Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PNPM-MP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PNPM-MP."— Transcript presentasi:

1 PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PNPM-MP

2  Tujuan Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri  Dasar Hukum Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan

3  Sasaran

4 Hasil Pendataan Program Layanan Sosial (PPLS) tahun 2011 yang menjadi dasar penentuan tingkat kemiskinan setiap kecamatan/desa/kelurahan. Data Potensi Desa (Podes) BPS tahun 2011 sebagai dasar penilaian jumlah penduduk suatu wilayah. Persentase Penduduk Miskin dihitung dari jumlah (Penduduk Miskin + Penduduk Sangat Miskin)/Jumlah Penduduk. SUMBER DATA MENENTUKAN PROPORSI BLM T.A 2013

5 DASAR PERHITUNGAN ALOKASI BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A 2013 Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor: B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A Katagori Lokasi Katagori Jumlah Penduduk Kelurahan/Desa (Jiwa) < > Lokasi kel/desa dengan persentase miskin ≥ 10% 150 jt200 jt350 jt Lokasi kel/desa dengan persentase miskin <10% Jumlah Penduduk Miskin < 1500, BLM = 75 jt Jumlah Penduduk Miskin ≥ 1500, BLM = 100 jt

6 DASAR PENENTUAN ALOKASI DDUB PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168/PMK.07/2009 tanggal 4 November 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan. 2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 54/PMK.07/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A

7 KOMPOSISI BLM APBN (DUB) DAN BLM APBD (DDUB) PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A Kategori IFKD Porsi Pembiayaan DUBDDUB Sangat Tinggi80%20% Tinggi85%15% Sedang90%10% Rendah95%5% Nilai DDUB adalah nilai DDUB minimal yang wajib disediakan oleh daerah dalam bentuk uang dan bukan sharing program. Daerah dapat menambah alokasi DDUB sesuai dengan kemampuan daerah, dengan memperhatikan mekanisme pengalokasian dan pelaksanaan anggaran yang berlaku pada program tersebut. Kabupaten/Kota yang sama sekali tidak mendukung PNPM Mandiri (tidak menyediakan DDUB secara penuh / kontribusi 0%) dalam 1 (satu) tahun anggaran akan mendapat sanksi yaitu tidak lagi mendapat BLM dari PNPM Mandiri pada tahun anggaran berikutnya. Untuk kembali mendapatkan BLM PNPM Mandiri, daerah harus melunasi hutang DDUB tanpa meminta pemulihan APBN. Untuk Kabupaten/Kota yang hanya menyediakan DDUB sebagian dari yang disyaratkan, maka Kementerian/Lembaga Pengelola Program dapat menurunkan jumlah alokasi BLM untuk daerah tersebut.

