Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dasar Hukum? -UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana -UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat aturan tentang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dasar Hukum? -UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana -UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat aturan tentang."— Transcript presentasi:

1 Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dasar Hukum? -UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana -UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat aturan tentang penyelidikan -UU No. 30/2002 mengatur kewenangan penyelidikan oleh KPK

2 Penyelidikanadalah -serangkaian tindakan penyelidik -untuk mencari dan menemukan -suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana - guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

3 Siapakah Penyelidik Tindak Pidana Korupsi? Pasal 4 KUHAP “Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia” Pasal 43 ayat (1) UU No. 30/2002 “Penyelidik adalah Penyelidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”

4 Apakah kewenangan penyelidik? Pasal 5 ayat (1) KUHAP Karena kewajibannya: 1.menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2.mencari keterangan dan barang bukti; 3.menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

5 atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa: 1.penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 2.pemeriksaan dan penyitaan surat; 3.mengambil sidik jari dan memotret seorang; 4.membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

6 Penyelidikan oleh KPK Pasal 6 huruf c UU No. 30/2002: “Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas melakukan penyelidikan, …”

7 Penyelidikan oleh KPK Pasal 44 ayat (1) - dalam hal menemukan bukti permulaan yang cukup, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari melaporkan kepada KPK - bukti permulaan yang cukup sekurangnya berjumlah 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik

8 Penyelidikan oleh KPK - dalam hal tidak ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik KPK melapor ke KPK dan dilakukan penghentian penyelidikan - Dalam hal perkara dilanjutkan ke penyidikan, KPK dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan - Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan, wajib tetap berkoordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK


Download ppt "Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Dasar Hukum? -UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana -UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memuat aturan tentang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google