Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/MENKES/SK/II/2004.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/MENKES/SK/II/2004."— Transcript presentasi:

1 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/MENKES/SK/II/2004

2 Pembukaan UUD 1945 Alinea 4 Program Pembangunan Nasional Pembangunan Kesehatan Upaya Kesehatan Puskesmas

3 Pendahuluan Tahun 2006 –Puskesmas unit Puskesmas Rawat Inap unit Puskesmas Non-Rawat Inap unit (2002) –Puskesmas Pembantu unit (2002) –Puskesmas Keliling Perahu 548 unit Ambulance unit

4 Sarana Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tahun 2006 –Posyandu (3,85) –Polindes (0,37) –Pos Obat Desa9.598 (0,14) –Poskesdes –Desa siaga12.300

5 Masalah Puskesmas Visi, misi dan fungsi puskesmas belum jelas  pelaksanaan program puskesmas belum optimal Beban kerja puskesmas terlalu berat: –Rujukan kesehatan dari dan ke dinas kesehatan kabupaten kurang berjalan –Dinas kesehatan lebih banyak melaksanakan tugas-tugas administratif

6 Masalah Puskesmas Sistem manajemen Puskesmas perlu disesuaikan dengan prinsip otonomi Pengelolaan kegiatan Puskesmas masih terlalu bersifat sentralistik Kegiatan Puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan masyarakat setempat

7 Masalah Puskesmas Keterlibatan masyarakat belum optimal –Kurang berhasil menumbuhkan inisitif dan rasa memiliki –Belum mampu mendorong kontribusi sumber daya dari masyarakat Sistem pembiayaan Puskesmas belum mengantisipasi arah perkembangan masa depan (sistem pembiayaan pra-upaya)

8 Pengertian Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja

9 Unit Pelaksana Teknis Menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas kesehatan kabupaten Unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di Indonesia

10 Pembangunan Kesehatan Penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal

11 Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Puskesmas hanya bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten sesuai dengan kemampuannya

12 Wilayah Kerja Satu kecamatan Secara operasional bertanggung jawab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten

13 Visi Puskesmas Tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat Indikatornya: –Lingkungan sehat –Perilaku sehat –Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu –Derajat kesehatan penduduk kecamatan

14 Misi Puskesmas Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya

15 Tujuan Puskesmas Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010

16 Fungsi Puskesmas Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pusat Pelayanan Kesehatan Strata Pertama –Pelayanan Kesehatan Perorangan –Pelayanan Kesehatan Masyarakat

17 Kedudukan Puskesmas Sistem Kesehatan Nasional –Sarana pelayanan kesehatan strata pertama Sistem Kesehatan Kabupaten –Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan kabupaten Sistem Pemerintahan Daerah –Unit struktural Pemerintah Daerah Kabupaten bidang kesehatan di tingkat kecamatan

18 Kedudukan Puskesmas Antar Sarana Pelayanan Kesehatan Strata Pertama –Mitra (LSM dan swasta) –Pembina (berbasis masyarakat)

19 Organisasi Puskesmas Struktur Organisasi –Bergantung dari kegiatan dan beban tugas –Penyusunan struktur dilakukan oleh dinas kesehatan dengan penetapannya dengan peraturan daerah Kriteria Personalia –Kepala puskesmas harus sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat

20 Organisasi Puskesmas Eselon Kepala Puskesmas –Setingkat dengan eselon III-B

21 SDM Kesehatan di Puskesmas Dokter Umum (1-2) Dokter Gigi4.296 Perawat (6-7) Bidan (6-7)

22 Tata Kerja Puskesmas Dengan kantor kecamatan –Koordinasi –Fasilitasi Dengan dinas kesehatan kabupaten –Bertanggung jawab –Menerima bantuan administratif dan teknis

23 Tata Kerja Puskesmas Dengan jaringan pelayanan kesehatan strata pertama –Kerjasama (rujukan dan memantau kegiatan) –Bimbingan teknis, pemberdayaan dan rujukan Dengan jaringan pelayanan kesehatan rujukan –Kerjasama

24 Tata Kerja Puskesmas Dengan lintas sektor –Koordinasi Dengan Masyarakat –Pembentukan Badan Penyantun Puskesmas (BPP)

25 Badan Penyantun Puskesmas Suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli kesehatan yang berperan sebagai mitra kerja Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas

26 Fungsi BPP Melayani kebutuhan penyelenggaraan pembangunan kesehatan oleh puskesmas (to serve) Memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan pembangunan kesehatan oleh puskesmas (to advocate) Melaksanakan tinjauan kritis dan memberikan masukan tentang kinerja puskesmas (to watch)

27 Upaya Puskesmas Upaya Kesehatan Wajib Upaya Kesehatan Pengembangan

28 Upaya Kesehatan Wajib Upaya Promosi Kesehatan Upaya Kesehatan Lingkungan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Upaya Pengobatan

29 Upaya Kesehatan Pengembangan Upaya Kesehatan Sekolah Upaya Kesehatan Olahraga Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat Upaya Kesehatan Kerja Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut Upaya Kesehatan Jiwa Upaya Kesehatan Mata Upaya Kesehatan Usia Lanjut Upaya Pembinaan Pengobatan Tradisional

30 Azas Penyelenggaraan Puskesmas Azas Pertanggungjawaban Wilayah Azas Pemberdayaan Masyarakat Azas Keterpaduan –Lintas Program dan Lintas Sektor Azas Rujukan –Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan –Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat

31 Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat Rujukan sarana dan logistik Rujukan tenaga Rujukan operasional

32 Manajemen Puskesmas Perencanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Pengawasan dan Pertanggungjawaban

33 Pembiayaan Pemerintah –Operasional Puskesmas (Pemda Kabupaten) –Jaminan Kesehatan Masyarakat Pelayanan Persalinan Pelayanan Kesehatan Dasar –Program-program TBC Kusta dll

34 Pendapatan Puskesmas –Seluruhnya disetor ke Kas Daerah –Sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas –Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh Puskesmas Sumber lain –PT ASKES, PT Jamsostek, ASKESKIN


Download ppt "Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/MENKES/SK/II/2004."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google