Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

SELAMAT DATANG. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA www.kejaksaan.go.id.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "SELAMAT DATANG. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA www.kejaksaan.go.id."— Transcript presentasi:

1 SELAMAT DATANG

2 PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

3 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

4 APA ITU PENYELENGGARA NEGARA ? MENURUT PASAL 2 UU NO. 28 TAHUN Pejabat Negara Lembaga Tertinggi Negara 2.Pejabat Negara Lembaga Tinggi Negara 3.Menteri, Gubernur & Hakim 4.Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Dubes, Wagub, dll) 5.Pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi Strategis (Polisi, Jaksa, Penyidik, dll)

5 Apa saja Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara ? 1.Mendapat gaji & fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menggunakan hak jawab atas teguran, kritik atasan 3. Menyampaikan pendapat di muka umum 4.Mendapat hak-hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan 1.Mengucapkan sumpah/janji jabatan 2.Bersedia diperiksa kekayaannya 3.Melaporkan kekayaannya 4.Tidak melakukan KKN 5.Melaksanakan tugas tanpa membeda- bedakan SARA 6. Bertanggung jawab 7. Bersedia menjadi saksi dalam perkara KKN HAKKEWAJIBAN PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

6 Bentuk Peran Serta Masyarakat Menurut Pasal 9 Undang-Undang No. : 28 Tahun Hak mencari, memperoleh & memberikan informasi tentang Penyelenggara Negara 2. Hak memperoleh pelayanan dari Penyelenggara Negara 3. Hak menyampaikan saran/pendapat kepada Penyelenggara Negara 4.Hak memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

7 Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Bertugas : Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan Penyelenggara Negara Laporan disampaikan kepada Presiden, DPR, BPK, MA Adanya indikasi KKN Laporan disampaikan kepada Kejaksaan / Kepolisian

8 SEPUTAR TINDAK PIDANA KORUPSI PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

9 Tipe-tipe Perbuatan Korupsi 1.PENYUAPAN 2. PEMERASAN 3. NEPOTISME 4. PENGGELAPAN PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

10 Sumber-sumber Potensial Korupsi Proyek Pembangunan Fisik Pengadaan Barang Bea Cukai (Ekspor/Impor) Perpajakan Pemberian Izin Pemberian Kredit Perbankan

11 SUMBER HUKUM Menurut Undang-Undang No. 3 tahun Ketentuan pidana maksimal 2.Pidana maksimal 20 tahun 3. Pidana denda maksimal Rp ,- 4.Penyidik Kejaksaan, Kepolisian Menurut Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun Pidana maksimal & minimal 2.Pidana badan hukuman mati 3.Pidana denda minimal Rp ,- maksimal Rp 1 Milyar 4.Penyidik : Kejaksaan, Kepolisian, Tim Gabungan 5.Masyarakat memiliki peran serta aktif dalam membantu upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK) PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

12 PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI Masyarakat (laporan) Penyelidik (Komisi Pemeriksa, Kejaksaan, Kepolisian) Penyidikan (Kejaksaan, Kepolisian) Eksekusi (Kejaksaan) Penuntutan (JPU) Persidangan (Kejaksaan, Pengadilan) PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

13 PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA T E R I M A K A S I H


Download ppt "SELAMAT DATANG. PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA www.kejaksaan.go.id."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google