8 REKAPITULASI LOKASI DAN ALOKASI BLM PNPM MANDIRI PERKOTAAN T.A PROPINSI JAWA TIMUR HASIL PERHITUNGAN PER KELURAHAN KODE KAB/KOTA KABUPATEN/KOTA JML KECAMATA N JML KEL/DESA KATEGOR I IFKD %DDUB PAGU INDIKATIF MENKOKESRAPAGU DEFINITIF MENKOKESRABLM REGULER 2013 DUBDDUBTOTALDUBDDUBTOTALDUBDDUBTOTAL 3501PACITAN125Rendah 5% 1.852,597,51.950,01.852,597,51.950,01.852,597,51.950,0 3502PONOROGO237Rendah 5% 2.945,0155,03.100,02.945,0155,03.100,02.945,0155,03.100,0 3503TRENGGALEK113Rendah 5% 1.931,371,32.002,51.353,871,31.425,01.353,871,31.425,0 3504TULUNGAGUNG581Rendah 5% 7.528,8396,37.925,07.528,8396,37.925,07.528,8396,37.925,0 3505BLITAR337Rendah 5% 5.890,0310,06.200,05.890,0310,06.200,05.890,0310,06.200,0 3506KEDIRI446Rendah 5% 6.673,8351,37.025,06.673,8351,37.025,06.673,8351,37.025,0 3507MALANG798Rendah 5% 9.523,8501, ,09.523,8501, ,09.523,8501, ,0 3508LUMAJANG112Rendah 5% 1.282,567,51.350,01.282,567,51.350,01.282,567,51.350,0 3509JEMBER537Rendah 5% 4.298,8226,34.525,04.298,8226,34.525,04.298,8226,34.525,0 3510BANYUWANGI545Rendah 5% 5.510,0290,05.800,05.510,0290,05.800,05.510,0290,05.800,0 3511BONDOWOSO111Sedang 10% 1.080,0120,01.200,01.080,0120,01.200,01.080,0120,01.200,0 3512SITUBONDO430Sedang 10% 4.027,5447,54.475,04.027,5447,54.475,04.027,5447,54.475,0 3513PROBOLINGGO347Sedang 10% 6.817,5757,57.575,06.817,5757,57.575,06.817,5757,57.575,0 3514PASURUAN691Rendah 5% ,8491, ,09.333,8491,39.825,09.333,8491,39.825,0 3515SIDOARJO15291Rendah 5% ,31.568, , ,31.568, , ,51.557, ,0 3516MOJOKERTO6100Rendah 5% ,8706, , ,8706, , ,8706, ,0 3517JOMBANG7113Rendah 5% ,5802, , ,5802, , ,5802, ,0 3518NGANJUK350Rendah 5% 6.958,8366,37.325,06.958,8366,37.325,06.958,8366,37.325,0 3519MADIUN114Rendah 5% 1.116,358,81.175,01.116,358,81.175,01.116,358,81.175,0 3520MAGETAN342Rendah 5% 4.678,8246,34.925,04.678,8246,34.925,04.678,8246,34.925,0 3522BOJONEGORO118Rendah 5% 1.353,871,31.425,01.353,871,31.425,01.353,871,31.425,0 3523TUBAN117Rendah 5% 2.042,5107,52.150,02.042,5107,52.150,02.042,5107,52.150,0 3524LAMONGAN237Rendah 5% 3.586,3188,83.775,03.586,3188,83.775,03.586,3188,83.775,0 3525GRESIK5103Rendah 5% 9.713,8511, ,09.713,8511, ,09.713,8511, ,0 3526BANGKALAN113Rendah 5% 997,552,51.050,0997,552,51.050,0997,552,51.050,0 3528PAMEKASAN118Rendah 5% 1.591,383,81.675,01.591,383,81.675,01.591,383,81.675,0 3529SUMENEP223Sedang 10% 1.732,5192,51.925,01.732,5192,51.925,01.732,5192,51.925,0 3571KOTA KEDIRI346Rendah 5% 6.621,3246,36.867,54.678,8246,34.925,04.678,8246,34.925,0 3572KOTA BLITAR321Tinggi 15% 1.742,5307,52.050,01.742,5307,52.050,01.742,5307,52.050,0 3573KOTA MALANG557Rendah 5% 5.130,0270,05.400,05.130,0270,05.400,05.130,0270,05.400,0 3574KOTA PROBOLINGGO529Tinggi 15% 4.781,3843,85.625,04.781,3843,85.625,04.781,3843,85.625,0 3575KOTA PASURUAN334Rendah 5% 3.301,3173,83.475,03.301,3173,83.475,03.301,3173,83.475,0 3576KOTA MOJOKERTO218Tinggi 15% 1.466,3258,81.725,01.466,3258,81.725,01.466,3258,81.725,0 3577KOTA MADIUN327Rendah 5% 2.280,0120,02.400,02.280,0120,02.400,02.280,0120,02.400,0 3578KOTA SURABAYA31160Rendah 5% ,5842, , ,5842, , ,5842, ,0 3579KOTA BATU324Rendah 5% 1.828,896,31.925,01.828,896,31.925,01.828,896,31.925,0 JAWA TIMUR TOTAL , , , , , , , , ,0

