Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Fakultas Hukum Rumusan Tindak Pidana Korupsi Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Fakultas Hukum Rumusan Tindak Pidana Korupsi Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum."— Transcript presentasi:

1 Fakultas Hukum Rumusan Tindak Pidana Korupsi Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum.

2 Fakultas Hukum LITERATUR Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional, Jakarta: Rajawalipress, 2005

3 Fakultas Hukum 30 Bentuk / jenis TPK 3 1.Kerugian Keuangan Negara - Pasal 2 - Pasal 3 2.Suap – Menyuap - Pasal 5 ayat (1) huruf a- Pasal 11 - Pasal 5 ayat (1) huruf b- Pasal 6 ayat (1) huruf a - Pasal 13- Pasal 6 ayat (1) huruf b - Pasal 5 ayat (2)- Pasal 6 ayat (2) - Pasal 12 huruf a- Pasal 12 huruf c - Pasal 12 huruf b- Pasal 12 huruf d

4 Fakultas Hukum 3.Penggelapan dalam jabatan - Pasal 8 - Pasal 9 - Pasal 10 huruf a - Pasal 10 huruf b - Pasal 10 huruf c 4.Pemerasan - Pasal 12 huruf e - Pasal 12 huruf g - Pasal 12 huruf h 5.Perbuatan curang - Pasal 7 ayat (1) huruf a - Pasal 7 ayat (1)huruf b - Pasal 7 ayat (1) huruf c - Pasal 7 ayat (1) huruf d - Pasal 7 ayat 2 - Pasal 12 huruf h 6.Benturan kepentingan dalam pengadaan - Pasal 12 huruf I 7.Gratifikasi - Pasal 12 B jo. Pasal 12 C 4

5 Fakultas Hukum Asal Usul Pengaturan Pasal 12 Pasal 12 huruf a dan b berasal dari Pasal 419 KUHP: pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap yang diketahui untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangtan dengan kewajiban jabatannya Pasal 12 huruf c dan d berasal dari Pasal 420 KUHP: Hakim atau advokat menerima suap Pasal 12 huruf e berasal dari Pasal 423 KUHP: pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan Pasal 12 huruf f, g, h berasal dari Pasal 425 KUHP: pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima atau memotong pembayaran Pasal 12 huruf i berasal dari Pasal 435 KUHP: pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan

6 Fakultas Hukum KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Kelompok 1

7 Fakultas Hukum Pasal 2 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu milyar rupiah).

8 Fakultas Hukum Bestanddelen delict Delik inti: – Melawan hukum – Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi – Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

9 Fakultas Hukum Melawan Hukum Penjelasan UU Tipikor: Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam arti formiel maupun dalam arti materiel, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Penjelasan Pasal 2 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh MK – Putusan No 003/PUU-IV/2006, pengertian melawan hukum hanya dalam arti formiel.

10 Fakultas Hukum DAPAT merugikan Kata dapat menjadikan tindak pidana korupsi sebagai delik formil. Kata dapat baru merupakan asumsi atau potensi yang belum tentu terjadi dan mungkin tidak terjadi. BANDINGKAN: – UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan yang melawan hukum baik sengaja maupun lalai. – Kerugian negara harus pasti jumlahnya dan terjadi karena perbuatan melawan hukum.

11 Fakultas Hukum Putusan MK utk kata DAPAT Putusan MK No 003/PUU/IV/2006 – Dapat: (1) nyata-nayata merugikan negara (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian, (3) belum nyata terjadi, namun mempertimbangkan keadaan khusus dan konkrit disekitar peristiwa, secara logis suatu akibat kerugian negara akan terjadi. – Dapat sebagai kemungkinan dapat menimbulkan kerugian, sebagai bentuk kualifikasi delik formil. – Keadan khusus harus dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian. – Unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. – Faktor kerugian sebagai faktor yang memperberat atau meringankan. – KATA DAPAT hanya sebagai persoalan pelaksanaan dalam praktek oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalita norma.

12 Fakultas Hukum Pasal 2 (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

13 Fakultas Hukum Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU 31 Thn 1999 Ayat (2) Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. UU 20 Thn 2001 Pasal 2 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

14 Fakultas Hukum Pasal 3 Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp ,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu milyar rupiah).

15 Fakultas Hukum Bestanddelen delict Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

16 Fakultas Hukum Perbedaan Pasal 2 dan Pasal 3 Pasal 3 tidak mencantumkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM tetapi terbenih (inhaerent) – atau element Pasal 3 menunjuk subjek delik “menyalahgunakan kewenangan.... Karena jabatan atau kedudukan...”

17 Fakultas Hukum JABATAN atau KEDUDUKAN Kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan Prof Sudarto: kedudukan bila diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta juga dapat disebut memiliki kedudukan.

18 Fakultas Hukum SUAP MENYUAP Kelompok 2

19 Fakultas Hukum Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp ,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau

20 Fakultas Hukum Pasal 5 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp ,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

21 Fakultas Hukum Pasal 5 (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

22 Fakultas Hukum Pasal 5 UU 31/1999 Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

23 Fakultas Hukum Pasal 6 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. (2) Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

24 Fakultas Hukum Pasal 6 UU 31/1999 Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

25 Fakultas Hukum Pasal 11 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp ,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

26 Fakultas Hukum Pasal 11 UU 31/1999 Pasal 418 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

27 Fakultas Hukum Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

28 Fakultas Hukum Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah): b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

29 Fakultas Hukum Pasal 12 huruf a dan b UU 31/1999 Pasal 419 KUHP

30 Fakultas Hukum Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah): c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

31 Fakultas Hukum Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah): d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

32 Fakultas Hukum Pasal 12 huruf c, d UU 31/1999 Pasal 420 KUHP

33 Fakultas Hukum Pasal 13 Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak ,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

34 Fakultas Hukum PENGGELAPAN DALAM JABATAN Kelompok 3

35 Fakultas Hukum Pasal 8 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

36 Fakultas Hukum Pasal 8 UU 31/1999 Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

37 Fakultas Hukum Pasal 9 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

38 Fakultas Hukum Pasal 9 UU 31/1999 Pasal 416 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

39 Fakultas Hukum Pasal 10 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

40 Fakultas Hukum Pasal 10 UU 31/1999 Pasal 417 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

41 Fakultas Hukum PEMERASAN Kelompok 4

42 Fakultas Hukum Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah): e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

43 Fakultas Hukum Pasal 12 e. Pasal 423 KUHP g. Pasal 425 KUHP

44 Fakultas Hukum PERBUATAN CURANG Kelompok 5

45 Fakultas Hukum Pasal 7 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp ,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

46 Fakultas Hukum Pasal 7 UU 31/1999 Pasal 387 atau Pasal 388 Kitab Undang- undang Hukum Pidana

47 Fakultas Hukum Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah): h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan;

48 Fakultas Hukum Pasal 12 huruf h UU 31/1999 Pasal 425 KUHP

49 Fakultas Hukum BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN Kelompok 6

50 Fakultas Hukum Pasal 12 Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah): i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

51 Fakultas Hukum Pasal 12 huruf i UU 31/1999 Pasal 435 KUHP

52 Fakultas Hukum GRATIFIKASI Kelompok 7

53 Fakultas Hukum Pasal 12 B (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp ,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp ,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp ,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp ,00 (satu miliar rupiah).

54 Fakultas Hukum Pasal 12 C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. (3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. (4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undangundang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

55 Fakultas Hukum Penjelasan UU 20 Thn 2001 Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp ,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil


Download ppt "Fakultas Hukum Rumusan Tindak Pidana Korupsi Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google