Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Upaya Preventif dan Deteksi Dini Terjadinya Tindak Pidana korupsi PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Upaya Preventif dan Deteksi Dini Terjadinya Tindak Pidana korupsi PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA."— Transcript presentasi:

1

2 Upaya Preventif dan Deteksi Dini Terjadinya Tindak Pidana korupsi PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

3 Tugas dan wewenang Kejaksaan UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI, Pasal 30 Ayat (1) Bidang Pidana Ayat (2) Bidang perdata dan Tata Usaha Negara Ayat (3) Bidang Keamanan dan Ketertiban umum PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

4

5

6 KENALI HUKUM, JAUHKAN HUKUMAN PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

7 KERUGI kerugian keuanga n Negara. Suap- Menyuap Penggelapan Dalam Jabatan. P emerasan Perbuatan curang. Benturan kepentingan dalam pengadaan Gratifikasi DEFINISI KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 YANG TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN KORUPSI : 1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. 2. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar. 3. Bank Yang tidak Memberikan keterangan rekening tersangka. 4.Saksi atau Ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu. 5.Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau member keterangan palsu. 6. Saksi yang membuka identitas pelapor. KENALI HUKUM, JAUHKAN HUKUMAN PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

8

9

10 KENALI HUKUM, JAUHKAN HUKUMAN PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

11 LAPORAN MASYARAKAT/ HASIL TEMUAN INSTANSI LAIN Hasil telaah an Ditelaah Tidak ditindak lanjuti Penunjukan Jaksa Dihentikan Penyidikannya Dikirim ke Instansi lain Hasil Penyidika n Surat Perintah Penyelidikan Proses Penyelidikan Ada Indikasi TP Bukan merupakan tindak pidana korupsi Bukan merupakan tindak pidana/ tidak cukup bukti Cukup bukti TAHAP PENYIDIKAN Proses Penyidikan Penunjukan Jaksa Penyidik Surat Perintah Penyidikan Tidak ada bukti Permulaan Pemeriksaan Saksi Ahli & Tersangka Penggeleda- han/Penyitaan Barang Bukti Penahanan Tersangka Tembusan KPK SPDP TAHAP PENUNTUTAN Cukup bukti Hasil Penyi dikan Bukan merupakan tindak pidana korupsi SP3 Dihentikan Penyidikan Dikembali kan untuk dilengkapi Penelitian kelengkapan Berkas Berita Acara Pendap at Penunjukan JPU Lengkap Dakwaan Berkas perkara Barang Bukti Surat Pelimpahan Perkara Surat Dakwaan Surat Tuntutan Proses Persidangan Pembuktian : Pemeriksaan Saksi, Ahli, Dokumen / Barang Bukti dan terdakwa Pembacaan Tuntutan PUTUSAN Sikap Kedua belah pihak EKSEKUSI Kedua pihak menerima UPAYA HUKUM Banding Kasasi Kasasi Demi Kepentingan Hukum Grasi Peninjauan Kembali Salah satu tidak menerima

12 KENALI HUKUM, JAUHKAN HUKUMAN APA JENIS HUKUMAN BAGI KORUPTOR? PIDANA MATI *Dalamkeadaantertentu PIDANA PENJARA PIDANA DENDA dan UANG PENGGANTI RP PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

13 PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Masyarakat (laporan) Penyelidik (Kejaksaan,KPK, Kepolisian) Penyidikan (Kejaksaan,KPK Kepolisian) Eksekusi Penuntutan (JPU) Persidangan

14 PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

15


Download ppt "Upaya Preventif dan Deteksi Dini Terjadinya Tindak Pidana korupsi PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google