9 MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM Persyaratan Pencairan dan Penyaluran Dana BLM PNPM Tahap Pencairan Syarat PencairanSyarat Pemanfaatan Tahap I (60%) BKM/LKM telah melaksanakan review partisipatif (kelembagaan, keuangan dan PJM/Renta Pronangkis); Anggota BKM/LKM yang telah habis masa baktinya harus sudah dipilih ulang dengan minimum 30% penduduk dewasa mengikuti pemilihan tingkat basis; BKM/LKM menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dengan pihak pemerintah yang diwakili PJOK; Melengkapi form dokumen pencairan (PP-BLM, Kwitansi, Copy Rek.BKM/LKM). Melampirkan PJM dan Rencana Tahunan Pronangkis hasil review yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW/OC (Korkot); Melampirkan Rencana Penggunaan Dana /RPD BLM tahap I yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW/OC (Korkot); Terbentuk KSM yang dinilai layak oleh KMW/OC (Korkot); Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap I telah dinyatakan layak oleh KMW/OC (Korkot) dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM; Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW/OC (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik.

10 MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN DANA BLM Persyaratan Pencairan dan Penyaluran Dana BLM PNPM Tahap Pencairan Syarat PencairanSyarat Pemanfaatan Tahap II (40%) Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW/OC (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik; Melengkapi form dokumen pencairan (PP‐BLM, BAPPD, Kwitansi, Copy Rek.BKM/LKM, Resume SP‐3). Melampirkan Rencana Penggunaan Dana/RPD BLM tahap II yang telah disepakati masyarakat dan diverifikasi KMW/OC (Korkot); Proposal/usulan KSM untuk penggunaan dana BLM tahap II telah dinyatakan layak oleh KMW/OC (Korkot) dan disetujui oleh Rapat BKM/LKM; Administrasi keuangan (pembukuan) Sekretariat dan UPK telah diverifikasi oleh KMW/OC (Askot Ekonomi/Manajemen Keuangan) dengan hasil baik; Dana tahap I yang tersalurkan ke KSM telah dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi minimal 50%; Kegiatan‐kegiatan yang dilaksanakan telah diperiksa dan ditandatangani oleh Tim Fasilitator serta diverifikasi KMW/OC (Korkot).

11

12

13

14 Ketentuan Umum Dana BLM adalah sebagai berikut: 1.Dana BLM bersifat stimulan dan sebagai alat belajar. Dana BLM bersifat stimulan untuk memberi peluang kepada masyarakat agar dapat secara nyata belajar melaksanakan dan mengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sudah direncanakan dan tercantum dalam PJM Pronangkis. 2. Pemanfaatan dana BLM harus sesuai PJM Pronangkis. Penggunaan dana BLM mengacu pada rencana tersebut yang menganut menu bebas (open menu), di mana masyarakat dapat menyusun usulan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

15 3. BLM dapat dimanfaatkan untuk kegiatan tanggap darurat bencana apabila pada tahun yang berjalan terjadi bencana. 4. Penerima manfaat langsung dana BLM adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar PS Pengelola dana BLM adalah BKM/LKM. Dana BLM ini adalah dana publik yang disalurkan melalui BKM/LKM dan pengelolaannya dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan. 6. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi dana BLM harus terbuka dan dapat dipertanggunggugatkan. 7. Proses pengambilan keputusan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring pemanfaatan dana BLM harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat, terutama masyarakat miskin, laki-laki dan perempuan. 8. Berdasarkan PJM Pronangkis tersebut, dana BLM dapat digunakan secara cukup luwes melalui pembelajaran aspek Tridaya3 dan kesepakatan serta kearifan warga sehingga hasilnya dapat memberikan manfaat kepada warga miskin.

16 Gambaran umum mengenai tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM MP di tingkat masyarakat dapat dilihat pada garis besar siklus kegiatan di halaman berikut ini:

17

18 Skenario Pelaksanaan

19

20

21

22 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA Terima Kasih


Download ppt "PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN PNPM-MP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google