Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 MATERI KULIAH PROGRAM.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 MATERI KULIAH PROGRAM."— Transcript presentasi:

1 1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 MATERI KULIAH PROGRAM SARJANA S T I K – P T I K

2 2 Prof. Dr. Parsudi Suparlan & Prof. Dr. Awalaoedin Djamin Ilmu Kepolisian = INTER DISIPLINER ILMU YG MEMPELAJARI MASALAH-MASALAH SOSIAL DAN PENANGANANNYA UNTUK MENCIPTAKAN KETERATURAN SOSIAL. Ilmu Kepolisian = INTER DISIPLINER ILMU YG MEMPELAJARI MASALAH-MASALAH SOSIAL DAN PENANGANANNYA UNTUK MENCIPTAKAN KETERATURAN SOSIAL. ADM K E P O L I S I A N ADM K E P O L I S I A N

3 3 IDENTIFIKASI AKAR MASALAH PEMECAHAN MASALAH ---- POLICY (PRE-EMTIF, PREVENTIF & REPRESIF ADMINSITRASI /MANAJEMEN SOSIOLOGI/A NTROPOLOGI HUKUM ILMU PENDUKUNG ADMINSITRASI /MANAJEMEN HUKUM SOSIOLOGI/A NTROPOLOGI ILMU PENDUKUNG MASALAH SOSIAL MASALAH SOSIAL PENANGANAN MASALAH SOSIAL PENANGANAN MASALAH SOSIAL KETERATURANSOSIALKETERATURANSOSIAL KETERATURANSOSIALKETERATURANSOSIAL ILMU KEPOLISIAN = ILMU ADMINISTRASI KEPOLISIAN Gani, Yopik: 2012

4 4 WEWENANG BADAN EKSEKUTIF KEKUAASAAN BADAN EKSEKUTIF MENCAKUP BEBERAPA BIDANG : Administratif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan UU dan Peraturan perundang-undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara Legislatif, yaitu membuat rancangan UU dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi UU. Keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur Polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri Yudikatif, memberi Grasi, Amnesti, dan sebagainya. 5 5 Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain.

5 5 PASAL 2, UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. PASAL 2, UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. PASAL 1, AYAT 4 UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “ Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PASAL 1, AYAT 4 UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “ Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. PASAL 15 AYAT (1), e, UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian”. PASAL 15 AYAT (1), e, UU NO. TAHUN 2002 TENTANG POLRI: “Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian”. NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN

6 6 PENGERTIAN KEBIJAKAN PUBLIK R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak dilakukan”. (whatever government choose do or not to do). R. DYE (1987) “Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan yang tidak dilakukan”. (whatever government choose do or not to do). Anderson (2006: 6): ANDERSON (2006) Sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama. ANDERSON (2006) Sebagai tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama.

7 7 KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AGENDA PASCA- DEMOKRASI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AGENDA PASCA- DEMOKRASI DEMOKRASI KEBIJAKAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK KEHIDUPAN PUBLIK Nugroho, 2011: 16

8 8 OTONOMI DAERAH PILPRES LANGSUNG PILKADAL LANGSUNG DPR + DPD = MPR KPK KOMNAS-KOMNAS PELAYANAN SATU ATAP PEMEKARAN WILAYAH OTONOMI DAERAH PILPRES LANGSUNG PILKADAL LANGSUNG DPR + DPD = MPR KPK KOMNAS-KOMNAS PELAYANAN SATU ATAP PEMEKARAN WILAYAH DEMOKRATISASI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI AWAL KEHIDUPAN BERSAMA Nugroho, 2011: 19

9 Hierarki Kebijakan Publik di Indonesia UU No. 10/ UUD UU/PERPU PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN PRESIDEN PERATURAN PRESIDEN PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH KEPMEN&PERMEN

10 ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK ISU KEBIJAKAN ISU KEBIJAKAN PRODUK KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PRODUK KEBIJAKAN PRODUK KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN KINERJA KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN 10

11 MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK MODEL ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PENDAHULUAN IDENTIFIKASI MASALAH KEBIJAKAN ALTERNATIF KEBIJAKAN RENCANA IMPLEMENTA SI PENUTUP ALTERNATIF TERPILIH Tugas seorang analis kebijkan adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang patut diambil oleh eksekutif. Kebijakan baru Kebijakan sebelumnya sdh ada 11

12 TAHAPAN PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK 12 IDENTIFIKASI AGENDA SETTING FORMULASI IMPLEMENTASI LEGITIMASI W. Dunn, 2003 EVALUASI KEBIJAKAN

13 13 PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Identifikasi masalah-masalah kebijakan melalui tuntutan tindakan pemerintah. Agenda setting atau memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik (pemerintah) pada masalah-masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang diputuskan. Merumuskan tujuan kebijakan melalui inisiasi dan perkembangannya dengan organisasi perencanaan kebijakan, kepentingan kelompok, birokrasi pemerintah serta presiden dan DPR Legitimasi kebijakan melalui kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai, kepentingan kelompok, presiden dan DPR. Implementasi kebijakan, melalui birokrasi yang teratur, belanja/pengeluaran publik dan kegiatan-kegiatan dari badan eksekutif. Evaluasi kebijakan oleh badan pemerintah itu sendiri, konsultan luar, pers dan publik.

