan harga yang rasional Mendetail Harga rasional Kesesuaian dengan RAB dalam Juknis

23 TERIMA KASIH