14 14 KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PRODUK NEGARA Nugroho, 2011: 36 RAKYAT NEGARA

15 15 KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PERTEMUAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI PERTEMUAN KEPENTINGAN PEMERINTAH DAN RAKYAT KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK PEMERINTAH R A K Y A T Nugroho, 2011: 36

16 16 PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION) PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY FORMULATION) PERUMUSAN KEBIJAKAN MENYANGKUT UPAYA MENJAWAB PERTANYAAN BAGAIAMANA BERBAGAI ALTERNATIF DISEPAKATI UNTUK MASALAH- MASALAH YANG DIKEMBANGKAN DAN SIAPA YANG BERPARTISIPASI ((Anderson, 1969) Perumusan kebijakan publik adalah aktivitas pejabat publik merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah ( W. Dunn, 2003: 24 ),

17 17 MODEL-MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK Kebijakan-kebijakan publik mengalir “ke arah kebawah” dari para elit ke masyarakat luas. Jadi, kebijakan-kebijakan publik itu bukan berasal dari tuntutan2 dari masyarakat luas, melainkan dari sekelompok elit yg berkuasa. (R. Dye, 1970). Kebijakan-kebijakan publik mengalir “ke arah kebawah” dari para elit ke masyarakat luas. Jadi, kebijakan-kebijakan publik itu bukan berasal dari tuntutan2 dari masyarakat luas, melainkan dari sekelompok elit yg berkuasa. (R. Dye, 1970). 1. MODEL ELIT Model ini mengembangkan diri pada kenyataan bahwa sedemokratis apapun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elit-tidak lebih.

18 18 2. MODEL KELEMBAGAAN Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, disetiap sektor dan tingkat, dalam formulasi kebijakan. Menurut R. Dye ada 3 hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu: 1.Pemerintah memang sah membuat kebijakan publik. 2.Fungsi pembuat kebijakan publik itu bersifat universal. 3.Pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan(koersi) dalam kehidupan bersama.

19 19 3. MODEL PROSES Model ini berangkat dari asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses, oleh karena itu kebijakan publik merupakan juga proses politik yang menyertakan rangkaian kegiatan mulai dari identifikasi masalah, menata agenda formulasi kebijakan, perumusan proposal kebijakan, legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

20 20 4. MODEL TEORI KELOMPOK Inti gagasan teori ini, bahwa interaksi dalam kelompok akan menghasilkan kesimbangan, dan kesimbangan adalah yang terbaik. Model ini merupakan abstraksi dari proses formulasi kebijakan yang di dalamnya beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.

21 21 5. MODEL TEORI RASIONAL Model mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum sosial gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini mengatakan bahwa proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya, yaitu memperbandingkan antara pengorbanan dan hasil yang dicapai. Dengan kata lain model ini mengedepankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis.

22 22 6. MODEL INKREMENTALIS Model ini melihat bahwa kebijakan publik merupakan variasi atau kelanjutan kebijakan masa lalu. Model ini, lebih pada melanjukan kebijakan masa lalu dengan beberapa modifikasi seperlunya. Artinya kebijakan publik ditambal sulam menyesuaikan dinamika lingkungan kebijakan.

23 23 7. MODEL SISTEM Model ini, analog dengan sistem biologi, yaitu bahwa sistem biologi merupakan proses interkasi antara mahluk hidup dan lingkungannya, yang akhirnya mencipatkan kelangsungan perubahan hidup yang relatif stabil. Model sistem mengadaiakan bahwa kebijakan meruapakan hasil atau out put dari sistem politik INPUTINPUT DEMAND SUPPORT A POLITICAL SYSTEM DECISIONS OR POLICIES OUTPUTOUTPUT FEEDBACK

24 24 8. MODEL DEMOKRATIS Model ini biasanya diperkaitkan dengan implementasi good governance bagi pemerintah an yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemanfaat diakomodasi keberadaannya. ISU KEBIJAKAN STAKEHOLDERS FORUM PEMBAHASAN KEBIJAKAN RUMUSAN KEBIJAKAN PENGESAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH CIVIL SOCIETY

25 25 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY IMPLEMENTATION) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK (POLICY IMPLEMENTATION) Implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. (Merilee S. Grindle, 1980) Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok- kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. (van Meter van Horn, 1975)

26 26 MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 1 1 Model George C. Edwards III Menurut Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu: a.Komunikasi b.Sumberdaya c.Disposisi d.Struktur Birokrasi

27 Model Merilee S. Gridle Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle (1980), dipengaruhi 2 variabel besar, yakni: a.Variable Isi Kebijakan (Content of Policy), yang mencakup: Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan. Jenis manfaat yang diterima oleh target group. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

28 28 b. Lingkungan Implementasi(Context of Implementation), yang mencakup: Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkusa. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

29 29 EVALUASI KEBIJAKAN Evaluasi Kebijakan: Kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan Tujuan EvaluasiKebijakan: 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. 3.Mengukur tingkat keluaran(out-come) suatu kebijakan. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. 6.Sebagai bahan masukan(in-put) untuk kebijakan yang akan datang. 1.Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. 2.Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. 3.Mengukur tingkat keluaran(out-come) suatu kebijakan. 4.Mengukur dampak suatu kebijakan. 5.Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. 6.Sebagai bahan masukan(in-put) untuk kebijakan yang akan datang.

30 30 Alasan Evaluasi Kebijakan: 1.Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya. 2.Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. 3.Memenuhi aspek akuntabilitas. 4.Menunjukkan pada stakeholders manfaat suatu kebijakan. 5.Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

31 31 Masalah Publik atau masalah kamtibmas Masalah Publik atau masalah kamtibmas Polmas Usulan Kapolri Tim Perumus Kebijakan (Pokja) Rumusan Masalah Penyusunan Draf Kebijakan Pelibatan Pakar Draf Final hasil rumusan Tim Pokja Rumusan Kebijakan Draf Final hasil rumusan Tim Pokja Pelibatan stakeholders tidak ada Keputusan Polri/Kapolri Penetapan Kebijakan Elemen lingkungan Elemen Stakeholders Elemen Kebijakan Pra Kebijakan alternatif Kebijakan Polri/Pokja Polmas Stakeholders Eksternal Perumusan Kebijakan Polmas Dalam Kerangka Kerja Model Sistem Perumusan Kebijakan W. Dunn (2003: ) Sumber: Hasil Olahan Data Primer

32 32 POLRI DAN KEBIJAKAN PUBLIK POLRI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUPOKSI POLRI OPTIMALISASI PENCAPAIAN TUJUAN POLRI (PSL 4, UU NO.2/2002) OPTIMALISASI PENCAPAIAN TUJUAN POLRI (PSL 4, UU NO.2/2002) POLRI KEBIJAKAN PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK UU NO. 2 THN 2002 PERKAP NO. 26 THN 2010 UU NO. 2 THN 2002 PERKAP NO. 26 THN 2010 MANAJEMN PEMBINAAN MANAJEMN PEMBINAAN M.ANAJEMEN OPERASIONAL M.ANAJEMEN OPERASIONAL SINERGISSINERGIS SINERGISSINERGIS

33 33 PERKAP/KEBIJAKAN PUBLIK POLRI NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 26 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN KEPOLISIAN Peraturan Kepolisian yang selanjutnya disingkat Perpol adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Polri dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

34 34 PROSEDUR PEMBENTUKAN PERTURAN KEPOLISIAN Pengajuan saran pembuatan Perkap dari pengemban fungsi yang terkait; dengan materi muatan Perkap atau dari fungsi pembinaan hukum Polri; Arahan Kapolri, secara tertulis atau lisan; Pembentukan Pokja oleh pemrakarsa; Pembuatan rancangan Perkap oleh Pokja; Pembahasan rancangan Perkap oleh Pokja dengan mengundang satker terkait; Pengiriman rancangan Perkap hasil pembahasan ke fungsi pembinaan hukum Polri disertai softcopy file; Fungsi pembinaan hukum Polri membentuk Pokja dan melakukan pembahasan awal dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi rancangan Perkap;

35 35 Pengharmonisasian dan sinkronisasi rancangan Perkap; Pengiriman hasil harmonisasi dan sinkronisasi dari fungsi pembinaan hukum Polri kepada Kasatker pemrakarsa; Pengiriman rancangan Perkap dari Kasatker Pemrakarsa kepada Kapolri; Paparan rancangan Perkap dari satker pemrakarsa kepada para pejabat utama Mabes Polri (bila diperlukan); Penandatanganan Perkap oleh Kapolri; Pegistrasi Perkap ke Setum Polri oleh Satker pemrakarsa; Penyerahan Perkap yang telah diregistrasi dari Satker pemrakarsa kepada fungsi pembinaan hukum Polri sebanyak 3 (tiga) rangkap asli beserta softcopy file; Pengundangan Perkap ke dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Menkum dan HAM melalui fungsi pembinaan hukum Polri; dan Sosialisasi Perkap oleh pengemban fungsi dan/atau fungsi pembinaan hukum Polri.

36 S E K I A N & 36

37 37 PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN : Tindakan yang diperlukan untuk dibuatnya sebuah kebijakan, baik kebijakan yang baru sama sekali, atau kebijakan yang baru sebagai konsekuensi dari kebijakan yang ada (David S. Savicky, 1993). PERBEDAAN ANALISIS KEBIJAKAN & PERUMUSAN KEBIJAKAN : Analisis kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena melalui analisis kebijakan adalah pijakan awal kenapa sebuah kebijakan harus diambil ( NUGROHO D )


Download ppt "1 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 STUDI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh : Dr. YOPIK GANI Jakarta 10 JULI 2013 MATERI KULIAH PROGRAM."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google